MATIUS NELLOHselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ISNA MUSTAPA, S.Sosselaku Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan PascaKonflik Poso Tahun 2006 berdasarkan Surat KeputusanNomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XI1/2006, di mana terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik19pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaanpekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan' sesuaikewenangan;Menetapkan besaran

TEQDORUS TUNTI, Amd, terdakwa IV.ALOYSIUS MANTAT, SH yang pada pokoknya masingmasing ParaTerdakwa tersebut menerangkan bahwa mereka terdakwa sebagai pegawainegeri sipil yang bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenManggarai dan mereka terdakwa berdasarkan SK nomor: UM01.01/V1I/734.a/2009 tanggal 05 Juni 2009 telah ditunjuk sebagai Panitia PenelitiDan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalan sumber danaHibah Menko Kesra, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani danrohani oleh

ALOYSIUSMANTAT, SH dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai PanitiaPeneliti Dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalansumber dana Hibah Menko Kesra, telah melakukan rangkaian perbuatanyang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau Ssuatukorporasi, yang tentunya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan,mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia Peneliti Dan PenilaiHasil Pelaksanaan

ALOYSIUSMANTAT, SH dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai PanitiaPeneliti Dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalansumber dana Hibah Menko Kesra, telah melakukan rangkaian perbuatanyang menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi,yang tentunya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, mengenaihal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia Peneliti Dan PenilaiHasil Pelaksanaan Pekerjaan

Ketidaksanggupan pengguna untuk merehabilitasi danmereboisasi lahan kompensasi harus dikenakan denda.Langkahlangkah Pemerintah dalam hal ini Kementrian KoordinatorPerekonomian Republik Indonesia menyangkut penyediaan dan pemanfaatanenergi alternatif pernah disampaikan oleh Deputi III Menko Perekonomian,Bapak Wimpy S.

karena tindakan tersebut merupakantindakan sewenangwangan aparatur Negara kepada Rakyatnya yangseharusnya diayomi.15.Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV paham dan mengetahui bahwa tanahsengketa ada bukti kepemilikan Para Penggugat akan tetapi hal tersebutHalaman 5 dari 32 Putusan No. 45/Pdt.G/2020/PT.DKIdikesampingkan dan malah melindungi pihak lain yang tidak mempunyai alashak sebagai pemilik tanah Sengketa.16.Bahwa atas dasar tindakan Para Tergugat aquo Maka para penggugatmembuat pengaduan Ke Menko

Nomor :R1169/H/HKP/10/2000 tanggal 3 Oktober 2000 yang ditujukan kepada ParaKepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia perihalPenyampaian Keputusan Menko Bidang PengawasanPembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor :02/Kep/MK.Waspan/01/99 tanggal 26 Januari 1999 ;34.Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator BidangPengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan AparaturNegara Nomor : 02/Kep/MK.Wapan/01/99 tanggal 26 Januari1999 ;35.Fotocopy Laporan Pemeriksaan SUCOFINDO CabangPalembang

yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri Sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten BoneBolango mendapatkan dana hibah dari Menko

Tutiek) memakai Tajuk Surat/ Kop "Mabes ABRIuntuk mengelabui/ ditanggapi oleh Lembaga/ Kesatuan ABRI/ Dinas maupun oknum tingkat Nasional antara lain;Menko Polkam (sekarang Menko Polhukam), Panglima ABRI (sekarang Panglima TNI), Jaksa Agung RI, Kapolri,Pelaksana Ketua Mahkamah Militer Agung ABRI, Orjen ABRI & Wakil, Kababinkum ABRI & Wakil, KomamndanPusat Polisi Militer ABRI, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina/DKPP/Menteri ESDM/Meneg BUMN, BPN RI Pusat

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanggal 7 Agustus 2015.c.

puluh enam rupiah);Bahwalimit/plafond kredit yang diberikan kepada 25 debitur yangbermasalah tersebut pada saat pencairan kredit adalah sebesar Rp579.000.000, (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dimana yangdigunakan Terdakwa sejumlah Rp 407.000.000, (empat ratus tujuh jutarupiah) dan sisanya sejumlah Rp 172.000.000, (seratus tujuh puluh dua jutarupiah) diterima oleh debitur yang bersangkutan;Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN.BdgMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menko

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020sekira pukul 20.00 Wib. dari Staf Intel Kodim 0713/Brebesmengirim perintah melalui Whatsapp di Grup Staf Inteluntuk melaksanakan tugas Pam VVIP Kunker 3 (tiga)Menteri yang masuk di dalamnya Menko Kemaritiman(Bpk Luhut Binsar Panjahitan) di Wilayanh Kodim0713/Brebes yang akan dilaksanakan pada hari Kamistanggal 22 Oktober 2020.3.

/Pid.SusTPK/2018/PT MDNkeuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor: B195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17Oktober 2014 Perihal pagu beras miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2015sebanyak 134.319.600 kg (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belasribu enam ratus kilogram).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat

/Pid.SusTPK/2018/PT MDNperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara cara sebagai berikut ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor: B195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17Oktober 2014 perihal pagu beras miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2015sebanyak 134.319.600 Kg (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilanbelas

Kemudian sejaktahun 2007 PPK dilanjutkan dengan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VIV/2007tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Kemudian sejaktahun 2007 PPK dilanjutkan dengan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Bag.unit Sepede Motor Merek Yamaha Mio GT warna Merah tanpa dilengkapidengan BPKB dari saksi Gunawan alias Gugun yang diterima dari saksi IrwanGunawan.Bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui dan menerima uang hasil penjualanraskin tersebut sebanyak 3 (tiga) alokasi atau sebanyak 26.820 kg bukanpada masyarakat RTISPM seharga Rp. 172.908.540,00 tersebutbertentanngan dengan Surat Keputusan Menko Kesra Nomor : 54 Tahun742014 Bab. 9 yang menyatakan Raskin adalah hak masyarakatberpendapatan rendah yang diberikan

dalam perkara ini diajukan dalam kedudukan sebagai Kepala DesaSindangsari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut berdasarkan SK BupatiGarut Nomor : 141.1/Kep.203BPMPD/2010 tanggal 29 Maret 2010, Terdakwaselaku Kepala Desa diduga telah menyalahgunakan atau menjual raskinsebanyak 3 (tiga) alokasi atau sebanyak 26.820 kg bukan pada masyarakat RTSPM seharga Rp. 172.908.540,00 (seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratusdelapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang bertentanngan dengan SuratKeputusan Menko

SUSANTO Bin(Alm) ENTO AMIR dalam kedudukannya sebagai Kepala DesaSindangsari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut berdasarkan SK BupatiGarut Nomor : 141.1/Kep.203BPMPD/2010 tanggal 29 Maret 2010, Terdakwaselaku Kepala Desa diduga telah menyalahgunakan atau menjual raskinsebanyak 3 (tiga) alokasi atau sebanyak 26.820 kg bukan pada masyarakat RTSPM seharga Rp. 172.908.540,00 (seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratusdelapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang bertentanngan dengan SuratKeputusan Menko

sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 Jo Permedagri Nomor 113 tahun 2014 khususnya dalam penyaluranRaskin alokasi OPS bulan januari 2015, Alokasi Bulan Juli 2015 dan Alokasibukan November 2015 masingmasing sebanyak 8.940 kg atau seluruhnyasebanyak 26.820 kg, dengan caracara sebagaimana telah diuraikan pada unsuremelawan hokum (dakwaan ke1 primer) di atas, yang secara mutatis mutandistelah diambil alin sebagai pertimbangan hokum dalam unsure ini, telahberetntangan dengan Surat Keputusan Menko

Dalam Members Alert DPP Apindo Jakarta, tanggal 23 Agustus2013, dalam topic Dolar Tembus Rp 11.000, Ini 4 PaketKebijakan Ekonomi Pemerintah, sangat jelas sekali PresidenSBY yang diwakili oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa,Menteri Keuangan Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia(BI) Agus Martowardojo, mengeluarkan 4 paket KebijakanEkonomi Pemerintah seperti:a.

dengan batasan harga dibawah Rp10.000.000,00,mesin pengatur suhu udara dengan harga dibawahRp8.000.000,00, pemanas air dan mesin cuci dengan batasanharga Rp5.000.000,00, hingga proyektor serta produk sanitasidengan batasan harga dibawah Rp10.000.000,00, serta pajakuntuk mobil bermerek yang diimpor secara utuh (CompletelyBuild Up/CBU), dinaikkan dari sekitar 75% menjadi 125%hingga 150% (untuk mengimbangi pengurangan barangbarangyang tidak terkena PPnBM atas revisi PMK), menurut MenteriKoordinator (Menko

paragraf ke3 dan lampiran butir (3) surat Menteri Kordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia nomor : S19/M.Ekon/02/2008, perihal kebijakan Stabilisasi HargaKebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 Jo Pasal 1 angka 2, angka 4, pasal 5 huruf e,pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c,d, ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor: 06/MDAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepadaMasyarakat yang mengatur sebagai berikut :e Paragraf ke rat Menko

Monitoringdan Evaluasi atas hasil Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan dataBadan Pusat Statistik ;e Lampiran butir rat Menko Bidang Perekonomian .S19/M.Ekon/02/ 2 :Melaksanakan penjualan minyak goreng kemasan sederhana tanpa merk, bersubsidi bagimasayarakat berpendapatan rendah dan UKM selama 6 bulan, dengan subsidi ratarataRp. 2.500,/ liter.

serta pembakaran rumahwarga di dekat kantor desa Amungi Disirik Illaga Utara pada tanggal 03 Mei2021, serta tindakan kejahatan lainnya;Bahwa 1 (satu) butir amunisi bertuliskan 27060 milik Terdakwa, yangditemukan anggota polri merupakan merupakan Amunisi Full Metal Jacket(FMJ) caliber 7.62 x 39 mm, sudah pernah digunakan namun belum terjadiledakan, akan tetapi amunisi tersebut masih mempunyai peluang untuk bisadiledakkan;Bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum danKeamanan (Menko

Flu Burung beserta lampiran berupa daftarharga dan distribusi peralatan untuk flu burung.1 (satu) lembar asli Surat Direktur Yan Med Dasarkepada Sekretaris Menko Kesra NomorPL.00.03.02.3.2370 tanggal 14 November 2006perinal Daftar Spesifikasi Alat, berikut lampirannyaberupa 14 (empat belas) lembar asli Nama Alat danSpesifikasi Alat.Halaman 72 dari 1035 hal.

Bersaudara, berikutlampirannya berupa 4 (empat) lembar Kesiapan RSRujukan dalam penanganan Flu Burung denganDana Menko Kesra dan 6 (enam) lembar DaftarRumah sakis Rujukan Flu Burung SeluruhIndonesia.1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Yanmed NomorPL.00.03.2.3.6539 tanggal 29 Desember 2006perihal Pengiriman peralatan Medik penangananFlu Burung oleh PT.

Flu Burung beserta lampiran berupa daftarharga dan distribusi peralatan untuk flu burung.1 (satu) lembar asli Surat Direktur Yan Med Dasarkepada Sekretaris Menko Kesra NomorHalaman 548 dari 1035 hal.

DaengRusnadii, MBA ; 1 (satu) lembar Nota Dinas No.015/NOTA DINASDPRD/IX/2004, tanggal 1 September 2004, perihal Kegiatan Ketua DPRDKabupaten Natuna Mengikuti Seminar Sehari Menko Ekuin Dan Rombongan DiRanai, yang ditandatangani oleh Drs. Daeng Rusnadii MBA ; 1 (satu) lembarKwitansi No.436 sebesar Rp.825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima jutarupiah), tanggal 10 Desember 2004, yang diterima oleh Drs. H.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2018Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan danPerlindungan Sosial; Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudyaan; Deputi BidangKoordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMkK;Staf kKnusus Menko PMK (vide bukti T12) sehingga dipandangperlu Termohon sebagai lembaga/badan yang melaksanakanprogram Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebutJKN) perlu mengambil kebijakan guna pengendalian mutu danpengendalian biaya terhadap terjadinya defisit

MatiusNelloh selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Isna Mustapa, S.Sos. selakuPemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/X1V/2006, dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilikpekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mempunyaitugas antara lain sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangan; Menetapkan besaran

MatiusNelloh selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Isna Mustapa, S.Sos. selakuPemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XIV/2006tanggal 14 Desember 2006, di mana Terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab ataspelaksanaan pekerjaan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangan

tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan DalamNegeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012tanggal 2 januari 2012 tentang PenetapanKuasa Penguna Anggaran / Penguna Barangdan pejabat Pemungut Penerimaan Negara padaKegiatan Urusan bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiriPerdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi BantuanLangsung masyarakat (BLM) Program nasionalpemberdayaan masyarakat Mandiri (PNPMMandiri) Tahun anggaran 2012 Nomor : B.222/MENKO

fisik (Sarana dan prasarana) untukbantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumberDari Dana pembiayaan bersama (Cost Sharing)T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian Urusan Bersama(NPUB) antara pemerintah Pusat danpemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB/PNPM MandiriPerdesaan /I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO

tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan DalamNegeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012tanggal 2 januari 2012 tentang PenetapanKuasa Penguna Anggaran / Penguna Barangdan pejabat Pemungut Penerimaan Negarapada Kegiatan Urusan bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiriPerdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan AlokasiBantuan Langsung masyarakat (BLM)Program nasional pemberdayaan masyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun anggaran2012 Nomor : B.222/MENKO

fisik (Sarana dan prasarana) untukbantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumberDari Dana pembiayaan bersama (Cost Sharing)T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian UrusanBersama (NPUB) antara pemerintah Pusat danpemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB /PNPM MANDIRIPERDESAAN /I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO