Namun tidak berhasil.Dengan kata lain dakwaan JPU dan pertimbangan hukum putusan Judex Factitersebut tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, sehingga Locus Delictidan tempus delicti yang didakwakan serta diputus oleh Judex Facti sebagaimanatertuang dalam putusan adalah tidak benar :Karena memang Terdakwa sama sekali tidak ada menerima uang titipan senilaiRp100.000.000,00 dari saksi Pelapor tersebut pada tanggal 1 Februari 2013 pukul22.00 WIB di Jl.

Sehingga locus delicti dan tempus delicti dari peristiwadalam perkara ini tidak tepat alias keliru.Hal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 2092 K/baik kwalifikasi perobuatan maupun unsurunsur deliknya,demikian juga dengan waktu dan tempat terjadinya tindakpidana, yang dengan rinci dapat diberikan penjelasan sebagaiberikut:e Locus delictie dan tempus delictie terjadinya tindak pidana;e Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi, yaitu perkaraNomor: 894/Pid.Sus/2013/PN.Tk tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa Pranadi Setiawan bin Rusditerjadi pada hari Jumat, tanggal 06 September 2013 sekitar jam22.00 WIB, bertempat di Jalan

Dan apabila dilihatdari Locus Delictidan Tempus Delicti banwa perbuatan antaraperkara Nomor: 894 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tk dan perkaraNomor: 899 / Pid.B / 2013 / PN.Tk. juga berbeda, makaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasPenuntut Umum berpendapat bahwa antara Nomor: 894 /Pid.Sus / 2013 / PN.Tk dan perkara Nomor: 899 / Pid.B / 2013 /PN.Tk. adalah merupakan suatu tindak pidana yang berdirisendirisendiri dan dapat untuk dilakukan penuntutan secaramasingmasing;e Dengan demikian telah

Bahwa Locus Delicti dan Tempus Delicti antara perkara yangdimohonkan kasasi a quo dengan perkara yang sudah diputus, yaituantara perkara Nomor: 899/Pid.B/2013/PN.Tk. dengan perkara No. 894/Pid.Sus/ 2013/ PN.TK tanggal 14 November 2013 a quo, adalah tidaksama;2. Bahwa kualifikasi delik / tindak pidana yang dilakukan antara keduaperkara tersebut juga berbeda;3.

Tidak menguraikan tempus dan locus delictie secara Jelas;b.

Bahwa suatu surat dakwaan dikualifikasikan sebagai dakwaan yang disusunsecara cermat, jelas dan lengkap apabila memenuhi ketentuan pasal 143ayat (2) KUHAP, yang mencakup syarat formil yakni dakwaan harus memuatidentitas lengkap Terdakwa serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun syarat materil dari suratdakwaan yang mencakup uraian jelas, cermat dan lengkap tentang tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) dan tempat(locus) tindak pidana

menunjukkan Terdakwa adalah penyalahgunanarkotika golongan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang sebagaimanadiuraikan diatas, bila dinubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP, yang mencakup syarat materil dari surat dakwaan yang menyataakandakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidanayang didakwakan kepada Terdakwa dengan menyebutkan waktu (tempus

suntikan;b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.(6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat(5) hanya dapat diperoleh dari apotek.Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa adalah seorang buruh , bukan orang bergerak di bidang kesehatanseperti yang tersebut di atas ;Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Robby Prasetyo dan Asep Harmandan dibenarkan terdakwa, pada locus dan tempus

shabusabu ditipkan pada terdakwa hanyalah daripengakuan terdakwa saja , karena Edi Supardi (DPO) sebagai yang menitpkantidak didengar bahkan masih DPO, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAPKeterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah ,sehingga menurut Majelis Hakim keterangan ini tidak cukup untukmembuktikan adanya penitipan shabusabu tersebut antara terdakwa denganBapaknya Edi Supardi ;Bahwa fakta shabusabu ditemui dalam saku celana bagian depan sebelahkanan pada locus dan tempus

Tersangka UYOMOKODOMPIT berhenti dan turun dari Kenderaan TS Pick Upnya bersamasama BRAIN MOKODOMPIT dan langsung mendekati korban yang sudahjatuh itu dan melakukan penganiayaan, pemukulan / penganiayaan kepada(Alm) ALFONS TILAAR tepatnya pada hari Minggu sekitar jama 22.30 witatanggal 3 Maret 2019, fakta peristiwa hukum a quo saksi akan Pemohonajukan sebagai bukti dalam persidangan ;Bahwa diwaktu kejadian peristiwa tindak pidana itu, yang mengakibatkan (Alm)ALFONS TILAR meninggal, ditempat kejadian (tempus

seseorang menjadi tersangka ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 14 ayat (1) PERATURAN KAPOLRINO. 12 TAHUN 2009 , Prosedur Penyelesaian Perkara termasuk penyidikan danpenetapan tersangka, harus dilakukan secara prosefesional, proporsional dantransparan agar tidak ada penyalagunaan wewenang, dan lebih jauh tidak sematamata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka ;Bahwa apabila dihubungkan dengan faktafakta proses hukum tindak pidanapenganiayaan dimana korbannya (Alm) AFONS TILAAR,(tempus

Alat bukti ilmiah ini tidak terbantahkan(kecuali ada rekayasa atau dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya) bahwaTerdakwa benar adalah penyalahguna Narkotika;Bahwa sejarah kelam Terdakwa yang pernah terkait dalam kegiatanperedaran gelap Narkotika tidak relevan untuk dijadikan dasar memeriksadan mempersalahkan Terdakwa, sebab berdasarkan tempus delik dalamperkara a quo tidak dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum. tindakpidana yang dipermasalahkan dan diperiksa dalam perkara a quo adalahperbuatan

yang tempus deliknya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013,bukan tempus delik saat Terdakwa pernah menjadi dan melakukan kegiatanperedaran gelap Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak dapat lagi dipersoalkan masa lalunya dalam kaitandengan peredaran gelap Narkotika, karena Terdakwa sudah lama berhentidan bertobat, tidak lagi melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;Bahwa Terdakwa selaku~ penyalahguna tentu' saja sebelummenyalahgunakan Narkotika terlebin dahulu membeli, kemudian memiliki,menguasai, menyimpan

Bahwa tentang Tempus delicti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak jelasalias kabur dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karenaapabila diperhatikan rumusan DAKWAAN KESATU PRIMAIR,SUBSIDAIR Dan DAKWAAN KEDUA, ternyata sama sekali tidakterdapat suatu uraian secarat cermat, jelas dan lengkap waktu tindakpidana dilakukan yang didakwakan terhadap terdakwa, dalam dakwaanKesatu Primair halaman 2, Subsidair halaman 12 bersambung kehalaman 13 dan Dakwaan Kedua halaman 22, Jaksa Penuntut umummenguraikan

Sebagaimana hasil audit Badan pengawasankeuangan dan pembangunan Perwakilan (BPKB) propinsi SulawesiUtara No..LP053/PW18/5/2012 tanggal 26 maret 2012.Bahwa dari uraian Tempus delik peristiwa Pidana terjadi pada tahun2010, yang didakwakan terhadap diri terdakwa, jika duhubungkandengan hasil Audit BPKP propinsi Sulawesi Utara tanggal 26 Maret2012 dimaksud, telah menimbulkan ketidak jelasnya Tempus deliknyaHalaman 40 dari57 Ptsn.

Umumdalam membuat surat dakwaan harus dengan : uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; sehinggadengan demikian maka ketentuan tersebut pada dasarnya menentukanbahwa surat dakwaan itu harus berisi :a. suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa atau kepada para terdakwa ;b. suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannyatindakpidana (tempus

LP053 / PW18/ 5 / 2012 tanggal 26 Maret 2012 ; sehingga menimbulkanketidak jelasan tempus delicti peristiwa pidana terjadi, apakah kerugianNegara tersebut terjadi pada TPAPD Tahun Anggaran 2010 ataukah TahunAnggaran 2011 ;Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelismenilai uraian mengenai tempus delicti telah terurai secara jelas yakni padatanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010, adapunuraian mengenai hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP

) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26Maret 2012 adalah bukan uraian mengenai tempus delicti, sehingga alasankeberatan mengenai hal ini menurut hemat Majelis sudah merupakan materiperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap keberatandimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa : keberatan kedua dariPenasihat Hukum tersebut tidak memiliki cukup alasan menurut hukum, dankarenanya patut untuk dikesampingkan ;Halaman 51 dari57 Ptsn.

