PA.Kdr.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 31 Januari 2011 yang telahterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediripada Register Nomor : 63/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 31Januari 2011 pada pokoknya mengajukan hal hal sebagaiberikut : 1.Bahwa pada tanggal 11 Juni 1998, penggugat dengantergugat melangsungkan~ pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor188

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Nomor188/35/V1/1998 tanggal 11 Juni 1998, bermateraicukup yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.2) ;Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebuttelah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,yaitu1.

No. 121/B/2017/PT.TUN.JKTBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat IlI/ Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Putusan pada tanggal 8 Februari 201 7;Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut, Penggugat/Pembanding telan mengajukan permohonan bandingpada tanggal 20 Februari 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor188/G/2016/PTUNJKT tanggal 20 Februari 2017 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding

pengadilan yang untuk tingkat bandingditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;Mengingat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeraglanTata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalamUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan trakhir dalamUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sengketanya; aMENGADILI && Menerima permohonan banding dari Fs qugat/Pembanding: Menguatkan Putusan Pengadilah Tata Usaha Negara Jakarta Nomor188

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor188/Pid.Sus/2017/PN Sit. tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.

Sus/2018undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 186/PID.SUS/2018/PT SBY. tanggal 28 Maret 2018 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor188/Pid.Sus/2017/PN Sit. tanggal 31 Januari 2018 harus diperbaikimengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat

Sedangkan' terhadaptuntutan nafkah iddah dan mutah sebesar Rp. 5. 000. 0O00,(Lima juta rupiah), Pemohon tidak keberatan dan bersediamemenuhinya asal pembayarannya secara diangsur.Menimbang, bahwa atas kedediaan Pemohon tersebut,Termohon menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalilpermohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya Nomor188/17/V1/2004 tanggal O7 Juni 2004, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

berhasil dan sudah tidak sanggup untukmendamaikan lagi;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksiPemohon tersebut, Pemohon dan dan Termohon menyatakantidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan ini, maka ditunjuklah hal hal yang tercatatdalam berita acara perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang,bahwa berdasarkan bukti (P.1) Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesual aslinya Nomor188

Bahwa pada tanggali6 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama KecamatanCandipuro Kabupaten Lumajang (KutipanAkta Nikah Nomor188/77/II/2001 tanggal16 Maret 2001);Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggaldi rumah orangtua Penggugat hingga Agustus 2014.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188/77/II/2001 tanggali6 Maret 2001yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCandipuroKabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan denganaslinya dan cocok (bukti P);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SADI bin LADISARI yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLumajang,dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dancocok (P.2.)

Buleleng, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Pemohon;Setelah memeriksa bukti Surat dan mendengarkan keterangan saksi dariPemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Singaraja pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor188/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:.

10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2018/PN Sgrlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;4, Membebankan Pemohon untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluhenam ribu rupiah).Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh NiMade Dewi Sukrani,SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor188

Kabupaten Majalengka;Menimbang bahwa bukti (P.1) adalah akta autentikberupa fhoto copy Kutipan Akta Nikah, telah dilegalisir, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan buktitersebut ternyata benar bahwa Pemohon dengan Termohontelah menikah sah pada tanggal 06 Agustus 1997 dihadapanPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Majalengka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor188/10/VIII/1997;Menimbang bahwa saksisaksi Pemohon adalahsaksisaksi yang tidak dilarang undangundang

MelawanTERMOHONbinti KH.Hamdan, Umur 60 Tahun, Agama Islam,Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal di BlokNagrogRt. 002 Rw. 003RT. 001 RW. 0003, , , KabupatenMajalengka, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama MajalengkaTelah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak berperkara;Telah memeriksa alatalat bukti;14Menimbang bahwa Pemohon telah menikah denganTermohon pada tanggal 06 Agustus 1997, yang tercatat pada kantorUrusan Agama , kabupaten Majalengka, Kutipan Akta Nikah Nomor188

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahmenerima Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor188/64/VII/1999 tanggal 22 Juli 1999;3.

17071979 dan nama Pemohon adalah II Aslamiyah binti Asmailtempat tanggal lahir Sungai Kupang, 08031981;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Ilserta buktibukti surat yang diajukan, maka Majelis telah menemukan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahanmenurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatanpada tanggal 24 Juni 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor188

telah berusaha menasehati Pemohonagar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena usaha menasehati tidak berhasil makapersidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebin dahulu dibacakansurat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Nomor188

hadirnyaTermohon (Verstek);Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P.1 dan dua orang tetangga dekat Pemohon yang sekaligus sebagaisaksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua buktitersebut Pemohon telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnyaMajelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti pengakuan Pemohon yangdibenarkan oleh para saksi serta bukti P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa antara suami dan istri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga ;Menimbang bahwa dari bukti P1 s/d P3 serta keterangan saksisaksi telahdiperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal21 Juni 2005 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor188

tidak mungkin untuk dirukunkan kembali,sehingga berdasarkan faktafakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, makaalasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pulamemenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahmelaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal21 Juni 2005 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor188

Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor188/Pid.B/2019/PN Byl tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Bambang Setiawan bin Musnar telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam jabatan secara berlanjut" dalam dakwaankesatu primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Setiawan binMusnar oleh karena

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor188/Pid.B/2019/PN Byl tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut di atas;3.

Putusan Nomor 201/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan jawabannya secara elektronik tertanggal 8 Februari 2021 yangdiunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil yang disampaikanPenggugat, kecuali yang diakui secara tegas;Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Ngujungrejo Nomor188

Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Ngujungrejo Nomor188/18/kep/413.321.17/2020 tanggal 28 Juli 2020 Tentang PemberhentianKepala Urusan Perencanaan Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi KabupatenLamongan atas nama HANIFAH KHOMAIR.4.

Bukti P 1 : Keputusan Kepala Desa Ngujungrejo Nomor188/18/kep/413.321.17/2020 tanggal 28 Juli 2020tentang Pemberhentian Kepala Urusan PerencanaanDesa Ngujungrejo Kecamatan Turi KabupatenLamongan (fotokopi sesuai dengan aslinya);2. Bukti P2 : Petikan Keputusan Kepala Desa Ngujungrejo Nomor188/12/Kep/413.321.17/2017 tanggal 27 Desember2017 tentang Pengangkatan Perangkat DesaNgujungrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan(fotokopi sesuai dengan aslinya);3.

DaerahNomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.Pasal 28 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan PemerintahanDesa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa berwenang:a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;e.....dstMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Surat Keputusan Kepala Desa Ngujungrejo Nomor188

desa (Penggugat) yangtelah melakukan perbuatan asusila dengan warga setempat (vide bukti T4),Surat Laporan Kepala Desa Ngunjungrejo kepada Camat Turi tertanggal 22Juni 2020 (vide bukti T5) dan Surat Konsultasi Kepala Desa Ngunjungrejokepada Camat Turi Nomor 470/130/413.321.17/2020 tertanggal 3 Juli 2020(vide bukti T6);Bahwa Camat Turi kemudian membentuk Tim untuk melakukanpenyelidikan dan evaluasi guna menyelesaikan permasalahan perbuatanasusila perangkat desa dengan Surat Keputusan Camat Turi Nomor188

Mas Tumapel Nomor 1,Bojonegoro.Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Perkara Nomor : 7/P/FP/2020/PTUN.SBY.Berdasarkan Berdasarkan Surat Kuasa Nomor188/1519/412.013/2020 tertanggal 22 Juni 2020, dengan inimemberikan kuasa kepada;1. FAISOL AHMADI, S.H., (Kepala Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat Daerah KabupatenBojonegoro),2. MUSLIM WAHYUDI, S.H., (Ka Subbag Peraturan Perundangundangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro3.

Bahwa permohonan PARA PEMOHON dalam Surat Nomor : 038/K/IV/2020tertanggal 13 April 2020 perihal Permohonan Penetapan PengaktifanKembali Perangkat Desa kepada TERMOHON diajukan sehubungan dengantelah di terbitkannya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/331/KEP/412.013/2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala DesaGlagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatandalam Jabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan danKeputusan

