Ditemukan 7983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagimana sebegaimana sebagaaimana sebagaimanaa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 10 Mei 2017 — ONANG SOBANDI Bin (Alm) NASIR
105 — 23
  • Penyalahngunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telah menggunakanprosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut dokirin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksud dalamunsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadi subyek hukumhanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIBREK IPAKIT,SH alias IBEK
148 — 83
  • (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1meter kubik bukan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)sebagiamana yang tercantum dalam kwitansi tersebut sehingga ada kelebihanharga dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlinatkan kepadanya didepanpersidangan yakni kwitansi bertanggal 15 Juli 2017 untuk pembayaran kayu klas sebanyak 1 M3 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang terlampir dalamDokumen Laporan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk
Tanggal 14 April 2016 — - Drs. SUDIYONO. WS, Apt., M. Kes Bin MIRUN
163 — 43
  • Sebagiamana diuraikan diatas dandihubungkan dengan asas lex specialist derogate lege generalis yangsebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP, UnsurDengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa melakukanpersaingan tidak sehat dalam pelelangan dengan mengiikutsertakanbeberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendaliterdakwa dan melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasalain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaanPengadaan Barang/
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 85/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 2 Februari 2016 — YULIUS UMBU RUNGA, ST
61 — 32
  • lama 6 (enam) bulanharus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini e Bahwa adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,54382% dengannilai Kerugian sebesar Rp.43.789.216,51 berdasarkan temuan dari ahliTim Politeknik Negeri Kupang yang apabila dicermati terdapatkekeliruan/cacat perhitungan sebab mengalami deviasi dan tidak dapatdipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa Majelis tidaklah sependapat dengan alasanpembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan pertimbangan berikutini ;Menimbang, bahwa sebagiamana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
656 — 692 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.SYARIFUDDINSH.MH akan sependapat menerapkan Pasal 12 huruf a (dakwaanpertama) bilamana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suappasif yang aktif.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih dakwaanKeempat untuk dibuktikan salah satu pertimbangannya adalah bahwa"Terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujuipenjualan asset SHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit";Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliruh karena pengertian "tidakberbuat sesuatu dalam jabatannnya" sebagiamana
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 23 /Pid.sus/2012/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2013 — 1.Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY 2.OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS 3.Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA 4.FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS 5.LENGU MARSELINUS Alias MARSEL
151 — 146
  • Ranaka Makmur Indah yangakhirnya di tetapbkan sebagai calon pemenang lelang oleh Para Terdakwasebagai Panitia Pengadaan sebagiamana tercantum dalam Berita Acara HasilPelelangan No. 99/PAN PBJ/DISTANNGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009,semestinya tidak lulus dalam evaluasi penawaran, karena Adrianus Satungtidaklah berhak menandatangani surat penawaran yang diajukan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
251 — 588
  • Hal ini juga diakuioleh Penggugat Konpensi sebagiamana kami kutip butir 6 gugatanPenggugat Konpensi;Bahwa pada tanggal 6 November 1959, hak Penggugat untukmengekspor hasil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa PerangDaerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui Surat Keputusan Nomor170/Kpts/PeperdaSST/59 tertanggal 6 November 1959;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ir.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : LANGGENG SRI WAHYUNI, ST.,
145 — 62
  • Primair terlebin dahulu danapabila tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan subsidair .Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama,sudahmempertimbangkan dan ternyata salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalan menurut hukum melakukantindak pidana sebagiamana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016
Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
879 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
  • Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada bukti berupa hasil auditBPK, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Sebagiamana yangditentukan oleh Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun2003 tentang Perbendaharaan Negara.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BadanPemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1 menyatakan;BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimanadimaksud dalam UUD 1945;Kemudian pernyataan ini dipertegas
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAIPUL ANWAR Bin UMAR
124 — 93
  • pendapatan dan BelanjaDesa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan TIDAKada, terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desadengan total anggaran Rp. 397,357,000 dengan rincian yaitu :Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp.30.791.000Putusan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Hal 94 dari 192Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp.366.566.0000Total pengelolaan keuangan saksi untuk kegiatan pembangunandesa sejumlah Rp. 747.563.881Bahwa tugas saksi selaku bendahara Desa sebagiamana
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
AHMAD BADAWI Bin RUSLAN
206 — 75
  • dan bulan September tahun 2016tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan TIDAK ada,terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengantotal anggaran Rp. 397,357,000 dengan rincian yaitu :Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp.30.791.000Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp.366.566.000Total pengelolaan keuangan saksi untuk kegiatan pembangunandesa sejumlah Rp. 747.563.881Bahwa tugas saksi selaku bendahara Desa sebagiamana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
556 — 1020
  • diatur dalam ketentuan KEPMENLH No. 128 Tahun2003angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan Analisaterhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologisdapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan,diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassaunsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain lain,dan juga tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri sertatidakmelakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaanBioremediasi tersebut, sebagiamana
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
854 — 1238
  • Dalil tersebut sama sekali tidak benardengan fakta yang ada karena sebagaimana telah Tergugat 1 jelaskansebelumnya, Tergugat 1 telah menerapkan kebijakan yang sangat ketatbahwa perusahaan sekuritas/broker Tergugat 1 dilarang ambil posisiatas suratsurat hutang yang diterbitkan oleh pihak manapun.Bahwa Tergugat 1 baru mengetahui adanya perjanjianperjanjianwarehousing sebagiamana didalilkan oleh Penggugat tersebut dariGugatan yang diajukan oleh Penggugat.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
607 — 552
  • untukKepentingan Umum yakni Pembangunan Dermaga Lantamal XIAmbon,yang telah di tetapkan oleh Gubernur Maluku Nomor 248tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 .dalam posita point 5 tidakdapat di benarkan secara hukum, serta memperkuat Produk Sertifikatyang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan kota Ambon, mengingatsegala memenuhi proses pendaftaran tanah menyangkut denganobjek sertifikat Hak Milik No.392/Tawiri seluas 2.000 M2 sesuaiGamabr situasi No. 654/1992 tanggal 28 Agustus telah melalu ProsesPengumuman sebagiamana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
121 — 90
  • Dengandemikian keberadaan PT.Kereta Api Indonesia merupakan wujud keberadaannegara dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sehinggakeberadaannya harus tetap dipertahankan.e Bahwa salah satu cara mempertahankan PT.Kereta Api Indonesia agar dapatmaju atau bertahan adalah dengan menjaga keuangan perusahaan darikerugian, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanuntuk keperluan operasional dengan menjamin harga yang diperoleh denganharga yang wajar sebagiamana yang diperoleh dan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2017 — YUDI HARYONO, S.Sos.
80 — 23
  • bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang daritujuaan kepentingan kewenangan tersebut diberikan oleh Undangundang atauperaturan peraturan lainnya;Oarrrese Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan proseduryang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut dokirin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perobuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 15 Maret 2016 — - DRS. AMIN TOLOMOO, M.Sc
182 — 39
  • ., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagiamana dakwaan subsider;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000,000,-) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, 5.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk; M E L A W A N : 1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I; 2. TONI LIONO disebut Terbanding II; 3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ; 4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV; 5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V 6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI 7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII 8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII 9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX 10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X 11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI 12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII 13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
127 — 143
  • Bahwa Tergugat Il pada tahun 1993 telah melakukan Perjanjian10.Pinjaman Hutang kepada Tergugat sebagiamana tertuang dalamAkta Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 20 Juli 1993 nomor 150 Jo.Akta Addendum Atas Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 7 Juli 1994nomor 47, keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH.,notaris di Jakarta Jo. Addendum Atas Perjanjian Pinjaman Uangtertanggal 24 Pebruari 1995 nomor ADD/15/PPU/95 yang dibuat dibawah tangan Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
118 — 35
  • ;Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Tim Penasihat HukumTerdakwa berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ini tidak terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa, karena sebagiamana ketentuan tentang tindak pidana korupsi yangterdapat pada pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukorporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Bahwa dalam tuntutan Jaksa penuntut Umum terdakwa saksi Endang SriHandayani, Bahwa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2016 — - ZAINAL ALPISAHRIN,S.Sos
69 — 21
  • diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi yangtelah menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya, dan oleh karena itu pelakutindak pidana korupsi dimaksudkan dalam Pasal ini diprioritaskan orang yangmempunyai kedudukan atau jabatan di instansi pemerintah sebagai seorang pegawainegeri, namun juga seorang pertikelir atau wiraswata yang diberi kedudukan sehinggamemiliki kewenangan untuk mengerjakan sesuatu;Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini, sebagiamana