Bahwa berhubung semua proses balik nama atas tanah tersebuttelah dilakukan oleh dan ditempat Turut Tergugat II dan mulai atas namaPenggugat sampai dengan pemilik terakhir (Tergugat II), maka secarahukum Turut Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan semua prosestersebut seperti pada keadaan semula kembali menjadi atas namaPenggugat dan untuk selanjutnya Turut Tergugat II harus tunduk padaputusan Pengadilan;20.

tanah tersebut sampaimeninggal dunia;Bahwa Penggugat berdalil Tanah sertifikat Hak Milik No.1183 atas namaPenggugat luas 2850 m2 Desa Sumomorodukuh, Sragen hanya sebagaijaminan dan tidak dijual kepada Tergugat adalah omong kosong dansangatlah tidak berdasar;Bahwa Tanah sertifikat Hak Milik No.1183 atas nama luas 2850 m2 DesaSumomorodukuh, Sragen, setelah dibeli dan menjadi atas nama Tergugatkemudian dijual kepada Tergugatll, dan kedua proses jual beli tersebutdilakukan dihadapan Turut Tergugat dan proses

balik nama di KantorTurut Tergugatll (BPN Sragen) dan selanjutnya Tanah sertifikat Hak MilikHal 20 dari 73 Putusan Nomor 91/Pdt.

Bahwa untuk posita 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat tidak perluTergugatI tanggapi, karena semua proses sudah sesuai dengan prosedurjual beli dan proses balik nama sudah sesuai dengan ketentuan Peraturanyang berlaku di Indonesia yaitu pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;6.

Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2017/PT BTN15.tertanggal 29 Juni 1992, dibuat dihadapan Tergugat VIll, selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), di Kecamatan Pasar Kemis, adalah tidaksah serta cacat hukum sehingga batal demi hukum dengan segala akibathukumnya, maka Kami mohonkan dengan segala hormat kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakanmenurut hukum bahwa penerbitan atau proses balik nama atas SertifikatHak Milik No. 378, No. 379 dan No. 380, atas nama pemilik

GunaBangunan (SHGB) No. 44 atas nama Tergugat VII ;Bahwa oleh karena terbitnya Akte Jual Beli No. 594.4/ JB/ 609/ JB.PSK/1992, tertanggal 29 Juni 1992, Akte Jual Beli No. 594.4/ JB/ 610/ JB.PSK/1992, tertanggal 29 Juni 1992 dan Akte Jual Beli No. 594.4/ JB/ 611/JB.PSK/ 1992, tertanggal 29 Juni 1992, dibuat dihadapan Tergugat VIII,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Kecamatan Pasar Kemis, adalahtidak sah serta cacat hukum sehingga batal demi hukum dengan segalaakibat hukumnya serta penerbitan atau proses

balik nama atas SHM No.378, No. 379 dan No. 380, atas nama Male Martawijaya menjadi atasnama Tergugat VI adalah tidak sah serta cacat hukum pula sehingga bataldemi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka Kami mohonkandengan segala hormat pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwapernyataan pelepasan hak atas obyek sengketa dari Tergugat VI kepadaTergugat VIl adalah tidak sah serta cacat hukum pula sehingga batal demihukum dengan segala

hukumnya dan tidak mempunyai kekuatanhukum sehingga tidak berkekuatan mengikat ;Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena penerbitan Akte Jual BeliNo. 594.4/ 609/ JB/ PSK/ 1992, tertanggal 29 Juni 1992, Akte Jual Beli No.594.4/ 610/ JB/ PSK/ 1992, tertanggal 29 Juni 1992 dan Akte Jual Beli No.594.4/ 611/ JB/ PSK/ 1992, tertanggal 29 Juni 1992, dibuat dihadapanTergugat VII, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di KecamatanPasar Kemis, yang nyatanyata tidak sah dan cacat hukum, makapenerbitan atau proses

balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 378,No. 379 dan No. 380 dari pemilik untuk pertama kali atas nama MaleMartawijaya menjadi atas nama Tergugat VI, adalah tidak sah serta cacathukum sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dantidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak berkekuatan mengikat ;Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena penerbitan atau prosesbalik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 378, No. 379 dan No. 380dari atas nama Male Martawijaya menjadi atas

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,maka adil apabila Akta Pewarisan tanggal 15 Januari 2015 yang dibuatoleh Turut Tergugat III, Akta Jual Beli No.155/2016 tanggal 7 Juni 2016yang dibuat Turut Tergugat , serta proses balik nama yang dilakukan olehTurut Tergugat II dinyatakan batal, tidak mengikat, tidak sah menuruthukum;14.

