Ditemukan 1759 data
64 — 22
Mohon putusan yang seadiladilnya dan seringanringannya ; Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/ PenasihatHukumnya ternyata adalah merupakan pengulangan darituntutannya dan begitu pula Terdakwa/ Penasihat Hukumnyahanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya (pledooi)tidak ada yang merupakan halhal yang baru baik dari subtansial,maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkandengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti mengenai permohonanpenundaan sebagaimana tersebut dalam halaman 153 PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pertimbangan yangkeliru dan salah kaprah serta tidak memiliki logika hukum, terlebih JudexFacti nyatanyata hanya mengutip dalil dan alasan Termohon Kasasisebagaimana tersebut dalam jawabannya halaman 18 s/d 19Romawi tentang "Penerbitan Keputusan in litis Secara prosedural,subtansial dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku"
178 — 109
T) menguasai,menduduki dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, menanamkelapa sawit, dan pohon pisang, cucian mobil, panglong kayu, secara terusmenerus dan iktikad baik tanpa tuntutan dari pihak Penggugat sejak tahun1978, maka oleh karena itu persyaratan data fisik dan data yuridis objektelah dipenuhi:Maka dari itu, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 (Yap Ling Li)dan Sertipikat Hak Milik Nomor :7030 (Umar) telah memenuhi procedural,subtansial dan administrative, sehingga tidak ada
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
226 — 181
objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujianyang terbatas pada faktafakta, keadaan hukum atau suasana hukum yangmelatar belakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukanterlebin dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkanpada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melawan hukumdan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baiksecara prosedural/formal, material/subtansial
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
156 — 91
Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasarhukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapatkesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggotakelompoknya.c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.. Bahwa selain syarat tersebut surat gugatan kelompok mengacu padapersyaratanpersyaratan yang berlaku dan harus memuat:a. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok;b.
Nina Zuriska
Tergugat:
1.PT Bank Permata tbk
2.Michael Ryan Adiwinata
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor
160 — 40
salinansalinan serta ikhtisarikhtisarhanyalah dapat dipercaya, sekedar salinansalinan serta ikhtisarikhtisar itusesuai dengan aslinya, yang manasenantiasa dapat diperintahkanmempertunjukannya;Menimbang, bahwa mengikuti pula pada putusan Mahkamah Agung RINomor 7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan putusan yang didasarkan padasurat bukti fotokopifotokopi tidaklah sah karena surat bukti fotokopifotokopitersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranyaperbedaan yang penting secara subtansial
I KETUT KARYA
Tergugat:
1.MORRISH KIMBEL HARVEY
2.I PUTU GEDE ANDHY BANGSAWAN, SH., M.KN
3.NYOMAN CARINA PARISKA PRIBADI, SH., M.KN
Turut Tergugat:
3.I KADEK JONI WAHYUDI, SH., M.KN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM
212 — 267
Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat yang tidak ParaTergugat II & Il dan Turut Tergugat tanggapi secara terperinci , karenatidak memiliki relevansi dan tidak bersifat subtansial sehingga Tergugattidak tanggap! dan tolak dengan tegas:ll. DALAM GUGATAN REKONPENSI1. Bahwa apa yang tercantum dalam Jawaban Tergugat II dan Illdalam Pokok Perkara /Kovensi diatas menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini;2.
429 — 108
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial sangat menitik beratkan pada titiksinggung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugattersebut perlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanyahubungan hukum hak keperdataan dari kepemilikan
149 — 59
tidak ada tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidanamemalsukan surat;Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor : 583/Pid.B/2018/PN.KdiBahwa yang disebut dengan pemalsuan surat berarti ada yang asli danada yang tidak asli, masalah hasil sidik Laboratorium Forensik adalahkewenangan hakim untuk menilainya;Bahwa SKP Tahun 1986 lokasinya di Kelurahan Lepo lepo KecamatanMandonga, kemudian terjadi pemekaran Wilayah SKP Tahun 1986sekarang berada dalam Wilayah Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu,Ada yang tidak subtansial
1.I Wayan Ludra Sukanta
2.Ni Wayan Tirtawati
Tergugat:
1.Peppy Sri Wulandari
2.Bagus Sasongko
3.Ketut Alit Nariasih Dadu, SH.
