Ditemukan 1851 data
79 — 40
SoekamoHatta No. 586 Kota Bandung, semula Turut Tergugat Dalam Konpensi,sekarang Turut Terguga311 Dalam Rekonpensi:;Adapun alasanalasan Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan GugatanRekonpensi ini adalah sebagai berikut :1,Bahwa, segale sesuat dalildalil yang telah diuraikan/dikemukakan olehPenggugat DR/ Terguget II DK pada jawaban dalam konpensi tersebutdiatas, mohon dianggayang tidak terpisahkanin:Bahwa, sebagaimanaDR/Tergugat Il DK ptelah dikemukakan pula dan merupakan bagianpada uraian/dalildalil
60 — 14
Sai Dharma ;Bahwa saksi tidak hafal atau tahu persis apa saja yang menjadi agunanPenggugat untuk kreditnya, namun saksi hanya mengetahui agunan Penggugatadalah SPBU milik Penggugat beserta segala sesuat yang melekat dantertanam diatasnya sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak Doni Irawan juga memiliki SPBU yangletaknya tidak jauh dari SPBU milik Penggugat ;Bahwa tugas saksi selaku Account Officer (AO) adalah mencari Debitur,mengolah permohonan Kredit
MELAWAN
Ketua Divisi Pembinaan Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, DKK
33 — 9
Ternyata Penggugat tetapmelaksanakan Muscab II tanggal 14 Maret 2012 dengan surat yang dikeluarkanoleh Penggugat nomor : 01/35.06/DPC.PD/II/2012 tertanggal 13 Maret 2012tentang undangan Muscab II DPC Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, MuscabII tersebut juga tidak kuorum sehingga tidak memenuhi syarat sesuat AD/ARTPartai Demokrat; Bahwa benar Tergugat I telah mengeluarkan surat nomor : 33/PO.DPD PDJATIM/IM/2012 tertanggal 17 Maret 2012 tentang pemberitahuan serta pengambilalihan pelaksanaan Muscab
102 — 10
SYAHRILSAGALA ;Bahwa pada saat pemeriksaan kedua, terdakwa mengakui perbuatannya, yaituterdakwa menceritakan bahwa terdakwa bersama MASRO UJUNG yangmembakar rumah Kepala Desa (Wahyu Daniel Sagala) tersebut ;Bahwa semua cerita dalam BAP tersebut, terdakwalah yang menceritakannyalangsung, baik tentang riwayat hidup, temanteman terdakwa dan cara terdakwamelakukan pembakaran tersebut ;Bahwa sebelum ditanda tangani oleh terdakwa, saksi menanyakan apakah BAPtersebut sesuai, dimana oleh terdakwa menjawab SESUAT
Pembanding/Terdakwa : DEDE TASNO Diwakili Oleh : YOHANIS BUDI TM, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DEDE TASNO Diwakili Oleh : YOHANIS BUDI TM, SH
142 — 244
MKS.PANITERA PENGGANTITtdAndi Marliyanti, SH.UNTUK SALINAN SESUAT ASLINYAPANITERA,H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.NIP. 19520818 198303 1004 Hal. 133 dari 136 Hal. Put. 04/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS.
55 — 16
Bahwa dengan demikianpatut dan layak menurut hukum justru PENGGUGAT KONVENSITTERGUGATREKONVENSIlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolakdengan tegas dan keras posita atau dalil PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana posita angka 27halaman 13, yang pada pokoknya:" Penggugat sebagaiPensiunan Tergugat I sesuat Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal25 Januari 1991 No.89/ KMK.0P /,991.
HERLINA RAUF, SH
Terdakwa:
1.ADYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos Bin MUH. NASIR
2.MAHA SETIAWAN
218 — 110
Yano No. 30 E Kelurahan Puundamba Kecamatan kadia KotaKendari atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatanmenyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikmengenai sesuat hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh aktaitu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai akta itu) seolaholah keterangannya sesuai dengankebenaran,
47 — 35
Jawa Timur;93Bahwa kewajibankewajiban lembaga penerima hibah dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah bahwa lembaga penerima harusmembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap apa yangdibelanjakan;Bahwa sesuai NPHD pelaksanaan P2SEM berakhir pada tanggal 31Desember 2008 dan itu merupakan batasan akhir penyampaian LPJ;Bahwa apabila sampai batas waktu sesuat NPHD lembaga penerimabelum melaksanakan kegiatannya, maka lembaga penerima hibah wajibsegera mengembalikan dana tersebut;Bahwa yang
106 — 42
,adalah Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol,;Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol,; Bahwa saksi mencatat apa yang diminta sesuat SPM (Surat Perintah Membayar)dan mencatat bahwa ada pengeluaran untuk SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah); Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)adalah saksiUDIN K. DOMUT, S.IP.
91 — 133
Dari dana sebesar Rp.322.500.000,00 realisasi penggunaan yang dilakukan oleh Sdr.Agus Ibnu Kurdi sebesar Rp281.500.000,00 sehingga terdapat dana yang tidak adapertanggungjawabannya sebesar Rp.41.000.000 terinci sebagai berikut: URAIAN NILAI SESUAT SELISIHRUKK (Rp) REALISASI (Rp)(Rp)Pembelian material dan 56.500.000 56.065.000 435.000pembayaran upahuntuk pembuatanrumah kompos Pembelian mesin 20.000.000 20.000.000 0APPOPembelian Sepeda 17.500.000 14.500.000 3.000.000motor Roda 3 merkVIARPembuatan kandang
90 — 29
Rek.01.52.0002614 sebesar Rp.1.664.521.950, (satu milyar enam ratus enam puluh empatjuta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelahdipotong pajak menjadi sebesar Rp.1.467.805.720, (satu milyar empat ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); Untuk termint 95 % dengan penyelesaian pekerjaan 100 %, sesuat SP2D Nomor :6839/SP2DLS/2011, tanggal 29 Desember 2011 dilakukan pembayaran melaluirekening PT.
46 — 9
(seratus delapan puluh dua jutaseratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilanpuluh delapan sen) ; e Cara untuk mengambil sampel adalah sebagai berikut :Panjang sesuat RAB 580 m, di Pelaksanaannya juga 580 m ;Lebar 2,5 m ; Setiap 100 meter mengambil sempel : OKL ambil ke kiri ; Ada 6 sempel dengan dengan bujur sangkar 30 x 30 ; Untuk kandungan kandungan~ jalan (makadam) adalah943.
63 — 19
paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP / 337 / XII/201, tanggal 9Desember 2011, SP2 No.17/PNPMPASCA KRISIS / 001 / XII / 2 (11 tanggal 12Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluhjuta Rupiah) dari Bendahara Umum Kas Negara Nomor 24408W 180 /111 tanggal 05April 2012 tsntang Pembayaran Tahap II 40 % Bantuan Langsung Masyarakat PNPVIPASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A.2011 sebanyak 1paket sesuat
456 — 1216
KI5, Sesuat PK No CRO.BDG/313/KI/2015 tanggal 5 Agustus 2015 aktanotarial No. 8 debitur diberikan fasilitas KI5 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI5 Nomor CRO.KP/207/KI/16 tanggal11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017, meskipun sudahdiberikan upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi dengandiberikan perpanjangan waktu kredit, namun saksi RONY TEDY selakuDirektur PT.
KI4, Sesuat PK No CRO.BDG/0159/KI/2014 tanggal 28 Mei 2014 aktanotarial No. 50 debitur diberikan fasilitas KI4 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI4 Nomor CRO.KP/206/KI/2016tanggal 11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Dengan Saldo Tunggakan (penjumlahan Pokok, Bunga, Denda, dan Biayabiaya) KI4 per tanggal 17 Mei 2018 : Rp.227.299.198.471,90.10.
KI5, Sesuat PK No CRO.BDG/313/KI/2015 tanggal 5 Agustus 2015 aktanotarial No. 8 debitur diberikan fasilitas KI5 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI5 Nomor CRO.KP/207/KI/16 tanggal11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Dengan Saldo Tunggakan (penjumlahan Pokok, Bunga, Denda, dan Biayabiaya) KI5 per tanggal 17 Mei 2018 : Rp.312.295.417.427,15.Meskipun seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh PT.
404 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akan tetapi jikapun harus dinilaikan dengansejumlah uang sesuat ketentuanketentuan hukum yang berlaku, makamengingat kedudukan sosial dari Penggugat da/am Rekonvensi maupunTergugat (Alm.) dalam Konvensi pastilan tidak kurang dariRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi /Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikanputusan sebagai berikut:Primer:.
44 — 9
YUSUF LATIF hanya sebesarRp281.500.000,00 sehingga terdapat dana yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesarRp.41.000.000,00 terinci sebagai berikut : URAIAN NILAI SESUAT SELISIHRUKK (Rp) REALISASI (Rp)(Rp)Pembelian material dan 56.500.000 56.065.000 = 435.000pembayaran upah untukpembuatan rumah komposPembelian mesin APPO 20.000.000 20.000.000 0Pembelian Sepeda motor Roda3 17.500.000 14.500.000 = 3.000.000merk VIARPembuatan kandang komunal 6.000.000 6.435.000 (435.000)Pembelian sapi (35 ekor) 222.500.000
66 — 22
Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPKmemerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / ataumelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalamKontrak.e Bahwa Terhadap surat permintaan pembayaran 100 % tersebut, dr.WARTA selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas KesehatanKabupaten Mentawai menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan AlatalatKesehatan Dasar Puskesmas tersebut, dipotong dendaketerlambatan selama 12 hari sesuat
81 — 17
BRI (Persero) Tbk.8 KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.9 Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.10 Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.11 Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertamadan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yangmendapat pencairan kredit sesuat
89 — 18
BRI (Persero) Tbk.KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairankredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.1069 Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairankredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.10 Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dankedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuat
42 — 7
Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datangdalam persidangan maka proses mediasi sesuat PERMA nomor tahun 2008 tidak bisadilaksanakan;tabpar Menimbang, bahwa Termohon meskipun sudah dipanggil secara