Ditemukan 1944 data
139 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
UsahaNegara a quo;2) Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketigayang berkepentingan (individu dan organisasi kemasyarakatan);3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain;Baik sebagai alamat yang dituju maupun sebagai pihak ketiga yangberkepentingan baru dapat/berhak mengajukan gugatan Tata UsahaNegara terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, apabilakepentingan mereka itu dirugikan oleh adanya keputusan Tata UsahaNegara, atau dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat(causal
72 — 17
Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dariTERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, TERGUGAT JN,TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dengan kerugiankerugian yangdialami olen PENGGUGAT;Bahwa adapun Penggugat melibatkan Turut Tergugat dalam perkara iniselaku Pemegang Protokol Notaris/PPAT TULUS PARTOSUDIRO,S.H.agar tunduk dan patuh pada putusan ini;Bahwa begitupula Penggugat melibatkan Turut Tergugat II dalam perkara iniselaku Pemegang Protokol Notaris/PPAT ENY HARYANTI,S.H. agar tundukdan patuh
336 — 227
sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawanhukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkankerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat);e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawabuntuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatanmelawan hukum;Dengan demikian terdapat hubungan causal
164 — 157
Fatimah adalah istri dari almarhumAbdul Mutalib, yang ditetapbkan sebagai salah satu ahli waris bertingkat keduapewaris almarhum Nenek Manis, dengan demikian syarat harus ada titel (alashak) dan syarat harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasaibendanya, menurut Majelis Hakim juga tidak terpenuhi, karena tanah tersebutbukan kepemilikan penuh dari alm Siti Fatimah, melainkan masih dimiliki olehkeseluruhan tingkatan ahli waris pewaris alm Nenek Manis yang belum dibagi.Sehingga menurut ajaran causal
yang berpendapat bahwa jika alas haknya sah,maka penyerahannya juga sah, ajaran causal ingin memberikan perlindunganterhadap pemilik sebenarnya, yaitu dalam hal ini seluruh ahli waris pewaris almNenek Manis, hal ini dibuktikan bahwa tidak ada bukti tertulis yang mengatakantanah itu milik penuh alm Siti Fatimah atau suaminya, dan tidak ada saksisaksiyang dihadirkan dipersidangan yang mengetahui bahwa alm Siti Fatimah ataupunsuaminya alm Abdul Mutalib adalah pemegang alas hak dari tanah tersebut,
64 — 23
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Sangatlah jelas hal yang harus dibuktikan dalam Perbuatan MelawanHukum adalah peristiwa bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukanatau dibuktikan oleh para pihak tetapi secara ex officio dianggap harusdiketahui dan diterapkan oleh hakim (ius curia novit).
Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H.,M.Si
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 157
Bahwa dalil dalam Gugatan mengenai pencegahan terjadinyapersoalan baru berupa gangguan kejiwaan dan depresi tidaklah relevankarena tidak mempunyai hubungan sebabakibat (causal verband)dengan penundaan Objek Sengketa;62. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa seluruh dalil dalamGugatan mengenai penundaan Objek Sengketa tidak memenuhi Pasal67 ayat (4) huruf a UU PTUN.
129 — 40
dalam perkara oquo tidak dapatdikatakan memiliki hubungan causal dengan Penggugat, sehingga gugatanPenggugat yang mengikut sertakan Turut TergugatI dalam perkara ini tidakmengikat Turut tergugatl, sehingga gugatan Para Penggugat harusdinyatakan batal.Dalam Pokok Perkara.1.Bahwa mohon apa yang telah terurai dalam bagian eksepsi secara mutatismutandis terulan dalam bagian jawaban pokok perkara ini..
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
326 — 420
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untukmenggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yangdirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengandemikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata UsahaNegara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium, bilaada kepentingan maka baru boleh berproses (pointd interest, pointdaction).
berproses adalah tujuan yang hendak dicapai olehPenggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, SinarHarapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengankepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harus menunjukkepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungankausalitas secara langsung (causal
75 — 9
.:590 05/170/HK KS/2007 telah ada sebelum104pengadaan tanah yang dilakukan PT.PLN,karenanya keberadaan panitia pengadaan tanahdan tim penaksir merupakan instrumentpemerintahan dalam lingkup adminstrasi yangtidak diperuntukan untuk pengadaan tanahtertentu) melainkan bersifat umum, dalam ranahhukum administrasi merupakan presumptioniuste causal asas praduga keabsahan, tetapsah dan mempunyai kekuatan selama belumdibatalkan ;Bahwa mengenai harga tanah yang didasarkan SKWalikota masih dapat dibenarkan
BOIMIN BIN KARSAN KEMIS Als REBO
Tergugat:
HABE DAENG MATTOLA ALIAS HABE BIN AMBO TANG
102 — 34
Dalam pengertian bahwakerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil, dimana perbuatan melawanhukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan,sakit dan kehilangan kesenangan hidup, adanya hubungan causal antaraperbuatan dan kerugian ;Bahwa saat ini diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraaquo sudah terdapat parit yang besar dengan menghancurkan tanaman KelapaSawit sebanyak + 50 batang dan
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
83 — 262
Jadi pokok permasalahanhukum adalah tindakantindakan (perbuatan atau tidak berbuat) yang telahdilakukan oleh para pihak sebagai dasar untuk memperoleh hak ataumengesahkan perbuatan hukum para pihak;Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yang terpentinguntuk dipertinbangkan dan diputuskan adalah adanya hubungan sebab akibatHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT SMR(causal verband) antara kerugian dan perbuatan Pembanding semula Tergugatyang telah didalilkan telah membuat
151 — 47
Bahwa berdasarkan kriteriakriteria tersebut, PARA PENGGUGAT merupakanpihakpihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal v'erband) antarakerugian Perdata yang dideritanya dengan adanya Pembiaran Pembatasan izinpenyiaran suatu wilayah siaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaranberdasarkan UU Penyiaran dan PP No. 50/2005.5.
228 — 146
Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapathubungan sebab akibat (causal verband) antara kepentingan yang dirugikan(kerugian) dimaksud dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdi atas Pengadilan berpendapat dengan terbitnya Surat Keputusan yangmenjadi objek sengketa kepentingan Penggugat sangat dirugikansebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UndangUndang
1.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
2.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CHANDRA BIN JONY
276 — 99
Antara alatalat bukti dengan keyakinandiharuskan adanya hubungan causal (Sebab akibat)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa keselurunhan Saksi yangdihadirkan oleh Penuntut Umum, tidaklah satupun Saksi yang dengan jelas danterang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil 4(empat) ekor Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias TupiAlias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal tersebut,
1.MAMO SUWATMO
2.SUKIRNO
3.DAMILI
4.BASIR BABAS
5.BASUNI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
PT. PABRIK GULA RAJAWALI II
157 — 103
yang berwenang yang berisi tuntutan agarkeputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus dimiliki/ melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
113 — 18
pernyataan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membavekerugian kepada orang lain mewaejibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kKesalahan dan hubungan causal
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
229 — 831
Pengadilan membaca dan mencermatiGugatan Penggugat, Objek Sengketa serta mendengarkan keterangan ParaPihnak dalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa, benarPenggugat adalah subjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (videBukti P1 = Bukti T1);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaPengadilan menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaralangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
1.Atjih Suwarsih
2.HJ M Djuangsih
3.Usep Rahmat
4.HE Soemarna
5.IR Agus Dida Anshari
6.Sutjahyo
7.Rahmat Wirayudha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
75 — 45
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang palingpokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatanatas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
57 — 26
meminjam uang,sehingga dilihat dari itu yang harus dibenahi yang berkenaan denganpenerapan Pasal 378 KUHP maka peristiwa sebelum terjadinya utangpiutang adanya pinjam meminjam uang sehingga dilihat dari itu yangharus dibenahi berkenaan dengan peristiwa sebelum menyerahkanbarang dan seterusnya;Bahwa peristiwaperistiwa itu dengannya menggambarkan dalamperbuatan penggunaan nama palsu, martabat palsu, rangkaiankebohongan ini yang harus dibilah benar ada tapi bisa jadi tanpa adakeadilan yang namanya causal
93 — 41
seterusnya ; sehingga batasanseseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuksecara sah menurut undangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibatditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebut dan terdapathubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat (causal