Nomor 212 K/Pid.Sus/2016adalah rekaan semata yang didasarkan pada keterangan saksi AlifatulIsyaroh, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsungbaik mengenai tempat kejadiannya tindak pidana (Locus delicti) yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun mengenai waktukejadiannya tindak pidana (tempus delicti);Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan baikpendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanmerupakan keterangan saksi maka keterangan

saksi Elmi Yasaroh (yangmerupakan ibu kandung saksi Alifatul Isyaroh) dan saksi Agung Sugiarto(yang merupakan Paman saksi Alifatul Isyaroh) harus dipandang sebagaiTestimonium de Auditu, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yangsah;Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan Judex Facti telah salah dalammenerapkan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KHUAP sebagaimana disebutkandiatas, karena pengambilan keputusan (kesimpulan) mengenai /ocusdelicti dan tempus delicti yang mendasarkan pada keterangan satu saksisaja

Tentang tempus delicti dan locus delicti.Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dandimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana PenyalahgunaanNarkotika golongan bagi diri sendiri.Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RINo. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkanDakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat,jelas dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakandengan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana itudilakukan, sehingga tempus delicti dan locus delicti

dengan mengemukakanpendapat sebagai berikut :1.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikansendiri dalam putusan ini.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.: Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya(pleidooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :a.Tentang tempus

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer sudah dengan sangatjelas mencantumkan tempus dan locus delicti tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember2015 di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar.

Bahwa kekeliruan konstruksi pertimbangan Judex factie yang demikian, sejakawal sebenarnya telah tergambar dengan jelas melalui Surat dakwaan, dantelah dipersoalkan PEMOHON BANDING/TERDAKWA didalam eksepsi, yaituterkait Tempus Delicti atau waktu kejadian perkara itu dilakukan, yang menurutPEMOHON BANDING/TERDAKWA tidak jelas diuraikan didalam dakwaan, incasu hal itu bersifat prinsip dan mendasar dalam penerapan pasal 263 ayat (1)KUHP yang bersifat formil, sebab timbulnya perkara a quo, adalah tidakterlepas

dari persoalan administrasi atau pencatatan pembukuan, dalam hal inilaporan keuangan dan input data inventory, yang berpedoman pada bataswaktu tertentu (periode tertentu), sehingga anasiranasir yang termuat didalamunsurunsurnya, juga haruS memperhatikan mengenai tempus delicti yangmelahirkan perbuatan pidana a quo, artinya tempus delicti tidak bisa hanyabersifat alternatif, dengan hanya menguraikan terjadi pada tahun 2013 hinggatahun 2016 sebagaimana didalam surat dakwaan, tetapi harus secara jelasHalaman

BDGMenimbang, bahwa untuk dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaberkenaan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang saling bertentanganMajelis mempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa menyangkut persoalan tempus delicti telah dipertimbangkan dandiputus didalam Putusan Sela atas perkara a quo, dimana dalil mengenaitempus ini sudah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian dalilpembelaan Penasehat Hukum ini sudah tidak relevan untuk dibahas kembali.Bahwa mengenai dalil pembelaan Penasehat

Bahwa terkait dengan Tempus Delicti atau waktu kejadian perkara itudilakukan, menurut hemat PEMOHON BANDING/TERDAKWA bersifat prinsipdan mendasar dalam penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang bersifat formil,sebab timbulnya perkara a guo adalah tidak terlepas dari persoalanadministrasi atau pencatatan pembukuan, dalam hal ini laporan keuangan daninput data inventory, yang berpedoman pada batas waktu (periode tertentu),haruS memperhatikan mengenai tempus delicti yang melahirkan perbuatanpidana a quo

, artinya tempus delicti tidak bisa hanya bersifat alternatif, denganhanya menguraikan terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2016, tetapi harusmenguraikan mengenai hari, tanggal maupun bulan kejadian perkaradilakukan, sebab perkara a quo bersifat formil terkait dengan pemalsuan surat,sehingga selain mencari kebenaran materil, juga kebenaran formil menjadiprioritas untuk dapat menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana dankesalahan terhadap PEMOHON BANDING/TERDAKWA, namun hal ini telahdiabaikan

Untuk yang alternatif lainnya; baik dengan akal dan tipu muslihatmaupun karangan perkataanperkataan bohong;Kata maupun merupakan alternatif .untuk meyakinkan adanyaakal dan tipu muslihat yang perlu diwujudkan dengan suatuperbuatan serta dikaitkan dengan perbuatan berlanjut atauperbuatan yang terus menerus (Pasal 64 ayat (1) KUHP) harusdapat dijelaskan secara spesifik tempus dan locusnya, begitu jugasama seperti halnya kata maupun karangan perkataanperkataanbohongnya Terdakwa harus secara spesifik

Majelis Hakim tidak menerangkanperistiwanya secara pasti tentang Tempus maupun Locus Delictinya untuktidak menjadi kabur atau tidak jelas, karena dari fakta hukum menurutketerangan saksi korban Dra. Rosidah, M. Si. Terdakwa tinggal di rumahHalaman 20 dari 27 Putusan perkara Pidana Nomor 81/PID/2017/PT YYKsaksi korban Dra.

Pol Sementara H7788XY atas nama ADIN ARKANI, pergi kePurworejo untuk menemui ADIN ARKANI pemilik mobil dan bertemu denganyang bersangkutan, inipun cukup waktu untuk menjelaskan adanya interaksiadanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bila ada perbuatan pidanayang dilakukan Terdakwa Tempus Delictinya (hari apa, dan jam berapa?)dan Locus Delictinya (tempat persisnya dimana?).Tidak serta merta setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwatersebut saksi korban Dra. Rosidah, M.

Biladikaitkan dengan penyerahan 1 (satu) buah BPKB mobil Nissan Grand Livinatahun 2013, warna biru tua metahlik diserahkan pada tanggal 14 Februari2017 bagaimana peristiwanya Tempus maupun Locus Delictinya karena itukami Penasihat Hukum Terdakwa menjadi ragu dan tidak yakin denganadanya keterangan dari saksi Clara Shabrina Parameswary, tentangpenyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)oleh saksi korban Dra. Rosidah, M.

Terhadap iniapabila memakai logika yang menyatakan bahwa fiksi hukumnya informasi ituhanya dipakai untuk menunjukkan tempus tetapi dampak hukumnya adalahpada saat yang bersangkutan ditetapbkan tempusnya pada tahun 2010 makasetelah tahun 2010 seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah dianggapHalaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 08/G/2019/PTUNKPGtidak ada lagi.

sebagai pengingat untukkonsiderans yang lain karena berdampak pada hakhak kepegawaian danakan melanggar asas hukum umum maupun asas hukum Menimbang, bahwauntuk menguatkan dalildalilnya Penggugat telah mengajukan buktibukti suratberupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganasli/ fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P 1sampai dengan P 13 sebagai berikut : Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 08/G/2019/PTUNKPGadministrasi, Sebagai informasi tempus

kejadian inkracht setelah ada putusantindak pidana korupsi bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunyaKEPULUISEIN;~~~~ ~~~ nm nnn tiBahwa Dari ke 12 (dua belas) kasus ini, ada salah satu Penggugat yangsudah meninggal dunia pada tahun 2014, kemudian terbit surat keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tahun 2018.

Bagaimana pendapat Ahli terhadap 2 (dua) kondisi ini, Seharusnyasurat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadianinkracht setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutanmeninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi;Bahwa kembali pada pendapat Ahli yaitu tetap pada tempus inkracht putusantindak pidana korupsinya, ya; 2002 Bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 96, secarategas memuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang

; Bahwa penjelasan Ahli, terhadap tempus tahun 2010.

Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.Ditemukan alat komunikasi HP merk tipe NOKIA 101 warna hitamnomor kartu 08215839552 = milik Saksi Muhamad Saleh alias Aleh binHoldi untuk memesan / membeli narkotika golongan bukan tanamanjenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 150.000, darihasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti lainnya.Ante Pactum/Sebelum penggeledahan : berawal dari informasi masyarakatberdasarkan rationae tempus delicta hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014,

Rationae tempus delicta ante pactum jam 21.30 wib fakta tidak terbantahdipersidangan pesan berbunyi : Mansyah 150 bos dan dijawab ok a quo melaluiHP atas nama Saksi Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi pada hari Sabtu, tanggal01 Maret 2014, jam 22.10 wib.

Paul Minn, WestPublishing, 1991, halaman 46) berdasarkan Rationae tempus delicta ante pactumjam 21.30 wib tidak pernah menerima pesan melalui HP Saksi Muhamad Saleh aliasAleh bin Holdi karena pesan Mansyah 150 bos dan dijawab ok quod nondikirimkan pada 22.10 wib.

Ketapang Sampit Kabupaten KotawaringinTimur causanya adalah lex rationae tempus delikta sebelum penggedahan jam 21.30wib saksi Muhammad Saleh alias Aleh bin Holdi memesan melalui HP merk tipeNOKIA 101 warna hitam nomor kartu 08215839552 milik saksi Muhamad Saleh aliasAleh bin Holdi yang diterima oleh terdakwa berbunyi : Mansyah 150 bos dandijawab ok fakta tidak terbantah post pactum pemesanan a quo melalui HP jam22.10 wib.Terdakwa memperhatikan doktriner perbuatan pidana menurut Van Hamel :strafbaar

rekayasa penyidik yang menjebakterdakwa sehingga duduk dikursi pesakitan di depan Yang Mulia HakimPengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa memperhatikan alibi terdakwa berdasarkan :Tempus : hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014, sekitar jam 21.30 WIBLokus =: Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14,Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru KetapangSampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan TengahTidak bersamaan atau tidak berada pada waktu

. ; 17Bahwa keberatan Penasihat hukum terdakwa tentang surat dakwaan tidak jelas dankabur khususnya menyangkut dengan tempus delicti, menurut pendapat kami penasihathukum terdakwa hanya menilai waktu dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa hanyasecara limitative dan bukannya secara alternative seperti yang telah disusun oleh JaksaPenuntut Umum dalam surat dakwaan.

Bahwa seperti yang telah kami uraikansebelumnya, sangat sulit menentukan tempus delicti kejadian tindak pidana yang persisdan akurat, tingkat kesulitannya berada dalam kualitas yang bersifat "impossibilitas.Jika penerapan penyebutan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga dituntutsurat dakwaan harus menyebut secara "tunggal" dan "pasti", penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semuapelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban

Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktekpengadilan telah "melenturkan" (to flex) atau "mengembangkan" (to growth)penyebutan tempus delicti. ;Bahwa surat dakwaan No. Reg. PDM 1386/JKTUT/10/2008 atas nama atas namaterdakwa . Lamp Kartini Tobing dan terdakwa 2.

Marihot Tobing sudah kami susunsecara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa, hal ini dengan telah dirumuskannya penyebutan tempus delicti tindak pidanaterjadi secara alternative dan bukan limitative seperti yang disampaikan oleh Penasihathukum terdakwa dalam keberatannya.

dimaksudkanuntuk: Pertama, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima oleh panca indera;Kedua, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima dengan mengggunakan pikiranlogis; Ketiga, memberikan keterangan tentang peristiwaperistiwa yang telah diterima tersebut.Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana termasukTPPO,parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sahdan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempatkejadian perkara (TKP) atau /ocus delictidan waktu kejadianperkara (tempus

Untuk kepentingan pembuktian, kesemuahubungancausalitas antara pelaku, korban dan barang bukti/alatbukti, harus terjadi dalam suatu waktu dalam hal ini waktukejadian perkara (tempus delicti).Secara teoritis, ajaran causalitas dalam hukum pidana bertujuanuntuk mengetahui dan menentukan hingga seberapa jauh suatuperbuatan (feit) dapat dipandang sebagai penyebab dari suatukeadaan, atau hingga sejauhmana suatu keadaan dapatdipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampaidimana seseorang

dimaksudkanuntuk: Pertama, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima oleh panca indera;Kedua, menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat diterima dengan mengggunakan pikiranlogis; Ketiga, memberikan keterangan tentang peristiwaperistiwa yang telah diterima tersebut.Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana termasukTPPO,parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sahdan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempatkejadian perkara (TKP) atau /ocus delictidan waktu kejadianperkara (tempus

Untuk kepentingan pembuktian, kesemuahubungancausalitas antara pelaku, korban dan barang bukti/alatbukti, harus terjadi dalam suatu waktu dalam hal ini waktukejadian perkara (tempus delicti).Secara teoritis, ajaran causalitas dalam hukum pidana bertujuanuntuk mengetahui dan menentukan hingga seberapa jauh suatuperbuatan (feit) dapat dipandang sebagai penyebab dari suatukeadaan, atau hingga sejauhmana suatu keadaan dapatdipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampaidimana seseorang

Mariati Sitanggang alias Maria untuk biaya pemotonganlahan yang dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006dan karena perbuatan Para Terdakwa berlangsung dalam kurun waktuantara tahun 2005 hinggga 2006, sedangkan tempus delictie tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalamDakwaan Kesatu berlangsung sekitar tahun 2008 atau setidaktidaknyadalam tahun 2008, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah tidakbersesuaian dengan fakta dan keadaankeadaan yang terungkap dipersidangan

Putusan Nomor 524 K/PID/2017(pegawai di Kantor Otorita Batam selaku juru ukur atau staf pengelolaan lahan)serta keterangan ahli Pracoyo Nurgroho yang pada pokoknya menerangkanlahan tanah PT Tunas Oase Sejahtera terpisah dari tanah yang dimohonkanMKGR Batam, terpisah dengan jalan dan tidak ada yang berbatasan langsung;Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum tempus delicti perbuatannyadidakwakan tahun 2008, sedang perbuatan para Terdakwa dilakukan padatahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

Bahwa hakikat penyebutan tempus danlocus delicti untuk menentukan apakah benar Terdakwa yang secara materielmelakukan perbuatan tersebut, bukan orang lain selain Terdakwa.

Jika terbuktibahwa perbuatan yang didakwakan tersebut baik pada saat tempus tahun 2005sampai dengan tahun 2006 atau pun tahun 2008 tidak terbukti orang lain selainTerdakwa yang berbuat, maka meskipun berbeda tempus yang dilakukan, tidakmengurangi terbuktinya Terdakwa secara materiel telah melakukan perbuatanyang didakwakan kecuali dalam hal TerdakwaTerdakwa dapat membuktikanbahwa dalam tempus sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebutorang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan;Menimbang

Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranyayaitu sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung Yang No.859K/Pid/2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangannya menyatakan :Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangandari keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti berupa 2lembar kwitansi penjualan tanah oleh Terdakwa kepada saksi Burhanudindilakukan pada tanggal 5 Februari 1997 dan tanggal 10 april 1997,sehingga tenggang waktu terjadinya perbuatan (tempus

menyatakanpahwa pada tahun 2000, terdakwa Sattu Bin Ronrong mewakili ahli warisRonrong Bin Bone dengan berdasarkan bukti surat Ketetapan luranPembangunan Daerah (SK.IPD) Persil 56a SI Hohir 553 Cl, luas 3500 M2dan persil 56b Sil Kohir No.638 Cl, Luas 2000 M2, melepaskan haknyakepada LUCIANA LUKMAN sebagai pembeli mewakili PT.Asindo IndahGriyatama...., terlepas apakah Terdakwa benarbenar melakukan perbuatanyang didakwakan atau tidak, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkanwaktu kejadian (Tempus

Bahwa Terdakwa padatahun 2014 tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan maupun penerbitanSHGB Nomor 20883/Pandang dan tidak ada satupun saksi yang menerangkanbahwa SHGB 20883 dibuat pada tahun 2014.Bahwa oleh karenaperkaratindak pidanayang didugadilakukan olehTerdakwa/ Terbanding telah Daluarsadan locus tempus perbuatan yangdidakwakan terhadap Terdakwa keliru oleh karena Terdakwa/Terbanding padatahun 2014 tidak terbukti pernah terlibat dalam proses pengurusanmaupunpenerbitan SHGB Nomor 20883/

Bahwa Terdakwa padatahun 2014 tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan maupun penerbitan SHGB Nomor 20883/Pandang dan tidak ada satupun saksi yang menerangkanbahwa SHGB 20883 dibuat pada tahun 2014.Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 659/PID /2019/PT.MKSBahwaolehkarenaperkaratindakpidanayang didugadilakukan olehTerdakwa/Terbanding telah Daluarsadan/ocus tempus perbuatan yangdidakwakan terhadap Terdakwa keliru oleh karena Terdakwa/Terbanding padatahun 2014 tidak terbukti pernah terlibat dalam proses

Locus dan tempus delicti teradi pada tahun 2000 padawaktu jual beli antara PT.Asindo dengan Terdakwa sementara Saksi Triyantibelum mempunyai hak pada Tahun 2000 diatas tanah tersebut sehingga tidakdapat dinyatakan Terdakwa menggelapkan tanah milik Triyanti Rahmawati.Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut maka dengan demikian unsurMenjual, Menukarkan Atau Membebani Dengan Credit Verband, SesuatuHak Tanah Yang BelumBersertifikat, Sesuatu.

No. 2877 K/PID.SUS/2015dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang ditentukandalam surat dakwaan atau tindak pidana atau delik yang paling dekatdengan /ocus dan tempus delicti tersebut; Bahwa Judex Facti harusmengadili perkara berdasarkan dakwaan yang di dalamnya diuraikanperistiwa yang terjadi secara cermat, jelas dan lengkap denganmenyebut waktu (tempus) dan tempat (/ocus) tindak pidana itudilakukan, dengan demikian fakta hukum atau bukti yang menentukanadalah bukti dan fakta yang terjadi

tangan ditemukan 1 (satu) bungkus plastikbening berisi Narkotika Golongan jenis serbuk kristal sabu seberat0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan bajuyang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepalaTerdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalahmiliknya yang mana merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa yangmana Terdakwa tidak menerangkan dengan jelas kapan dan di manaTerdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehinggadalam menentukan waktu (tempus

M.FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF, MH (KOMPOL NRP.75121205)atas nama Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan hasilpemeriksaan positif menggunakan zat AMP dan MET, maka peristiwaitu tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan peristiwa yangdisebutkan dalam dakwaan karena peristiwa pemakaian yang terjaditidak tergambar dengan jelas mengenai waktu (tempus) dan tempat(locus); (Putusan Kasasi Nomor 1067 K/Pid.Sus/2012) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan

delicti secara tidak jelas, tidaklengkap, tidak cermat sehingga surat dakwaan yangseperti itu adalah kabut, seperti penyebutan padahari Kamis tanggal 10 November 2010 dan atau setidaktidaknya pada bulan November 2010, namun dalammenguraikan bagaimana perbuatan itu dilakukan JaksaPenuntut Umum menyebutkan tanggal 7 November 2010 danselanjutnya disebutkan pula tempus delicti padatanggal 9 November 2010.

Penyebutan tempus delictiyang sedemikian itu kabur karena telah menguraikancara cara terdakwa melakukan perbuatannya;Disamping itu, tindak pidana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum sebagaimana yang diatur dan diancamdalam Pasal 1 ayat 1 UU Drt. No. 12 Tahun 1951 adalahtindak pidana formil. Perumusan tindak pidanatersebut berkaitan dengan pembuktian suatu tindakpidana.

Dengan uraian tempus delicti yang disebutkandalam surat dakwaan, tidak jelas kapan terdakwamelakukan perbuatannnya, maka = surat dakwaan yangsedemikian itu adalah dakwaan yang kabur;Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukanPutusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn.

Pasal yang didakwakan kepada terdakwa delik formil,sehingga tidak jelas locus maupun tempus deliknya;3.

Dalam berita berita acara tersebut PenasihatHukum tersebut turut menandatangani berita acaratersebut; Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan keduatentang tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum73adalah delik formil, yang tidak jelas tempus maupunlocus delictinya. menurut hemat majelis, memang benarbahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/ tahun = 1951sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah delikformil. Namun i.c.