4.PT. BANK MUAMALAT Indonesia Tbk
Turut Tergugat:
1.Dewi Indrayani, SH, M.Kn
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
137 — 76
Bali, sesuai dengan Sertifikat HakMilik (SHM) No. 2636 atas nama Tergugat II;Menimbang, bahwa Turut Tergugat II didalam jawabanya mendalilkanbahwa Turut Tergugat Il sebagai lembaga Adminidtrasi Negara dalam prosesperalinan Sertifikat Hak Milik Nomor 2636/Desa Sukawati atas nama WayanLudra Sukanta yang kemudian beralin kepada Bagus Sasongko telahmemperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundangundangan baik yangbersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau subtansial sertasesuai dengan
130 — 27
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar BijVoorradd) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;Dan apabila Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Penggugat hanyamerubah format posita dan petitum gugatannya dan pada prinsipnya tidak adaperubahan subtansial dan juga tidak merugikan para Tergugat serta para
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halhal yang subtansial daripembelaan Penasihat Hukum sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti sehingga menurut kami putusan Judex Facti baik di tingkat pertamamaupun pada tingkat kasasi adalah onvoldoende gemotiveerd atau kurangdipertimbangkan secara patut.4.
136 — 64
masihhalaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEdisengketakan diantara para pihak dan menjadimasalah pokok dalam perkara ini sehingga perludipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesual dengankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalahapakah keberadaan dan penerbitan surat keputusan yangdikeluarkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Nomor136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011, tanggal 01 Juni 2011 perihalPokok Tunggakan Annual Fee 3G dan dendaKeterlambatan Pembayaran, secara kewenangan,subtansial
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
441 — 464
Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturanperundangundangan yang bersifat material/subtansial;c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangtidak berwenang;Menimbang, bahwa terhadap permassalahan hukum mengenaiwewenag Tergugat yaitu; Apakah Tergugat berwenag menerbitkan objeksengketa atau tidak?
79 — 91
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat halaman 4 sampaidengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9 dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak tanah yangmasih merasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telahditerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 151/A/VIII50
279 — 150
Karena tanpa alasan yang jelas danlengkap;Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat yang tidak ParaTergugat II & Il dan Turut Tergugat tanggapi secara terperinci , karenatidak memiliki relevansi dan tidak bersifat subtansial sehingga Tergugattidak tanggapi dan tolak dengan tegas:Ill. DALAM GUGATAN REKONPENSI1.
116 — 39
malang karena menginap dirumah keluarga> Makan minum dan lainlain Rp.1.000.000, Totaljumlah yang dikeluarkan adalah Rp.4,800.000,Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang setelah memperhatikan, mempelajari danmengkaji secara seksama Memori banding Jaksa Penuntut Umum ,sertaKontra Memori Banding dari Terdakwa, ternyata hanyalah merupakanPengulangan dari Dakwaan/Tuntutannya dan Pembelaan (pledooi) tidakada yang merupakan halhal yang baru, baik dari segi subtansial
177 — 186
Sedangkan onbevoegheid ratione temporis terjadi apabilawewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampauijangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang tersebut; Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilaibertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku apabilakeputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang bersifat Prosedural, Subtansial dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;Menimbang, bahwa ditinjau
63 — 17
Mencapai 100%, pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut tidak ada, atautidak dilaksanakan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA,namun terdakwa tetap menandatangani surat tersebut ;c Rekomendasi Pencairan Dana 100 % , tanggal 12 Desember2012 ;d Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh terdakwapada tanggal 22 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas jelas adapenyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa PATTIMARASELLA,SE, baik secara prosedural maupun secara subtansial
1.UUS FIRDAUS
2.NANA SUMARNA
3.ASEP RISNANDAR
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi
Intervensi:
TETTI DJAJAWISASTRA, Dkk
163 — 96
Milik No.369/Citeureup pada Tanggal 8 Januari 1987, sehingga azas publikasi telahterpenuhi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 Ayat (2) dan (3) PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;Halaman 67 dari 75 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.BDGDari Segi Substansial:Menimbang, bahwa permasalahan subtansial dalam perkara ini, apakahpenerbitan obyek sengketa aquotelah memenuhi persyaratan berdasarkanPeraturan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan ;Menimbang, bahwa Peraturan