Ditemukan 2046 data
MARA SALEM HARAHAP
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Polda Sumatera Utara Cq. Polres Tebing Tinggi
62 — 75
penyitaan, dapatdilakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap barang bukti yang didugaberkaitan dengan perkara tanpa adanya izin dari Pengadilan Negeri jikadalam keadaan mendesak atau dalam keadaan tertangkap tangan, barusetelah dilakukan penyitaan dimintakan persetujaun penyitaan kepadaPengadilan Negeri terkait;Bahwa tidak ada ketentuan yangmengatur dalam hal menetapkan status tersangka seseorag yang didugamelakukan tindak pidana harus diperiksa terlebin dahulu dengan statussebagai saksi;Bahwa SPDP
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
105 — 79
untuk sementara cukup diperiksa, namun apabila dalamperkembangan penyidikan memerlukan tambahan, saksi Pemohon dapat diperiksakembali atau disertai dengan tambahan saksisaksi yang lain ;Bahwa selanjutnya, Tersangka Donny Sopandi dan Sandy Sofian Sopandi juga telahdiperiksa berikut saksisaksi yang mengetahui perihal toko/ warisan milik Pemohondan dalam perkembangan penyidikan, ternyata Termohon telah menemukan unsurdelik tindak pidana pencurian, di mana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tessi Levino, SH pada tanggal 28 Nopember 2007dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 23 di mana di dalamsertiflkat tersebut tercatat atas nama Atis Mayuti tanggal 17Desember 2007, Nampak dengan jelas dan tegas bahwa surat kuasatersebut bertentangan dengan hukum yang mempunyai akibat bataldemi hukum dan sebagai implikasinya Atis Mayuti melaporkan Sdr.Mursal ke Polresta Bukittinggi dengan dugaan tindak pidanapenggelapan melanggar pasal 372 subs 376, di mana pihak PolrestaBukittinggi mengirim SPDP
Mursal ke Polresta Bukittinggi dengandugaan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 subs 376, dimana pihak Polresta Bukittinggi mengirim SPDP No.SPDP/78/IX/2008tanggal 5 September 2008 an. tsk.Mursal, yang diterima di KejaksaanNegeri Bukittinggi tanggal 5 September 2008.
M. NUR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
1.HADIYAH
2.JUDDA
3.RATNA
4.HERMI
89 — 31
Sulawesi Selatan, tanggal23 Juli 2015, Surat Ukur No: 00274/Sampoddo/2015,Luas 2714 m*, tanggal 11 Mei 2015, atas namaHadiyah ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanKeterangan Pembatalan Penerbitan STTS Pajak Baru,Nomor: 145/11/KS/II/2017, yang ditandatangani olehLurah Sampoddo, tanggal 9 Pebruari 2017 ;Asli Surat dari Kepolisian Republik Indonesia DaerahSulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, No.Pol: A.3/93/X1/2016/Ditreskrimum, Perihal: Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP
AGUS HERMANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANGERANG SELATAN
70 — 18
Selanjutnya TERMOHON membuat dan mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorB/124/III/2019/Reskrim tanggal 10 Maret 2018 ke Penuntut Umumdi Kejaksaan Negri Tangerang SelatanHasil Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) saksi Saksi, terlapor danAhli Hukum Pidana, sebagai berikut : Keterangansaksi pelapor atas nama JOKO WIBOWOSULASTYO:Benar telah terjadi PENGGELAPAN DALAM JABATAN. yang hal ituBaru diketahui pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira Jam: 16.00 Wib di Pamulang JI
96 — 36
., S.Th, MA;Bahwa Saksi awalnya melakukan penyelidikan hingga laporan iniditingkatkan ke penyidikan dengan dikeluarkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Vickyanto Bawelle(Terdakwa) yang disangkakan Pasal 213 ke1 jo Pasal 212 atau Pasal406 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dimana Terdakwapada saat itu disangka melawan Petugas yang sedang menjalankantugas atau pengrusakan;Bahwa setelah pemeriksaan saksisaksi untuk dimintai keterangantelah dilakukan, Saksi memeriksa Terdakwa
49 — 6
berikutdalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Novrizal panggilan Zal Copet;Tempat Lahir : Padang;Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 17 November 1989;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Komplek Jondul Rawang Blok V No. 5 KecamatanPadang Selatan Kota Padang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Jualan;Pendidikan : SMA (tamat);Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan:1.Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Februari 2015Nomor SPDP
52 — 18
ANANTO Bahwa pencairan dana tersebut uangnya dikirimkan ke Rekening CV CentrumConsulindo; 22222 no nono nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nen nnn Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa tersbeut sudah dicairkan dananya; Bahwa setahu saksi persyaratan pencairan dana adalah : SSP, NPWP, SPDP, ReferensiBank dan dalam hal ini untuk referensi banknya saksi lupa; Bahwa saksi lupa pencairan dana tersebut siapa yang mengajukan, dilihat daridokumen adalah Sdr Ir Gatot Suharto; Bahwa uang tersebut telah ditransfer
Pembanding/Tergugat II : PARSAORAN LUMBANTOBING Alias CA ONG
Pembanding/Tergugat III : JUANDA SILABAN
Pembanding/Tergugat IV : DENY SIAHAAN
Pembanding/Tergugat V : HERMAN SINAMBELA
Pembanding/Tergugat VI : DEFINA NAINGGOLAN
Pembanding/Tergugat VII : RAMSES LUMBANTOBING
Pembanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SIBOLGA
Terbanding/Penggugat : NURMAIDAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : BONAR L. SITORUS selaku Ahli Waris Almarhum BETUEL SITORUS
Turut Terbanding/Tergugat X : LURAH AEK PAROMBUNAN
74 — 15
Nomor: LP /245 /X/ 2019 / SU/ RES SBG, tanggal 2 Oktober 2019 atas nama PelaporHalaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 174/Pdt/2020/PT MDNDEWANI MANURUNG/Tergugat I/Pembanding dilakukan Penyidikan olehKapolres Sibolga berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SpSidik / 160 / X / 2019 / Reskrim tanggal 2 Oktober 2019 dan Surat PerintahTugas Nomor : SPGas / 276 / X / 2019 / Reskrim tanggal 2 Oktober 2019.Bahwa selanjutnya Kapolres Sibolga menerbitkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP
1.LERIS BERUTU
2.LENTANER BANCIN
3.DOMSIN LEMBENG
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
109 — 67
Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B/O7/IV/2019/Reskrim tanggal 4 April 2019, setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi materai secukupnya lalu diberitanda T.8 dan dilampirkan dalam berkas perkara;9.
65 — 15
14 Mei 2014.Bahwa BPKP berhak untuk menentukan Hasil Kerugian Negarasesuai dengan Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012tanggal 23 Oktober 2012 Pasal 23e ayat 1Bahwa dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Penuntutan TergugatIll yang mewakili Negara RI dalam penegakan hukum sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku tertuang dalam BAB XVtentang Penuntutan mulai pasal 137 s.d pasal 144 (UU NO 8 Tahun521981) tentang KUHAP.dan Tergugat Ill Telah melakukan prosesPenuntutan mulai dari:>SPDP
1.DIDIK HENDRA PRASETIA
2.J.H. Silaen, S.H.
Tergugat:
1.ESTI RUSMINI
2.KUSNANTO
373 — 589
Didik Hendra Prasetia Ke Polres GunungkidulNo.Pol : SPDP/56/VIII/2019/Reskrim yang dikeluarkan dan ditandatangani olehKepala Satuan Reskrim tanggal 3 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda buktiP26;27. Fotokopi tanda terima laporan Polisi Militer Adi Sucipto Nomor: POM444/A/IDIK03/1/2019/ADI tanggal 15 Januari 2019 terkait laporan Sdr. DidikPrasetia kepada Sdr. Kusnanto atas dugaan penipuan dan atau penggelapanuang Sdr.
395 — 1468
Fotokopi Surat tanda terima laporan Polisi Nomor:STTLP/0513/X/201 7/DIY/SPDP/199/XI/201 7/Ditreskrimum tertanggal 7 November 2017,diberi tandaP15.16. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan atas pelanggaran kode etik Notaris olehMungki Kusumaningrum,SH.
Terbanding/Tergugat I : A Lien
Terbanding/Tergugat II : Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kejaksaan Negeri Medan
79 — 38
Kemudian berdasarkan Bukti P13TergugatIIl telah mengembalikan SPDP atau berkas perkarapidana sudah dicoret Tergugatlll dari berkas penuntutan;Bahwa dengan telah dicoret dari berkas penuntutan sesuai denganBukti P13 menerangkan bahwa proses yang dilalui TergugatIll;diakui merupakan perbuatan melawan hukum dan demikian jugaterhadap Tergugatll; sesuai dengan Bukti P12 membuktikanadanya salah menerapkan hukum dalam proses penyidikan atasLaporan Tergugat;Bahwa selain itu pertimbangan hukum hakim praperadilan
153 — 39
Laporan Polisi Nomor : LP/28/II/2019/KALTARA/ Res Bulungan tanggal 26 Pebruari 2019; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.sidik/55/II/2019/Reskrim tanggal26 Pebruari 2019 SPDP Nomor : B/19/III/2019/Reskrim tanggal 04Maret 20194 2 (dua) lembar plastikbening pembungkus shabu; 2 (dua) bungkus plastik hitam; Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puuh juta rupiah)dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 790 lembar, pecahan Rp 50.000Putusan Nomor : 187/Pid.Sus/2019/PN.