Haris Aburyanto (Kepala DesaGlagahwangi yang menerbitkan Keputusan Kepala Desa a quo) mengajukankeberatan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/331/KEP/412.013/2018, tanggal 12 Nopember 2018 dimaksud kepadaBupati Bojonegoro sebagaimana suratnya Nomor : 021/K/III/2019, tanggal 13Maret 2019 Perihal : Permohonan Penetapan Keputusan Atas dlKabulkannya Upaya Keberatan (videT12)., Nomor: 022/K/III/2019 tanggal13 Maret 2019 Perihal : Permohonan Penetapan Keputusan AtasDikabulkannya Upaya Keberatan (

Bahwa (bukti T8) berupa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/330/KEP/412.013/2018, tentang Pembatalan Peraturan Desa GlagahwangiKecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengisian PerangkatDesa;2. Bahwa (bukti P2) berupa Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor:141/11/412.51.7.014/2018, tentang Pengangkatan dalam jabatan An.

Bahwa (bukti P7 = T9) berupa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/331/KEP/421.013/2018, tentang Pencabutan Keputusan Kepala DesaGlagahwangi Nomor: 141/11/412.51.7.014/2018, tentang Pengangkatan dalamjabatan, Keputusan Kepala Desa GlawahwangI Nomor:141/12/412,51.7.014/2018, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan danKeputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/13/412,51.7.014/2018,tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;4.

damaidengsan menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali berumah tanggadengan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil makapersidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakanSurat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Nomor188

saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas yang manaterhadap semua bukti tersebut Pemohon telah membenarkannya dalampersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktibukti tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagaimana telahdiuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalampersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam makaberdasarkan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188

Menetapkan biodata Pemohon Il (PEMOHON Il, tanggal lahir 10September 1983), yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor188/16/IX/2000 tanggal 3 September 2000 oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benar adalah PEMOHONll tanggal lahir 10 September 1984 ;3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;4.

Menetapkan biodata Pemohon Il (PEMOHON Il) tanggal lahir 10September 1983), yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor188/16/IX/2000 tanggal 03 September 2000 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benarBiodata Pemohon Il (PEMOHON Il, tanggal lahir 10 September 1984) ;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut pada diktum Nomor 2 diatas, ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;4.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor188/03/1/2011, tanggal 03 Januari 2011;2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/03/I/2011, tanggal 03Januari 2011 tersebut, nama Pemohon tercatat M. Rizky bin Tujan;3.

,dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, sehinggadianggap benar, bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Rezky binTujan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berkesimpulan permohonan Pemohon dan Pemohon II telah beralasanmenurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan dalam kutipanakta nikah dimaksud adalah perubahan identitas berkaitan dengan biodatapernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor188

bertempat tinggal Jalan Gelatik Blok L(rumah bapak Jumadi) RT.33 Desa SidoMukti Kecamatan Muara kaman KabupatenKutai Kartanegara, selanjutnya disebutsebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor188

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturanyang berlaku;SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukanPenggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkanTergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selakukuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggildengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor188/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 13 Februari

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/417/KPTS/013/2008 tanggal 1 Desember2008 tentang Perubahan Atas KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober2008 tentang Lembaga Penerima BantuanHibah Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa TimurTahap Tahun Anggaran 2008 sebanyak1.628 lembaga sebesarRp.192.845.000.000,b.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember2008 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Jawa Timur No.188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5 November2008 tentang Lembaga Penerima BantuanHibah Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa TimurTahap Il Tahun Anggaran 2008 sebanyak 322lembaga sebesar Rp.31.473.000.000,c.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November2008 tentang Lembaga Penerima BantuanHibah Program Penanganan Sosial EkonomiHal. 5 dari 53 hal. Put.

Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor : 188/417/KPTS/013/2008tanggal 1 Desember 2008 tentangPerubahan Atas Keputusan GubernurJawa Timur Nomor188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13Oktober 2008 tentang LembagaPenerima Bantuan Hibah ProgramPenanganan Sosial Ekonomi Masyarakat(P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628lembaga sebesar Rp.192.845.000.000,b.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember 2008tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur JawaTimur No. 188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5November 2008 tentang Lembaga Penerima BantuanHibah Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur TahapIl Tahun Anggaran 2008 sebanyak 322 lembagasebesar Rp.31.473.000.000,3.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.P/2021/PA.Dpk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkaratersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriMempawah untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor188/Pdt.P/2019/PN Mpw yang telah didaftarkan tersebut;Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentinganPemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini