Membebankan biaya perkara menurut Hukum;5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.Bahwa, pada hari hari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat' telah datang menghadap sendirikepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidakmenyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yangsah walau menurut Relaas panggilan Nomor151/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquotidak

mohon gugatannya dikabulkan;Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkaraini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas.Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadirdipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor151

KetigaPutusan No.151/Pdt.G/2011/PA Clg Halaman 5 dari 10gugatan tidak melawan hak dan beralasan;Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggisecara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor151/Pdt.G/2011/PA.Clg.., dan tidak ternyata Tergugat telahmengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatanPenggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak,Majelis Hakim perlu = mempertimbangkan bukti yang diajukanPenggugat.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal22 April 2021 Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Pdg tersebut, Para Pembandingsemula Para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding padatanggal 29 April 2021, sebagai ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanBanding dengan Akta Banding Nomor 21/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor151/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPadang;Menimbang, bahwa atas permohonan banding

telahmemberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei2021, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan PernyataanBanding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 21/Pdt/2021/PNPdg jo Perdata Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Pdg, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Mei 2021, sebagaimana ternyatadari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa TerbandingHalaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2021/PT PDGAkta Banding Nomor = 21/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor151

telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugatpadatanggal 20 Mei 2021, sebagaiternyata dari Relaas PemberitahuanPenyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta BandingNomor 21/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Pdg, telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat pada tanggal 20 Mei 2021, sebagaiternyata dari RelaasPemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa TerbandingAkta Banding Nomor 21/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor151

puladiajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Juni 2021, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Padang pada tanggal 3 Juni 2021;Menimbang, bahwa atasKontra Memori Banding Terbanding semulaPenggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah puladiberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula ParaTergugat pada tanggal 7 Juni 2021,sebagaiternyata dari RelaasPemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada KuasaTerbanding Akta Banding Nomor 21/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor151

dalamtenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak adanya pemberitahuanuntuk itu,dengan Relaas Pemberitahuan Untuk MemeriksaBerkasBandingKepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 21/Pdt/2021/PN Pdg joPerdata Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Pdg,yang dilaksanakan oleh JurusitaPengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 April 2021 untuk ParaPembanding semula Para Tergugat/kuasanya,dengan RelaasPemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa TerbandingAkta Banding Nomor 21/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor151

MengurusRumah Tangga, pendidikan SLTP tempatkediaman di RT.011 RW.004 Desa Monta BaruKecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II, dan memeriksabuktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor151

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor151/Pdt.P/2020/PA.Bm. dari Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Bm3.

Dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Februari2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor151/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 151/Padt.G/2020/PA.PIihBahwa pada tanggal 23 Februari 1996 Pemohon telah menikah denganseorang lakilaki bernama Pansyah bin Sapran menurut agama Islam diDesa Batibati

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor151/Pdt.G/2020/PA.Pih dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor151/G/2016/PTUNMDN, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan banding;3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini; 4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 115/Pen.HS/2017/PT.TUNMDN, tanggal 12 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor151/G/2016/PTUNMDN tanggal 12 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau memberikan putusan seadiladilnya dalam sistem peradilan yang baik;Bahwa terhadap gugatan tersebut telah tercapai kesepakatan dandikuatkan oleh Pengadilan Agama Sengkang dengan Putusan Nomor151/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 3 Mei 2017 Masehi bertepatan dengantanggal 6 Syakban 1438 Hijriah;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 3 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6Syakban 1438

Nomor 28 PK/Ag/2018Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruannyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor151/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 3 Mei 2017 Masehi bertepatan dengantanggal 6 Syakban 1438 Hijriah yang dimohonkan peninjauan kembaii;Dan dengan mengadili sendiri:Memerintahkan Pengadilan

tempat tinggal di KabupatenTanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;MELAWANTERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Geoservis, tempat tinggal di KabupatenTanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi saksi dimuka persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor151

Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; Atau = menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa Penggugat telah datang ' sendirimenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaspanggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor151/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 15 April 2010 dan tanggal 26April 2010 yang dibacakan di muka persidangan telahdipanggil dengan patut dan resmi

Pada Tanggal 17 Juli 1989 Pemohon dengan Termohon melangsungkanperkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Kediri. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor151 / 56 / VUI /1989 Tanggal 17 juli 1989;2.

hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut serta tidak ternyata bahwaketidak hadiranya disebabkan suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telahdiajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor151

Baru NO. 66, RT 006 RW 006,Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor151/Pdt.G/2020/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut :1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor151/Pdt.G/2020/PA.Sub. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register;.3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000, (tiga ratus sebelas ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H.sebagai ketua majelis, H.

Nomor 0945/Pdt.P/2019/PA.JrUrusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor151/151/IV/1998 tanggal 20041998, sebenarnya adalah, Jember, 01061978;4.

Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor151/151/IV/1998 tertanggal 20 April 1998 yang benar adalah Dico Siswanto binSugianto, tempat tanggal lahir, Jember, 31121970;3. Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/151/IV/1998 tertanggal 20 April 1998 yang benar adalah Jember, 01061978;4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebutke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;hal. 5 dari 6 hal.

20September 2001 (umur 18 tahun), agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di DusunTanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, KabupatenTolitoli, selanjutnya disebut sebagai ~Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi serta alatalat buktilainya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor151

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha menasihatiPemohon agar bersabar menunggu sampai Pemohon cukup umur untukmenikah (umur 19 tahun), akan tetapi Pemohon tetap melanjutkanpermohonannya;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor151/Pdt.P

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.206.000, (Dua ratus enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli padahari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22Shafar 1441 Hijriyah, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai hakim tunggal yangHal.11 dari 12 Pen.No.151/Pdt.P/2019 /PA.TIi.ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor151/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 04 Oktober 2019, guna memeriksa dan mengdiliperkara

Tingkat Pertama dan pada Tingkat Bandingdibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembandingyang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan dan perudangundanganyang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI Menyatakan,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.Dalam KonvensiDalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor151

/Pdt.G/2016/PA Jnp., tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah bertepatandengan tanggal 7 Jumudilakhir 1438 Hijriyah dengan perbaikanselengkapnya sebagai berikut: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam pokok perkara Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor151/Pdt.G/2016/PA Jnp., tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengantanggal 7 Jumudilakhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding ;Hal 9 dari 11 hal Put.

No.67/Pdt.G/2017/PTA.Mks.Dalam Rekonvensi Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor151/Pdt.G/2016/PA Jnp., tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengantanggal 7 Jumudilakhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan selengkapnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugatdan Tergugat yang bernama Muh.

perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan PeniteraPengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam akta permintaanbanding Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 12 Desember 2018;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumjuga mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan NegeriKutai Barat, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor151

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor151/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 10 Desember 2018;Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis HakimPengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbanganhukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain,berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilainilai keadilan, kelayakan dankepatutan yang berlaku dalam masyarakat;Menimbang, bahwa

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan denganmemori banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan memoribanding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori bandingdari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingmempertimbangkan sbb:Bahwa Majelis

Kedua saksi tersebut sangat wajar menjadisaksi fakta kerana kedua saksi inilah yang menangkap langsung Terdakwa diTKP;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2019/PT SMRManimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untukmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 10 Desember 2018 sekedar mengenaipengurangan hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa, yang selengkapnyatercantum dalam

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 151/PEN.HS/2019/PTTUN.SBYtanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; TENT ANG DUDUKNYA SENGKETA/ PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa dan memutus' perkara Nomor151/B/2019/PTTUN SBY. dengan mengambil alin dan menerima segala keadaan dan kejadian dan dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikandalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Maret 2019Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY

kepada pihak Tergugat / Terbandingberdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 27 Maret 2019;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmelinatdan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan banding dengan suratPemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaqe) tertanggal 26 April 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor151

Panitera Pengadilan Negeri Makassar , bahwa Kuasa Hukum paraPembanding semula para Penggugat pada tanggal 2 Desember 2019menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor151/Pdt.G/2019/PN.

paraPembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula paraPenggugat tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa meskipun para Pembanding semula paraPenggugat tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannyameminta banding terhadap putusan Pegadilan Negeri Makassar Nomor151

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 661.000, (enam ratus enam puluhsatu ribu rupiah) ;Membaca Relaas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat melaluikuasanya Nomor : 151/Pdt.G/2017/PN Tnn pada tanggal 8 November2017 atas Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor151/Pdt.G/2017/PN Tnn tanggal 16 Oktober 2017;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor151/Pdt.G/2017/PN.Tnn tanggal 20 November 2017 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tondano

Tergugat/Pembanding dalamkeadaan rukun dan harmonis;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, alasanalasanperceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah terpenuhi makagugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 Oktober 2017 nomor151

L.Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan,Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor151/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 12 Juli 2018;Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 827/Pid/2018/PT MDNPengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor 827/Pid/2018/PT MDN tanggal 25 September 2018, berikut putusan danberkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbgtanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa Terdakwa

Menetapkan agar terdakwa Yusuf Saputra, membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor151/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 4 September 2018 tersebut amarnya adalahsebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Saputra tersebut diatas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian DenganKekerasan Dalam Keadaan Memberatkan mengakibatkan Mati sebagaimanadalam Dakwaan Primair ;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor151/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 4 September 2018 tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SibolgaNomor 19/Akta.Pid/2018/PN Sbg tanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolgakepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Bandingpada tanggal 10 September 2018;Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 827/Pid/2018/PT MDNMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor151/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 4 September 2018 tersebut Terdakwa telahmengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor18/Akta.Pid/2018/PN Sbg tanggal 4

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor938K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 juncto Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11Nop 1975 juncto Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 juncto Nomor151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 juncto Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal29 Nop 1984;3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadappenyebutan Para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsistenbaik dalam posita maupun dalam petitum.

Hal ini sesuai Yurisorudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 juncto Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11Nop 1975 juncto Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 juncto Nomor151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 juncto Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal29 Nop 1984;Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadappenyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsistenbaik dalam posita maupun dalam petitum.

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 juncto Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11Nop 1975 juncto Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 juncto Nomor151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 juncto Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal29 Nop 1984;Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadappenyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsistenbaik dalam posita maupun dalam petitum.

Membebankan biaya perkara ini seSuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohonmenghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidakpula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadapdi persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal24 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 sesuai dengan surat panggilan (relaas) nomor151

Pasal 31 Ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya maksimal menasehatiPemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai denganTermohon, namun tetap tidak berhasil;Halaman 7 dari 21 halamanPerkara nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Sgu.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor151/Pdt.G/2019/PA.Sgu. pada tanggal 24 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 tidakmenghadap di ruang sidang

dalam surat permohonan Pemohontertanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada pengadilanagar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturayl terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan AgamaSanggau;Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohontertanggal 21 Juni 2019 yang tertuang dalam posita angka 5 (lima), angka 6(enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) serta penambahan keterangansebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor151

Menimbang, bahwa tentang peristiwa terjadinya perselisinan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang didalilkan olehPemohon sebagaimana posita angka 5 (lima) dan penambahanHalaman 12 dari 21 halamanPerkara nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Sgu.keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor151/Pdt.G/2019/PA.Sgu. tanggal O6 Agustus 2019. Terhadap daiiltersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa tentang terjadinya pisah rumah antaraPemohon dan Termohon, sekira sejak 2016 sampai dengan sekarangsebagaimana yang tertuang dalam posita angka 5 (lima) dan penambahanketerangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor151/Pdt.G/2019/PA.Sgu. tanggal O6 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.DUDUK PERKARABahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai tehadap Tergugatdengan surat gugatan bertanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam register perkara Nomor151/Pdt.G/2018/PA.Tng. pada tanggal yang sama dengan telahmengemukakan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut:1. bahwa, pada tanggal

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor151/Pdt.G/2018/PA.Tng. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.