Ditemukan 10754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1319 1019 1199 1979 1989 1991 1969 1912
Penelusuran terkait : 1919/pdt.g/2012/pa.pml.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN CIANJUR Nomor 40 / Pdt.G / 2013 / PN.Cj
Tanggal 30 April 2014 — - AGUS AHMAD SYAHID, SH lawan - 1. PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA (PPKD) BOJONG TAHUN 2013
138 — 8
  • Subekti, SHdalam bukunya "Pokokpokok Hukum Perdata " Cetakan ke 27 Inter Masa Jakarta1995, pada halaman 133 menyatakan yang dikutif dari pendapat HogeRaad telah meninggalkan penafsiran yang sempit; yaitu perbuatanperbuatanyang melanggar undangundang atau suatu hak orang lain saja denganpengertian yang baru tentang "Onreehtmatige Daad" dengan putusannyayang terkenal pada tanggal 31 Januari 1919, dinyatakan bahwa18"Onreehtmatige Daad" tidak saja perobuatan yang melanggar hukum atau hakorang lain, tetapi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 455/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT. SUMBER JAYA LIMEC CARGO
Tergugat:
PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, TBK CQ DIREKTORAT CARGO DAN BUSSINESS DEVELOPMENT
254 — 96
  • perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsurunsur perbuatan melawanhukum adalah:Adanya perbuatanPerbuatan tersebut melanggar/melawan hukumPerbuatan tersebut menimbulkan kerugianTerdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kepatutana9o0dan kesusilaan.12.Lebih lanjut berdasarkan Putusan Hoge Raad dalam perkara LindenbaumCohen 31 Januari 1919
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 300-K/PM II-08/AD/XI/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — Serka Suparno
209 — 90
  • berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 PK/Pdt/2015
Tanggal 4 April 2016 — VERDY WIJAYA, dk vs BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN
224 — 1505 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 632 PK/Pdt/2015hukum (onrechmatige daad) tersebut di atas kemudian diperluas sesuaidengan ketentuan arrest Hoge Raad 1919, bahwa kriteria suatuperbuatan melawan hukum adalah:(a) Melanggar hak orang lain; atau(6) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau(c) Bertentangan dengan kesusilaan; atau(dan) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;(Linat: R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2064 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — LIDO HAMONANGAN HUTABARAT VS DATUK SYAHRIAL, DKK
127 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya yangberjudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 10, yang pada pokoknyamenyebutkan unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:adanya suatu perbuatan perbuatan tersebut melawan hukum adanyakesalahan dari si pelaku adanya kerugian bagi korban adanyahubungan antara perbuatan dengan kerugian, sedangkan berdasarkanyurisprudensi putusan dalam perkara LindenbaumCohen di NegeriBelanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 28-11-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid/2016
Tanggal 28 Nopember 2016 — AZRAI DAULAY MELAWAN POLRI Cq. Polda Sumatera Utara Cq. Polres Kota Medan ; Termohon II : Jaksa Agung RI Cq. Kajati Sumatera Utara Cq. Kajari Medan
346 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penahanan adalah tindakan paksa yang dilakukan penegakhukum sama seperti tindakan penangkapan sebagaimana diuraikan diatas sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan pelaksanaanhukum sebagai syarat mutlak menjalankan penahanan agar tidakterjadi Kesewenangwenangan seperti maksud Pasal 34 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1919 tentang Hak AsasiManusia ;b.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 334/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Oktober 2017 — PT.BANK DAGANG BALI ( DALAM LIQUIDASI) >< Ny.NI KETUT SRI ADNYANI CS
131 — 85
  • Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Halaman 17 dari 128 hal putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT.DKITiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibnkan orang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutPerbuatan melawan hukum dikenal juga dengan istilah perbuatan melanggarhukum atau tindakan melawan hukum.Menurut putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, perobuatan yangbertentangan dengan azasazas hukum ialah membuat sesuatu atau tidakmembuat
    Sehingga dengan demikian unsurunsur perbuatan melawan hukumterdiri dari:Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undangundangtetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain,betentangan dengan kewajiban hukum pelaku, betentangandengan prinsip kehatihatian dan betentangan dengan norma ataukaidah yang berlaku dalam masyarakat (Lihat PutusanLindenbaumCohen HR 1919).Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandungkesalahan;Mengakibatkan kerugian danTerdapat hubungan sebab akibat antara
    (videGugatan halaman 7).b) "Perbuatan melawan hukum dikenal juga dengan istilahperbuatan melanggar hukum atau tindakan melawan hukum.Menurut putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919,perbuatan yang bertentangan dengan azasazas hukum ialahmembuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikansesuatu) yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangandengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu,(c) bertentangan baik dengan kesusilaan maupun azasazaspergaulan masyarakat mengenai penghormatan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
272 — 148
  • Jadi seseorang atau badan hukumHalaman 37 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukumtertulis (undangundang) saja.Tapi sejak tahun1919, ada putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest CohenLindenbaum (H.R.31 Januari 1919), yang kemudian telahmemperluas pengertian melawan hukum tidakhanya terbatas pada undangundang (hukumtertulis Saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis,sebagai berikut:1: Melanggar UndangUndang, artinyaperbuatan yang dilakukan jelasjelasmelanggar
    Tapi sejak tahun1919, ada putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest CohenLindenbaum (H.R.Halaman 116 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.31 Januari 1919), yang kemudian telahmemperluas pengertian melawan hukum tidakhanya terbatas pada undangundang (hukumtertulis Saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis,sebagai berikut :1: Melanggar UndangUndang, artinyaperbuatan yang dilakukan jelasjelasmelanggar undangundang.2: Melanggar hak subjektif orang lain, artinyajika perbuatan yang dilakukan
    Tapi sejaktahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest CohenLindenbaum (H.R. 31Januari 1919), yang kemudian telah memperluaspengertian melawan hukum tidak hanya terbataspada undangundang (hukum tertulis saja) tapi jugahukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :Halaman 141 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.1: Melanggar UndangUndang, artinya perbuatanyang dilakukan jelasjelas melanggar undangundang.2: Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jikaperbuatan yang dilakukan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 10 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
M. MIRZA ILVANDI alias PANDI bin ILYAS
172 — 54
  • Matahari LED, penerima bpk Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkilo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,-(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10 Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang, komplek pemerintahan Kab.
    Matahari LED, penerima bpk MirzaDishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkiloRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab.
    Matahari LED, penerima bpk Mirza DishubkominfoAceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkilo Rp.10.000, (Sepuluhribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah).Hal 72 dari 121 hal Putusan No. 11/PID.SUSTPK/2019/PN. Bna5,10.11.12.1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab.
    Matahari LED, penerima bpk MirzaDishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkiloRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 24 Nopember 2014 — Z. IS ISKANDAR, SH., bin MOCH. ISKHAK, DKK
156 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atau apabila kita mempedomaniArrest Hoge Raad 19 Desember 1919 Pelaku (p/eger) adalah:Orang yang paling mempunyai kemampuan untuk mengakhiri ataumenghentikan keadaan yang terlarang;Hal. 82 dari 92 hal. Put.
    Apabila SPJnyasetelah diverifikasi ditolak, maka SPP pada bulan berikutnya tidak akan dapatdicairkan.Pasal 57 ayat (1) menyebutkan:Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakandengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan buktibukti yang sah.Atas apa yang telah terurai sebagai fakta hukum di atas, apabila mempedomaniArrest Hoge Raad 19 Desember 1919 tentang Pelaku (p/eger), sesungguhnyayang dapat dikualifisir sebagai Pelakunya adalah pejabat yang memilikikewenangan melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — EVITA SARASVATI lawan SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, S.H, DKK dan CHAIRINA INDIRAWATI, DK
219 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perbuatanperbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikandi atas jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak orang/pihak lain(dalam hal ini melanggar hak Penggugat Rekonvensi sebagai Pembeliyang beritikad baik) yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen (1919)dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari Perobuatan Melawan Hukum.Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak layakuntuk dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
    Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud padabutir (a) di atas, merupakan pemenuhan unsur ini karena tindakanTergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan Tanah dan Bangunankepada Penggugat Rekonvensi telah melanggar hak subyektifPenggugat Rekonvensi selaku Pembeli yang beritikad baik, yang olehArrest Lindenbaum Cohen (1919) dinyatakan sebagai salah satubentuk dari Perbuatan Melawan Hukum;c.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 307/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : H. MUHDIAS S Diwakili Oleh : ABDUL HARIS, SH, Dkk / Husain Yudi
Terbanding/Tergugat XIII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Terbanding/Tergugat II : HARYONO
Terbanding/Tergugat XXII : HJ. NURBAYA
Terbanding/Tergugat XI : ANDIKA ADZANDI SABIR
Terbanding/Tergugat XX : ANWAR HASAN
Terbanding/Tergugat IX : SUNARTI
Terbanding/Tergugat XVIII : HJ. MEGAWATI
Terbanding/Tergugat VII : ERNAWATY
Terbanding/Tergugat XVI : HALISA
Terbanding/Tergugat V : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat XIV : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, PPAT, REYNOLD MARTINUS HALIM
Terbanding/Tergugat III : HAJJA NINING
Terbanding/Tergugat XII : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, PPAT.CAMAT
Terbanding/Tergugat I : SALMAH
Terbanding/Tergugat XXI : BAHAR
Terbanding/Tergugat X : Hajja Kasniar Wijayanti Alias Hajja Kati
Terbanding/Tergugat XIX : RISMA
Terbanding/Tergugat VIII : HERAWATY
Terbanding/Tergugat XVII : JUMATIAH
Terbanding/Tergugat VI : HASNAH
Terbanding/Tergugat XV : KARYAD
114 — 68
  • Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sesualdengan Arrest Hoge Raad 1919 di sebutkan bahwa berbuat atau tidakberbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:1. Melanggar hak orang lain ;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau ;Hal. 10 dari 48 Pts. No. 307/PDT/2018/PT.MKS.12.13.14.15.4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakatterhadap diri atau barangbarang orang lain.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-09-2007 — Upload : 14-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374PK/PDT/2006
Tanggal 14 September 2007 — Ny. Tho Siok Hwa; Tho King Nyong et.al vs. Tho Tek Hoan alias. Thomas Hoan Tury; Tho Al Chun alias Yolanda; Tho Ciu Ling alias Lince
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Stbl. 1917 No. 129 tentang KUHPerdataberlaku bagi golongan Tionghoa sejaktahun 1919 ;3. Pasal 830 KUHPerdata tentang terbukanyawarisan ;4. Paal 832 KUHPerdata tentang yang berhakmenjadi ahli waris ;5. Pasal 852 KUHPerdata tentang warisanitu dibagi kepada semua ahli warisdengan tidak ada perbedaan lakilakidan perempuan ;6. Pasal 1066 KUHPerdata tentang warisanitu harus dalam keadaan terbagi ;7. Pasal 913 KUHPerdata tentang Hak Mutlaktidak boleh dihilangkan/dilenyapkan ;8.
Pengadilan PN BAUBAU
Register : 20-05-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.BAU
Tanggal 10 Desember 2014 —
84 — 65
  • Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugianHalaman. 43 dari 52 Putusan Nomor: 16/Pat.G/2014/PN.BB.Dan sejak tahun 1919 dengan adanya putusan Arrest Hogeraad dalam kasusLidenbaum dan Cohen, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti luas,yakni meliputi halhal sebagai berikut : 1. Perbuatan yang melanggar UndangUndang yang berlaku.2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.4.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 301/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia BRI, Persero Tbk. Malang Kantor Cabang Malang
Terbanding/Penggugat I : H. UMAR ACHMAD BAGAZI atau ditulis juga UMAR BAGAZI selaku Direktur CV. DUTA KULIT
Terbanding/Penggugat II : YAYAK SORAYA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Turut Terbanding/Tergugat II : CHRISTIANAWATI, SH.MK.n Notaris Malang
80 — 59
  • Perbuatan tersebut melawan hukum:Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum.Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yangseluasseluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :a. Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode Zeden)e.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
SYAHRUDDIN
Tergugat:
Muhadi Parlindungan Alias Lindung
87 — 14
  • Bahwa merujuk pada Buku Proyek Pengembangan Teknis YustisialMahkamah Agung Republik Indonesia, tentang Penemuan Hukum danPemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid 1, Penerbit Tim Penguji HukumMahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121 yang dikutip dariPendapat Setiawan, menyatakan sebagai berikut :sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lendenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum yakni : (1)bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) melanggar
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 22-07-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2016
Tanggal 7 September 2016 — Budi Timor Pasaribu Kopda NRP 31970024170376
127 — 50
  • Jadi yang dimaksud dengan tanpa hak dalamunsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal iniTerdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untukmenggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :Melanggar undangundang ; atau Merusak hak subjektif seseorangmenurut undangundang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban hukum si
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Penipuan
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Kph
Tanggal 16 Juni 2016 — NURMANSYAH alias NURMAN Bin IBNU HAJAR
83 — 38
  • Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain dengan melawan hukum;Bahwa maksud dari unsur ini adalah akibat adanyapenyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang = yangmenyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya(vide HogeRood 16 Juni 1919);Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yangdiajukan ke persidangan didapat fakta bahwa awal ceritabermula pada akhir bulan Februari 2015 sepulang dari kerjaistri Saksi JUBAI yakni Saksi MEGAWATI bercerita pada SaksiJUBAIT
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 239/Pid.B/2020/PN Sag
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
JULIANI BARASILA HUTABARAT, S.H.
Terdakwa:
1.APRIANSYAH Als APRIL Bin JAPAR USMAN
2.SUSANTO Als HASAN Anak dari LO CI PHIN Alm
57 — 5
  • melawan hukum (wederrechtelijk), di manaperbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yangdilakukan oleh seseorang bertentangan dengan normanorma hukum, baiktertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalampergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana digariskandalam Arrest Hoge Raad der Nederlanden tanggal 18 Desember 1911 danArrest Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 596/Pdt.G/2014/PN.Tng.
Tanggal 19 Oktober 2015 — ANDI ERNI ZAINUDIN lawan FITRIASIH Alias SULARSIH Dkk
82 — 21
  • Kemudian dengan dimaksud atas perbuatan itu harus ada hubungankausal, yaitu. berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian.Halaman 11 dari 36 hal Putusan No. 596/Pdt.G/2014/PN.Tng Bahwa berdasarkan rumusan Hoog Raad sebelum 1919 sebuahperobuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggarhak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajibanhukum dengan si pembuat sendiri ;6.