JANGGA PERSADA.diwakili oleh ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. BAMA INDONESIA

MUGEN PERKASA lawanKELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD

yangberlaku, disini dapat kami terangkan bahwasanya Pokja ULP bukanlahpejabat tata usaha negara.

Materi sanggahan tidak boleh berisi ancaman atauintimidasi terhadap Pokja ULP, disini Tergugat jelaskan bahwa dalam materisanggahan CV. Mugen Perkasa jelas sekali bahwasanya penggugat telahmelakukan upayaupaya untuk mempengaruhi anggota Pokja dalam bentukdan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. (dapat dilihat pada materisanggahan CV.

Sedangkan Penggugat tidak mengikutiseluruh prosedur tahapan proses pelelangan karena tidak melaksanakanseluruh upaya administrasi terhadap hasil evaluasi Pokja ULP.

Pasal 17 angka (2) tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja(POKJA) ULP.

) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan, maka yang menjadi persoalan adalahapakah Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan (dalam hal ini Tergugat) merupakan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ?

fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelah Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali

MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiselaku Ka.

ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja Illdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr.

35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

: 821.2/14/ULP/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015menunjuk terdakwa .

yang lain akan tetapisetelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikutmenandatanganinya setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saatmasa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehinggapanitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebutdengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksiBERDY SETYAWAN selaku projek manager menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015tertanggal 25

Pokja melaporkan secara lisan kepada H.

keputusan mentri perdagangan RI Nomor : 981/M-DAG/KEP/9/2011 Tanggal 30 September 2011 Tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan menteri perdagangan Nomor : 55/M-DAG/KEP/1/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan kegiatan pembangunan pengembangan sarana distribusi melalui dana tugas pembantuan tahuan anggaran 2011.3) Foto copy surat Keputusan Wali Kota Metro nomor : 117/KPTS/05/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang susunan personalia unit layanan pengadaan (ULP

) barang/jasa pemerintah Kota Metro.4) surat keputusan kepala unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa Kota Metro Nomor : 005/KPTS/ULP/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang susunan kelompok kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kota Metro.5) surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota metro nomor : 900/26/KPTS/D7.01/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang unit tugas pembantuan kementrian

adalahsbb: Mengatur rencana kerja Personil dari Sekretariat dan Pokja ULP; Mengatur jadwal pokja pelaksanaan pelelanganpelelangan sesuai denganpermintaan yang ada dari Dinas/Badan/Instansi.

Membentuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan; Menyusulkkan Kebutuhan dari ULP sehubungan dengan Kegiatankegiatan yang ada di ULP kepada Administrasi Pembangunan; Melaporkan hasil kegiatan ULP Kepada Walikota Metro.Bahwa tugas selaku Kepala ULP pada kegiatan pembangunan Pasar TradisionalPasar Tejoagung meliputi : Membentuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan; Melaporkan hasil kegiatan ULP Kepada Walikota Metro yang dituangkandalam laporan hasil pengadaan barang/jasa ULP Kota Metro tahunanggaran

Saksi SUS NUGROHO (Ketua POKJA ULP), memberikan keterangan yang padapokoknya sbb : Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Pokja Dinas Perindagkop dan UMKNberdasarkan dasar Sk.

panitia POKJA ULP melakukan persiapan pelaksanaan pelelanganumum.

(Sekretaris POKJA ULP) Menerangkan yang padapokoknya sebagai : Bahwa saksi selaku sekretaris ULP sehubungan dengan kegiatan pembangunanPasar Utama Pasar Tradisional Tejo Agung Kota Metro; Bahwa pengangkatan saksi selaku sekretaris Pokja ULP berdasarkanSK Walikota Nomor : 117/KPTS/05/2011 Tanggal 02 Maret 2011 tentangSusunan Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa PemerintahKota Metro.

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

JANGGA PERSADA VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN 2017 , CS

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAANBAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAANLEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS Il ARANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN = 2017berkedudukan di Jalan Juang 45 No.209 Rantauprapat,Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;2. CV PANGAN INDO, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No.7Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh : HOMBAR H.

maupunbersamasama denganpeserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabilaM@N@MUK AN : ~~ === 22 noo nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neHal 6 Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDNa. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalamPeraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen PengadaanBarang / Jasa ;b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;dan/atauc. adanya penyalahgunaan wevwenang oleh Kelompok Kerja ULP

Bahwa seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tender mengacu padaPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, dimana antaralain mengatur penyederhaan proses kualifikasi sebagaimana ditentukandalam pasal 56 ayat 11 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 danPerubahannya yang berbunyi : Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakanproses kualifikasi dengan ketentuan :a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasib. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali

Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 10 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya berbunyi :Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menambahpersyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telahditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini 4.

