Bahwa kemudian dengan tanpa hak pada tanggal 14 Pebruari 2013oleh Abdul Razak Namsa membuat surat keberatan terhadapPenerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat serta ditindaklanjuti oleh Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MalukuTenggara No. 79/81.02/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 tentangkeberatan terhadap penerbiatan Sertipikat Hak Milik No. 1488 atas nama Thesman Budi. (bukti P3) ;4.

telahmenyerahkan semua asli surat tanah (Surat Penyerahan Tanah Dengan GantiHalaman 11 dari 48 Putusan Perdata Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Lbp4.1Rugi, tanggal 17 Pebruari 1984) dan telah membayar segala biayabiaya yangmerupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ,mestinya; serta (Turut Tergugat) sudah mengeluarkan SURAT KEPUTUSANNo. 989/HM/BPN12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 Tentang PemberianHak Milik atas nama HERMANSYAH, dimana Surat Keputusan aquo adalahmerupakan dasar untuk penerbiatan

Saat itu saksi menjelaskan kepadapenyidik bahwa mengenai tentang masalah prosedur penerbiatan sertifikatjaminan fidusia tersebut untuk saat sekarang ini telah dilakukan langsung melaluisistem on line oleh pihak notaris yang diberikan kuasa khusus oleh pihakpenerima fidusia, sedangkan pihak Kantor Hukum dan Ham hanya mendaftarkansaja dan tidak bertemu langsung dengan para pihak baik itu. mengenaipendaftaran itu sendiri maupun tentang masalah biaya (PNBP) dan setelah semuasyarat dipenuhi lalu tidak

Saat itu saksi menjelaskan kepada penyidikbahwa mengenai tentang masalah prosedur penerbiatan sertifikat jaminan fidusiatersebut untuk saat sekarang ini telah dilakukan langsung melalui sistem on line olehpihak notaris yang diberikan kuasa khusus oleh pihak penerima fidusia, sedangkan pihakKantor Hukum dan Ham hanya mendaftarkan saja dan tidak bertemu langsung denganpara pihak baik itu mengenai pendaftaran itu sendiri maupun tentang masalah biaya(PNBP) dan setelah semua syarat dipenuhi lalu tidak

memohon kepadamajelis hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi tergugat; Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet on Vanklijke Verklaard )DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan perbuatan tergugat mengganti rumah gubuk/oambu kerumah semi permanen adalah sah secara hukum Menyataka bahwa perbuatan tergugat memohon penerbiatan

mengenai penguasaan atau penerbitansertifikat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan urian pasal diatas dan dihubungandengan bukti surat yang diajukan oleh Para Terlawan (Vide bukti surat T4,T5,,) menurut hemat Majelis bukti surat tersebut adalah bukti surat yangotentik oleh karenannya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negarabaik tingkat pertama maupun tingkat banding dengan telah menyatakanbahwa gugatan saudara Yosep Lewa yang dalam hal ini adalah sebagai TurutTerlawan Il, berkeberatan terhadap penerbiatan

Karena itu adalah salah dan tidakberdasar jika Penggugat/ Pembanding menuduh bahwa penerbiatan alashak Tergugat didasari atas dugaan tandatangan palsu.14.Bahwa tanah Tergugat adalah bagian marga Tambunan dari tanahperkongsian sedangkan dasar penerbitan Surat Keterangan Tanah No.34/2006/02SKT/2006 tanggal 23 Maret 2016 a.n. Loppo H. Panggabean(vide Bukti P4) adalah Bukti P5, bukan bagian dari tanah perkongsiantetapi tanah rawang (tanah rawa).

Sekaligus bila nanti putusan Pengadilan Negeri Jeparamengabulkan gugatan Penggugat maka Turut Tergugat harus patuh dantaat atas putusan tersebutBahwa untuk menjamin agar proses balik nama sertifikat objek sengketa/penerbiatan sertifikat baru atas nama Para Penggugat terhadap tanahobjek sengketa tersebut jika putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan NegeriJepara, sehingga Turut Tergugat tidak mengalami kesulitan secaraadministrasi atas nama Penggugat (karena berdasarkan pengalaman,apabila Turut Tergugat

Nurjannah pada tanggal 17 Januari 2011;Bahwa surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2008 diketahui dan ditandatangani oleh LurahPenggoli namun pada saat ditandatangani oleh lurah, sudah ada tandatangan Zainuddindidalamnya;Bahwa surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2008 tersebut dibawa oleh Ketua RTlel.Marding ke kantor Kelurahan setelah dimintai tolong oleh Hj.Marsin untuk membawasurat pernyataan kekantor Kelurahan sebagai kelengkapan pengurusan sertifikat Prona;Bahwa yang membawa kelengkapan persyaratan penerbiatan

Tak lama berselang waktu dari pertemuantersebut kemudian Tergugat datang ke rumah Objek Sengketatersebut dan melihat bahwa telah ada Patok Pertanahan yang secaradiamdiam Penggugat memohonkan ke Badan Pertanahan Untukmenerbitkan sertifikat dengan dasar akte hibah tersebut, tak lamakemudian Tergugat mencabut semua Patok tersebut danmendatangi Lurah dan Badan pertanahan Nasional Kota Baubauuntuk melakukan Pembatalan Penerbiatan Sertifikat atas Tanah ObjekHalaman 18 dari 36 Halaman Putusan No. 30/PDT

Nurjanah) ;Menimbang, bahwa sedangkan persyaratan penerbitan Sertifikat antara lainSurat Keterangan Penguasaan fisik yang diketahui oleh Ketua Rt dan Ketua Rwsetempat, surat keterangan tidak sengketa oleh Kepala Kelurahan sebagaipersyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbiatan Akte Jual Beli adalah didasarkanatas putusan Pengadilan Nomor : 07/PDT.G/2003/PN.Cbn adalah tanah milikTergugat II;Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT dalamjawabannya menyatakann apabila sebagai

Bahwa dalam proses penerbiatan sertfikat sebagai mana Point 5 diatas yangmenerangkan sebelum diterbitkannya sertifikat atas permohonan pemohon makadiadakan pengukuran oleh Kantor pertanahan dan pemeriksaan tanah oleh Timpeneliti tanah yang bertugas mengadakan penelitian data fisik dan yuridis tanahyang akan dimohonkan hak atau diterbitkan sertifikat sebagaimana ketentuan yangdiatur dalam Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanahdan selama proses penerbitan sertifikat An.

Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjeknya sebab tanah yangdikuasai dan dimohonkan pengukuran untuk penerbiatan sertifikat olehTergugat Il dan Tergugat Ill kepada Tergugat adalah tanah milik Tergugatll dan Tergugat Ill yang diperoleh Tergugat Il dan Tergugat Ill dari keluargakeluarga Pule, sehingga secara hukum para Penggugat seharusnya tidakhanya menggugat Tergugat Il dan Tergugat Ill tetapi juga keluarga Puleyang telah menjual tanah objek sengjeta kepada Tergugat Il dan TergugatIll;Berdasarkan

Nuryasim Abdul Djalal, dan hal tersebut tidak pernahdiketahui oleh penggugat sebagai ahli waris dan juga tidak pernah diketahui olehAlmarhum Sofiyah alias Sofiyah alias Sofiyati juga ;Bahwa yang melakukan rekayasa atas penerbiatan Surat Keterangan Ahliwaristersebut dari juga akta jual beli No. 215/2009, tertanggal 10 November 2009tersebut adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II;Bahwa Rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II semakinnyata, karena dari dulu hingga sekarang tanah dan bangunan

mengerti telah terikat dan menyetujui segala konsekuensiselaku Penjaga Asta Tinggi yang hanya diberi hak mengelola dan mendapatkanhasil dari tanah Pecaton Asta Tinggi bukan untuk dimiliki dengan melakukanproses pengajuan penerbitan sertipikat atas tanah objek sengketa, perbuatanmelakukan upaya untuk pensertipikatan tanah objek sengketa tanpa adanyapersetujuan dari Yayasan Panembahan Somala adalah suatu perbuatanmelanggar hukum dimana Tergugat telah melanggar Pasal 1339 BW jo Pasal1666 BW ;Bahwa jika penerbiatan

sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertifikat dan kepada Kantor Badan Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbiatan

.> Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;> Utara berbatasan dengan Jalan Raya;> Barat berbatasan dengan tanah milik Matias Karmating dan LasarusFanmaley;Bahwa oleh karena demi kepentingan Tergugat dan Tergugat II sertaTergugat Ill atas dasar itikat buruk Tergugat dan Tergugat II bekerja samadengan Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor makatanah objek sengketa yang adalah satu kesatuan dalam satu bidang telahterbagi menjadi 2 (dua) bidang guna penerbiatan sertipikat/(HM) oleh TurutTergugat

dinyatakan dikesampingkan dan dianggap tidakmemiliki nilainilai pembuktian dan kekuatan hukum mengikat atas keduabidang tanah objek sengketa tersebut karena di anggap cacat hukum dalamproses penerbitan dan perolehannya;Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh suratsurat ataupunsertipikat/HM yang melegitimasi kepemilikan para Tergugat terutamaTergugat dan Tergugat II atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebutdianggap tidak memiliki nilainilai pembuktian yang sah sebab cacat hukumdalam proses penerbiatan

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 10 dan 11 adalahtidak benar sama sekali, karena sejak Tergugat menguasai tanah objekHal. 11 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 55/PDT/2020/PT JMBsengketa dari dahulu sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasakeberatan dan juga selama Tergugat menguasai tanah objek sengketa danjuga pada saat Tergugat mengurus Sertifikat Hak Pakai tidak ada pihak yangmerasa keberatan atau menyanggah atas penerbiatan Sertifikat Hak PakaiNomor 19 Tahun 2018

Dan dalam prosespendaftaran dan penerbiatan seertifikat atas tanah sengketaSampai akhirnya sertifikat hak milik atas tanah sengketa masingmasing atas nama Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terbit,Tergugat 1 S/D Tergugat 3 mengeluarkan biaya sekitar Rp.100.000.000. (sekitar seratus juta rupih).

Pengukuran dan penerbiatan Sertifikat sebagai tanda buktipengakuan dan pemberian hak kepada Penggugat II tersebut dapat terjadi karenabaik Mesak Muskanan (ayah Penggugat II dan para Tergugat) maupun AmosMuskanan (paman Penggugat II dan para Tergugat) tidak keberatan, makaperbuatan para Tergugat; yang dengan Penggugat II samasama sebagai anakMesak Muskanan dan keponakan Amos Muskanan, dengan cara tanpa atas dasarkekuatan undangundang atau perintah pengadilan berdasarkan putusan yangtelah berkekuatan