Ditemukan 11169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 462/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 28 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat II : NY. HAJJA MAEMUNAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUDDIN ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat IX : IR. SYAHRULLAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VII : SALMAH, SE Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat V : HJ. SADIAH, S.PD Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat III : H. MUH. YUSUF ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat I : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XII : NY. ASRIANTI RIDWAN, SH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat X : ISMAIL ADAM, S.Kom Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VIII : IR. MARDAM ADAM, MH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VI : HARUDDIN TABA, SE Diwakili Oleh : H
54 — 29
  • AsriantiRidwan, SH, Tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 22/PRC/JB/ARVII/2008,dengan luas seluruhnya 300 M2 ( tiga ratus meter persegi ); Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim YudexFactie, sudah tepatdan benar didalam pertimbangan hukumnya pada hal 41, alineapertama yakni:"Menimbang bahwa dalam membuat Sertifikat Hak MilikBadan Pertanahan Nasional berpegang pada UUPA yaitu UU No. 5tahun 1960 serta PP No. 24 Tahun 1997 yang berlaku serta peraturandaerah yang berlaku pada setiap wilayah khususnya tentang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-02-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Sda
Tanggal 18 Februari 2020 — Sitanggang, Tumpal Abdul Adhiputra Atau Vincensius Tumpal Aa. Sitanggang Lawan PT. Hati Mutiara, Dkk
61 — 19
  • berikut:Bahwa, spesialiasi saksi adalah dibidang hukum pertanahan dan ahlihadir dipersidangan ini oleh karena adanya surat tugas dari RektorUniversitas Airlangga sehubungan dengan permohonan dari Penggugatdalam perkara ini;Bahwa, didalam hukum pertanahan Indonesia mengenal azas pemisahanhorizontal yaitu adanya dua hak terhadap satu obyek dimana untukbangunan yang berdiri diatas tanah maka disini ada dua hak masingmasing hak untuk bangunannya dan hak untuk tanahnya yang hal inidiatur dalam pasal 5 UUPA
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Putus : 22-07-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 22 Juli 2014 — 1. SUMIATI, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 2. SARIYAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 3. UDI, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 4. ROHIYEH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 5. SITI FATIMAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 6. SITI ROMLAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 7. SLAMET, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII Konvensi /Tergugat Rekonvensi; 8. MAMINAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ; Melawan : 1. MAIL, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Brongkal Rt. 14 Rw. Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; 2. NAWAWI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Sumbertaman Rt. 14 Rw. 4 Desa Brongkal Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi ; 3. ABDUL MAJID, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Trunojoyo Rt. 23 Rw. 3 Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; 4. Kepala Desa Brongkal beralamat di Desa Brongkal, Kec. Pagelaran Kab. Malang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi ; 5. CAMAT Kec. Pagelaran selaku PPAT beralamat di Jl. Raya Pagelaran Kab.Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;
36 — 30
  • Karna Hak atas tanahmenurut Pasal 16 UUPA ialah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai, Hak sewa, Hak MembukaTanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Guna Air, HakPemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna RuangAngkasa dan hakhak lain yang bersifat sementara (Pasal 53UUPA). Dan di peroleh berdasarkan apakah? Jualbeli , hibah, atauwaris?2.
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama Perceraian
Register : 20-03-2013 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Ngj
Tanggal 4 Nopember 2014 — MUJIATI binti SARIMO DAN DARYONO bin LOSO
17 — 1
  • Luas asal 387 m2, setelah diukur ulangmenjadi 384 M2, sesuai Pasal 19 UUPA, tanah harus di daftar dan untuktanah yang tidak ada bukti alas hak, maka jika sudah dikuasai selama 10tahun tanpa ada yang menggugat menjadi milik orang yang menguasai;bahwa objek sengketa 7 dengan SHM Nomor 1023, tanggal 11 Juni 2013,luas tanah 1.088 M2 atas nama Mujiati, asal tanah adalah gogolan, pemilikasal Joyosinah, dijual kepada Sukariyati, lalu dijual lagi kepada Mujiatiseharga Rp. 10.000.000, AJB Nomor 302/2004/PPAT
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 349/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : ANY
Terbanding/Tergugat I : SUMITRA Bin SARKAWI
Terbanding/Tergugat II : H. MURSYID
Terbanding/Tergugat III : TANA
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya SITTI MARJANI SOEPANGAT, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris SUHARDI HADI SANTOSO, SH
78 — 53
  • Dalam perkembangannya, sejak berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960,sistem pencatatan Girik melalui Buku Letter C tidak lagi dipergunakandalam sistim hukum pertanahan di Indonesia, hal ini membawaperubahan, bukan hanya terhadap bukti kepemilikan seseorang atastanah, tetapi juga terhadap sistim pembayaran pajak atas pemanfaatandan penguasaan bidang tanah di Indonesia, yang sebelumnya berupaGirik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-02-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694 K/PDT/2011
Tanggal 9 Februari 2012 —
96 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta No. 73 jo.Pendapat Hukum Notaris (turut Tergugat /turut Terbanding/ turutTermohon Kasasi), dengan demikian Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar nyatanyata telah salah dalam penerapan hukumatau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, makaoleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo sudahsepatutnya dibatalkan ;Bahwa hukum agraria Indonesia dasarnya adalah hukum adat(Pasal 5 UUPA), maka dengan demikian asas Droit de suitesebagai salah satu ciri hak tanggungan tidak dapat diterapkansecara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — LEO DARMADI vs BRUNO BINGEI, dkk.
232 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta Jual Beli (PPAT) Nomor 2738/2012, tanggal 29 Juni2012 telah memenuhi prinsip dasar hukum jual beli tanah di Indonesia yangmenganut Hukum Adat terang tunai sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang UUPA, yaitu jual beli dilakukan dihadapan PPAT serta harganya telah dibayar lunas dan fisik tanah berikutsurat asli dan kuncikunci rumah telah diserahkan Tergugat Il kepadaTergugat , karena itu merupakan pembeli beriktikad baik, sebab mengenaimasalah ada pemblokiran Tergugat tidak
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tg.Sl
Tanggal 29 April 2014 — PERDATA :HAJI ANDI BAHARUDDIN MELAWAN ALWAN SAPUTRA
93 — 49
  • XVI TanjungSelor, sehingga saat ini Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), dinyatakan hukum agraria yangberlaku adalah hukum adat, oleh karenanya terhadap tanah yang telah bersertifikat, makaperalihan hak atas tanah tersebut haruslah dilakukan dihadapan PPAT, namun terhadap tanahyang belum bersertifikat, maka mengenai peralihan hak atas tanah tersebut berlaku
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 25-09-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 September 2013 —
152 — 63
  • IV 022);Selain itu, jalan tersebut adalah jalan yang merupakan fasilitas umum, hal ini telahsesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Undangundang Nomor 26Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan fungsi sosial dari tanah sebagaimanadianut dalam UUPA;Bahwa pihak dari TERGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT IREKONPENSI yang dalam hal ini atas perintah SEO YOUNG JUN menghalanghalangi TURUT TERGUGAT I REKONPENSI untuk mempergunakan jalantersebut, walaupun kepemilikan TURUT TERGUGAT I REKONPENST telahdilengkapi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2245 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — KARMANI Bin KASTAM VS Drs. SETIAWAN SANTOSO, M.M., PH.D
70 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2245 K/Pdt/2015beli tanah adalah menyalahi ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintahNomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;Bahwa lkatan jual beli tanah tanggal 20 Mei 1989 antara Karmani binKastam dengan Saeri bin Kanan (Orang tua Turut Termohon Kasasi s/dV) bukan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam hukum adat yangbersifat terang dan tunai menurut UUPA, jual beli adalah proses yangdapat menjadi bukti adanya peralinan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3250 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — HANDOKO MINTOJO RAHARDJO Melawan MUSTOFA CHAMAL BASYA, DKK
70 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • banyakmenerapkan hukum adat dan menjadikannya sebagai sumbersumber Hukum Nasional Indonesia, yaitu menurut hukum adat,bahwa Dari jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatanhukum, yang mana pihakpihak penjual menyerahkan tanah yangdijualnya kepada pembeli untuk selamaselamanya, pada waktupembeli membayarkan harga (walaupun sebagian) tanah tersebutkepada penjual;Sejak saat itulan hak atas tanah beralih dari penjual kepada pembeli; Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan SesudahBerlakunya UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — I. M. RIVAI, MS.,KD.,II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA VS DRS. BUDI FIANTO BUNA;
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (luaspersis sama dengan Tanah SHM Nomor 294/Tanjung Mulia)mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Medandengan Nomor Perkara Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang padaintinya memutuskan: Menyatakan Grant Sultan Nomor 106/1898adalah sah sebagai alas hak dan menyatakan SHM Nomor 294/TanjungMulia tidak mempunyai kekuatan hukum, putusan mana dikuatkansampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI;Bahwa sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) maka Sultan Deli ataupun Pemerintah Swapraja
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-12-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2012/PTSMDA
Tanggal 28 Maret 2013 — Pembanding/Tergugat : Kartini Sirma Mutiara S. DKK Diwakili Oleh : Marolop Tua Sagala, SH.
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
82 — 42
  • Orang tuaPara Tergugat hanya mengajukan keberatan dengan dasar coba coba,bahkan hingga akhirnya dilanjutkan oleh Para Tergugat selaku ahli19.20.Z1..10 waris sah dari almarhum Drs Alfred Hutauruk ;Bahwa oleh karena peralihnan hak atas tanah perwatasan Penggugattersebut dari ahli waris almarhum DUGUT bin MINGOL telah sesuaidengan pasal 32 ayat 1 PP 24 / 1997 jo pasal 4 atau (lI) , pasal 3 hurufa PP 24/1997 jo pasal 33 ayat (2) UUPA jo pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, maka sertifikat yang akan diterbitkan
Pengadilan PN TOBELO Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 31/Pdt.G/2019/PN TOB
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 39
  • mendalilkan suatu hak, maka wajib baginya membuktikan atashaknya tersebut dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo. 7 Tahun 2001 dan Pasal 153 HIR, oleh karenanya TERGUGAT IImeminta kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaandilapangan untuk mengetahui secara jelas dan pasti lokasi, luas dan batasbatas objek sengketa;Bahwa tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yangdiatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — SALOMO SIMAMORA VS ANGGIAT HISAR SIMAMORA, dkk
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengurusi masalah pertanahan, BPPN tidakberwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sebab BPPN itusingkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehinggasertifikat hak milik yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yangdikeluarkan BPPN Kabupaten Humbang Hasundutan sementarauntuk mendukung dalildalil gugatan aquo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat (P7,8,9,10) yangtidak relevan untuk mendukung dalildalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding a quo karena bertentangan dengan UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
81 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Putusan PengadilanTinggi Banten hanya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantensendiri tanpa dasar hukum ;Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon Kasasisemula Terbanding I/Penggugat telah terlebih dahulu mengadakanpendaftaran tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 (1)UndangUndang No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) menyatakan :untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah seluruh wilayah
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 91 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel
Tanggal 13 Januari 2021 — - PARIDATUL RAMDANI melawan - H. MAHSUN, dkk
102 — 73
  • Kemudian biladikaitkan dengan tata cara peralinan Hak secara undangundang sepertiketentuan UUPA, Ketentuan MAHKAMAH AGUNG RI mengenai iktikadbaik, Insya Allah sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak (Pihak Penjualdan Pihak Pembeli). JUPA (PP 10/1961) menyatakan sebagai berikut :1. Jual Beli tanah sesudah berlakunya PP Nomor 10/1961 harusdilakukan dimuka PPAT. Apabila jual beli tanah tidak dilakukanmenurut prosedur Hukum yang diatur dalam PP No. 10/1961 adalahtidak sah;2.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
JAINAB BINTI H. MANSYUR
Tergugat:
1.1. SITI MARYAM Binti H. MANSYUR
2.2. SRI MULYATI BINTI IBRAHIM
139 — 86
  • Selanjutnya Pasal 19ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal iniHalaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Dpumeliputi: pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
169 — 178
  • Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Usia Hukumbangunan maksimal 30 tahun, sedangkan usia bangunanrumah rumah tersebut telah melampaui 30 tahun(dibangun pada tahun 50an).Halaman 28 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2016/PN Mks2. SKB SKB Menteri PU RI dan Menteri Keuangan RI No.44 / SKPTS/1984 dan No. = 215/PUK01/1984,menentukan : Bangunan permanen usia 40 tahun keatas, berstatussebagai rumah tidak layak huni.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 222/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 31 Oktober 2013 — 1. SAMIR Bin IMANG; 2. HAMDANI Bin ASIM; Melawan; 1. PT. PRIMA KARYA KENCANA; 2. PT. TAMAN GRIYA KENCANA; 3. PARTAHI SIREGAR; 4. B I N A N G A; 5. BAGIJO, SH; 6. CHUFRAN HAMAL, SH.; 7. PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAKARTA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
88 — 23
  • Put. 222/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Bahwa alasan Tergugat dan Il menolak dalil Penggugat menyangkut tanah girik C1470 tersebut diatas didasarkan padafoealfrall seabsexeyet baer ct manana naame Berdasarkan sertifikat HGB No:393/Cengkareng, tanah tanahsengketa ex girik C1470 persil 81 S Il adalah bagian tanahsertifikat HGB No:393 atas nama Tergugat yang luaskeseluruhannya 135.240 m2, gambar situasi No: 44/B/1986.Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yangpaling kuat dan sempurna (pasal 19 UUPA