Harris Pulukadang kemudian beralin menjadiatas nama Tergugat dan Mauren Lea Pulukadang dan Maskinanti SabrinaPulukadang, Kemudian dibalik nama lagi menjadi atas nama Tergugat IIadalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat serta cacat hukum AktaPewarisan tanggal 15 Januari 2015 No.01/KR/NOT/I/2015 yang dibuat olehTurut Tergugat Ill, dan Akta Jual Beli tanggal 7 Juni 2016 No. 155/2016yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, serta proses balik nama SertipikatHak Milik No

Bahwa dalildalil gugatan tertuang dalam Petitum sangat tidakrelevan dan terkesan mengadangada, secara jelas tidak adakaitan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang didalilkandalam Posita telah mengambil Sertipikat di BRI KCP PasarBesar Malang dan melakukan proses balik nama oleh ParaTergugat sebagai Ahli Waris Harijadi, mengingat balik namaPewarisan dilakukan oleh Para Tergugat sesuai prosedur syaratdan ketentuan di Badan Pertanahan Nasional Kab.Malangberdasarkan UndangUndang yang mengatur PokokPokokAgraria

Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN KpnRakyat Indonesia(Persero) Tok, KCP Pasar Besar Malang, sehinggayang berhak mengambil Sertipikat tersebut hanyalah AHLI WARISyang Sah dari Alm.Harijadi yang saai ini juga disebut sebagai ParaTergugat.2.7.Bahwa Para Tergugat sesuai dengan hak warisnya telah melakukanupaya Balik Nama atas Sertipikat Hak Obyek Gugatan tertulis sebagaiPEWARISAN pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.812 atas namaHARIJADI dibalik nama kepada Para Tergugat pada Tanggal 27November 2017, adapun proses

balik nama dilakukan Para Tergugatmelalui prosedure syarat dan aturan berlaku di Badan PertanahanKab.Malang yang kesemuanya tidak menyimpang dari perturanperundangundangan dalam Hukum Waris.2.8.Bahwa dalam Posita tertulis semasa hidupnya Alm.Harijadi memilikihutang kepada Para Tergugat, namun pada kenyataanya diakui ParaTergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa ParaTergugat telah mengikhlaskan Hutang yang pernah di lakukan olehAlm.Harijadi, sejak diterimanya berita bahwa Alm.Harijadi telahmeninggal

Bahwa disebabkan proses balik nama suratsurat (sertifikat) atasnama para Penggugat sudah berlangsung sejak lama dan karena sifatdan perbuatan Tergugat yang berusaha untuk menggelapkan asalusul tanah yang sudah dikuasai sejak tahun 1978 oleh paraPenggugat dan karena itikad buruk dari Tergugat tersebut makamohon kiranya diperintahkan untuk menyelesaikan urusan balik namasertifikat tersebut atas nama Penggugat;10.Bahwa sudah terlalu banyak upaya damai yang ditempuh untuk/ agarTergugat mau menyelesaikan

dalam penerbitan sertifikatpengganti;Dengan demikian, maka dalil Para Penggugat sepanjang mengenaiadanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan telah puladilakukan proses balik nama atas SHM No. 1445/Kamonji/1996 adalahtidak terbukti dan tidak tidak beralasan, sehingga patut untukBahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa dalildalil yangdikemukakan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar,justru. sebaliknya perbuatan Para Penggugat yang terus menerusmenguasai obyek

Kebun Kelapa Sawit sebagaimana yangdimaksud oleh Penggugat, dan Tergugat tidak menemukan dalil terkaitPerjanjian atau Perikatan Jual Beli yang mengikat antara Tergugat danPenggugat dalam Gugatan Penggugat, adapun dalil Penggugat hanyamengacu kepada Surat Pernyataan Tanggal 26 Juni 2012; Bahwa saat ini Kebun (objek perkara) yang dimaksud oleh Penggugatmerupakan milik perorangan yang jumlahnya + 20 orang dan kesemuanyatergabung dalam Kelompok Tani Maju Bersama, hal tersebut dikarenakantelah terjadi proses

balik nama yang sebelumnya tercatat milik KoperasiUnit Desa Tunas Muda (Penggugat) yang kemudian telah dibalik namakanmenjadi milik + 20 orang yang tergabung dalam Kelompok Tani MajuBersama yang mana sudah berstatus Sertipikat Hak Milik (SHM); Bahwa Somasi yang dikirim oleh Penggugat melalui Kantor KuasaHukumnya Law Office DEDI REZA, S.H. & PARTNERS membuktikanbahwa Penggugat mengetahui dan memahami bahwa yang menguasaidan membeli Kebun tersebut adalah Perorangan, karena yang di Somasioleh Penggugat

menerangkan bahwa sejak tahun 2012, tidak adapengalihan hak dari SKGR menjadi SHM hal ini didukung dengan bukti suratPenggugat yaitu bukti P9 s/d P69 berupa SKGR;Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran belum lunas dan alas hak atasobjek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang, sementaramenurut saksi dari Tergugat yang bernama Warsito , ST yang menerangkan bahwasetelah pengurus dari Kelompok Tani Maju Bersama survey ke lahan sengketa dansetelah itu. proses jual beli selanjutnya dilakukan proses

balik nama danditingkatkan status surat menjadi Sertifikat Hak Milik, bahwa Sertifikat Hak Miliktanah tersebut diagunkan di bank Mandiri Syariah pada tahun 2013 denganmenggunakan nama masingmasing anggota Kelompok Tani Maju Bersama;Menimbang, bahwa selain itu saksi Warsito ST juga menerangkan bahwasaksi tidak mengeluarkan uang untuk membeli lanan objek sengketa, bahwa lahanhalaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Sakobjek sengketa dibeli dengan cara mengagunkan Sertifikat Hak Milik

Antonia Marelina Nalle,akan tetapi Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia pada tahun 2005,sebelum proses balik nama itu di lakukan.Bahwa setelah meninggalnya Stefanus Mesak Foeh melalui anakanaknya secara diamdiam, dan melawan hukum, dengan sengajatidak melakukan proses balik nama sesuai pengakuan dankesadaran Stefanus Mesak Foeh yang akan melakukan proses baliknama kepada orang tua dari ibu Johana Nalle; (alm) Noah JohanisNalle (ayah Penggugat), dan (almh), Antonia Marselina Nalle, selakupemilik Sah

berikut:Bahwa dalam gugatannya yang dirangkum oleh Tergugat yangpada intinya Penggugat mengklaim Kakek Penggugat JohanisMartinus Nalle memiliki sebidang tanah seluas 670 m* danmenyebutkan bahwa Stefanus Mesak Foeh telah mengakuiHalaman 16 dari 68 halaman Putusan No.13/G/2021/PTUN.KPGkepemilikan kakek Penggugat dan berjanji untuk melakukan baliknama sertipikat kepada Penggugat Yohana Nalle selaku ahli warisJohanis Martinus Nalle namun para ahli waris dari Stefanus MesakFoeh tidak bersedia melakukan proses

balik nama obyek sengketadan telah menjual obyek sengketa 1 kepada Yohanis SonyManunait.

Kutipan Risalah LelangNomor :305/2017,tertanggal 27 Maret 2017;Bahwa oleh Terlawan selaku pemenang lelang, lalu kKemudian Terlawan melakukan proses balik nama terhadap obyek lelang (incasu Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor : 156/Sukaresmi) kepada Terlawan IV danHalaman 9 dari 42 halaman putusan nomor. 49/PDT/2019/PT.BDG.selanjutnya melalui Direkturnya : ARTHOS MASDOER, SEmenindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan eksekusipengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, dimana terhadappermohonan

telahpatut dan wajar mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimanadinyatakan secara tegas dalam Vendu Reglement, HIR, dan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, sehingga oleh karenanya berhak mendapatkan perlindunganhukum dalam meneguhkan hakhaknya berkaitan dengan objek lelang,Halaman 16 dari 42 halaman putusan nomor. 49/PDT/2019/PT.BDG.tidak terkecuali proses

balik nama terhadap Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 156/Sukaresmi serta pengosongan objek lelangapabila masih ada pihakpihak yang tidak berkepentinganmenguasainya, sebagaimana SEMA Nomor : 04 Tahun 2014 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,menyatakan : Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditursendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan

hubungankeluarga, namun setelah ada perselisinan antara kakak Penggugat DumariaAmbarita dengan keluarga Tergugat, apa yang sudah disepakati/dijanjikansemuannya diingkari oleh Penggugat;Bahwa sekitar bulan Maret 2019 tahun silam, Tergugat bersama KuasaHukumnya mendatangi Lilis Batubara, SH, untuk mengambil Sertifikat persilruko No.9, ternyata Sertifikat tersebut belum juga dibalik nama atas namaTergugat dengan alasan bahwa Penggugat belum membayar pajakperusahaannya sehingga tidak bisa dilaksanakan proses

balik nama;Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt/2021/PT MDN15.16.17.18.19.20.21.22.Bahwa atas anjuran Lilis Batubara, SH, Tergugat membayar/menyetorkanpajak BPHTB sesuai harga pembelian yaitu Rp.300,000,000, (tiga ratus jutarupiah), Supaya saya jangan kena masalah karena harga sebenarnya adalahRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) bukan Rp.60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) jelasnya Lilis Batubara, SH kepada Tergugat;Bahwa setelan Tergugat menyetorkan pajak pembelian BPHTB, ternyataPenggugat

Namum LilisBatubara, SH, meminta Tergugat Ssupaya membayar pajak Penggugat selakupenjual agar proses balik nama bisa dilaksanakan karena sudah kelamaansertifikat berada ditangannya, katanya kepada Tergugat;Bahwa selanjutnya Lilis Batubara, SH menghitung biaya pajak Penggugat danpajak Tergugat yang harus disetorkan, lalu Tergugat menyerahkan uangtersebut kepada Lilis Batubara, SH, untuk disetorkan kekantor pajak;Bahwa adapun pajak yang dibayar Tergugat adalah untuk Pajak perolehanHak atas Tanah dan

FARID FATONI, SEdibalik nama menjadi atas nama penggugat rekonpensi.4 Bahwa proses pelaksanaan lelang dan penggugat rekonpensi sebagai peserta danpemenang lelang pada tanggal 14 Desember 2007 adalah sah berdasarkan ketentuan peraturanlelang No. 189 tahun 1908 Jo No. 58 Tahun 1940 termasuk bea lelang yang telah diatur dalamPP No. 44 Tahun 2003 serta pungutan PPN pasal 25 PP 48 Tahun 1994 Jo PP 27 Tahun 1996,oleh karena itu proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 581 menjadi atas namapenggugat

dan alasanalasan tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakimmemberikan keputusan:1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya2D,232 Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum sehingga telah merugikan penggugat rekonpensi.3 Menyatakan sah pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaandan Lelang Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2007 berdasar Risalah lelang No. 497Tahun 2007 tersebut.4 Menyatakan sah menurut hukum proses

balik nama Sertifikat Hak Milik No. 581 Luas1.785 m2 Gambar Situasi No.1087 tahun 1996 dari atas nama tergugat rekonpensi menjadiatas nama penggugat rekonpensi.5 Menghukum tergugat rekonpensi serta siapa saja yang telah mendapat hak atau kuasadarinya untuk menyerahkan tanah dan atau obyek sengketa atas Sertifikat Hak Milik No. 581.Luas 1.785 m2 yang saat ini atas nama penggugat rekonpensi yang berada di Desa Brondong,Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dalam keadaan baik dan kosong kepada pihakpenggugat

ditandatangani oleh PejabatPembuat Akta Tanah Xxx. untuk dinyatakan ditarik atau dicabut kembali .11.Bahwa oleh karena telah ditarik atau dicabutnya Akta Hibah oleh Penggugatselaku pemberi hibah, maka selanjutnya sudah sepantasnya Tergugat untukdihukum mengembalikan tanah obyek sengketa beserta suratsuratnyakepada Penggugat;12.Bahwa dengan dibatalkannya atau dicabutnya Hibah Penggugat kepadaTergugat atas tanah obyek sengketa maka sudah sepantasnya pula apabilaTergugat dihukum juga untuk melakukan proses

balik nama sertifikat atastanah obyek sengketa dari atas nama Tergugat i.c Xxx kepada atau ke atasnama Penggugat i.c Xxx sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak MilikNo. 3793 dan atau dikembalikan dalam keadaan semula;Berdasarkan uraian pokokpokok sebagaimana dihaturkan dalam alasangugatan Penggugat tersebut di atas kiranya Pengadilan Agama KabupatenKediri C.q.

April 2011, dinyatakan dicabut/dibatalkan dan akta hibahdimaksud serta Sertifikat Hak Milik Nomor 3793 dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukumuntuk mengembalikan tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak diKabupaten Kediri tersebut sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.3793 atas nama xxx (Tergugat) kepada Penggugat i.c Penggugat dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk menghukumTergugat melakukan proses

balik nama atas tanah dan bangunan obyeksengketa dalam perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan toko di atasnyasebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3793 atas nama Xxx, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena proses hibah tersebut telah sesuai denganhukum yang berlaku, maka pengurusan balik nama menjadi tanggung jawabpenerima/pemegang hak selanjutnya dalam hal ini Penggugat, dengandemikian gugatan tentang hal ini harus ditolak;Menimbang

BangunanNomor : 2928/Kelurahan Damai, yang semula atas nama PENGGUGAT(Siti Nurlaila), Kemudian dibaliknama menjadi atas nama TERGUGAT (Yuliana Latief) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Jual Beli yang dibuat olehdan/atau dihadapan TERGUGAT Ill atas tanah sengketa, yakni Akta JualBeli Nomor : 378/2002 tanggal 03 Oktober 2002 adalah tidak sah danbatal demi hukum, atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ;Menyatakan sebagai hukum, bahwa proses

balik nama buku tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2928/Kelurahan Damai yangsemula atas nama PENGGUGAT (Siti Nurlaila) menjadi atas namaTERGUGAT (Yuliana Latief) adalah tidak sah dan batal demi hukum;Hal. 19 dari 41 hal.

Menyatakan sebagai hukum, bahwa proses balik nama buku tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2928/Kelurahan Damai yangsemula atas nama PENGGUGAT (Siti Nurlaila) menjadi atas namaTERGUGAT (Yuliana Latief) adalah tidak sah dan batal demi hukum (Van rechtswege nietig ) ;6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :2928/Kelurahan Damai, yang semula atas nama PENGGUGAT (SitiHal. 31 dari 41 hal. Put.

dilaksanakan oleh Pemohon Kasasisebagai pembeli maka akan dilaksanakan penandatanganan akta jual beli,itu sesuai dengan janji Termohon Kasasi yang tertulis di PPJB, namunnyatanya sampai dengan saat ini proses tersebut belum selesai dansemuanya menjadi hambatan bagi penyelesaian proses AJB dengan pihakpemohon Kasasi sebagai pemilik kios ;Bahwa, yang menjadi kendala dalam proses ini, bahwa balik nama/pengalihan tsb bukan jual beli tetapi ini inbreng murni, dimana menurutKantor Pajak PPH final dalam proses

balik nama tsb tidak harus dibayar,sedangkan menurut BPN finalnya harus dibayar oleh Tergugat (TermohonKasasi) secara pribadi, jadi kalau PPH final tidak harus dibayar, maka BPNmeminta Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak, sedangkan KantorPajak tidak berani mengeluarkan SKB tersebut jika dikeluarkan harus seijinDirjen Pajak, analisis Pemohon Kasasi adalah sudah dapat dilihat bahwaadanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dimana sudahmenjadi kewajiban pemilik tanah dan bangunan

apabila akan melakukansuatu transaksi dalam bentuk apapun yang menyangkut akan kewajibanmembayar pajak kepada Negara haruslah dilaksanakan namun ternyata lainlagi dengan Termohon Kasasi yang mempunyai pendirian tersendiri inginmenghapuskan pajak yang mana seharusnya dalam bentuk apapuntransaksi tanah tersebut yang mana disatu pihak mendapatkan kebendaanmaka diharuskan untuk membayar pajak, sementara pihak Termohon Kasasitidak bersedia untuk membayar pajak inbreng untuk proses balik nama, dansampai

Nomor 2820 a/n Tergugat I, Insinyur Radial Munaf Arif;Kepada Para Penggugat kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajibdengan kekuasaan kehakiman;Menghukum Para Tergugat untuk membantu proses balik nama dariTergugat Kepada Penggugat ;Menyatakan menurut hukum apabila Para Tergugat sulit /tidak maumembantu proses balik nama dari Tergugat menjadi atas nama Penggugat maka berdasarkan putusan ini dapat dijadikan dasar untuk proses baliknama dari Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;Menyatakan menurut

Daan Mogot KM. 24 Tangerang bermaksud untukmelakukan proses Balik Nama Sertifikat Merek IDM000147196 darian.Asep Solihin atau Penggugat Il kepada an. Andri Anis atauPenggugat sendiri;4. Bahwa Penggugat dan Penggugat Il padawaktu itu sangat kagetdan terheranheran setelah diinformasikan dan diperlihatkan olehpegawai Tergugat II bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat danPenggugat II Sertifikat Merek IDM000147196 an. Asep Solihin/Penggugat Il sudah beralin haknya kepada an. CECEPSUMARNO.S.H.

Daan Mogot KM.24 Tangerang bermaksud untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat MerekIDM000147196 dari an.

Letto, B.A. ke SertifikatNomor 476/2011 atas nama Yasintha Ani Lugiarto tidak mensurvei, tidakmengecek atau tidak memeriksa kembali fisik tanah di lapangan, bahkantidak melibatkan pihakpihak terkait, (vide: Keterangan saksi Nikolas Magang(pegawai BPN Kabupaten Belu, saksi Petrus Romeo (RW) dan saksi LukasLake (RT);Halaman 24 dari 40, Putusan Perkara Nomor 13/Pdt/2018/PT KPGBahwa dengan demikian, maka baik Akte Jual Beli di PPAT Nomor96/AJB/V/2009 dan proses Balik Nama Sertifikat Nomor 239/1983 atas

; Bahwa tentang proses balik nama SHM Nomor 239/1983 ke SHMNomor 476/2011 atas nama Yasintha Ani Lugiarto / Terbandingtidak memeriksa kembali fisik tanah, dapat dijelaskan olehHalaman 34 dari 40, Putusan Perkara Nomor 13/Pdt/2018/PT KPGTerbanding agar Pembanding mengerti dan tidak asalberkeberatan yakni: SHM Nomor 476/2011 (bukti P.1) bukan merupakan prosesbalik nama dari SHM Nomor 239/1983 (bukti P.2) akan tetapimerupakan SHM pengganti dari SHM Nomor 239/ 1983; SHM Nomor 239/1983 atas nama IA.

Tergugat tanggapi, karena jelaslah Tergugat juga sangatmenginginkan penyelesaian secara kekeluargaan;Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 6 dalam positasurat gugatannya, juga tidak perlu Tergugat tanggapi, karena pada saatitu Tergugat memang tidak ada di tempat;Bahwa apa yang dikemukakan penggugat pada angka 7 dalil positagugatannya, jelas menunjukkan Tergugat bisa menguasai danmendirikan bangunan di atas tanah perkara, karena dibeli secara sahdan telah melalui proses balik nama di Badan

Untuk itu semua tandatangan/cap jempoldalam semua suratsurat tersebut/sertifikat saya nyatakan tidak benarsaya cabut dan saya tarik kembali serta saya batalkan;Tentang terjadinya proses balik nama sertifikat tersebut antara saya(Kaprawi) dengan Hasan Matan alias Tan Tje San yang dibuat Akte JualBeli dihadapan Notaris Poltak Pardomuan, S.H. tertanggal 30 oktober2001 serta kuasa menjual saya terhadap tanah tersebut saya nyatakantidak benar dan saya tarik kembali dikarenakan saya (Kaprawi) tidakpernah

Imperial Timor Property Berkedudukan di Kupangyang dijaminkan kepada Penggugat harus menjadi milik Penggugat, namunhingga saat ini Sertifikat tersebut belum dilakukan proses balik nama,sehingga saat ini Penggugat amat berkeberatan untuk menerima 2 (dua)Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dengan alasan sebagai berikut:a. Tindakan Tergugat dengan itikad buruk yang sengaja memberikan cekmundur berupa Cek CIMB Niaga Nomor AAN 395432 tanggal 14Oktober 2016 senilai Rp. 300.000.000.

Karena perkara ini berawal dari dijualnya tanah oleh Sadr.Samuel Siti Bekon alias Siti Bekon kepada Tergugat I, kemudiandilakukan proses balik nama oleh Tergugat Il dan dicatatkan olehTergugat Ill. Dari runtutan kejadian tersebut telah jelas bahwa sumberperolehan hak dan awal dari keseluruhan proses tersebut berawal dariSamuel Siti Bekon alias Siti Bekon sehingga patut kiranya Sdr.SamuelSiti Bekon alias Siti Bekon ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkaraini.