Kewenangan Mahkamah Agung1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndangDasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), dimana salah satukewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturanperundangundangan dibawah undangundang;Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah undangundang terhadapundangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang";.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukanpengujian Pasal 112C angka 4 dan angka 5 PP 1/2017 terhadap UUMinerba dan UU Pembentukan PUU.Halaman 5 dari 64 halaman.

Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 31 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun = 1985sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnyadisebut UU Mahkamah Agung), salah satu kewenangan MahkamahHalaman 2 dari 70 halaman.

Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukanpengujian PP 47/2017 terhadap UU Keuangan Negara, UU BUMN,dan UU Minerba;2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah AgungHalaman 4 dari 86 halaman.

1.732.400 X 2 Bin =Rp. 3.464.800Sub Total =Rp. 10.394.4003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHANDAN PENGOBATAN 15% X Rp. 10.394.400 =Rp. 1.559.160Sub Total =Rp. 1.559.160TOTAL =Rp. 11.953.560151.SUPARNO1 UANG PESANGON :Rp. 1.700.000 X 4 Bln X 1 =Rp. 6.800.0002 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA: Rp. 1.700.000 X 2 Bin =Rp. 3.400.000Sub Total =Rp. 10.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHANDAN PENGOBATAN 15% X Rp. 10.200.000 =Rp. 1.530.000Sub Total =Rp. 1.530.000TOTAL =Rp. 11.730.000152.SUPOYO AGUNG1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung1. Pasal 28 Ayat:(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus:Huruf c. permohonan peninjauan kembali putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.2. Pasal 67 hurufeApabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan lain.3.

selaku pribadi ;Bahwa dengan demikian Selamat Budiman pribadi( Penggugat d.k.) maupun Bambang Prayitno( Tergugat d.k. ) tidak ada hubungan hukumdalam kaitan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal yangmenjadi dasar dalam gugatan a quo ;Bahwa karena gugatan a quo mengandung kekeliruanmengenai pihak pihak yang berperkara (error inpersona), maka gugatan a quo harus dinyatakan tidakdapat diterima ( niet onvantkelijk verklaard) ;Bahwa = mengenai hal inl, tergugat d.k. mohonmenunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa Permohonan Uji Materiil (Judicial review) ini didasarkan padaketentuan Pasal 24 A ayat (1) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Agungberwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturanperundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang.Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14

Way KananBaradatu Banjar Agung.1)ManjarMasi Banjar Agung1)Cuga Cugah.GedungPakuon. GunungLabuanBengkulu.4)BengkuluRejo.CurupPatah.Bengkulu2)CuruPata Bumi AgungBumi Agung.6)MulyOHarjo7)KaranganBumi Agung3)Karangan LampungBaratSukauHanakau.8) JagaRaya9) SukaBanjarHanakau4) SukaBanjar Sumber JayaGedungSurian.10) TriMuly0GedungSurian BelalauBumi Agung.11)Turgak.12)Hujung.TurgakHujung Negeri RatuNegeri Ratu TanggamusPulauPanggungSinar Mulyo.13)TanjungRejo.Sinar Mulyo.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiilagar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untukmelakukan pengujian terhadap peraturan perundangundangan yanghirarki/kedudukannya di bawah UndangUndang, yaitu PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020Tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Permenkes Nomor 24 Tahun2020) yang telah diundangkan pada tanggal 22 September 2020,Halaman 11 dari 92 halaman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung1) Putusan MARI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976.Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan darigugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dantergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hakpembelaan diri) atau pembuktian.2) Putusan MARI No. 209.K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971suatu perubahan tuntutan tidak bertentang dengan azasasas hukum acara perdata asal tidak merubah ataumenyimpang dari

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Pasal 24 A UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadilipada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan dibawahUndangUndang' terhadap UndangUndang, dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh UndangUndang.Pasal 31 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agungyang menyatakan :(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 telah mengaturbahwasanya: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatkasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnyayang diberikan undangundang;Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung menentukan:Pasal 31(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa Pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD1945, juncto Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang Nomor 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung juncto Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, selanjutnya disingkatPerma Nomor 1/2011, menyatakan bahwa Mahkamah Agungberwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama

Putri danRaswyshnoe Boing K dan Dede Rohidin1 (satu) lemabar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor: SPPD.375 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Anak Agung GedeAgung, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh WakilDirektur II Politeknik Telkom Sugeng Priyono1 (satu) lembar fotokopi Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)Nomor: DOP.375/MGS.31/0.0.0/12 atas nama nak Agung GedeAgung, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian WindaPutri dan Raswyshnoe Boing K dan Anak Agung Gede Agung1

Lagipula menurut Surat Edaran Mahkamah Agung1 M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 887.Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pat.G/2019/PN BtmRepublik Indonesia No. 3 Tahun 2000, setiap tuntutan provisionil yangdikabulkan putusannya harus dikirimkan ke Pengadilan Tinggi danMahkamah Agung dan untuk pelaksanaannya harus mendapat persetujuandari Pengadilan Tinggi.

2,000 Ps.8627 Bakti Lestari Tanggan 3,000 Ps.927528 Sido Luhur 5 Srawung 2,000 Ps.8649 Sido Mulyo Poleng 4,000 Ps.86410 Ngudi Makmur Srawung 3,500 Ps.9275011 Tani Raharjo Srawung 5,000 Ps.9275012 Sido Dadi Poleng 5,000 Ps.86413 Sri Rejeki 1 Jati Tengah 2,000 Ps.86214 Sendang Agung1 Karang Anom 2,000 Ps.86215 Tani Maju 2 Gading 1,000 Ps.86216 Makmur 1 Majenang 2,000 Ps.86217 Tani Maju 1 Gading 3,000 Ps.86218 Sido Luhur Mondokan 91,000 Ps.86219 Ngudi Mulyo 2 Ngrombo 9,000 Ps.86220 Ngudi Rahayu 2 Baleharjo

Tani Desa Luas lahan Varietas1 Bakti Rahayu Blangu 5,000 Ps.8642 Bakti Tani Tanggan 3,000 Ps.8643 Tani Makmur Blangu 25,000 Ps.8644 Bakti Tani Tanggan 8,000 Ps.8645 Tani Rahayu 1 Srawung 3,000 Ps.927506 Mekar Sari Pilangsari 2,000 Ps.8627 Bakti Lestari Tanggan 3,000 Ps.927528 Sido Luhur 5 Srawung 2,000 Ps.8649 Sido Mulyo Poleng 4,000 Ps.86410 Ngudi Makmur Srawung 3,500 Ps.9275011 Tani Raharjo Srawung 5,000 Ps.9275012 Sido Dadi Poleng 5,000 Ps.86413 Sri Rejeki 1 Jati Tengah 2,000 Ps.86214 Sendang Agung1

Nama SDN 21 Tanjung Agung1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 6 Tanjung Agung1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 3 Gunung Megang1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 27 Gelumbang1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 18 Lubai1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 5 Sungai Rotan1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 25 Gelumbang1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An.

Nama SDN 22 Tanjung Agung1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 9 Tanjung Agung1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 5 Benakat1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN11 Semendo Darat Laut1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 4 Semendo Darat laut1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN Semendo Darat Ulu1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An. Nama SDN 3Semendo Darat Laut1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban An.

ZULKIFLI DJAFAR bukan hanyaseorang yang bernama RAHENDRA.Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung1. Putusan MARI No. 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan ; Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turutsebagai pihak (Tergugat) dalam perkara .2.