1.MUHAMMAD SHIDDIK
2.YAYA HUDAIBAH
3.KHUSNUL KHOTIMAH
4.M. SIHOL
Tergugat:
1.HARIPUTRA JOSEPH
2.RINI SURIWATI ASANG
3.DINDA KEUMALA
4.MAKMUR TRIDHARMA
5.HERLINA PAKPAHAN
240 — 160
Til & TIII9Bukti Tl, Til & Till10aBukti Tl, Til & TIll10bBukti Tl, Til & TIll10cBukti Tl, Til & Till10d: Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 05tertanggl 10 Juli 2013;: Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 06tertanggl 10 Juli 2013;: Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 07tertanggl 10 Juli 2013;: Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 08tertanggl 10 Juli 2013;: Foto Copy Tanda Bukti Laporn NomorTBL/5452/VIII/2019/PMJ/Ditreskrimumtertanggal 31 Agustus 2019;: Foto Copy Surat Pemberitahuan DimulanyaPenyidikan (SPDP
4812 — 10564
kepada aturanaturan padaUndangUndang KPK, harus misalnya koordinasi dan supervisi itulahramburambu, sehingga keterlibatan KPK dalam satu perkara tindak pidanakorupsi dengan sisi lain, itu jangan dianggap sebagai mencampuri, kalaukoordinasi dan supervisi dilakukan secara benar sesuai aturan disini, kalaudibaca tentang koordinasi dengan supervisi jelas sekali itu, ramburambuyang diberikan kepad pimpinan KPK, bahwa sebenarnya intinya tidak bolehmengintervensi pekerjaan 2 institusi itu kalau tidak ada SPDP
pada tahun 2012, hal ini diperlukan untukmenghindari tumpang tindih penyelidikan ;Bahwa di KPK surat perintah penyelidikan bersifat rahasia, namundiperlukan kesepakatan sebatas penyelidikan terbuka saja, bukanpenyelidikan tertutup ;Bahwa dalam penyelidikan atas nama Budi Gunawan, saksi tidak pernahmendapat informasi bahwa penyelidikan yang sama telah dilakukan olehinstansi lain ;Bahwa menurut UndangUndang KPK, disebutkan bahwa koordinasi antaraKejaksaan, Polri dan KPK, dilakukan sejak dikirimnya SPDP
118 — 17
suratsurat diatastanah pusaka Tinggi Tergugat B dan kemudian Tergugat B melaporkannya diPoltabes Padang pada tanggal 19 Agustus 2007 dimana Tergugat A dikenakanpasal 266 KUHP sesuai penyitaan barang bukti oleh Kepolisian melalui KetuaPengadilan Negeri kelas IA Padang pada tanggal 06 September 2007 berikutpenyitaan dilakukan oleh Kompol Mukti Juharsa Nrp.71110421 Reskrim TabesPadang.Bahwa pelimpahan berkas perkara Tergugat A ini telah diserahkan ke KejaksaanNegeri Padang pada tanggal 1 Desember 2007 SPDP
ALEXANDER RUDY KILMAS Alias RUDY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALUKU TENGGARA
210 — 44
Tulb.d.Setelah pihak Termohon (Penyidik) menerima Laporan Polisi denganuraian kejadian yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas,maka pihak Termohon melakukan Penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/II/2018/Reskrim tanggal 01Pebruari 2018 (vide bukti T.2), dalam hal Termohon mulai melakukanpenyidikan atas peristiwa yang merupakan tindak pidana makaTermohon memberitahukan kepada Penuntut Umum (vide pasal 109ayat 1 KUHAP) dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor : SPDP
Kedek Teguh Dwiputra Jayakesunu, SH.
Terdakwa:
Esti Yuliani
669 — 306
., M.Hum. adalah tersangkadalam berkas perkara terpisah (splitzing) sebagaimana SPDP nomorB/116/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 23 September 2019.Menimbang, bahwa perbuatan Agus Satoto, SH., M.Hum. selaku Notarisyang menyiapkan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) yaitu nomor 04 dan nomorO06 serta Akta Kuasa nomor 05 dan nomor O7 yang kesemuanya tidakdicantumkan hari, tanggal, bulan dan tahun, kemudian setelah ditandatanganidan dibubuhi cap jempol oleh para korban, lalu atas permintaan Terdakwa