Ditemukan 1903 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
724 — 459
724 — 459
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.2.750.000.000, (dua miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah)atau. setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
100 — 55
100 — 55
;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (Suap) d saksi kepada mereka tidakbenar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
653 — 441
653 — 441
pengurus dan Pegawai Yayasan Bapelkes KrakatauSteel telah menerima pemberian saham dari perusahaan yangmempunyai kerja sama dengan Yayasan Bapelkes tidak dapatdibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukumdalam sifat hukum pidana karena melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atauHalaman 627 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SrgPasal 12 huruf a UU Nomor20 tahun 2001 yang memperbaharui UUNomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena merupakan tindak pidana suap
/2019/PN SrgAdministrasi Pemerintahan Pasal 20 maupun putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25 Tahun 2016, maka hal tersebut diserahkan kepadaprosedur administrasi yang tersedia di dalam badan maupun lembagatersebut terlebih dahulu;Bahwa Pasal 20 dinyatakan bahwa apakah ketika ada seseorang salahwewenang, salah prosedur, maupun salah substansi namun mengambiltindakan maka ia diperiksa terlebin dahulu untuk mengidentifikasi apakahitu termasuk pada persoalan administrasi atau masuk tipuan, paksaanatau Suap
Jika yang dipersoalkan adalah kerugianNegara akibat tipnuan, paksaan dan suap diserahkan kepada hukumpidana;Bahwa apabila muncul resiko kerugian ada cara untuk menanggulangikerugian tersebut menurut Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara diserahkan terlebin dahulu terhadap prinsipprinsip hukum perdata sehingga penyelesaian melalui hukum perdata,namun apabila terjadi resiko investasi atau kesalahantatacarakewenangan maka penyelesaian harus melalui jalur administrasi.
Pertukaran itulah yangmenunjukkan apabila ada perseoalan dengan uang itu adalah persoalanBUMN, sedangkan apabila ada permasalahan dengan saham maka ituadalah permasalahan dengan Negara;Bahwa apabila atas wewenang prosedur adalah merupakan wewenangadministrasi sedangkan apabila ada tipuan, paksaan dan suap makaHalaman 635 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgmasuk ke ranah pidana.
Apakah itu pidana umum ataukah tipikortergantung dari unsurunsur yang dipenuhinya;Bahwa unsur melawan hukumnya ini apakah termasuk ke dalam ranahhukum pidana atau perdata atau hukum administrasi;Bahwa untuk mengidentifikasai perbedaan hukum administrasi danhukum pidana adalah adanya paksaan, tipuan dan suap hal itu menurutteori dalam hukum administrasi Negara, jadi tidak mempersoalkanapakah itu uang Negara atau bukan;Bahwa karena pendirian Yayasan/BUMN ini disasarkan pada AktaNotaris dan perjanjian
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
579 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
579 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
(W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 1261).Menurut Adami Chazawi, rumusan perbuatan menerimamenunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidanayang dirumuskan secara formil.
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
190 — 279
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
190 — 279
Menyatakan terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap sebagai pegawainegeri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (dalam dakwaan Kesatu Primair).2.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
50 — 21
50 — 21
membawakelengkapan saksi seperti tas dan sebagainya dan selalu ikut dengansaksi, sehingga setiap kegiatan saksi diketahui oleh ajudan saksi Eeng;Bahwa setahu saksi ajudan dari Ketua DPRD adalah Jhon Sutrisno, tapitugastugasnya saksi tidak tahu;Bahwa pada rapat gabungan tanggal 17 Nopember 2014 saksi ada hadirdimana rapat mulai jam 09.00 Wib dan saksi langsung memasuki ruanganrapat, tidak ada mampir ke ruangan kerja Ketua DPRD;Bahwa setahu saksi, terdakwa diperiksa dalam persidangan inisehubungan dengan kasus suap
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
202 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, jikaditinjau dari teori hukum pidana maka peran PRIBADI WARDOJO sebagaiturut serta memberikan suap peran dan ABDUR ROUF sebagai turut sertamenerima suap termasuk dalam bentuk sukzezzive mittaterscahft ataupenyertaan diamdiam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Prof. Dr.Edwar O.S. Hiarij, S.H., M., Hum. di depan persidangan denganmenyatakan :Hal. 276 dari 400 hal. Put.
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 6 April 2017 — -
121 — 27
121 — 27
Dari sejumlah itu, dibagimenjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 2 pasal berkaitan dengan kerugiankeuangan negara, 12 pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasalberkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitandengan pemerasan, 6 pasal berkaitan dengan perbuatan curang, 1pasal berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan ipasalberkaitan gratifikasi.
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi
- TOTOK HENDRIYATNO
172 — 90
172 — 90
dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwadapat ahli sampaikan halhal sebagai berikut :1)Dalam konteks tindak pidana pencucian uang maka dugaantindak pidana pencucian uang dimulai setelah seorangtersangka menguasai harta kekayaan tindak pidana danmelakukan upayaupaya atau perbuatanperbuatan dalamrangka menjauhkan, menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.Dalam perkara ini, setelah terdakwa menerima pentransferansejumlah uang dari yang diduga sebagai imbalan atau suap
Register : 01-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AD/IX/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — Letkol Cku Drs. Rahmat Hermawan, M.Sc.
