Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 20-02-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Cbd
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
WIJAYA LAWRENCE
Tergugat:
1.YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO
2.Nurul srikandi
3.ASRI HUTANTI
Turut Tergugat:
1.Ny. Lauw Lanny Farida
2.NOTARIS AMRI RINUS, SH
3.NOTARIS BLIAMTO SILITONGA, SH
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
84 — 15
  • bahwa sahnya hak milik atas suatu bidang tanah menuruthukum hanya dapat dilakukan karena adanya pengalihan yang sah, baik karenaSuatu perbuatan hukum maupun karena adanya suatu putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa hak atas tanah objek sengketa baru dapatdinyatakan beralin apabila terhadap tanah yang telah bersertifikat telahdilakukan proses balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Nasional danterhadap tanah adat yang dibeli Turut Tergugat dari para Terguat dilakukanproses sebagaiamana dimaksud dalam UUPA
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 13 Juni 2017 — TEGUH SURYADI BIN AGUNG NUROHO
63 — 59
  • Ill / 2017 / JTG/ Restabes Smg,tanggal 16 Pebruari 2017, sesuai dengan surat Kapolrestabes perkaratersebut terkait dengan pada beberapa sertipikat yaitu Sertipikat HM No.2457 atas nama DENNI YUSMANA, Sertipikat HM No. 2456 atas namaMASHADI, dan SHM No. 2452 atas nama ALI MUSTAHAR yangkesemuanya terletak di kelurahan Gondoriyo.Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP No. 24Tahun 1997, Sertipikat Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 162 /PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 10 Januari 2017 — HARIMAN WIBISONO Sebagai PENGGUGAT Lawan SUNARTI, DKK Sebagai TERGUGAT
55 — 23
  • . 162/PDT/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KHPerdata :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau gunameneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukpada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebut, dan sebaliknya terhadap Tergugat/Para Tergugat dibebani pula untukmembuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 30-03-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — REZKY ARDHA SUPRIADI VS HARRY SUGANDA , DKK
260 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat padahalaman 10 angka 4;Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa dasar/inti gugatan dariPenggugat adalah menginginkan pembatalan terhadap sertifikat in casu(objek sengketa) yang telah dilakukan balik nama oleh Tergugat 1;Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnyadisebut PP tentang pendaftaran tanah) menyebutkan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Tanah
Register : 23-03-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr
Tanggal 18 Oktober 2011 — PERDATA R E N A MELAWAN SARIFUDDIN alias ALIB, DKK
82 — 29
  • dengan dalihmemberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus suratkapling No.37 seterusnya terjadi hibah dan pelepasan hak ;e Bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2000s/d 2010 untuk tanah sengketa seharusnya masih atas namaNanang Hardi bukan atas nama RENA (Penggugat) sebagai pihakyang diberikan kuasa untuk mengurus surat kapling No.37tersebut,Bahwa menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 11
  • ketika permasalahantersebut belum selesai karena sebelumnya masih diupayakan perdamaian ataupertemuan di tingkat desa untuk penyelesaian masalah atas objek sengketatersebut hingga saat ini belum ditemukan jalan keluar nya, dengan demikianTurut Tergugat sebagai yang menerbitkan sertifikat atas alas hak atas tanahtidak ditangguhkan terlebih dahulu mengingat tanah yang dimohonkan tersebutmasih dalam sengketa, mengingat dalil yang di sampaikan oleh Penggugatberdasar dan telah diatur dalam Pasal 19 UUPA
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Mpw
Tanggal 23 Maret 2015 — MARSUDI ADAM LAWAN DIREKTUR PERUSAHAAN PT. MITRA ANEKA REZEKI, Dkk
76 — 13
  • Karena peristiwa hukum jual belitanah tersebut juga telah disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat;Bahwa peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas merupakan peralihan hakatas tanah yang sudah sesuai menurut sistem hukum Nasional yang berlaku diIndonesia, yakni berdasarkan Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum agrarian yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan
Pengadilan PN JOMBANG
Register : 20-05-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Jbg
Tanggal 12 Januari 2015 —
117 — 57
  • W SUMARDJONO di dalam bukunya Aspek teoritis, peralinan hak atastanah menurut UUPA, majalah Mimbar hukum, Universitas Gadjah Mada, No.18/X/93, Yogyakarta, 1993, hal 11 bahwa sifat jual beli menurut hukum adat adalah:a. Tunai, artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah(penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harga olehpihak lain (pembeli).b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
253 — 204
  • Bahwa Penggugat tidak mendapatkan jaminan kepastian danperlindungan hukum atas kepemilikan sertipikat hak milik Nomor01906 berikut turutannya atas nama Penggugat sebagaimana yangdimaksud pada Pasal 19 ayat 1 UUPA dan Pasal 3 dan Pasal 32Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 padahal sertipikat tersebutditerbitkan secara sah oleh Tergugat dengan bukti telah terdaftar dantercatatnya datadata fisik dan yuridis dari sertipikat hak milik nomor01906 atas nama Penggugat di buku tanah dan surat ukur tanahmilik
    Berdasarkan asas Kepastian Hukum, Perbuatan hukum menerbitkanSHM No. 00327/Sawangan Baru di atas tanah SHM No. 01906/Sawangan Baru telah menimbulkan ketidakpastian hukum hak atastanah yang telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis olehPemegang Hak SHM No. 01906 dan perbuatan Tergugat telahbertentangan hukum yang dimaksud pada Pasal 19 UUPA dan PPNo. 24 Tahun 1997 yaitu sertipikat sebagai alat bukti yang kuat yangmemberikan kepastian hukum bagi Pemegang hak atas tanah yangbersangkutan;b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
201 — 136
  • Bahwa Penggugat tidak mendapatkan jaminan kepastian danperlindungan hukum atas kepemilikan sertipikat hak milik Nomor01906 berikut turutannya atas nama Penggugat sebagaimana yangdimaksud pada Pasal 19 ayat 1 UUPA dan Pasal 3 dan Pasal 32Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 padahal sertipikat tersebutditerbitkan secara sah oleh Tergugat dengan bukti telah terdaftar dantercatatnya datadata fisik dan yuridis dari sertipikat hak milik nomor01906 atas nama Penggugat di buku tanah dan surat ukur tanahmilik
    Berdasarkan asas Kepastian Hukum, Perbuatan hukum menerbitkanSHM No. 00327/Sawangan Baru di atas tanah SHM No. 01906/Sawangan Baru telah menimbulkan ketidakpastian hukum hak atastanah yang telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis olehPemegang Hak SHM No. 01906 dan perbuatan Tergugat telahbertentangan hukum yang dimaksud pada Pasal 19 UUPA dan PPNo. 24 Tahun 1997 yaitu sertipikat sebagai alat bukti yang kuat yangmemberikan kepastian hukum bagi Pemegang hak atas tanah yangbersangkutan;b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 26-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/CB/2013/PN.Jkt.Ut.Jo.No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Tanggal 26 Juni 2013 —
106 — 47
  • Bahwa dalam hal ini, UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, sejak tanggal 24 September 1960.Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.UtHal. 89 darl 89 halaman90Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 405/Kapuk Muara terbit tanggal 30121982,gugatan penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utarapada tanggal 08 Oktober 2012, sementara obyek sengketa / perkara telahterbit pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai dengan UndangUndang no.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
    Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) Jo.Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dandiperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dalam pasal32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 berbunyi :Ayat (1) : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suratukur dan buku tanah hak yang
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
224 — 319
  • Hak Ulayat / Torluk dalam9lingkungan masyarakat Hukum Adat Luhat Janji Lobi merupakan HakPenguasaan atas tanah yang tertinggi, dimana hakhak perorangan atassebagian tanah bersama tersebut (Torluk) secara langsung ataupun tidaklangsung bersumber pada Pasal 125 UUPA Bagian 3 dari Bab VII UUPA.Bahwa hak Ulayat / Torluk sebagai hubungan hukum konkrit pada asalmulanya diciptakan oleh nenek moyang dari Penggugat atas suatu sejarahkekuatan gaib (Supernatural Power History) pada waktu meninggalkan ataumenganugerahkan
    masyarakat hukum adat Kerajaan LuhatJanji Lobi bukan satusatunya yang mempunyai Hak Ulayat/Torluk atastanah hutan adat.Bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, hak Ulayat/Torluk bisa terciptakarena pemisahan dari masyarakat induknya menjadi masyarakat hukumadat baru yang mandiri, dari sebagian wilayah induknya sebagai tanahUlayatnya atau Tanah Torluk di wilayah Hukum Adat Batak Angkola yaitusekarang disebut wilayah Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas (Pasal85 s.d Pasal 88 Bagian 3 dan Bab VII UUPA
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN SORONG Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 17 Januari 2019 — Perdata : LAMBERTUS D. ULIM, dk melawan 1Pemerintah RI Cq. Mendagri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta Cq. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari Cq. BUPATI SORONG, dkk
100 — 55
  • adat meliputi hak bersama warga masyarakat seperti yang dikenaldengan sebutan hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat ;Menimbang, bahwa wujud eksistensi dari hak adat masyarakat adat,termasuk hak atas tanah adat adalah pengakuan tentang adanya hak berupamateri atau pun bentuk lain yang bisa diterima olen masyarakat adat tersebut daripenggunaan tanah adat oleh pihak lain dengan persetujuan bersama atau punmelalui tuntutan hukum jika terdapat persengketaan ;Menimbang, bahwa Pasal 3 UUPA
    haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka para TergugatRekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang berada dalam pihak yang kalah makapara Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini;Demikian Pendapat Hakim Anggota terhadap perkara ini;Memperhatikan Pasal 43 dan Pasal 51 Undangundang Nomor 21 Tahun2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 3 UUPA
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 23/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Alias Abdul Gani
Tergugat:
1.Aisyah Mohamad
2.Ruslan Abdullah
3.Dange Numba
4.Maimunah
5.Hasyim Udin
6.Hamidah Bima
7.Haji H. Mohamad saleh
8.Leo H. Mohamad Saleh
9.Rani bin Umar
10.Nur Asih binti Umar
11.Fatimah Binti Umar
12.Muslati bin Umar
13.Yahya bin Umar
Turut Tergugat:
1.Hj. Ridwan H. Ahmad
2.H. Karim Basa
3.Abdul Muthalib Longgi
4.Ny. Hj. Rahma Pua Longgi
5.Abubekar Longgi
6.Ahmad Abdullah
77 — 26
  • Sedangkan dialihkan menunjuk padaberpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya,misalnya melalui jual beli;Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);2) Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27;3) Hukum adat;Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralinan hak atas tanah didasarkan padaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No.10 Tahun 1961) sebagaimana
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 17/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : S A H B A N Diwakili Oleh : MULIADI SH
Terbanding/Tergugat I : RONALD FREDERICK BATLEY
Terbanding/Tergugat II : I GEDE SUKARMO, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : NI LUH SUARNI
Terbanding/Tergugat IV : NINING HERLINA, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah RI Cq. Menteri ATR BPN Kakanwil BPN NTB Cq. Kepala BPN Kab. Lobar
64 — 37
  • Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baiksekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orangyang tidak berhak (obyek jual beli tanah).Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugikepada Penjual yang tidak berhak.Pada prakteknya, putusanputusan Mahkamah Agung sejak tahun1950an (Ssebelum berlakunya UUPA) juga telah memberikanpenafsiran atas pengertian pembeli beritikad baik.
    Sesudah berlakunya UUPA, Mahkamah Agung sebenarnya masih5.4.mengartikan pembeli beritikad baik sebagai pembeli yang tidakmengetahui adanya kekeliruan dalam proses jual beli (peralihanhak), seperti misalnya telah dicabutnya surat kuasa penjual olehpemilik asal tanahnya (Vide Yurisprudensi Putusan MA RI No.1230 K/Sip/1980);Namun, itikad baik juga mulai memperoleh makna lain, yaitubahwa pembeli telah dianggap beritikad baik, apabila jual bellitelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
123 — 67
  • Dengan demikian, pernyataan kepemilikan yang bukandalam Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda J. s/d T.VI20,T.ls/d T.VI23, T.ls/d T.VI25, T.l s/d T.VI27, T.79, T.710, T.711,T.713, 1.715, 1.716 tidak bisa diidentifikasikan sama dengan HakMilik sebagaimana diatur UUPA (UU No. 5 Th. 1960), melainkandiidentifikasikan sebagai MENGUASAI, bukan MEMILIKI.
    Tapi sebagaimana yangsudah diketengahkan sebelumnya dimuka, dengan ketiadaan Hak Miliksebagaimana UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) untuk Obyek Sengketa,tentulah sekalipun Tergugat Il, Ill, V dan VI menguasai tanah sengketakarena merasa keturunan dari Ambe Ramma dan Sanda Lele, tidakserta merta menjadikan Tergugat Il, Ill, V dan VI memiliki hubunganhukum dengan tanah sengketa atau tanah yang dikuasainya sesuai PN. Makale Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl 110 Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
100 — 25
  • Psi. 61 ayat (1)PERMENAG/Ka BPN No.3 Tahun 1997.3) Yurispudensi Mahkamah Agung RI yang tetap dan berlaku, menyatakan:Seseorang pembeli beritikad baik menurut hukum harus dilindungi (vide putusanMahkamah Agung RI No. 633 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, No. 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dan No. 502 PK/Pdt/1996 tanggal 29 April1998);4) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Nopember 1971 No. 539K/Sip/1971 yang menyatakan:sesudah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjian jualbeli yang dilakukandihadapan
    1997 dapat digunakansebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yangbersangkutanYurispudensi Mahkamah Agung RI yang tetap dan berlaku,menyatakan:"Seseorang pembeli beritikad baik menurut hukum harusdilindungi (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 633 K/Sip/1971tanggal 6 Agustus 1973, No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret4982 dan No. 502 PK/Pdt/1996 tanggal 29 April 1998);4) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Nopember 1971 No.539 K/Sip/1971 yang menyatakan:sesudah berlakunya UUPA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
486 — 107
  • Bahwa sudah kita ketahui bahwa seseorang yang mempunyai hak milik atassuatu tanah sesuai dengan UUPA No. 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat 2 bahwahak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.Bahwa pemberian untuk mengalihkan dan melepaskan hak atas tanah,yang penerimaan pembayaran ganti rugi akan dihibahkan untuk keperluanpembangunan Gedung Museum YAPETAB, atas sebidang tanah SertipikatHak Milik Nomor : 616/Petukangan Selatan, terletak di dalam PropinsiDaerah Khusus lbu Kota Jakarta, Kota Administrasi
    Sertipikat tersebut dikeluarkan oleh Pihak yang berwenangtertanggal 31102003, tertulis/tercatat atas nama Soeharto merupakangabungan dari Sertipikat Hak Milik No.614 & 615/Petukangan Selatan adalahHM Soeharto.Bahwa sesuai dengan UUPA No. 5 tahun 1960 Jo. PP No. 24 tahun 1997Pasal 32 sebagai berikut :1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai atas pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisikHal.73 dari 104 hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 65/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 11 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.MULTI MAKMUR MITRA ALAM Diwakili Oleh : PT.MULTI MAKMUR MITRA ALAM
Terbanding/Penggugat : PT. PUCUK JAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN PASER C Q BUPATI PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
Turut Terbanding/Tergugat II : RUSDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : BUDI S
Turut Terbanding/Tergugat IV : RUSNAWATI
Turut Terbanding/Tergugat V : MASDAYAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : MINAS
298 — 234
  • Hal tersebut sesuaidengan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan: Bahwasertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat tanahmerupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yundis yang termuat didalamnya sepanjang datafisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur danbuku tanah yang bersangkutan.
    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalamPasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria (UUPA).
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 31/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.SUMARNIATI
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
128 — 26
  • Parlindungan, Pengertian HakPengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidakada istilah di dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA).