Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 182
132 — 182
Dalam hal demikian, untukmenentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebutdigunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebutdiprioritaskan, 722 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat adalah atasan langsung dan Pejabat Penilai yangmenanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) daripangkat Penata (Ill/c) kepada Penata Tk.
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
286 — 215
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
286 — 215
Selanjutnya dengan ditetapkanKeputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yangmenegaskan bahwa pejabat
Register : 14-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
21 — 8
Putusan No.0130/Pdt.G/2019/PA.RhBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalam eksepsi:Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Termohon padadasarnya mempermasalahkan status Pemohon sebagai pegawai negeri sipilyang harus memperoleh surat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksudketentuan Pasal
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
80 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalil ini sesuaiAngka Romawi V angka (3) huruf (a) dan (e) dan angka (5) huruf (e) Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentangPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980,bahwa:e Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan telah ditandatanganioleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipilyang dinilai oleh Pejabat Penilai;Halaman 21 dari 52 halaman.
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — SUDARMONO, SH VS JAKSA AGUNG RI;
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPPK;Pasal 7(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkatsebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian danmemiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional;Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, telah jelasbahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar di BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sebagaimana yangdimaksud dalam
Register : 01-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 1805
287 — 1805
Eksepsi Gugatan KadaluwarsaMenimbang, bahwa jika mencermati alasan Tergugat mengajukaneksepsi ini adalah karena Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019telah melewati masa 6 (enam) bulan. Hal ini sebab perkara a quo diajukanpada tanggal 1 September 2020 yang jika dihitung dari tanggal terbitnyaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian telan melewati masa 6 (enam)bulan.
Register : 25-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
AHMAD HUZAIFAH, ST, MM
Tergugat:
WALI KOTA BEKASI
351 — 416
AHMAD HUZAIFAH, ST, MM
Tergugat:
WALI KOTA BEKASI
351 — 416
Negeri Sipil yang menjadiperaturan dasar dalam penerbitan objek sengketa ; Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormattidak atas permohonan sendiri (bukti T 1), terkait penjatuhan hukuman disiplintersebut diatur berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf d,dan pasal 10 ayat 9 huruf dHalaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUNBDGPeraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 86/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 13 Februari 2014 — - MUHAMMAD LUTFI, S.Sos.,M.Si.
Melawan
- BUPATI BONE
86 — 50
86 — 50
Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dalam Jabatan Struktural, adalahmelanggar dan bertentangan dangan pasal 13 Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai NegeriSipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri, yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiuntidak dapat dimutasikan kecuali jika yang bersangkutan di promosikan keeselon II atau terdapat pertimbangan lain, sementara itu PENGGUGAT telahmemasuki
Register : 26-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab Tanggal 16 Maret 2021 — MALUK TABUNI sebagai PENGGUGAT
PASKALINA BUTU sebagai TERGUGAT
429 — 129
429 — 129
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya;Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil/PNS tertulis ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 154/Pid.B/2021/PN Srh Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
IFDAL S.Sos
117 — 75
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
IFDAL S.Sos
117 — 75
Serdang Bedagal;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka tindakan Terdakwa yang menjabat sebagai KepalaDinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai telah mengadakan pertemuandengan Saksi Andi Putra yang merupakan pemasok sembako atau distributor ewarung di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa Sei Bamban padatanggal 12 Januari 2021 di Oval Cafe di Medan pukul 21.00 Wib sampai denganpukul 22.00 Wib telah melanggar asas kepatutan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tanggal 9 Januari 2017 — HASNAWI LANGIK, SH BIN LANGIK
110 — 32
110 — 32
undangundang, pengertian undangundang disini termasuk peraturan perundangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri.b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangandikaitkan dengan kewenangan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 51/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
116 — 73
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
116 — 73
PTUNKPGakhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap ; Surat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danContoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ;Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada:
1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.;
2) HASAN OHORELLA, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada âÂÂLAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATESâÂÂ, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA;
Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada:
1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula;
2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula;
4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:
1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;
2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
112 — 53
112 — 53
koordinasi bersamaterkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian(fotocopy)Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 180/6867/SJtanggal 10 September 2018 tentang penegakan hokumterhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakpidana korupsi ( fotocopy);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang penegakan hokum terhadap pegawai negeri sipilyang
Register : 28-11-2018 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Sgm Tanggal 30 Agustus 2017 — - Muliadi Baharuddin Lawan
- Drs. Adong Kadir, Dk
146 — 46
146 — 46
yang menjadi dasar penguasaan tanahtanah kaplingpecahan tanah SHM No. 277 tersebut oleh para Anggota KoperasiPengayoman yang telah mebeli tanah kapling tersebut seperti yang telahdiuraikan diatas, (Formal Juridis) dan buktibukti nyata penguasaan tanahsengketa oleh para Anggota Koperasi Pengayoman sebagaimana telahdiuraikan diatas (Fakta Juridis) maka seharusnyalah lokasi tanahtanahkapling tersebut diletakkan Conservatoir Beshlag.Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 131/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
A.M. MUJAHID. BF, ST
Tergugat:
BUPATI MAJENE
215 — 165
A.M. MUJAHID. BF, ST
Tergugat:
BUPATI MAJENE
215 — 165
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal 7 April2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/PidSus/2012/PN.Mu, tertanggal 24 Juli 2012, berkekuatan hukum tetappada tanggal 1 Agustus 2012, sehingga tidak dapat diterapkan kepadaPenggugat;b. bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 19 September 2019, sehinggabertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
204 — 89
204 — 89
Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segimateriil; Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
222 — 141
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
222 — 141
(fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Lbp Tanggal 23 Juli 2018 — RUDY, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 7 A, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH, PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH, EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., JAMES H. FRANSICUS, S.H., JANSTONNY PURBA, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Advokat âÂÂALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H. & ASSOCIATES, Advocate â Legal Consultant â Attorney â Solicitor, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/HKM.00/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
Lawan
CHRISTHINE GANDA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 7 A Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan, dan sekarang beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok I No. 9 Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
360 — 21
360 — 21
putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
55 — 38
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
55 — 38
Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamistanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kuranglebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datangsehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi4mengingat Saksi2 sedang berada di rumah Saksi4memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyataSaksi2 sudah berada di dapur rumah Saksi4 sedangmemperbaiki handphone bersama seorang warga sipilyang tidak Terdakwa kenal
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
130 — 72
130 — 72
PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P6=T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang