Menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan yang dilarang adalah Boraks yaituberdasarkan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan,selain itu juga berdasarkan Permen Kesehatan Republik Indonesia No : 1168/MENKES/PER/X/19999 tentang bahan makanan yang menyatakan bahwa boraks merupakan bahan tambahanpangan yang dilarang digunakan di dalam bahan makanan, dan juga berdasarkan keteranganahli UJI SUKMAWATI, S. Si.

kepastian hukum;Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan keberatan atas pertimbanganMajelis BPSK Kota Bandung pada halaman 12 alinea kelima yang padapokoknya menyatakan:"Menimbang bahwa perjanjian tersebut bukan bentuk penyataankehendak yang sebenar dan senyatanya antara Penggugat denganTergugat, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa PerjanjianPembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat telahbertentangan dengan azas kepastian hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 19999

sepakatterhadap pertimbangan hukum sekaligus putusan Judex Pactie yang menolakgugatan Penggugat sekarang Pembanding.Him 24 dari 30 hlm Put.Nomor.457/Pdt/2017/PT.MKS3.Bahwa dalam memori bandingnya,Pembanding telah menyampaikansebanyak 9 (Sembilan) keberatan yang pada pokoknya Pembandingmenyatakan tidak sepakat dengan Judex Pactie yang menganggapMemorandum of Understanding (MOU) tertanggal 8 Maret 2014 sebagaisebuah PERJANJIAN.Pembanding jiga mengaitkan keberatannya dimaksuddengan Undangundang No.30 Tahun 19999

No.854 K/Pid/2012 Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ill memperoleh Surat Kuasa dari Terdakwa untuk merubah Akta No. 12 Tahun 19999 menjadi Akta No. 12 Tahun 2001dan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasantersebut bahwa perubahan Akta harus melalui persetujuan seluruh PengurusYayasan dan Pendiri Yayasan ; Bahwa Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar diatur dengan UndangUndang No.7 Tahun 1967 tentang Veteran dan Keppres No.9 Tahun 1989,sehingga memiliki ciri knas tersendiri dibandingkan dengan

berhasil, dansaya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat danTergugat;Bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan,kemudian kuasa hukum menyerahkan kesimpulan tertangal 27 Juli 2016,sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat tetap berpendirian mempertahankan gugatancerai dan repliknya, menolak jawaban dan duplik Tergugatseluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas;Bahwa benar dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri sah yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 22Oktober 19999

No. 447K/Pdt.Sus/2011Undang Nomor 42 Tahun 19999 yang melandasi semualegalitas hukum tersebut sehingga PEMOHON KEBERATAN /Tergugat melakukan = penarikan dan/atau penerimaankembali kendaraan yang di beli oleh TERMOHON KEBERATAN/Penggugat dari pihak Penjual, dengan mempergunakanfasilitas pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN/Tergugat.Jika memang TERMOHON KEBERATAN /Penggugat tidaksepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal TERMOHON KEBERATAN/Penggugat akanmengembalikan fasilitas pembiayaan

Tentang PerlindunganKonsumen, sehingga Majelis berpendapat bahwa PelakuUsaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingandalam persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara;Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK adalahmelaksanakan penanganan dan Penyelesaian sengketaKonsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsoliasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (a) dan huruf(c)UndangUndang nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen serta dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (4)UUPK Nomor 8 Tahun 19999

No. 1155 K/Pdt/19999. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang ada akibat timbulnya gugatan ini.SUBSIDAIR:Mohon putusan yang benar dan adil.DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR:1. Menerima dan mengabulkan dalildalil dan alasanalasan jawabanTergugat untuk seluruhnya.. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima..

tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;

Tentang adanya pertentangan antara Posita dan Petitum;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di Posita gugatanPenggugat menyatakan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 1077/Kel.Ampel, Surat Ukur No. 79/Ampel/1999 Tanggal 02 Agustus 19999 luas : 300m2 atas nama Pemegang Hak : SAJID ABDUL QADIR Bin HUD ASSEGAF danPenggugat mendalilkan sebagai Pemilik yang sah obyek sengketa gugatanPenggugat semakin tidak jelas; Menimbang, bahwa setalah Majelis Hakim mencermati dalil gugatanPenggugat antara Petitum

2000perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan ;Surat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan PropinsiRiau Nomor : 239/KWL4/2000 tanggal 18 April 2000 perihalrekomendasi pelapasan kawasan hutan ;Surat Kepala kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan perkebunanPropinsi Riau Nomor : 2174/KWL6/2000 tanggal 10 Juni 2000 perihalpencadangan lahan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit An.Koperasi petani sahabat lestari ;Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Kampar Nomor :525.25/TP/V/19999

Koperasi petani sahabat lestari ;Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat IT KamparNomor : 525.25/TP/V/19999/694 ;Surat Bupati Kampar Nomor : 522/TP/VI/00/966 tanggal 27 Juni2000 perihal pemberian lahan HTI PT.

dan Nomor : 3564/19999, luas2.895 M?, an Darijo, adalah orang tua dari Joyo Santoso(Penggugat VI), telah meninggal tanggal 21 Juli 1997;Berdasarkan 2 (dua) contoh fakta tersebut di atas, teroukti bahwaTergugat telah tidak teliti, tidak cermat dan ceroboh karena telahmenerima permohonan pendaftaran tanah dari Pemohon yang telahmeninggal dunia. Dapat dikatakan bahwa permohonan yang diajukanHalaman 14 dari 30 halaman.

April 2001, atas nama :Budi Muljana Sentana;: Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik No.25/Andir seluas 1.550m2, Gambar Situasi No.556 tanggal 29 Agustus 1917, atas nama :Thio Kim Eng ;: Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik No.27/Andir, seluas : 1.067m2, Gambar Situasi No. 442, tanggal 26 Juli 1929, atas nama : Thio Kim Eng ;Foto copy dari copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor:3723/Kel.Warung Muncang, seluas : 2.517 m2, berdasarkan SuratUkur tanggal 8 Deseember 1999, Nomor: 49/WarungMuncang/19999

Rekonpensi ini tidak ilusionir,maka Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa, yaitu sebidang tanahberikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri atau tertanam diatasnya, seluas 3.867 m*, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakMilik Nomor 00430 Kkelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan KotaSemarang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur NomorHalaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2021/PT SMG564/Podorejo/1999 tanggal 18 November 19999

, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00430 Kkelurahan PodorejoKecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana diuraikan dalam SuratUkur Nomor 564/Podorejo/1999 tanggal 18 November 19999 atas namaMunafiroh, dengan batasbatas : Sebelah utara : bidang tanah milik Sono Sebelah timur : bidang tanah milik parish Sebelah selatan : Jalan Ngadirgo Sebelah barat : bidang tanah milik Bambang8.

Isdianto Periode Juli 2013 (diberi tanda P12); Fotokopi dari asli Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Mandiri Hotel QualityHotel atas nama Pitri Isdianto (diberi tanda P13); Fotokopi dari Fotokopi UndangUndang Ketenagakerjaan Pasal 57 dan Pasal 59(diberi tanda P14); Fotokopi dari asli Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Nomor 565/0719 Atanggal 30 Juni 2014 (diberi tanda P15); Fotokopi dari Fotokopi Kepmen No.100 Tahun 2004 (diberi tanda P16)); Fotokopi dari Fotokopi Permenaker RI Nomor Per.02/MEN/19999

No. 716 K/PDT/2010Bahwa masalah harta bersama (harta gono gini) telah disepakati olehkedua belah pihak berdasarkan akta perjanjian Pembagian Harta Bersama padatanggal 25 Agustus 19999 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat danditandatangani dihadapan Tutik Danakusuma,S.H. Notaris di Denpasar, telahdisepakati dalam Perjanjian tersebut sebagai berikut:Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugattelah memiliki harta bersama (gono gini) berupa :1.

Padal 18 ayat (1) a, b ayat (2) danayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999 tentang PemberantasanTindak Puidana Korupsi jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3), jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.halaman 108 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNASubsidair melanggar pasal 8

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Lebih lebih subsidair melanggar pasal 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI, Nomor 31Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3), jo.

Padal 18 ayat (1) a, b ayat (2)dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan auyat (3), jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.di kualifikasi sebagai setiap orang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidakterpenuhi, maka Terdakwa dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaanprimair tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadin Tinggi/ Tipikor akanmempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum. melanggarpasal 8 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa pasal 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999 tentangPemberantasan Tindak Puidana Korupsi jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2)dan auyat (3), jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Arman (Penggugat 1)Luas: 19999 m?Adalah milik Muh. Arman ( Penggugat 1)b. Terletak diDesa : RomangloeKecamatan : BotomarannuKabupaten : GowaJenis dan nomor Hak : Hak Milik No. 00851/RomangloeHalaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN SgmAtas nama : Andriyani (Penggugat II)Luas 119993 m2Adalah milik Andriyani ( Penggugat II)4. Menyatakan penguasaan Tergugat I/ Tergugat II atas Sertifikat Hak MilikNomor 00850/Romangloe atas nama Muh.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah obyek dari gugatan ini juga sama dengan perkara yang terdahulu yangsudah inkracht van gewijsde oieh Putusan Peninjauan kembali No.613K/Pdt/2013;Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam perkaraNo.175/Pdt/G/2002/PN.Bdg jo.perkara No.70/Pdt/2004/PT.Bdg jo.Putusan MARINo.2430 K/Pdt/2006 jo.putusan Peninjauan Kembali No.613 K/Pdt/2013 adalahsebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik No.05922/Kel.Sekejati tanggal 5Nopember 1999, surat ukur No.332/Sekejati/19999

Nomor 225 PK/Pdt/201710.Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara yang mempunyai hak ataskeadilan (acces to justice) sangat berdasar hukum mengajukan gugatanterhadap Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undangundang Nomor 39 Tahun 19999 tentang HAM yang menyatakan:Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilandengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkarapidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilanyang bebas dan tidak memihak