Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK

Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.

Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan

Putusan Nomor 153/B/PK/Pjk/2016Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajak merupakansalah satu bentuk pengawasan terhadap Wajid Pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai denganketentuan yang berlaku.

konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self

.,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000.,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

DenganHalaman 251 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditariktersebut adalahRp.222.185.836.882. (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadideviasipositif sebesar Rp.5.082.464.095.. (1.433%) yang artinya progress proyektersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain;10.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif;11.Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategisdi bidang kepegawaian;12.Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GoodCorporate Governance Bank paling kurang

Saksi tidak tahu kemana uangnya ditransfer.Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada selisihnnya pada waktu itu.Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman atas nama DedengPutra.Bahwa kasirnya pada saat pencairan kredit atas nama YELPA NORAadalah Saksi.Bahwa Saksi hanya memaraf pada slip pencairan kreditnya.Bahwa Terdakwa SELFI DESMI NOVITA yang mengambil slip pencairankredit atau voucher atas nama YELPA NORA karena ada hubungankeluarga katanya.Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya oleh Terdakwa SELF

tidak akurat dan karenaadanya Surat Keterangan No. 396/DB/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan SuratKeterangan No. 397/DB/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Tergugat II s/d Tergugat IXharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa Negara Indonesia menganut sistem self

oleh Divisi PGV (Policy Governance) Buku I, BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 07032014 yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaraHalaman 16 dari 121 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT YYK.lain : Self

., Other ) =A second self.

Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,Hal 144 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKItarget progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.

Pak Adi Andojo melihatini ada pelanggaran hak asasi manusia, prinsip Non Self IncriminationHalaman ke 170 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kditidak boleh dilakukan. Mestinya splitzingi itu hanya alasan mengenaikurangnya alat bukti, akan tetapi kalau buktinya cukup mestinyasplitzing merupakan instrument yang tidak boleh sering digunakan. Bahwa saksi lupa ada pasal yang mengatakan bahwa surat dakwaan itudasar pemeriksaan perkara.

Bahwa Tadi ahli katakan ada prinsip non self incrimination, memangtidak boleh seeorang itu disalahkan menurut bukti atau kesalahan itumuncul dari menyalahkan dirinya sendiri. Itu Sebenarnya problemnyadisitu dalam konteks pemisahan posisi sebagai saksi dan posisi sebagaiterdakwa.

Bahwa Terkait apakah keterangan itu bisa dijadikan alat bukti atu tidakmemang ada yurisprudensi yang menjadi masalah dan saat ini masihmendua, silahkan saja rekan jaksa ini menganggap bagian pembuktiandan ada putusan mahkamah agung yang mengkaitkan dengan soalprinsipnon self incrimination.

Jadi,seorang Terdakwa berhak untuk membantah dialildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal manadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyangkal ataumembantah keterangan

Bahwa sistim penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalahmenganut sistim self assessment artinya wajib pajak diberi kepercayaan/ keleluasaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan kepada pihakpajak, sehingga keterlibatan akuntan publik bukan merupakankeharusan. Dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak membuatlaporan, maka sudah tepat apabila pihak pajak / pemeriksamenggunakan data yang ada dan terkait dengan kegiatan PT.

.2016 dari Rp740.470.000, menjadi Rp720.155.000, karenapenghematan PAGU revisi ke5 (final) berdasarkan surat telegram dariKapolda Sulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian AlokasiPenghematan Belanja Dalam APBNP Tahun Anggaran 2016;Bahwa karena itu Bid TI Polda Sulteng mengumpulkan data pagu realisasi keBiro Rena Polda Sulteng maka pada tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkansurat Biro Rena Polda Sulteng Nomor B/2432/XI/2016/RorenaperihalPengesahan Revisi Anggaran Terkait Revisi Blokir Mandiri (self

Rp740.470.000, menjadiRp720.155.000, karena penghematan pagu revisi ke5 (final); Bahwa revisi pagu anggaran tersebut didasarkan surat telegram dari KapoldaSulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian Alokasi PenghematanBelanja dalam APBNP TA 2016 sehingga Bid TI Polda Sultengmengumpulkan data pagu realisasi ke Biro Rena Polda Sulteng, maka padatanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan surat Biro Rena Polda Sulteng NomorB/2432/XI/2016/Rorena perihal Pengesahan Revisi Anggaran terkait revisiblokir mandiri (self

Sehingga untuk kejadian atau fakta yang terjadipada masa pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 berlaku Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.Bahwa sesuai dengan sistem self assessment yang berlaku saat ini Wajib Pajakdiberikan kepercayaan untuk mengisi, membayar dan melaporkan kewajibanpajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kaitan administrasi perpajakan,Wajib Pajak harus memiliki

pemenuhan hak tersangkauntuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurutversinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yangsementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikanHalaman 23 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crptumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikankebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self

Bktsepenuhnya diberikan kepada Wajid Pajak berdasarkan Undangundang ;Bahwa jika dikaitkan antara sistem self assesment dengan Pasal 1angka 10 KUP maka Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana bagiwajib pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.

pribadi yang mepunyai penghasilan dari kegiatan usaha,wajib mendaftarkan diri ke Kantor Dirjen Pajak dan setiap wajib pajakyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diberikan NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Pajak di Indonesia menggunakan se/f assesment yakni hakuntuk mendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakansepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan Undangundang ; Bahwa jika dikaitkan antara sistem self

Selisih Antara pajak keluaran dengan pajak masukandan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaran lebih besarmaka selisinya merupakann PPN yang harus dibayar dan disetor ke kasNegara;Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undangundang KUP Nomor pokok wajibpajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya, dalam system Self Assessment