Ditemukan 10841 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-03-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 549 PK/Pdt/2014
Tanggal 6 Maret 2015 — PT JASAMARGA (Persero), vs MUSTHAFA RACHMAN, S.H.,
9986 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa asas nebis in idem dalam hukum perdata diatur berdasarkanketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukanHal. 8 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/2014oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula";.
Register : 25-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.MUSTOFA bin OESOEP
2.MOCH TOHIR bin OESOEP
Tergugat:
2.BADRIYAH
3.A. SAHAL
4.DJAELANI
7016
  • PN.Sby, Mengadili :Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Pebruari2020 No. 779/Pdt/G/2019/ PN.Sby, yang dimohonkan Banding, Vide : P11.Putusan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard(NO) karena adanyaformalitas gugatan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat artinya pemeriksaan danpertimbangan hukum dari Pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa belummenyentuh pokok perkara sehingga dapat mengajukan gugatan baru tanpaterikat dengan prinsip ne bis in idem(Vide : pasal 1917
Putus : 10-07-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN SENGETI Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt
Tanggal 10 Juli 2019 — 1.nurhayati 2.sargende lawan 1.pt.borneo karya cipta 2.sumarsen purba 3.hinne seminar nababan 4.serta uli
9430
  • Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu. Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.
Register : 25-10-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Pkl
Tanggal 24 April 2013 — SRI MULYATI, M e l a w a n 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEKALONGAN; 2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
9818
  • /Put No. 77/Pdt.G/2012/PN.Pkl2 Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, telah diperkarakansebelumnya dengan register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. hinggaputusan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachf).3 Bahwa atas perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. yang telahinkracht tersebut diajukan atas dasar kesamaan objek, dalil/alasan serta landasanhukum, dan keterkaitan/nubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal inisesuai dengan unsur dalam ketentuan Pasal 1917
Register : 17-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT AMBON Nomor 4/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Misi Remaja Internasional Diwakili Oleh : WENDI FINA POLHAUPESSY, S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat I : POLO SETIAWAN
Terbanding/Tergugat II : CORNELES SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat III : ERWIN SARIMANELA dan atau MELKIANUS SARIMANELA selaku Ahli Waris dari Alm LEONARD SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat IV : IZAAK TAN
Terbanding/Tergugat V : FREDY SARIMANELA dan atau SONYA SARIMANELA, MARLEN SARIMANELA Ahli Waris dari Alm ESAU SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat VI : A.W.B.ABRAHAMS
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah RI Cq Kepala BPN Nasional Cq Kepala BPN Wilayah Maluku Cq Kepala BPN Kota Ambon
6134
  • mengajukan Upaya HukumPeninjauan Kembali (PK) dan oleh Majelis Hakim Tingkat PK denganPutusan Nomor : 55 PK/PDT/2017 tanggal, 24 Mei 2017 dalam Amarputusannya : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali A.W.B.ABRAHAM .Bahwa berdasarkan pada uraianuraian tersebut diatas ternyata benarobjek yang disengketakan baik perkara terdahulu maupun objek sengketayang digugat oleh Pelawan adalah sama sehingga dengan demikianGugatan yang di ajukan olah Pelawan adalah ne bis in idem ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1917
Register : 21-01-2020 — Putus : 13-07-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh
Tanggal 13 Juli 2019 — 1. M. SUS'A 2. WAHYUDI, S.PD.I (Penggugat) Lawan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (Tergugat) PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI BPN RI Cq BPN PROVINSI KALSEL Cq BPN KABUPATEN BARITO KUALA (Turut Tergugat)
216109
  • Putra Bangun Bersama ;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata nebis in idem atau exception resjudicata diatur berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut memberipersyaratan yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak teroenuhimaka nebis in idem tidak dapat diterapkan.
Putus : 10-06-2013 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Klb
Tanggal 10 Juni 2013 — - FATIMA BEDA, DKK LAWAN SITTI KAMIS, DKK
8518
  • Permasalahan nebis in idemini diatur dalam pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata asas Nebis in idemtidak melekat pada semua Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht vangewijsde pada bentuk Putusan yang dijatunkan Putusan yang bertitik tolak dari cacatFormil yang melekat pada Gugatan dan sama sekali belum menyentuh pokok perkaramaka menurut M.
Register : 26-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.DEWI MURNANI
2.WIRA HARTONO
3.WENNY HARTATI
Tergugat:
1.M YUSUF IDRIS
2.SUMNAH
3.ROSMI
4.SUSIANA
5.TUNZALMA
10161
  • Nebis In IdemMenimbang, bahwa syarat nebis in idem dalam perkara perdata dapat mempedomani Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata. Suatu syarat putusan nebis inidem adalah perkara dengan subjek yang sama, objek yang sama dan denganalasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama, makaseharusnya perkara tersebut haruslah dinyatakan nebis in idem demi menjaminkepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Register : 25-10-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 355/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 12 Desember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
3421
  • ahli waris) juga pernah mengajukangugatan di Pengadilan Negeri Makassar dengan registerperkara Nomor: 215/Pdt.G/2007/PN.Mks.b) Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan TinggiMakassar dengan putusan Nomor: 126/Pdt/2009/PT.Mksyang pada pokoknya menguatkan putusan PengadilanNegeri Makassar dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agungdengan putusan Nomor: 77 K/Pdt/2010 telahmenolak permohonan Kasasi Penggugat sehingga terhadapperkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap.d) Bahwa berdasarkan pasal 1917
Register : 13-10-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Bn
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11349
  • Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) Gugatan Hak Asuh Anak dengan Nomor 898/PDTG/2020/PA.Bn tertanggal 13 Oktober 2020 ini, seyogyanya adalah gugatanyang masuk dalam kategori ne bis in idem sehingga sudah seharusnyagugatan tersebut ditolak;4.M.
Upload : 30-08-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 88/PDT/2016/PT BTN
Ir. RM. PUNTO WIBISONO, Perkerjaan Swasta, Alamat Taman Asri B1/II Rt. 005 Rw. 002 Desa Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SUJUDI REKSO PUTRANTO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Jangkang Jl. Nusa B 78 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; L A W A N 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Albantani, KP3B, Curug, Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, yang beralamat di Jl. H. Abdul hamid No. 8 Tigaraksa Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Jl. Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4 Jakarta 10740, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5.PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk., yang beralamat di CBD Emerald Blok CE/A, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SABAR M. SIMAMORA, S.H., M.H., GALANG SIMATUPANG, S.H., ARMAN PRIYO PRASOJO, S.H., dan MEINAR LAMURIA, S.H., Para Advokat dan atau Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SABAR SIMAMORA & PARTNERS, beralamat di Wisma Daria Lt. 3 #302, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 6.ALBERT TOBING, beralamat di Jl. Petojo Binatu No. 7/b, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; 7.WARTIANA, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Bintaro Jaya GR I No. 18, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
12047
  • yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).Bahwa berawal dari adanya dalil PENGGUGAT terkait dengan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka sudah tepatapabila sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara atas gugatan aquo, perlu diperiksa dalam bagian formil diajukannya gugatan a quo karenaberkaitan dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang pasti (asas ne bis in idem), sebagaimanasesuai dengan ketentuan Pasal 1917
Register : 10-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 596/Pdt.G/2016/PA.Rap.
Tanggal 31 Mei 2017 — Pelawan Vs Terlawan
374168
  • mereka, jika mereka secara pribadi atau wakilmereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidakdipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara ataucampur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak:Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum di atas, makasepatutnyalah Putusan Penetapan Agama hanya mengikat para pihak yangberperkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Penetapan Agamayang sama sekali tidak mengikat Pelawan selaku pihak ketiga menurutketentuan Pasal 1917
Register : 21-11-2011 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN LUMAJANG Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj
Tanggal 21 Mei 2012 — 1. KH. M. ADNAN SYARIF, Lc, 2. H. ROFIK, SH, M.Hum,
649
  • susunan Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kab.Lumajang Periode20112016 yakni ini persoalannya sama yaitu konflik internal dalam tubuh PKBdan perkara aquo telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yakni Pengadilan tidak berwenang mengadili, maka karena perkarasama sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquomelanggar azas nebis in idem yakni dalam satu perkara tidak boleh diajukan duakali gugatan, hal ini sesuai ketentuan pasal 1917
Register : 15-09-2006 — Putus : 14-03-2007 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 16/Pdt.G/2006/PN Pml
Tanggal 14 Maret 2007 — PRANOTO WODJOYO dh TAN TJE FOE LAWAN Ny. AHKACI
16426
  • Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telahmengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 4 saksi ; Menimbang, bahwa Pihak Tergugat untuk melemahkan buktibukti PihakPenggugat telah mengajukan bukti balasan T.1. sampai dengan T.17. dan 3 saksi ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas maka yang menjadipersoalan hukum dalam perkara ini adalah Harta persatuan yang belum terbagi ; Menimbang, bahwa karena Pewaris adalah seorang Tionghoa, maka berdasarkanSTB Tahun 1917
Putus : 13-12-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PT PADANG Nomor 181/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 13 Desember 2017 — Drs. KARJUNI Gelar DT. RANGKAYO BASA, M.Si.,CS LAWAN WANKARDIONO DT. BARBANGSO, CS
5723
  • Yahya Harahap, S.H. hal. 42 dijelaskan AsasNebis in Idem sudah diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata,Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT PDG3.
Register : 30-04-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 203/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 8 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat I : PT. MULIA DIPTA JAYA Diwakili Oleh : HJ SUPRAPTININGSIH SH MH
Pembanding/Penggugat I : PT. MULIA DIPTA JAYA Diwakili Oleh : Hj. Supriatiningsih, SH.,MH
Pembanding/Penggugat II : PT. MULIA COLLIMAN INTERNASIONAL Diwakili Oleh : Hj. Supriatiningsih, SH.,MH
Terbanding/Tergugat III : Jason Surjana Tanuwijaja
Terbanding/Tergugat I : Antonius Sujata, SH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat II : CV. ADI SARANA TEKNIK
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : PT. MULIA COLLIMAN INTERNASIONAL
57117
  • Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, menyatakan : Kekutan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan ;Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama ; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama ; danharus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihakyang sama dalam hubungan yang sama ; Bahwa, gugatan dalam perkara aquo memiliki kesamaan baik Obyek, Pihakmaupun dalilnya dengan perkaraperkara
Register : 29-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 219-K/PM.III-12/AD/XI/2018
Tanggal 17 Januari 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Ixxxxxxxx
8143
  • III12/AD/X/2018Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi8:Nama lengkap : XXXXXX.Pekerjaan : Petani.Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal > XXXXXXXPada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulanApril 1917 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksiyang beralamat Kp. Tenggara/Samir RT 15 RW 03Kel Bantal Kec Asembagus Kab.
Putus : 18-07-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 18 Juli 2017 — - KOMANG KARYA, DKK. - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH DAERAH TINGAKAT – I BALI Cq PEMERINTAH DAERAH TINGKAT – II BULELENG - PT. PRAPAT AGUNG PERMAI - BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
10082
  • PutusanHalaman 18 dari 50 Putusan Sela Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Sgr.1.2.2.Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1166 K/Pdt/2002 tanggal12 Desember 2006;Bahwa setelah surat gugatan Para Penggugat dibaca secara cermatdan seksama, nampak secara terang benderang tuntutan/petitummasih berdasarkan alasan yang sama dengan perkara terdahulu yangtelah berkekuatan hukum tetap, dimajukan oleh dan terhadap orangyang sama dan dalam hubungan yang sama, maka atas perkara aquoberlaku azas ne bis in idem dan Pasal 1917
Register : 20-02-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Cbd
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
WIJAYA LAWRENCE
Tergugat:
1.YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO
2.Nurul srikandi
3.ASRI HUTANTI
Turut Tergugat:
1.Ny. Lauw Lanny Farida
2.NOTARIS AMRI RINUS, SH
3.NOTARIS BLIAMTO SILITONGA, SH
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
9715
  • Halaman 43 dari 50sengketa masih harus dibaca sebagai hak milik dari para Tergugat Sampai padasaat ini, Hal ini dikandung pula dalam pandangan pertimbangan Majelis Hakimterdahulu, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembalibahwa peralihan hak atas tanah tersebut baru akan beralih jika Turut Tergugat telah melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata maka putusantersebut hanya mengikat bagi pihak yang telibat didalamnya, in
Register : 27-04-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2017 —
100131
  • Nomor: 277 PK/PDT/2012 tanggal 28 November 2012, makaMajelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata,menentukan, bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak atau mengabulkan), kKemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, oleh karena ituterhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;Menimbang, bahwa sebuah