Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikah pada tanggal 17 Oktober 1989, yang dicatatdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan HHH KabupatenMojokerto, Sesuai dengan akte nikah Nomor188/23/X/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dengan maskawinberupa uang sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah)tunai dan status saat akad nikah dilaksanakan Tergugatjejaka sedang Penggugat perawan dan sesaat setelahakad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'liktalak; 2.

Foto copy Kutipan Akta Akta Nikah Nomor188/23/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan #### +, Kabupaten Mojokerto,tanggal 17 Oktober 1989 (P.OD Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti buktisurat tersebut, para pihak menyatakan tidakkeberatan Se ee ee eee Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukansaksi saksi di persidangan,yaitu) : 1. #4HHHH HARA HH # umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan #4#HHHHE#HHHE+63.

1992, umur 26 tahun,agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP,tempat kediaman, di Kecamatan Dumoga Utara,Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor188

Tahun 2009 TentangPeradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabardan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebin dahuluakan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang;Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor188

Kecamatan XxxxxKabupaten JeparaJenis Kelamin > LakilakiAgama : IslamWarga Negara : IndonesiaPekerjaan > XXXXXStatus > KawinPendidikan > XXXXXHalaman 1 dari 10 halaman.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca suratsurat perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor188

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan(relaas) Nomor 188/Pdt.G/2018/PA.Jepr Tanggal 22 Januari 2018 dan Nomor188/Pdt.G/2018/PA.Jepr Tanggal 21 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang menikahpada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 di xxxxxxxXxx XXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXX sSesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor188/15/VII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan AgamaXXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, tanggal 16 Juli 2012.Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.338/Pat.G/2020/PA. Wip2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugattelah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun 1(satu) bulan.

tidak hadir, maka upaya perdamaianmelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telahmenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188

Bahwa pada tanggal 17 April 2008, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor188/37/IV/2008 tanggal 17 April 2008);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidakpernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) dan belumdikaruniai keturunan;3.

diawalipembacaan surat gugatan yang isinya ada tambahan keterangan secaralisan sehingga bunyinya seperti tersebut di atas yang pokoknya gugatannyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Putusan No. 612/Pdt.G/2013/PA.Clg Hal. 2 dari8 hal.Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapatdidengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan pembuktian;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188

Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 November 2017, Nomor188/Pid.B/2017/PN Gin sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengantanggal 20 Desember 2017;Pengalihnan Penahanan, tanggal 12 Desember 2017, Nomor188/Pid.B/2017/PN Gin, dari tahanan rutan ke tahanan kota, tertanggal 12Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017..

perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dankeduanya telah kembali berhubungan dengan baik ; Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 263 (1) KUHP serta ketentuanketentuan lainyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor188

Provinsi Sumatera Barat, pekerjaanAdvokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. 12/SK/TSI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor: 11/SK/I/IV/2019/PTUNPDG tanggal 1 April 2019,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI TERBANDING;2222ceeeceeeeneeeeceeceeesPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca: 22 22 2n nnn nnn nnn nnn n nnn eee1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor188

Halaman 3 dari 12 Halaman.Formul02/Proksi01/KimPenetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa banding tersebut; Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal10 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untukmendamping Majelis Hakim dalam sengketa Nomor188/B/2019/PTTUNMDN; Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor1/G/2019/PTUNPDG, tanggal 24 Juni 2019; Berkas perkara, surat Surat bukti yang diajukan oleh para pihak

KwdApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohontertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan PengadilanAgama Kwandang tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor188/Pdt.P/2019/PA.Kwandang dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh para

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Biau, pada hari Kamis tanggal 19September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 H. oleh RofikSamsul Hidayat, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanAgama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor188/Pdt.P/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim tersebut

Nomor 2809 K/Pdt/201410.11.12.Bahwa, terbukti sebelum dikeluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.06/2008 Tergugat telah mengetahui objek gugatan secara sahdemi hukum menjadi hak Penggugat namun sekurangkurangnya padatahun 2008 Tergugat malah mengklaim tanah tersebut bekas milikperkumpulan terlarang dan merampasnya untuk dijadikan tanah/asetNegara, dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan standarganda, disatu sisi Tergugat membenarkan objek gugatan tidak bermasalahsaat dijual Lelang

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang kelirubahkan salah memahami ketentuan di dalam lampiran X PMK Nomor188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina jo.PMK Nomor 154/PMK.06/2011 adalah "menurut Majelis Hakim lampiranalat bukti T14 itu sudah jelas bahwa penguasaan terhadap obyeksengketa dalam perkara ini oleh Negara sudah dilepaskan kepada pihakketiga, hal ini apabila dihubungkan dengan alat bukti P2 s.d.

