Ditemukan 3793 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr. Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
620 — 2281
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
620 — 2281
Namunketika proses Eksekusi tahun 2003 yang diajukan PenggugatRekonvensi/Tergugat IV yang walapun sesungguhnya eksekusi telah selesaisesuai Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun Tergugat VI dalamperkara a quo mengajukan bantahan ( Bukan Gugatan ) terhadap perkara aquo ( bukan dalam proses eksekusi) nyatanya Majelis dalam perkaraperlawanan No 328/Pdt/Plw/2003/PNJKT Ut tanggal 7 Mei 2004 Jo No08/Pdt/2005/PT.DKI Jo No 206 K/Pdt/2006 Jo No 807 PK/Pdt/2009 tanggal22 Maret 2010, dikabulkan dan berdasarkan
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA â RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
596 — 332
596 — 332
., Desi Zulfiani, SH.MHum, dan Muhamad Napis,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU01/M.EKON/08/2011, tertanggal18 Agustus 2011, Untuk Pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, dan Turut TergugatIll tidak pernah hadir walapun telah dipanggil dengan sepatutnya masingmasingtertanggal 03 Agustus 2011, 02 Agustus 2011 dan 03 Agustus 2011, untuk sidangtanggal 23 Agustus 2011, panggilan masingmasing tertanggal 25 Agustus 2011, 08September 2011, dan tanggal 25 Agustus 2011 untuk sidang tanggal
Putus : 04-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk Tanggal 4 Desember 2014 — W. SUWITO, SH, MH
115 — 23
115 — 23
Korupsi/2014/PN.Ptk.harus diketahui sifat melawan hukum dalam fungsinya positip dansifat melwan hukum dalam fungsinya negatip;Bahwa Walapun lebih murah dibeli oleh Dinas perhubungan denganadanya diskon tersebut akan tetapi mengakibatkan kerugian negarasesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara apakah itu karenalalai maka harus dikembalikan ke kas negara;Bahwa dalam hal ini harus dilihat dengan niat yang baik atau tidak,atau niat untuk melanggar aturan, Beda dengan niat korporasi denganniat pribadi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 K/PID.SUS/2013 Tanggal 14 Mei 2014 — H. BUKHER Bin H. IBROHIM
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rijal Jaya,walapun Toko Sri Tani tidak mengetahui adanya Surat PenunjukanPengecer dan SPJB dari Terdakwa/distributor CV. Rijal Jaya, selamatahun 2009 berdasarkan pembukuan dan nota pembelian atas pupukNPK Kujang bersubsidi Toko Sri Tani telah membeli pupuk NPK Kujangbersubsidi dari distributor CV. Rijal Jaya sebagai berikut : No. Tgl Pengiriman Jenis pupuk Distributor Jumlah YangBersubsidi Diterima (Ton)1 2009 NPK Kujang PT. CV. Rijal Jaya 4Pupuk Kujang2 1 Juni 2009 NPK Kujang PT. CV.
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
68 — 29
68 — 29
Hal ini pernah saksi sampaikanyang benar SKRD, akan tetapi selama ini mereka tidak memperhatikannyasehingga sudah berlangsung lama, namun bunyi dan keabsahannyasama;Bahwa saksi tidak ada pernah menerima apapun dari siapapunsehubungan dengan pengurusan dan penandatanganan SKIMB ini,walapun saksi pernah bahkan sering bertemu dengan para terdakwa, akantetapi bukan dalam urusan IMB;Bahwa pada dasarnya tugas dari BPPTPM tersebut adalah memprosesizinizin termasuk IMB dan memungut retrebusinya selanjutnya
Kata Kunci : Pengaturan diversi
PIDANA UMUM/A.9/SEMA 1 2017 1248 — 0
- a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]
Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasil
c.
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/ PN Mdn Tanggal 13 Mei 2015 — - ANTONIUS SURYA NATA, A.MD
53 — 20
53 — 20
melakukan persetujuan gunapencairan 5% (lima persen).Bahwa saksi SUPRIADI tidak bisa memastikan beberapa kekurangan yangbelum dikerjakan, padahal diketahui terhadap Laporan Kemajuan Pekerjaan(Progress Report) Nomor : 620/974/ PPKBM V 2013 tanggal 11 Oktober 2013untuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen)tersebut telah saksi SUPRIADI tandatangani bersama dengan Terdakwa,namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan hanya untuk mengejar bataswaktu pencairan termin saja.Bahwa walapun
Putus : 27-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 27 Mei 2016 — Pongky Aries Hermawan, SE ;
KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
57 — 63
57 — 63
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telahdibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I.
Putus : 22-04-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 22 April 2014 — RAMLAN SIHOMBING, SE Bin SIHOMBING
86 — 19
86 — 19
WAHANA MULIA BERSAMA.234 Bahwa walapun nilai penawaran PT. ARTHA SINAR GEMILANG danCV. WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi diantara penawaranpenyedia barang/jasa lainnya, namun karena Tim Pokja telah mendapatarahan dari ZUNUS ROSYADI maka PT.
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
150 — 28
150 — 28
Tanggamus tersebut malahan memberikan rekomendasi untu2424melakukan pembayaran termin kedua yang telah disetujui dan dilakukan saksi Ir.Darul jalal Anwar, MM sebagai pengguna barang/jasa walapun padakenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaiaanterhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1470 — 3067
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1470 — 3067
berikut:Gugatan tidak menunda atau = menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraagar untuk melancarkan kegiatankegiatan tata usaha negara tanpa hambatan.Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasecara langsung dapat dilaksanakan walapun
Putus : 30-10-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 30 Oktober 2015 — ROHMAT HARIANTO, SP.,MM Bin BROTO SOEWARNO.
KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
55 — 18
55 — 18
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telahdibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I.
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
140 — 153
140 — 153
metodemembandingkan harga sedemikian, tidak perlumemperhatikan jenis kontrak apakah kontrak jJjenisnyalumpsum atau harga satuan;Bahwa menurut Ahli overhead cost cadalah adalah sudahtermasuk dalam harga barang tersebut bahwa overheadcost adalah biayabiaya yang dibutuhkan sampai barangbarang tersebut bisa digunakan dan difungsikan;Bahwa benar Ahli dalam menghitung keuangan negaraharus memperhatikan juga ketentuan yang berkaitandengan itu yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 dan KeppresNomor 80 Tahun 2003 walapun
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
121 — 39
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
121 — 39
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Putus : 05-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 5 Juni 2015 — ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. ;
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
68 — 16
68 — 16
produkSpesifikasi samaSudah pernahkah pasang dengan harga berapa, Itutentunya kita meminta dari beberapa sumber yang bisamemungkinkan untuk menghitung itu, kalauperhitungan Estimasi ini Ahli meleset Ahli masih jugamemberikan tolerir sebagai gambaran Ahli berpedomandari harga distributor yang Ahli terima dan setelah iniadalah harga terakhir yang Ahli lihat karena Ahliberpedoman pada perinsip, Ahli sendiri melihat nilai ituternyata Ahli rangking juga hamper tidak terlalu jauhdengan haraga distributor walapun
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK Tanggal 17 Juni 2013 — DRG. RUTH JULIANI BARUS
82 — 17
82 — 17
benar saksi sampai sekarang sebagai apoteker dibeberapa apotik ;e Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau sebagai Panitia pengadaan obat;e Bahwa benar saksi tahu Keputusan Menteri tahun 2005 tentang pedoman pengadaanobat yang dilaksanakan harus dari farmasi atau PBF;e Bahwa apabila ada 2 (dua) patokan harga yaitu Apotik dan ISO maka yang palaingtepat dipakai adalaha harga dari ISO ;e Bahwa yang menentukan Harga Eceraan Tertinggi (HET) adalah pemerintah ;e Bahwa tidak mungkin harga Vicalcine Rp. 650 walapun
Putus : 05-09-2016 — Upload : 16-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Tanggal 5 September 2016 — TRIS ESTI SUDIBYANTORO
56 — 16
56 — 16
atau dapat ditolak oleh PPK karena sesuaidengan Perpres hal itu merupakan kewenangan PPK.Bahwa setelah pejabat pengadaan menetapkan pemenang lelang makapejabat pengadaan membuat surat kepada PPK membuat surat semacamlaporan pelaksanaan pengadaan, yang intinya menyebutkan pejabatpengadaan yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh PPK telahmelaksanakan mandate yang diberikan oleh PPK dengan menyertakanlampiran lampiran seperti HPS penawaran, harus ada negosiasi, tidak bolehtidak ada negosiasi walapun
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
180 — 101
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
180 — 101
FYMBAY Alias WIM FYMBAY walapun saat itu tidak ada laporanprogres dari konsultan pengawas.;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai kosultanpengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan jugatidak mengetahui apakah terhapan jasa konsultan pengawas ada dilakukanpembayaran atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat ada tagihan daripihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawas tersebut.
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
Register : 17-03-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb Tanggal 23 Agustus 2017 — 1. Nama Lengkap : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 23 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe RT.01/RW.03 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S2 (Tamat);
2. Nama Lengkap : Ir. JHON UNKAS RANTE;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 28 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yan Paays RT.001/RW.001 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S1 (Tamat);
209 — 219
209 — 219
Bennatin Surya Cipta, walapun pekerjaan tersebut belum selesaidikerjakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta, maka menurut hemat Majelis Hakimdana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesarRp 670.800.000, (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yangditerima oleh PT. Bennatin Surya Cipta tersebut adalah merupakan keuntungan;Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh PT.
Register : 02-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. HENRY MALINO SAMOSIR, Ap.
41 — 5
41 — 5
., ;e Saksi menerangkan bahwa saksi hadir ketika ada apel gabungan Operasi gabungan diKantor Walikota ;e Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bahwa honor Hansip untuk bulan April,Mei dan Juni tahun 2014 ternyata sudah cair tiap bulannya;halaman 97 dari 164 halaman18.e Bahwa benar walapun cair tiap tiga bulan sebelumnya tidak pernah adaketerlambatan, apalagi yang dibayarkan hanya satu bulan saja, hal ini yang akanmenyulut kemarahan anggota hansip di kelurahan sehingga para Kasi Trantibkelurahan