ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 718 K/Pid.Sus/201554.55.56.57.58.59.60.61.1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan Prov.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I. Nomor 18Hal. 30 dari 61 hal. Put.

Ayudya Septarizky, terhadap Yudiana Setyawati, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : tujun sampai delapan.2) Abdomen : tidak ditemukan jejas diperut, nyeri tekan perut dikiri bawah.Halaman 4 dari 37 Perkara Pidana Nomor 72/PID.SUS/2018/PT YYK3)Pelvis : nyeri tekan di area panggul (selangkangan), tampakkeluar darah dari kemaluan.Ekstemitas atas : tampak kelainan bentuk pada area sikutangan kanan.Ekstemitas bawah

Ayudya Septarizky, terhadap Radheini Rahmachesa, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1)2)Skala nyeri : delapan sampai sembilan.Abdomen dan pelvis : jejas positip hematom membentuk garissepanjang kurang lebih sepuluh sampai lima belas centimetersetinggi diafragma, dari mid clavicula dextra hingga midclavicula sinistra.Nyeri tekan seluruh lapang abdomen : perut terasa keras,bising usus terdengar menurun, dari cateter urin terlinat

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/2018

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis (selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlinat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

"Gaji adalah sebagai balas jasa ataupenghargaan atas hasil kerja seseorang, pada umumnya sistem penggajiandapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistemskala tunggal dan sistem skala ganda, yang dimaksud dengan sistem skalatunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepadapegawai yang berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikansifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu ;Bahwa yang dimaksud

dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajianyang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat,tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerjayang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.Bahwa selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas,dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skalaHal. 17 dari 26 hal.

Sus/201218gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dansistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukansama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat,mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yangsifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secaraterus menerus.

Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanyamungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah adaanalisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka Terdakwa Pujiantono selakuKepala Desa tidak dapat digolongkan sebagai Pegawai Negeri yaitu orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupatanah ganjaran atau bengkok, karena tidak terpenuhinya ketentuan sistempengajian, tidak ada gaji pokok, tidak ada pangkat

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;Il.

Terdakwa beserta seluruh TimPengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat daftar nominasi pihak yangberhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPenjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan WalikotaBogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45halaman 98 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l.

IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caraHal 3 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINmencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 5 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

rumahtangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatanmaupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tandaML yag diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari KeamananBahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minumanberupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasadisebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN denganharga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 7 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Pasal 21 ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatanantara Penggugat dengan Para Tergugat (26 orang) maka Penggugat danPara Tergugat bersamasama mengajukan Mediasi kepada DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang untuk dimediatori. (Bukti P2);.

Pancayasa Priamatangguh milikPenggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upah harus transparandan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnya sedangdalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat(26 orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karenaselama terjadi aksi demo (mogok kerja) produksi berhenti;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1menyatakan: Pengusaha

menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, danproduktivitas;Jadi menurut isi undangundang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah hak prerogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perluharus diberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja;10.

Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak prerogatif Penggugat11maka tuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksidemo (mogok kerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11Desember 2010 yang dilakukan oleh para Tergugat (26 orang) adalah aksidemo (mogok kerja) yang tidak sah dan melanggar UndangUndang;.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat berlangsung demo(mogok kerja) Penggugat memanggil para Tergugat (26 orang) secara resmibaik melalui Surat tertulis

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;20.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;21.Surat Kuasa Khusus dari H.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;29.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;30.dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adha Wijaya,S.E.;31.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaAchmad Subchan, terdiri dari :32.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;37.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;38.KTP atas nama Achmad Subchan;39.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaSlamet Priyadi, terdiri dari :40.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;46.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;47.Foto copy KTP atas nama Slamet Priyadi;48.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaArbayah, terdiri dari:49.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

No. 2797 K/Pid.Sus/201764.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;65.dan foto copy KTP atas nama lrana Yanti.66.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal20 Nop 2007 atas nama PT.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1: 5000 dan PetaSituasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor: 1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani oleh Dinas TataKota Jakarta Timur;3.

peta situasi rincianIPEDA Skala 1: 5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45, 46, 47 yang diketahuioleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100 tanggal 27 Juni 1985;4.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1:5000 danPeta situasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor:1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani olehDinas Tata Kota Jakarta Timur (Bukti P2);c.

+ 200 Ha sesuaiPeta situasi rincian IPEDA Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44,45, 46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor:257/171100 tanggal 27 Juni 1985 (Bukti P3);d.

200 Hasesuai Peta Situasi rincian lpeda Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45,46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100tanggal 27 Juni 1985;.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM Nomor 17 Tahun2012 menyatakan Berdasarkan data dan informasi hasilkegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan nya menyusunlaporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan BentangAlam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluhribu) atau lebih besar.

Jadi setelah penelitian selesaidilakukan, maka hasil penelitian yang berisi inventarisasi danpemetaan eksokarst dan endokrast itu dituangkan dalambentuk laporan kegiatan penyelidikan dan Peta KBAKdengan skala minimal 1:50.000.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PeraturanGubernur a quo tersebut, sangat jelas dan tegas terkait dengangambaran peta bentang alam Karst dengan skala 1:250.0000.

Melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatanpeta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250.000;b. Penyusunan rencana Sstrategis/aksi perlindungan danpengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkulihat diKabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secarapartisipatif, berkelanjutan dan terpadu;c.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, menyebutkan berdasarkan data daninformasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatanpenyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 7 :50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar.

diketahui terdapat aktifitas hilirmudik kendaraan truktruk besar dalam jumlah banyak yang berlangsungsejak pagi hari sampai dengan malam hari, disamping itu juga diketahuibahwa didalam area perusahaan TERGUGAT terdapat alatalat beratsejenis roller yang difungsikan untuk pengerasan dan atau pemadatantanah;Bahwa selama TERGUGAT menjalankan aktifitas usahanya denganmengoperasikan truktruk besar maupun alatalat berat keluar masuk dariarea perusahaan TERGUGAT seringkali menimbulkan getarangetaran,debu dalam skala

aktiitas tersebut dilakukan pada malam hari;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, sekitar pukul 13.30 WIB, yakni saatTERGUGAT melakukan pengerasan dan atau pemadatan tanah di lokasiperusahaan TERGUGAT dengan menggunakan alat berat sejenis roller,sehingga menimbulkan getaran dan atau goncangan yang sangat besarhingga sampai rumah PENGGUGAT yang mengakibatkan tembok, padabangunan rumah PENGGUGAT khususnya pada tembok bagianbelakang, tembok ruang tengah, dan tembok kamar tidur, mengalamiretakretak dengan skala

Kerugian Immateriil :Timbulnya kerugian yang disebabkan karena terganggunyakenyamanan dan ketentraman hidup PENGGUGAT besertakeluarga di dalam rumah akibat dari kKeadaan yang selalu PENGGUGAT terima selama TERGUGAT masih menjalankan aktifitasusahanya yang seringkali menimbulkan debu dalam skala besar,getarangetaran, dan bau menyengat, beserta kebisingankebisingan yang terjadi sepanjang hari mulai dari pagi hari hinggamalam hari, hal tersebut tentunya akan memberi dampak burukbagi kesehatan PENGGUGAT

perkiraanseakanakan dia sendiri telah mengalami kerugian seperti yangdisebutkannya itu yakni : KERUGIAN NILAI Penggugat mengalami kerugian secara imateriil Rp. 400.000.000, Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pdt./2016/PT TJK.13 akibat Timbulnya kerugian yang disebabkankarena terganggunya kenyamanan danketenttaman hidup PENGGUGAT besertakeluarga didalam rumah akibat dari keadaan yangselalu PENGGUGAT terima selama TERGUGATmasih menjalankan = aktifitas usahanya yangseringkali menimbulkan debu dalam Skala

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000.Hasil plotting koordinat pengamatan lapangan ke dalam petadimaksud menunjukan bahwa titiktitik kKoordinat tersebut berada di dalamkawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Bahwa dalam peta tersebut di gambarkan titik koordinat dengan noktahmerah dan areal perkebunan kelapa sawit KUD.

kegiatan pengusahaan tanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenistanaman dan diversifikasi tanaman;Bahwa Luasan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunanyang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman,tekhnologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yangdiwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa jenis usaha perkebunaan terdiri dari :a.

Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petadigital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikanpada pihak lain;7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yangmembidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal darikawasan hutan;8.

Unsur yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas pabrik tertentu;Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLW3.

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000, menunjukkan bahwa titiktitikkoordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT)Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWMilik PT.