Bahwa apabila Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang NomorW2.E7.PL02.01 / POKJA ULP / RP13, Tanggal 22 Desember 2016 tetapHal 13 Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDNdilaksanakan namun dikemudian hari Berita Acara PenetapanPemenang Lelang Nomor : W2.E7.PL02.01/POKJAULP/RP13 Tanggal 22Desember 2016, tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara makaakan sangat sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula ; Bahwa mengingat Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang NomorW2.E7.PL02.01/POKJAULP/RP13

Pokja.

Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu := Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.

PLN UP3 - ULP KENTEN

Darmadi Djufridan Rekan,beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning Kota Palembang 30128 Provinsi SumateraSelatan.Telp. (0711) 821832, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal30 Juli 2020 dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembangtanggal 03 Agustus 2020.Selanjutnya diS@DUt: 0... eee etter: PENGGUGAT.MELAWAN :PT.PLN UP3 PALEMBANG ULP KENTEN.yang berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Kelurahan SukaMaju Kecamatan Sako Kota Palembang.Dalam perkara ini

Bahwa tetangga Penggugat yang melihat kejadian tersebut telahmenyarankan agar jika tetap memang akan dibongkar baiknyamenunggu pemilik rumah pulang karena sedang berlibur dan rumahtersebut bukan dalam keadaan rumah kosong namun tetap juga tidakdiindahkan;Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mendatangi kantor Tergugattertanggal 26 Desember 2019 dan bertemu langsung dengan ManagerPT.PLN ULP Kenten atas nama Bapak EKO SAPUTRA HAYANI danPutusan Perkara No. 158/Pdt.G/2020/PN.Plg Halaman :3 dari 39.Penggugat

PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) yang memutuskan aliran listrik sertamembongkar unit meteran listrik di rumah Penggugat merupakan tindakan atauperbuatan yang melawan hukum atau tidak, ini perlu dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumdalam ranah hukum perdata umum ialah : Tiap perbuatan yang melanggarhukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut (Pasal 1365

PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) tanggal 04122019, bukti ini ternyata samadan serupa dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yang bertanda T2.Bahwa lagi, apabila melihat bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat, yaituyang bertanda T1 yang juga merupakan Surat Pemberitahuan PelaksanaanPemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang dikeluarkan olehManager PT. PLN ULPKenten Sdr.

Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah I Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional II c.q. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan PekerjaanKonstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIPropinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional Il c.g.

Bahwa berdasarkan pengumuman pendaftaran dan pengambilan dokumenpengadaan Nomor KU 03.01/POKJA ULP/WIL.IIJBI/003, tanggal 30Desember 2011 yang ditawar oleh Tergugat secara on line melalui internet,Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur/Rekonstruksi Jalan Bts.

KementerianPekerjaan Umum R.I. c.g. dan seterusnya sampai dengan c.g. terbawahyaitu Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jambi ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional Il, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bengkal dengan sumberdana APBN 2012, yang merupakan Paket Pekerjaan dari Kelompok Kerja(POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional II, dan bukan wilayah Il ( selaku Tergugat dalam perkara ini);Secara hirarkis pula posisi Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan PekerjaanKonstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi JambiULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Il untuk Paket Pekerjaan Adan B

posisinya sejajar dengan Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah PropinsiJambi ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Il untuk PaketPekerjaan C.

X ULP Kabupaten Pasaman No.248/Pokja X/ULPPAS/2012 tanggal 27 September 2012Perihal Penetapan Pemenang (foto copy sesuaiSurat Keputusan Pokja X ULP Kabupaten Pasaman No.176/PokjaX/ULPPAS/2012 tanggal 28 September 2012Perihal Pengumuman Pemenang (foto copy sesuaiaslinya);Surat CV Bina Persada Sejahtera No. 04/SanggahDAK/BPS/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal SanggahanAtas Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan PengadaanAlat Peraga Pendidikan DAK SD 2012 (foto copy darifoto COpy);Surat Pokja X ULP Kabupaten

Bina Persada Sejahtera mengajukansanggahan ke Pokja X ULP Kabupaten Pasaman (Vide BuktiBahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Pokja X ULP Kabupaten Pasamanmenjawab surat sanggahan dari CV. Bina Persada Sejahtera (Vide BuktiBahwa CV.

/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelahditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmiMenimbang, bahwa Pokja X ULP Kabupaten Pasaman mengumumkan diwebsite LPSE berdasarkan Bukti P4 = T11 berupa Pengumuman Lelang dan Bukti P3= T10 berupa Surat Keputusan Pokja X ULP Kabupaten Pasaman No. 248/PokjaX/ULPPAS/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Pemenang yangkeduanya menerangkan bahwa Pengugat dinyatakan sebagai Calon Pemenang dalamPekerjaan

Alat Peraga DAK SD Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasamanoleh Pokja X ULP Kabupaten Pasaman;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan;(1).

Bina PersadaSejahtera mengajukan sanggahan kepada Pokja X ULP Kabupaten Pasamanberdasarkan Bukti T12 berupa Surat Sanggahan dari CV. Bina Persada SejahteraNomor : 04/SanggahDAK/BPS/2012 tanggal 04 OKtober 2012 dan atas sanggahantersebut pada tanggal 09 Oktober 2012 Pokja X ULP Kabupaten Pasaman menjawabsurat sanggahan dari CV. Bina Persada Sejahtera yang pada pokoknya menyatakanbahwa sanggahan yang CV.

III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I.

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Ridwan Nurazi;Bahwa setelan Tim Pokja IIl menentukan pemenanglelang,selanjutnya yang dilakukan Pokja Ill ULP ini adalah melimpahkankepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;Bahwa tim Pokja III ULP dalam memutuskan pemenang lelang yaituCV.

Devasindo Utama dari Tim Pokja III ULP berdasarkankeputusan Tim Pokja III ULP;Bahwa panduan kerja Pokja III ULP ini yaitu Pasal 79 ayat (1)Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yangkami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;Bahwa benar ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV.Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;Bahwa mengenai pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yangsalah, sehingga menyakinkan Tim dari Pokja IIl ULP untukmenbatalkan CV.

Ketua Pokja III Ulp KabupatenLebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04tahun 2015.

Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepadakepala ULP.Hal. 89 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua pokja dan setiapanggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalampengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak.3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f, tidak bisa digangu gugat oleh kepala ULP.4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabatpengadaan diluar

, Pokja ULP bila menemukan adanya harga satuan yangtimpang wajib melakukan klarifikasi.

SUBIYANTO dan ARIF NURDINmenemui Koordinator Pokja ULP Kabupaten Banjarnegara ZUNUSROSYADI. Pada saat pertemuan Ir.HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTOmenyampaikan bahwa ia didukung oleh produsen alat peraga SDyaitu CV. Porimedia Jakarta Timur dan ia sanggup mempertemukanpihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. Porimedia HAERULIKWAN.

Banjarnegara,dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit PelayananPengadaan Kab. Banjarnegara saksi menjadi Ketua KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kab. BanjarnegaraTahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. Zunus RosyadiSsos.

Banjarnegara, dimanaberdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan SekretarisKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.

Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)~ Kab.Banjarnegara Tahun 2011, dibawa Koordinator Pokja ULP sdr.Yunus Rosyadi,Ssos.e Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab.Banjarnegara Tahun 2011 adalah berdasarkan Surat TugasNo. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. Susunanselengkapnya anggota Pokja ULP Kab.

Bahwa pada bulan September 2011 Pokja ULP Kab.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

PT 2.Surat Jawaban Sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/JasaNomor 08/JS/Pokja/P RS U/IX/20 16, wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenTanggal = 13 September 2016~~~~~nnnnmnnn nnn nnnPerihal Jawaban sanggahan 2200 nnn nne nen renner cen ne nceSurat jawaban sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/ Jasa tersebutmerupakan jawaban atas Surat Sanggahan kami Nomor 25.A/BMPLLG/IX/2016tanggal 9 september 2016.

Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaransetelah koreksi aritmatike.

dan Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap fermasuk dalam fharga satuan pekerjaanJammnya;Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dandimasukkan dalam Daftar Hitam.c) Hasil Harifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganioleh Pokja ULP dengan Penyedia.V.5 Alasan Gugatan untuk Materi yang bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik =1.

ulp memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasilevaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE 02ne enon nonePasal 5 huruf j) pokja ulp mengumumkan pemenang dan pemenang cadanganmelalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSEHal 38 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKElelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasalainya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semuapenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

Pokja melakukan evaluasi teknis terkait dengan metode pelaksanaanpekerjaan dengan mendasarkan ketentuan dalam Dokumen PengadaanNomor 01/DP/PRSU/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 untuk PengadaanPembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pelayanan Rumah SakitUmum pada Pasal 26.10 Evaluasi Teknis dan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dan perubahannya menegaskanbahwa Pokja ULP akan menilai Metode Pelaksanaan

Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA Il.

Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2013 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2018 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

ERNAWATI, MM. selakuPPK tersebut, maka untuk penyelesaiannya Saksi SAFRIZAL, SE. selakuKelompok Kerja Ill Konstruksi (POKJA II ULP) menyampaikan surat kepadaTerdakwa selaku KPA Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat Nomor07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Tindak LanjutPersetujuan Penunjukkan Langsung, dimana pada intinya dalam surat tersebutdijelaskan POKJA Ill ULP menyampaikan 7 (tujuh) perusahaan yang

Penggugat:
PT KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA Di Wakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
POKJA V TAHUN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pembuatan Paket dan Pendaftaran : No. 4 Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkanhari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktuyang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahanya.

Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

, selanjutnyaTim Pokja V menetapkan bahwa PT.

Pelaksanaan Pemilihan huruf a angka (4)dan (5) yang berbuny/i :Huruf a (4) Pokja ULP menyusun' jadwal' pelaksanaan pemilihanberdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu padaketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Perubahannya ; Huruf a (5) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4)dengan memperhatikan Jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :a) Pemberian Penjelasan ;b) Batas akhir pemasukan penawaran

ULP denganketentuan : a.

Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) / Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa(UKPBJ) Cq Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJPemerintah Kabupaten Poso (ALBAR AMIR.,ST),beralamat pada kantor ULP/UKPBJ (Kompleks KantorBupati Poso) JI. Pulau Sumba No.1, KelurahanGabangrejo Poso Kota;In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : ESKE Y. R.SONORA, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Poso dan IFRAN HARDIANTO W. TADENE,S.H. selaku Advocat yang beralamat di jalan TransSulawesi Desa Tagolu Kec. Lage Kab.

Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 TentangPengadaan barang dan Jasa Tidak dikenal gagal Lelang, bahwa apa yangdilakukan oleh ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ adalah perbuatan yang terceladan melanggar hukum.4. Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.

Bahwa semua dokumen Penawaran CV ALBA PERKASA lengkap dandibuatkan berita acara Pembuktian Kualifikasi oleh POKJA 2 ULP/UKPBJKabupaten poso tertanggal 29 Mei 2019.8.

Pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso.2. Bahwa mengingat Pasal 38 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yangmempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender,berdasarkan bukti Akta badan Hukum CV ALBA PERKASA yangditerbitkan oleh Notaris Yohanes Yabes .,S.H.

Pemilihan sebesar 1 % (satu persen)dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggalpengajuan sanggah banding, dimana terbukti ketentuan penyampaiansanggah banding beserta jaminan sanggah banding tersebut tidakdilakukan oleh pembanding dalam perkara aquo, sehingga dengan dengandemikian terbukti pembanding tidak melakukan Sanggah Banding setelahadanya Jawaban Sanggah oleh Pokja 2 ULP/UKPBJ dalam perkara aquo,sebagaimana bukti T2 dan P13 serta bersesuaian dengan keterangansaksi

:Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuanadanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP Pengganti(apabila ada penggantian) meneliti menganalisis penyebab terjadinyapelelangan gagal untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:I. evaluasi ulang;j. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;k. pelelangan ulang; atau;I. penghentian proses pelelangan;...Hal. 27 dari 146 Hal.

Pokja ULP menjawab setiap pertanyaanyang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaanyang telah dijawab.Hal. 62 dari 146 Hal.

Hasil evaluasi tersebut dimasukkan(input) ke dalam sistem. setelah Pokja ULP selesai mengevaluasidokumen penawaran, Pokja ULP membuat BeritaAcara evaluasi Penawaran Nomor47.5/POKJA/ULPBALITBANGKP/PL.410/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, dan kemudiandiunggah (upload) kedalam sistem SPSE. Hasilevaluasi penawaran, PT.

Peserta pemilihan hanya dapatmengirimkan 1 (satu) kali sanggahankepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.4. Pokja ULP menjawab = senggahanmelalui aplikasi SPSE.5.

Monodon Pilar Nusantara dinyatakan benar,sehingga Pokja ULP memutuskan untukmelakukan evaluasi ulang. Pada tanggal 21Oktober 2017, Pokja ULP menjawab sanggahantersebut melalui aplikasi, sebagaimana berikut:Hal. 71 dari 146 Hal.