204 — 546
204 — 546
Bahwa Saksi ketahui mengenai tindak pidana korupsiadalah:Menimbang112Kerugian keuangan negara;Suap menyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan; dang. Gratifikasi.>~929096.
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
71 — 11
71 — 11
Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum, untukmemperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara);suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenangd; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukum yangmerupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa hukum bukan merupakan
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
164 — 179
164 — 179
sehariharinya ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan permintaan dari Advokat/ Pengacaraterdakwa.Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang hukum pidana.Bahwa tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana yang diatur di dalam UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, yang isinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkaitdengan kerugian keuangan negara, tindak pidana suap
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
245 — 250
245 — 250
Dengan demikian hadiah tidak sama dengan sogokatau suap. Hadiah harus nyata dan berbentuk serta bisa dirasakan.Hadiah biasanya diberikan tanoa sepengetahuan lebih dahulu olehpenerima.Sedangkan Janji adalah sebuah hutang yang kita ucapkankepada seseorang atau diri sendiri yang pada dasarnya janji/hutangharuslah dibayar atau ditepati. Tidak dibayarnya Janji/utang dalampandangan Islam adalah salah satu faktor yang menyebabkanseseorang tidak masuk surga.
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1452 — 3045
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1452 — 3045
Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, sepertipenipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping) dankesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesual denganisi dan tujuan peraturan dasarnya;b. Syarat formil terdiri atas:1.
Register : 09-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 28 April 2020 — - SYAHRUDDIN
- HJ. LIANAWATY SIREGAR, ST.MM
- NAZARUDDIN SITORUS, ST
345 — 521
345 — 521
Bahwa dalan pembangunan Taman SiriSiri Syariah dan Taman Raja Batuharus dilakukan Pengadaan Langsung dikarenakan alokasi anggarannyayang mengharuskan pelaksanaannya Pengadaan Langsung berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa 2 menyempaikan nota pembelaan padapokoknya sebagai berikut Bahwa tidak ada ditemukan fakta hukum selama persidangan Terdakwa 2menerima suap dari pihakpihak tertentu atau penyedia
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg.. Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
610 — 331
610 — 331
tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukakan atau tidak melakukan sesuatu jugamerupakan unsur alternatif karena terdapat kata atau sehingga apabila salah satuunsur telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;Menimbang , bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005 halaman 192menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut diduga adalah unsur kesalahan 403si pembuat dalam korupsi menerima suap
kesengajaanakan perbuatan sedangkan kata patut diduga menunjukkan adanya suatu kealpaanakan perbuatan tersebut ;Menimbang , bahwa yang dimaksud berupa kesengajaan adalahberupa diketahuinya bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005,mengatakan bahwa suap
Register : 11-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- HASMUN HAMZAH
162 — 123
162 — 123
undangundang memandang bahwamaksud memberi atau menjanjikan sesuatu dalam pasal5 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tersebut sudah cukup jelas pengertiannya dan tidak mungkinditafsirkan lain, sehingga dianggap sudah dapat difahami dan dimengerti olehsetiap orang ;Menimbang, bahwa namun demikian dalam berbagai literatur ilmu hukumdan doktrin dapat disimpulkan bahwa memberikan sesuatu dalam pasal 209KUHP dan dalam praktek penerapan pemberian suap
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
164 — 25
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
164 — 25
Perkara suap dan TPPU Wa Ode Nurhayati di pengadilan NegeriTipikor jakarta tahun 2012e. Perkara suap Gratifikasdi Angelina Sondakh di pengadilan negeriTipikor jakarta Tahun 2013f. Perkara Suap PT. Indoguna di pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013g. Perkara suap Zulkarnaen jabbar dan deddy di Pengadilan Tipikorjakarta trahun 2013h. perkara Siber Asma dewi di Barekrim tahuan 2017i. Perkara Hary Tanusudibjo di bareskrim tahun 2017j.
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. WIRATNO, Apt bin YADI MULYONO
88 — 29
88 — 29
ARIOWIRAWAN Salatiga Nomor : PL.01.02.3A tanggal 3 Januari 2009, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam pengadaan obatobatan dan peralatan medis habis pakai yang diperolehRumah Sakit Paru Dr.
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
134 — 39
134 — 39
yang dibawa lari olehteman Daud Aswan Nasution;Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa, hanya pada waktu maupinjam uang itu, dan tidak jadi dipinjamkan uang;Bahwa kasus saksi sekaranga dalam tingkat penuntutan;Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa ;Bahwa kalau sekarang saksi sebagai tersangka saksi bukan sebagai tersangka danapemkab ini, jadi dalam perkara saya dituduh menerima uang berturutturut Rp.500juta, Rp. 500 juta dan Rp.500 juta, katanya uang itu untuk uang suap
, saksi tidaktahu uang suap untuk siapa, saksi juga tidak tahu siapa yang disuap;Bahwa saksi tidak tahu ketika saksi ditanya di BAP pertama saksi ditanya apakahsaksi terima uang dan saksi jawab tidak ada;Bahwa tentang Daud Aswan Nasution selain diajak ke kantornya Ilham, saksitidak pernah diajak ke kantor lain;Bahwa saksi pernah menginap di hotel grand Allia, saat itu saksi tidak pernahbertemu dengan Daud Aswan Nasution ;Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel borobudur dan saksi datang ke hotelborobudur