Ditemukan 10841 data
99 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa asas nebis in idem dalam hukum perdata diatur berdasarkanketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukanHal. 8 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/2014oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula";.
1.MUSTOFA bin OESOEP
2.MOCH TOHIR bin OESOEP
Tergugat:
2.BADRIYAH
3.A. SAHAL
4.DJAELANI
70 — 16
PN.Sby, Mengadili :Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Pebruari2020 No. 779/Pdt/G/2019/ PN.Sby, yang dimohonkan Banding, Vide : P11.Putusan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard(NO) karena adanyaformalitas gugatan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat artinya pemeriksaan danpertimbangan hukum dari Pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa belummenyentuh pokok perkara sehingga dapat mengajukan gugatan baru tanpaterikat dengan prinsip ne bis in idem(Vide : pasal 1917
94 — 30
Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu. Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.
98 — 18
/Put No. 77/Pdt.G/2012/PN.Pkl2 Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, telah diperkarakansebelumnya dengan register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. hinggaputusan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachf).3 Bahwa atas perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. yang telahinkracht tersebut diajukan atas dasar kesamaan objek, dalil/alasan serta landasanhukum, dan keterkaitan/nubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal inisesuai dengan unsur dalam ketentuan Pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : POLO SETIAWAN
Terbanding/Tergugat II : CORNELES SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat III : ERWIN SARIMANELA dan atau MELKIANUS SARIMANELA selaku Ahli Waris dari Alm LEONARD SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat IV : IZAAK TAN
Terbanding/Tergugat V : FREDY SARIMANELA dan atau SONYA SARIMANELA, MARLEN SARIMANELA Ahli Waris dari Alm ESAU SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat VI : A.W.B.ABRAHAMS
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah RI Cq Kepala BPN Nasional Cq Kepala BPN Wilayah Maluku Cq Kepala BPN Kota Ambon
61 — 34
mengajukan Upaya HukumPeninjauan Kembali (PK) dan oleh Majelis Hakim Tingkat PK denganPutusan Nomor : 55 PK/PDT/2017 tanggal, 24 Mei 2017 dalam Amarputusannya : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali A.W.B.ABRAHAM .Bahwa berdasarkan pada uraianuraian tersebut diatas ternyata benarobjek yang disengketakan baik perkara terdahulu maupun objek sengketayang digugat oleh Pelawan adalah sama sehingga dengan demikianGugatan yang di ajukan olah Pelawan adalah ne bis in idem ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1917
216 — 109
Putra Bangun Bersama ;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata nebis in idem atau exception resjudicata diatur berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut memberipersyaratan yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak teroenuhimaka nebis in idem tidak dapat diterapkan.
85 — 18
Permasalahan nebis in idemini diatur dalam pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata asas Nebis in idemtidak melekat pada semua Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht vangewijsde pada bentuk Putusan yang dijatunkan Putusan yang bertitik tolak dari cacatFormil yang melekat pada Gugatan dan sama sekali belum menyentuh pokok perkaramaka menurut M.
1.DEWI MURNANI
2.WIRA HARTONO
3.WENNY HARTATI
Tergugat:
1.M YUSUF IDRIS
2.SUMNAH
3.ROSMI
4.SUSIANA
5.TUNZALMA
101 — 61
Nebis In IdemMenimbang, bahwa syarat nebis in idem dalam perkara perdata dapat mempedomani Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata. Suatu syarat putusan nebis inidem adalah perkara dengan subjek yang sama, objek yang sama dan denganalasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama, makaseharusnya perkara tersebut haruslah dinyatakan nebis in idem demi menjaminkepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
34 — 21
ahli waris) juga pernah mengajukangugatan di Pengadilan Negeri Makassar dengan registerperkara Nomor: 215/Pdt.G/2007/PN.Mks.b) Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan TinggiMakassar dengan putusan Nomor: 126/Pdt/2009/PT.Mksyang pada pokoknya menguatkan putusan PengadilanNegeri Makassar dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agungdengan putusan Nomor: 77 K/Pdt/2010 telahmenolak permohonan Kasasi Penggugat sehingga terhadapperkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap.d) Bahwa berdasarkan pasal 1917
113 — 49
Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) Gugatan Hak Asuh Anak dengan Nomor 898/PDTG/2020/PA.Bn tertanggal 13 Oktober 2020 ini, seyogyanya adalah gugatanyang masuk dalam kategori ne bis in idem sehingga sudah seharusnyagugatan tersebut ditolak;4.M.
120 — 47
yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).Bahwa berawal dari adanya dalil PENGGUGAT terkait dengan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka sudah tepatapabila sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara atas gugatan aquo, perlu diperiksa dalam bagian formil diajukannya gugatan a quo karenaberkaitan dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang pasti (asas ne bis in idem), sebagaimanasesuai dengan ketentuan Pasal 1917
374 — 168
mereka, jika mereka secara pribadi atau wakilmereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidakdipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara ataucampur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak:Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum di atas, makasepatutnyalah Putusan Penetapan Agama hanya mengikat para pihak yangberperkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Penetapan Agamayang sama sekali tidak mengikat Pelawan selaku pihak ketiga menurutketentuan Pasal 1917
64 — 9
susunan Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kab.Lumajang Periode20112016 yakni ini persoalannya sama yaitu konflik internal dalam tubuh PKBdan perkara aquo telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yakni Pengadilan tidak berwenang mengadili, maka karena perkarasama sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquomelanggar azas nebis in idem yakni dalam satu perkara tidak boleh diajukan duakali gugatan, hal ini sesuai ketentuan pasal 1917
164 — 26
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telahmengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 4 saksi ; Menimbang, bahwa Pihak Tergugat untuk melemahkan buktibukti PihakPenggugat telah mengajukan bukti balasan T.1. sampai dengan T.17. dan 3 saksi ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas maka yang menjadipersoalan hukum dalam perkara ini adalah Harta persatuan yang belum terbagi ; Menimbang, bahwa karena Pewaris adalah seorang Tionghoa, maka berdasarkanSTB Tahun 1917
57 — 23
Yahya Harahap, S.H. hal. 42 dijelaskan AsasNebis in Idem sudah diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata,Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT PDG3.
Pembanding/Penggugat I : PT. MULIA DIPTA JAYA Diwakili Oleh : Hj. Supriatiningsih, SH.,MH
Pembanding/Penggugat II : PT. MULIA COLLIMAN INTERNASIONAL Diwakili Oleh : Hj. Supriatiningsih, SH.,MH
Terbanding/Tergugat III : Jason Surjana Tanuwijaja
Terbanding/Tergugat I : Antonius Sujata, SH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat II : CV. ADI SARANA TEKNIK
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : PT. MULIA COLLIMAN INTERNASIONAL
57 — 117
Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, menyatakan : Kekutan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan ;Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama ; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama ; danharus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihakyang sama dalam hubungan yang sama ; Bahwa, gugatan dalam perkara aquo memiliki kesamaan baik Obyek, Pihakmaupun dalilnya dengan perkaraperkara
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Ixxxxxxxx
81 — 43
III12/AD/X/2018Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi8:Nama lengkap : XXXXXX.Pekerjaan : Petani.Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal > XXXXXXXPada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulanApril 1917 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksiyang beralamat Kp. Tenggara/Samir RT 15 RW 03Kel Bantal Kec Asembagus Kab.
100 — 82
PutusanHalaman 18 dari 50 Putusan Sela Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Sgr.1.2.2.Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1166 K/Pdt/2002 tanggal12 Desember 2006;Bahwa setelah surat gugatan Para Penggugat dibaca secara cermatdan seksama, nampak secara terang benderang tuntutan/petitummasih berdasarkan alasan yang sama dengan perkara terdahulu yangtelah berkekuatan hukum tetap, dimajukan oleh dan terhadap orangyang sama dan dalam hubungan yang sama, maka atas perkara aquoberlaku azas ne bis in idem dan Pasal 1917
WIJAYA LAWRENCE
Tergugat:
1.YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO
2.Nurul srikandi
3.ASRI HUTANTI
Turut Tergugat:
1.Ny. Lauw Lanny Farida
2.NOTARIS AMRI RINUS, SH
3.NOTARIS BLIAMTO SILITONGA, SH
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
97 — 15
Halaman 43 dari 50sengketa masih harus dibaca sebagai hak milik dari para Tergugat Sampai padasaat ini, Hal ini dikandung pula dalam pandangan pertimbangan Majelis Hakimterdahulu, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembalibahwa peralihan hak atas tanah tersebut baru akan beralih jika Turut Tergugat telah melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata maka putusantersebut hanya mengikat bagi pihak yang telibat didalamnya, in
100 — 131
Nomor: 277 PK/PDT/2012 tanggal 28 November 2012, makaMajelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata,menentukan, bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak atau mengabulkan), kKemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, oleh karena ituterhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;Menimbang, bahwa sebuah