Ditemukan 1709 data
HAINUR RASYID
Terdakwa:
WIRA Bin DURAIN
33 — 55
2020/PN TIkHal 2056 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
HAINUR RASYID
Terdakwa:
RINGGI ARDINATA Als RINGGI Bin RAMAWI
33 — 47
6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2056 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
200 — 146
No.Berkas : 2065/2013, luas : 11.197 m?, jumlah Rp.3.187.300;1 (satu) lembar kertas asli berwarna putih yangbertuliskan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, terimahal .95 dari 142 halaman Putusan No.53/PidSusTPK/2016/PT.DKI.33)34)35)36)37)dari SUKARuUI, untuk pembayaran : pendaftaran tanahuntuk pertama kali pengakuan dan penegasanhakSporadikRutin (BPNRII1.1 Letter C No. 2097. No.Berkas : 2056/2013, luas : 10.555 m?
EKO WAHYU PRAYITNO, SH.
Terdakwa:
RINA WIJAYANTI
94 — 18
Akan tetapi terhadap Putusan MahkamahKonstitusi tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 An. Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA danPutusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir.
HAINUR RASYID
Terdakwa:
Disman Ujang Als Ujang
40 — 58
2020/PN TIkHal 2056 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
89 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena ituperlu dilinat apakah dalam putusan Judex Facti tetap memakai SifatMelawan Hukum Maiteril atau tidak;Bahwa berdasarkan Putusan Judex Facti pada halaman 223dan 224 maka telah membuktikan bahwa Judex Facti telah keliru dansalah dalam penerapan hukum yaitu dalam putusannya yang dikuatkanoleh Judex Jurix dalam pertimbanganya bahwa tetap menganggap SifatMelawan Hukum Materil diterapbkan pada Tindak Pidana Korupsi(perkara a quo) dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 2065
54 — 10
tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaransifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasanpenghapus pidana diluar undangundang ;147e bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atasMahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganutajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupundalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RINo.2065
ERWIN AS
Terdakwa:
ENCIK ERDIANTO Als EDI Bin INCEK HUSIN Alm
54 — 40
8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2056 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
102 — 15
tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNo.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakanbahwa makna perbuatan melawan hukum dalam penjelasanpasal 2 ayat 1 Undang Undang no.20 tahun 2001 Jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangandengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum156mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam beberapa putusannya antara lainputusannya No. 2065
74 — 16
melawanhukum tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNo.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakanbahwa makna perbuatan melawan hukum dalam penjelasanpasal 2 ayat 1 Undang Undang no.20 tahun 2001 Jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangandengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai' kekuatan hukummengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam beberapa putusannya antara lainputusannya No. 2065
HAINUR RASYID
Terdakwa:
BINTAR Bin KASWIR
28 — 43
2020/PN TIkHal 2056 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
44 — 12
Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006) ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, melawan hukum secara formilberarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatanterdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidakharuslah dilihat apakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar olehTerdakwa ;Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori
82 — 29
tanggal 25 Juli2006 telah menyatakan bahwa makna perbuatan melawan hukum dalampenjelasan pasal 2 ayat 1 UndangUndang no.20 tahun 2001 Jo UndangUndangPutusan Perkara Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp halaman 95 dari 124No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang DasarRepublik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam beberapa putusannya antara lain : putusannya No. 2065
AGUNG SUSANTO, SH
Terdakwa:
H. AYI SUHARTO
174 — 41
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065
97 — 30
8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas namaTerdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinyayang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undangundang ; Menimbang, bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atasMahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawanhukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapatdilihat dalam Putusan MA RI No.2065
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konsitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung sendiri Melalui Putusannya No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan No. 2608K/Pid/2006tanggal 21 Februari 2007 dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensiberpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidanakorupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formilmaupun materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, sehingga tetapmemberlakukan ajaran melawan
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
28 — 7
Mahkamah Agung R.I dalam memberimakna unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi MahkamahAgung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidanakorupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil danmateriill dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiilmeliputi fungsi positif dan negatiefnya ( vide Putusan Mahkamah Agung R.Nomor : 2065
58 — 18
Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).;Bahwa dengan mengacu pertimbangan di atas dan memperhatikan ,faktafakta hukum :faktafakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi Heru Taryono,Amd, saksi Titik Susilowati, Spd, saksiSugiharto, Spd, saksi Henie Widyastuti,Spd, saksi Yanto, Spd, saksi Sukirno,BcHk, Drs.
71 — 17
hukumtersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna perbuatan melawanhukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UndangUndang no.20 tahun 2001Jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan denganUndang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam beberapa putusannya antara lain : putusannya No. 2065
178 — 490
Fotocopy : Tanda Terima dokumen/barang jaminan no. 2065/JAM/BLD/2012,diberi tanda TTIII1C;20. Fotocopy : Akta Jual Beli No.54/2013, tanggal 27 Maret 2013, diberi tanda TTIV1A;21. Fotocopy : Sertifikat Hak Milik Nomor 670 Kel.Kreo Selatan.