Alat bukti ilmiah ini tidak terbantahkan(kecuali ada rekayasa atau dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya) bahwaTerdakwa benar adalah penyalahguna Narkotika;Bahwa sejarah kelam Terdakwa yang pernah terkait dalam kegiatanperedaran gelap Narkotika tidak relevan untuk dijadikan dasar memeriksadan mempersalahkan Terdakwa, sebab berdasarkan tempus delik dalamperkara a quo tidak dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum. tindakpidana yang dipermasalahkan dan diperiksa dalam perkara a quo adalahperbuatan

yang tempus deliknya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013,bukan tempus delik saat Terdakwa pernah menjadi dan melakukan kegiatanperedaran gelap Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak dapat lagi dipersoalkan masa lalunya dalam kaitandengan peredaran gelap Narkotika, karena Terdakwa sudah lama berhentidan bertobat, tidak lagi melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;Bahwa Terdakwa selaku~ penyalahguna tentu' saja sebelummenyalahgunakan Narkotika terlebin dahulu membeli, kemudian memiliki,menguasai, menyimpan

Syarat Materiil Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan; Menyebut wakiu dan tempat tindak pidana dilakukan (Tempus Delicti danLocus Delicti);Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan Surat Dakwaan yang dibuatPenuntut Umum secara garis besar terdiri atas susunan Kepala Surat, NomorSurat, Identitas Terdakwa, Penahanan, Tempus Delicti dan Locus Delicti, UraianPerbuatan yang Didakwakan, Cara melakukan perbuatan tersebut (Modusoperandi), Pasal yang mengatur dan memuat ancaman

Namun tidak berhasil.Dengan kata lain dakwaan JPU dan pertimbangan hukum putusan Judex Factitersebut tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, sehingga Locus Delictidan tempus delicti yang didakwakan serta diputus oleh Judex Facti sebagaimanatertuang dalam putusan adalah tidak benar :Karena memang Terdakwa sama sekali tidak ada menerima uang titipan senilaiRp100.000.000,00 dari saksi Pelapor tersebut pada tanggal 1 Februari 2013 pukul22.00 WIB di Jl.

Sehingga locus delicti dan tempus delicti dari peristiwadalam perkara ini tidak tepat alias keliru.Hal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 2092 K/baik kwalifikasi perobuatan maupun unsurunsur deliknya,demikian juga dengan waktu dan tempat terjadinya tindakpidana, yang dengan rinci dapat diberikan penjelasan sebagaiberikut:e Locus delictie dan tempus delictie terjadinya tindak pidana;e Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi, yaitu perkaraNomor: 894/Pid.Sus/2013/PN.Tk tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa Pranadi Setiawan bin Rusditerjadi pada hari Jumat, tanggal 06 September 2013 sekitar jam22.00 WIB, bertempat di Jalan

Dan apabila dilihatdari Locus Delictidan Tempus Delicti banwa perbuatan antaraperkara Nomor: 894 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tk dan perkaraNomor: 899 / Pid.B / 2013 / PN.Tk. juga berbeda, makaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasPenuntut Umum berpendapat bahwa antara Nomor: 894 /Pid.Sus / 2013 / PN.Tk dan perkara Nomor: 899 / Pid.B / 2013 /PN.Tk. adalah merupakan suatu tindak pidana yang berdirisendirisendiri dan dapat untuk dilakukan penuntutan secaramasingmasing;e Dengan demikian telah

Bahwa Locus Delicti dan Tempus Delicti antara perkara yangdimohonkan kasasi a quo dengan perkara yang sudah diputus, yaituantara perkara Nomor: 899/Pid.B/2013/PN.Tk. dengan perkara No. 894/Pid.Sus/ 2013/ PN.TK tanggal 14 November 2013 a quo, adalah tidaksama;2. Bahwa kualifikasi delik / tindak pidana yang dilakukan antara keduaperkara tersebut juga berbeda;3.

Tidak menguraikan tempus dan locus delictie secara Jelas;b.

Bahwa suatu surat dakwaan dikualifikasikan sebagai dakwaan yang disusunsecara cermat, jelas dan lengkap apabila memenuhi ketentuan pasal 143ayat (2) KUHAP, yang mencakup syarat formil yakni dakwaan harus memuatidentitas lengkap Terdakwa serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun syarat materil dari suratdakwaan yang mencakup uraian jelas, cermat dan lengkap tentang tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) dan tempat(locus) tindak pidana

menunjukkan Terdakwa adalah penyalahgunanarkotika golongan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang sebagaimanadiuraikan diatas, bila dinubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP, yang mencakup syarat materil dari surat dakwaan yang menyataakandakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidanayang didakwakan kepada Terdakwa dengan menyebutkan waktu (tempus

Bahwa kekeliruan konstruksi pertimbangan Judex factie yang demikian, sejakawal sebenarnya telah tergambar dengan jelas melalui Surat dakwaan, dantelah dipersoalkan PEMOHON BANDING/TERDAKWA didalam eksepsi, yaituterkait Tempus Delicti atau waktu kejadian perkara itu dilakukan, yang menurutPEMOHON BANDING/TERDAKWA tidak jelas diuraikan didalam dakwaan, incasu hal itu bersifat prinsip dan mendasar dalam penerapan pasal 263 ayat (1)KUHP yang bersifat formil, sebab timbulnya perkara a quo, adalah tidakterlepas

dari persoalan administrasi atau pencatatan pembukuan, dalam hal inilaporan keuangan dan input data inventory, yang berpedoman pada bataswaktu tertentu (periode tertentu), sehingga anasiranasir yang termuat didalamunsurunsurnya, juga haruS memperhatikan mengenai tempus delicti yangmelahirkan perbuatan pidana a quo, artinya tempus delicti tidak bisa hanyabersifat alternatif, dengan hanya menguraikan terjadi pada tahun 2013 hinggatahun 2016 sebagaimana didalam surat dakwaan, tetapi harus secara jelasHalaman

BDGMenimbang, bahwa untuk dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaberkenaan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang saling bertentanganMajelis mempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa menyangkut persoalan tempus delicti telah dipertimbangkan dandiputus didalam Putusan Sela atas perkara a quo, dimana dalil mengenaitempus ini sudah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian dalilpembelaan Penasehat Hukum ini sudah tidak relevan untuk dibahas kembali.Bahwa mengenai dalil pembelaan Penasehat

Bahwa terkait dengan Tempus Delicti atau waktu kejadian perkara itudilakukan, menurut hemat PEMOHON BANDING/TERDAKWA bersifat prinsipdan mendasar dalam penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang bersifat formil,sebab timbulnya perkara a guo adalah tidak terlepas dari persoalanadministrasi atau pencatatan pembukuan, dalam hal ini laporan keuangan daninput data inventory, yang berpedoman pada batas waktu (periode tertentu),haruS memperhatikan mengenai tempus delicti yang melahirkan perbuatanpidana a quo

, artinya tempus delicti tidak bisa hanya bersifat alternatif, denganhanya menguraikan terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2016, tetapi harusmenguraikan mengenai hari, tanggal maupun bulan kejadian perkaradilakukan, sebab perkara a quo bersifat formil terkait dengan pemalsuan surat,sehingga selain mencari kebenaran materil, juga kebenaran formil menjadiprioritas untuk dapat menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana dankesalahan terhadap PEMOHON BANDING/TERDAKWA, namun hal ini telahdiabaikan

tetep ditahan;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umumtersebut di atas, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yangpada intinya antara lain sebagai berikut : Bahwa memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya adalah bukandalam rangka upaya menegakkan nilainilai kKebenaran dan keadilan hukum; Bahwa bila dicermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebenarnyadakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan gugur atau batal demi hukum,karena disusun dengan keliru knususnya mengenai Tempus

Delicti; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim knusus mengenai Tempus Delicti telahberkalikali disebutkan dan sama dalam pleidooi atau pembelaan TerdakwaHalaman 13 Putusan Nomor 160/PID/2019/PT.DKIbahwa kejadian tersebut dilakukan bukan pada Tahun 2012 melainkanTahun 2016, dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum telahmemuat Locus dan Tempus Delicti yang slah dan tidak akurat; Bahwa menjadi patut dan layak juga kiranya untuk dipertimbangkansejatinya Terdakwa pernah berjasa kepada negara dan bangsa

Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.Ditemukan alat komunikasi HP merk tipe NOKIA 101 warna hitamnomor kartu 08215839552 = milik Saksi Muhamad Saleh alias Aleh binHoldi untuk memesan / membeli narkotika golongan bukan tanamanjenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 150.000, darihasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti lainnya.Ante Pactum/Sebelum penggeledahan : berawal dari informasi masyarakatberdasarkan rationae tempus delicta hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014,

Rationae tempus delicta ante pactum jam 21.30 wib fakta tidak terbantahdipersidangan pesan berbunyi : Mansyah 150 bos dan dijawab ok a quo melaluiHP atas nama Saksi Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi pada hari Sabtu, tanggal01 Maret 2014, jam 22.10 wib.