PMK Nomor188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina jo.

X PMK Nomor 188/PMK.06/2008tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telahdirubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 adalah pertimbangan hukumyang keliru;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut apabila dikaitkan dengan faktafakta yang ada sebagaimana telah Pembanding uraikan di atas, makaterbukti bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahuluTerbanding/Penggugat) sesungguhnya bertentangan dan tidak sesuaidengan ketentuan yang diatur di dalam Lampiran X PMK Nomor188

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikah pada tanggal 21 Agustus 1985, yang dicatatdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan HAHAH = KabupatenMojokerto, Sesuai dengan akte nikah Nomor188/12/VIII/1985 tanggal 21 Agustus 1985 denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) dan status saat akad nikah dilaksanakanTergugat jejaka sedang Penggugat perawan, dan sesaatsetelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik2.

Dengan demikian maka jelas dan nampakbahwa Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat sebagai PerangkatDesa Bilangan tidak berdasarkan kepada Peraturan Perundanganundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat KeputusanKepala Desa Bilangan, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenepyaitu :Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor188/25/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat DesaBilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dariJabatan

Menyatakan batal atau tidak sah :Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor188/25/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat DesaBilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dariJabatan sebagai Kasi Pemerintahan, atas nama MORAHWI, tertanggal 21April 2020;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor188/25/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat DesaPUTUSAN No. 108/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 18 dari 59 halamanBilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dariJabatan sebagai Kasi Pemerintahan, atas nama MORAHWI, tertanggal 21April 2020;.

Bukti P3 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor188/25/SK/435.317.115/2020, Tentang PemberhentianPerangkat Desa Bilangan, Kecamatan BatangBatang,PUTUSAN No. 108/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 22 dari 59 halaman4. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P 10:11. Bukti P 1112. Bukti P 1213. Bukti P 1314.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor188/25/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat DesaBilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dariJabatan sebagai Kasi Pemerintahan, atas nama MORAHWI, tertanggal 21 April20203.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 04 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor188/05/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 dengan status Penggugat perawandan Tergugat jejaka ;2.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo denganNomor Induk Kependudukan 3512074106910004 tanggal 22 Nopember2012, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda P11;b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Nomor188/05/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011, bukti surat

. ; 3) Bahwa suami Pemohon tersebut semasa hidupnya mempunyai sebidang tanahpekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di KelurahanSragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, seluas385 M2 ( tiga ratus delapan puluh lima meter persegi ) dengan Surat Ukur Nomor188 / 1990, atas nama pemegang hak DWI RAHMAD yaitu suami Pemohon ; 4) Bahwa guna beaya pendidikan anakanak Pemohon dan biaya hidup Pemohonbeserta anakanaknya, Pemohon secara bersamasama dengan anakanak

sendiri dan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama :Atifah Mardiyah Ningsih, lahir tanggal 09 Oktober 1999 dan Ilham Tri Atmajaya,lahir tanggal 28 September 2002, bersamasama anak Pemohon bernama FeniEtika Rahmawati, lahir tanggal : 20 Pebruari 1992 khusus untuk menjual tanahpekarangan denganSertipikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di KelurahanSragen Kulon, Kecamatan Sragen , Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, seluas385 M2 ( tiga ratus delapan puluh lima meter persegi ) dengan surat ukur Nomor188

Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponio; Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiadilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanpenggugat dan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidakpula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya.Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yangdisampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto Nomor188

Aunul Mugorrobin, MM. yang datang bersama Penggugat bahwaatas bidang tanah milik Penggugat yaitu tanah bekas milik Adat C Nomor2346 Persil Nomor 66 Blok D Il seluas +/ 1.850 m2 (lebih kurang seribudelapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan BendaBaru, Kecamatan Pamulang, Tangerang yang tersebut pada Posita butir 1di atas yang Penggugat mohon untuk dilakukan pengukuran ternyata telahterbit Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, Surat Ukur Nomor188/Benda Baru/2007;Bahwa pada

tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 188/Benda Baru/2007, luas2.510 m2 atas nama Surya Abbas Syauta (Objek Gugatan) adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis, dikeluarkanoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dan merupakantindakan hukum tata usaha negara, yang bersifat konkrit, individual, danfinal;Konkrit : karena apa yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negaratersebut (Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 5Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188

Putusan Nomor 34/PK/TUN/2016memberikan jaminan kepastian hukum sesuaitujuannya pendaftaran tanah itu sendiri";Dengan keputusan Tergugat menerbitkan SertipikatHak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 5 Februari2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas namaSurya Abbas Syauta jelas bahwa tindakan Tergugattersebut melanggar Pasal 2 dan Penjelasannya,serta Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;B.

Bahwa berdasarkan Posita yang Penggugat uraikan tersebut padabutir 13.1.5 huruf a sampai dengan huruf d di atas nyata sekalibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 5Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas nama Surya AbbasSyauta (Objek Gugatan) bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, karenatidak didukung dengan Data Fisik dan Data Yuris yang benar, haltersebut dikarenakan Tergugat tidak

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru,tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas nama Surya Abbas Syauta;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 25/BendaBaru, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas nama Surya Abbas Syauta;4.

Bahwa Yayasan Paggora berkedudukan di Kediri yang didirikan padatanggal 12 Mei 1979 telah pula terdaftar dalam Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia dan begitu pula Yayasan PaggoraKediri yang baru didirikan pada tanggal 14 Juli 2010 yang juga terdaftardalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaadalah dua badan hukum yang berbeda baik menyangkut akta pendirianmaupun menyangkut susunan kepengurusannya;Bahwa tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor188

tidak sah ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesiaberkedudukan di Kediri menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;Bahwa tindakan Tergugat yang mengganti nama Pemilik Sertifikat HakGuna Bangunan tersebut jelas sangat merugikan YAYASAN PAGGORAberkedudukan di Kediri yaitu menderita kerugian materiil berupa hilangnyahak kepemilikan YAYASAN PAGGORA berkedudukan di Kediri atas assettanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor188

Tahun2010 tentang Pengesahan Yayasan;Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon gugatan Penggugat ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 89/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 17 Februari 2011 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal ganti nama pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor188

Kontra MemoriPeninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalamtingkat Kasasi dan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepatdan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Terbukti penggantian nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor188

;Agama : Islam;Pekerjaan : PPK Karang Intan (Perangkat Desa);Para Terdakwa tidak ditahan;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;PENGADILAN TINGGI, tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BanjarmasinNomor 103/PID.SUS/2019/PT BJM. tanggal 31 Juli 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor188/Pid.Sus/2019/PN Mtp

padatanggal 26 Juli 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan permintaan bandingkepada Terdakwa, Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. yang dilaksanakan olehJurusita Pengganti Pengadilan Neger Martapura;Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/AktaPid.Sus/2019/PN Mtp. bahwa Penuntut Umum telah mengajukan danmenyerahkan Memori Banding tanggal 26 Juli 2019. dan salinan MemoriBanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwasebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor188

ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakanbanding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusanbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermatidan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mip.tanggal 25 Juli 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaiberikut: Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor188

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 25 Juli 2019 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing masingsejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 olehkami Maman Mohamad Ambari, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Nomor188 .45 / 622 / HK / 416 012 / 2014 tanggal 2 September2014 tentang pengesahan Kepala Desa terpilin Desa temonKecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atas namaPalghat m

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30Juni 2012 telahmelangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XKabupaten Sukabum XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor188/01/VII/2012 Tertanggal 02 Juli2012;Hal 1 dari 12 Put.360/Pdt.G/2018/PACbd2.

Bukti Surat Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor188/01/VII/2012 Tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelendan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;B.

hukum;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upayamediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksaterlebin dahulu permohonan Penggugat untuk berperkara secara CumaCuma(prodeo) di Pengadilan Agama Taliwang yang dalam posita Gugatannya,Penggugat menyatakan bahwa ia adalah penduduk yang kurang mampu(miskin);Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara CumaCuma (prodeo), Majelis Hakim telah membacakan putusan sela Nomor188

Hal. 9Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus denganmenjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa beradasarkan Putusan Sela Nomor188/Pdt.G/2019/PA.Tlg, tertanggal 18 Desember 2019, maka Penggugatdiizinkan untuk berperkara secara prodeo;Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.