Paul Minn, WestPublishing, 1991, halaman 46) berdasarkan Rationae tempus delicta ante pactumjam 21.30 wib tidak pernah menerima pesan melalui HP Saksi Muhamad Saleh aliasAleh bin Holdi karena pesan Mansyah 150 bos dan dijawab ok quod nondikirimkan pada 22.10 wib.

Ketapang Sampit Kabupaten KotawaringinTimur causanya adalah lex rationae tempus delikta sebelum penggedahan jam 21.30wib saksi Muhammad Saleh alias Aleh bin Holdi memesan melalui HP merk tipeNOKIA 101 warna hitam nomor kartu 08215839552 milik saksi Muhamad Saleh aliasAleh bin Holdi yang diterima oleh terdakwa berbunyi : Mansyah 150 bos dandijawab ok fakta tidak terbantah post pactum pemesanan a quo melalui HP jam22.10 wib.Terdakwa memperhatikan doktriner perbuatan pidana menurut Van Hamel :strafbaar

rekayasa penyidik yang menjebakterdakwa sehingga duduk dikursi pesakitan di depan Yang Mulia HakimPengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa memperhatikan alibi terdakwa berdasarkan :Tempus : hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014, sekitar jam 21.30 WIBLokus =: Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14,Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru KetapangSampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan TengahTidak bersamaan atau tidak berada pada waktu

Untuk yang alternatif lainnya; baik dengan akal dan tipu muslihatmaupun karangan perkataanperkataan bohong;Kata maupun merupakan alternatif .untuk meyakinkan adanyaakal dan tipu muslihat yang perlu diwujudkan dengan suatuperbuatan serta dikaitkan dengan perbuatan berlanjut atauperbuatan yang terus menerus (Pasal 64 ayat (1) KUHP) harusdapat dijelaskan secara spesifik tempus dan locusnya, begitu jugasama seperti halnya kata maupun karangan perkataanperkataanbohongnya Terdakwa harus secara spesifik

Majelis Hakim tidak menerangkanperistiwanya secara pasti tentang Tempus maupun Locus Delictinya untuktidak menjadi kabur atau tidak jelas, karena dari fakta hukum menurutketerangan saksi korban Dra. Rosidah, M. Si. Terdakwa tinggal di rumahHalaman 20 dari 27 Putusan perkara Pidana Nomor 81/PID/2017/PT YYKsaksi korban Dra.

Pol Sementara H7788XY atas nama ADIN ARKANI, pergi kePurworejo untuk menemui ADIN ARKANI pemilik mobil dan bertemu denganyang bersangkutan, inipun cukup waktu untuk menjelaskan adanya interaksiadanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bila ada perbuatan pidanayang dilakukan Terdakwa Tempus Delictinya (hari apa, dan jam berapa?)dan Locus Delictinya (tempat persisnya dimana?).Tidak serta merta setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwatersebut saksi korban Dra. Rosidah, M.

Biladikaitkan dengan penyerahan 1 (satu) buah BPKB mobil Nissan Grand Livinatahun 2013, warna biru tua metahlik diserahkan pada tanggal 14 Februari2017 bagaimana peristiwanya Tempus maupun Locus Delictinya karena itukami Penasihat Hukum Terdakwa menjadi ragu dan tidak yakin denganadanya keterangan dari saksi Clara Shabrina Parameswary, tentangpenyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)oleh saksi korban Dra. Rosidah, M.

dimaksudkanuntuk: Pertama, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima oleh panca indera;Kedua, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima dengan mengggunakan pikiranlogis; Ketiga, memberikan keterangan tentang peristiwaperistiwa yang telah diterima tersebut.Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana termasukTPPO,parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sahdan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempatkejadian perkara (TKP) atau /ocus delictidan waktu kejadianperkara (tempus

Untuk kepentingan pembuktian, kesemuahubungancausalitas antara pelaku, korban dan barang bukti/alatbukti, harus terjadi dalam suatu waktu dalam hal ini waktukejadian perkara (tempus delicti).Secara teoritis, ajaran causalitas dalam hukum pidana bertujuanuntuk mengetahui dan menentukan hingga seberapa jauh suatuperbuatan (feit) dapat dipandang sebagai penyebab dari suatukeadaan, atau hingga sejauhmana suatu keadaan dapatdipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampaidimana seseorang

delicti secara tidak jelas, tidaklengkap, tidak cermat sehingga surat dakwaan yangseperti itu adalah kabut, seperti penyebutan padahari Kamis tanggal 10 November 2010 dan atau setidaktidaknya pada bulan November 2010, namun dalammenguraikan bagaimana perbuatan itu dilakukan JaksaPenuntut Umum menyebutkan tanggal 7 November 2010 danselanjutnya disebutkan pula tempus delicti padatanggal 9 November 2010.

Penyebutan tempus delictiyang sedemikian itu kabur karena telah menguraikancara cara terdakwa melakukan perbuatannya;Disamping itu, tindak pidana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum sebagaimana yang diatur dan diancamdalam Pasal 1 ayat 1 UU Drt. No. 12 Tahun 1951 adalahtindak pidana formil. Perumusan tindak pidanatersebut berkaitan dengan pembuktian suatu tindakpidana.

Dengan uraian tempus delicti yang disebutkandalam surat dakwaan, tidak jelas kapan terdakwamelakukan perbuatannnya, maka = surat dakwaan yangsedemikian itu adalah dakwaan yang kabur;Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukanPutusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn.

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa delik formil,sehingga tidak jelas locus maupun tempus deliknya;3.

Dalam berita berita acara tersebut PenasihatHukum tersebut turut menandatangani berita acaratersebut; Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan keduatentang tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum73adalah delik formil, yang tidak jelas tempus maupunlocus delictinya. menurut hemat majelis, memang benarbahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/ tahun = 1951sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah delikformil. Namun i.c.

Mariati Sitanggang alias Maria untuk biaya pemotonganlahan yang dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006dan karena perbuatan Para Terdakwa berlangsung dalam kurun waktuantara tahun 2005 hinggga 2006, sedangkan tempus delictie tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalamDakwaan Kesatu berlangsung sekitar tahun 2008 atau setidaktidaknyadalam tahun 2008, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah tidakbersesuaian dengan fakta dan keadaankeadaan yang terungkap dipersidangan

Putusan Nomor 524 K/PID/2017(pegawai di Kantor Otorita Batam selaku juru ukur atau staf pengelolaan lahan)serta keterangan ahli Pracoyo Nurgroho yang pada pokoknya menerangkanlahan tanah PT Tunas Oase Sejahtera terpisah dari tanah yang dimohonkanMKGR Batam, terpisah dengan jalan dan tidak ada yang berbatasan langsung;Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum tempus delicti perbuatannyadidakwakan tahun 2008, sedang perbuatan para Terdakwa dilakukan padatahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

Bahwa hakikat penyebutan tempus danlocus delicti untuk menentukan apakah benar Terdakwa yang secara materielmelakukan perbuatan tersebut, bukan orang lain selain Terdakwa.

Jika terbuktibahwa perbuatan yang didakwakan tersebut baik pada saat tempus tahun 2005sampai dengan tahun 2006 atau pun tahun 2008 tidak terbukti orang lain selainTerdakwa yang berbuat, maka meskipun berbeda tempus yang dilakukan, tidakmengurangi terbuktinya Terdakwa secara materiel telah melakukan perbuatanyang didakwakan kecuali dalam hal TerdakwaTerdakwa dapat membuktikanbahwa dalam tempus sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebutorang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan;Menimbang

Nomor 212 K/Pid.Sus/2016adalah rekaan semata yang didasarkan pada keterangan saksi AlifatulIsyaroh, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsungbaik mengenai tempat kejadiannya tindak pidana (Locus delicti) yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun mengenai waktukejadiannya tindak pidana (tempus delicti);Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan baikpendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanmerupakan keterangan saksi maka keterangan

saksi Elmi Yasaroh (yangmerupakan ibu kandung saksi Alifatul Isyaroh) dan saksi Agung Sugiarto(yang merupakan Paman saksi Alifatul Isyaroh) harus dipandang sebagaiTestimonium de Auditu, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yangsah;Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan Judex Facti telah salah dalammenerapkan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KHUAP sebagaimana disebutkandiatas, karena pengambilan keputusan (kesimpulan) mengenai /ocusdelicti dan tempus delicti yang mendasarkan pada keterangan satu saksisaja

Tentang tempus delicti dan locus delicti.Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dandimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana PenyalahgunaanNarkotika golongan bagi diri sendiri.Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RINo. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkanDakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat,jelas dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakandengan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana itudilakukan, sehingga tempus delicti dan locus delicti

dengan mengemukakanpendapat sebagai berikut :1.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikansendiri dalam putusan ini.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.: Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya(pleidooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :a.Tentang tempus

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer sudah dengan sangatjelas mencantumkan tempus dan locus delicti tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember2015 di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar.

dimaksudkanuntuk: Pertama, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima oleh panca indera;Kedua, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima dengan mengggunakan pikiranlogis; Ketiga, memberikan keterangan tentang peristiwaperistiwa yang telah diterima tersebut.Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana termasukTPPO,parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sahdan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempatkejadian perkara (TKP) atau /ocus delictidan waktu kejadianperkara (tempus

Untuk kepentingan pembuktian, kesemuahubungancausalitas antara pelaku, korban dan barang bukti/alatbukti, harus terjadi dalam suatu waktu dalam hal ini waktukejadian perkara (tempus delicti).Secara teoritis, ajaran causalitas dalam hukum pidana bertujuanuntuk mengetahui dan menentukan hingga seberapa jauh suatuperbuatan (feit) dapat dipandang sebagai penyebab dari suatukeadaan, atau hingga sejauhmana suatu keadaan dapatdipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampaidimana seseorang

No. 2877 K/PID.SUS/2015dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang ditentukandalam surat dakwaan atau tindak pidana atau delik yang paling dekatdengan /ocus dan tempus delicti tersebut; Bahwa Judex Facti harusmengadili perkara berdasarkan dakwaan yang di dalamnya diuraikanperistiwa yang terjadi secara cermat, jelas dan lengkap denganmenyebut waktu (tempus) dan tempat (/ocus) tindak pidana itudilakukan, dengan demikian fakta hukum atau bukti yang menentukanadalah bukti dan fakta yang terjadi

tangan ditemukan 1 (satu) bungkus plastikbening berisi Narkotika Golongan jenis serbuk kristal sabu seberat0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan bajuyang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepalaTerdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalahmiliknya yang mana merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa yangmana Terdakwa tidak menerangkan dengan jelas kapan dan di manaTerdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehinggadalam menentukan waktu (tempus

M.FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF, MH (KOMPOL NRP.75121205)atas nama Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan hasilpemeriksaan positif menggunakan zat AMP dan MET, maka peristiwaitu tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan peristiwa yangdisebutkan dalam dakwaan karena peristiwa pemakaian yang terjaditidak tergambar dengan jelas mengenai waktu (tempus) dan tempat(locus); (Putusan Kasasi Nomor 1067 K/Pid.Sus/2012) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan

suntikan;b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.(6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat(5) hanya dapat diperoleh dari apotek.Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa adalah seorang buruh , bukan orang bergerak di bidang kesehatanseperti yang tersebut di atas ;Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Robby Prasetyo dan Asep Harmandan dibenarkan terdakwa, pada locus dan tempus

shabusabu ditipkan pada terdakwa hanyalah daripengakuan terdakwa saja , karena Edi Supardi (DPO) sebagai yang menitpkantidak didengar bahkan masih DPO, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAPKeterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah ,sehingga menurut Majelis Hakim keterangan ini tidak cukup untukmembuktikan adanya penitipan shabusabu tersebut antara terdakwa denganBapaknya Edi Supardi ;Bahwa fakta shabusabu ditemui dalam saku celana bagian depan sebelahkanan pada locus dan tempus

Bahwa putusan aquo yang dimohonkan banding didasarkan atasdakwaan tunggal, memuat tempus dan locus delictie yang berbeda,yaitu: Halaman 5 dicantumkan: Bahwa ia Terdakwa ... pada hari Kamistanggal 12 maret 2020 sekira pukul 12.10 Wib bertempat diJalan Flores No.60 Kelurahan Kebun Lada Kecamatan BinjaiUtara Kota Binjai atau setidaktidaknya disuatu tempat lain tempattersebut masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai,(mengingat pasal 84 ayat 2 KUHAP) yang berwenang memeriksadan mengadili perkara inl

Bahwa atas dasar tempus dan locus delictie berbeda tersebut, menuruthemat Pembanding sebagai berikut:Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1853/Pid.Sus/2020/PT MDN Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.10 wibbertempat di Jalan Flores No.60 Kelurahan Kebun Lada KecamatanBinjai Utarloa Kota Binjai memperlihatkan tempus dan locus delictiedakwaan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengandemikian frasa mengingat pasal 84 ayat 2 KUHAP menjadi tidakrelevan karena tempat kediaman sebagian

besar saksi yangdipanggil masih bertempat di wilayah hukum Pengadilan NegeriBinjai; Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.10 wibbertempat di Komplek Menteng Indah Blok D7 No. 9 KelurahanMedan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan Padahari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 08.54 wib di KomplekMenteng Indah Blok D7 No. 9 Kelurahan Medan TenggaraKecamatan Medan Denai Kota Medan memperlihatkan tempus danlocus delictie dakwaan masuk wilayah hukum Pengadilan NegeriMedan, bukan

pertimbangan Pengadilantingkat pertama dalam putusannya, bahwa surat dakwaan merupakanfaktor yang fundamental dalam proses pidana, dakwaan merupakan dasarpemeriksaan serta untuk menentukan batasbatas bagi pemeriksaanperkara pidana di persidangan jadi semua pihak yang tersangkut, terikatpada uraian dakwaan yang didakwakan dengan alasan itulah makaPenuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanadilakukan (/Jocus dan tempus

salah dan Pelaporsendiri telah mengakui kesalahannya dengan membayar ganti rugi kepadaTerlaporDanPerkara perdata telah diputus Pengadilan Tinggi Singapura dan PengadilanTinggi Hongkong, sehingga tidak dapat diajukan perkara pidana atas materi yang100% sama atau seluruhnya sama di Indonesia agar tidak melanggar asaskesamaan tindak pidana" atau "double criminality principle" atau "dualcriminality principle" yang diatur Pasal 5 ayat (1) sub 2 KUHP (harusmerupakan tindak pidana di Singapura (locus tempus

,M.Hum. salah dan telah mengabaikan dan menyimpang dari asas nasional aktif danasas (dual criminality" (harus merupakan tindak pidana di Singapura (locus tempus)untuk bisa menjadi tindak pidana di Indonesia), sebagaimana dicantumkan dalampasal 5 ayat (1) sub ke 2 KUHP.Ternyata perbuatan / sengketa yang dituduhkan tersebut murni perdata dan bukanmerupakan tindak pidana di Singapura dan Hongkong bahkan sebaliknya secaraperdata Pelapor/Termohon PK telah dinyatakan bersalah di Pengadilan Singapuradan

Makindo Tbk. di Singapura(ini adalah pokok perkara yang dituduhkan oleh Termohon PK yangbukan kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili).Penjelasan:Bukti bahwa locus tempus diluar negeri Pemohon Praperadilan(Aperchance Company Ltd) di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)Pelapor (Termohon PK) tanggal 20 April 2004 (Vide Bukti TI) dan didalam permohonan Praperadilan menuduh bahwa Pemohon Praperdilan(Termohon PK) mentransfer uang dari bank di Hongkong di transfer keHal. 35 dari 69 hal. Put.

No. 87 PK/Pid/201336bank diSingapura untuk keperluan pembukuan deposito.Jadi termohon PK mepersangkakan : locus delicti diluar negerisedangkan faktanya adalah locus tempus gugatan perdata Termohon PKdi Pengadilan Tinggi Singapura yang sudah diputus dan berkekuatanhukum tetap (Inkraht) bahwa Termohon PK telah dinyatakan bersalahdan telah membayar ganti rugi kepada Terlapor (Gunawan Jusuf dkk)Termohon PK menuduh bahwa sumber uang untuk mentransfer uangberada di luar negeri (Hongkong) yaitu bankbank

Bank UBS cabang Singapura.e ke rekening di Bank No. 120122 Bank Credit Suisse (First BostonSingapore) cabang Singapura.Jadi termohon PK mepersangkakan :Bahwa Locus Delicti dan Locus Tempus (waktu kejadian sengketaperdata diluar negeri (Penerimaan uang) di luar negeri (Singapura).Bahwa dalam perkara praperadilan ini, sekiranya benar yang menjadi"korban" dari dugaan tindak pidana ini adalah Aperchance Co Ltd,perusahaan yang beralamat di 1011 Chinacem Tower 3437 ConnaughtRoad Central Hongkong dan/