menilaisifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnyamemperhatikan tujuan pemidanaan serta halhal yang meringankanmaupun halhal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkanoleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa denganpertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasidengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepadalingkungan sekitarnya akan bahaya narkotika bagi kesehatan danmasa

TwoPlayzone, dengan jenis permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik ( saranaRekreasi Keluarga ), dengan alat permainan sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) buah danmasa berlaku izin tersebut adalah sampai 30 Desember 2011 dan juga kepada almarhumSukyadi Wijaya sebagai Direktur M. Two Playzone, oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Metro Jaya telah diberikan ijin yakni kepada M. Two Playzone yangterletak di Mangga Dua Square Blok A It. 2 No. 168 Jl.

Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPersyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya

Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadaprumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy

Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu. untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPutusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 81 dari 220Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30

Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasiterhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy

penipuan;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yangdapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsurunsur yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa

Itu berarti karir danmasa kerja Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)masih panjang, yaitu kurang lebih 10 tahun lagi. Masih banyakhal yang bisa Terdakwa abdikan untuk kepentingan bangsaHal. 56 dari 59 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2015dan negara melalui pekerjaan Terdakwa sebagai PNS;b. Masa kerja Terdakwa sebagai PNS belum 18 tahun.

(dua Juta Rupiah)perbulan, biaya ini sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi yangrelatif tinggi penghasilan perhari dari hasil jualan mie bakso;Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor: 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004, yangmenyatakan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibatperceraian harus ditetapbkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimumberdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa depan anak perlu ditetapbkan kewajiban

Hal tersebut tentu akan membawa dampakburuk terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikis yang sehat danmasa depan anandaitu sendiri, bengasuhan dan perawatan perkembanganananda tersebut dilakukan oleh Penggugat dan lbu Penggugat denganrasakasih sayang antara lbu dan Anak, maka dari itu Penggugat mohon agarananda : 1. Shafa Hanifatun Nibras, (P) dan 2.

berskala kecil= Pengadaan barang /jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1(satu) peserta yang memenuhi syarat2930= Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuandari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen / Gubernur /Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang / jasatunggalterdakwa, bersama saksi Ir.Budi santoso dan saksi Norman Hairullah telah bersamasamamerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100 % danmasa

berskala kecil= Pengadaan barang /jasa yang setelah dilakukan pelelalangan ulang hanyaI (satu) peserta yang memenuhi syarat= Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuandari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen / Gubernur /Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang / jasatunggalterdakwa, bersama saksi Ir.Budi santoso dan saksi Norman Hairullah telah bersamasamamerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100 % danmasa

MedicalHalaman 16 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN BdgSertificate PENGGUGAT sudah habis masa berlakunya, dan perbuatanTERGUGAT sangat bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor: KP 572 TAHUN 2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67(CivilAviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan DanSertifikasi Personel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA

ketentuan hukum yangHalaman 20 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdgberlaku sebagaimana terdapat dalam aturan yang akan di jelaskansebagai berikut:a)b)Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 572TAHUN 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 Tentang PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation SafetyRegulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan Dan SertifikasiPersonel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA

No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbrmenikah sehingga objek tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnyatersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat denganTergugat dengan bukti Akta Nikah Nomor : 383/12/X/2007 yang tercantumdalam putusan perceraian nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Pbr dalam arti katabahwa objek a quo diperoleh pada tanggal 31 Desember 2013 (kwitansi) dandiperkuat dengan AJB melalui PPAT tertanggal 17 Januari 2014 danmasa/tanggal bulan serta tahun tersebut masih terikat perkawinan

Beberapa saat kemudian, masa dimintauntuk membubarkan diri karena kegiatan yang dilakukan tersebuttidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hal tersebutdisampaikan oleh Kabag Ops Polres Sorong Kota dan KapolsekSorong Kota, namun masa menolak sehingga sekitar pukul 09.30WIT Kapolres memerintahkan untuk membubarkan masa danmasa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparansehingga diamankan beberapa orang.Bahwa jumlah orang/ masa yang mengikuti kegiatan tersebutsekitar + 30 orang.Putusan

Pembayaran untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa

Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2019/PT PLGe) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.Peraturan

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI alias ONDOL aliasDIONDOL Bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan)Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulanPenjara.3.

Tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II yang setelah majelis rangkumadalah sebagai berikut; Eksepsi Daluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata :gugatan Daluarsaterhadap kepemilikan tanah dengan sertifikat hakatas tanah adalah masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atastuntutan hukum, baik yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hakatas tanah adalah selama 20 tahun apabila ada suatu alas hak (bezit) danmasa

berpolemik terus menerus, berkepanjanganbahkan tidak berkesudahan mengenai penyebab ketidak harmonisan rumahtangga antara penggugat dengan tergugat; yang pasti dari jawaban yangdikemukakan tergugat, kedua belah pihak memang samasama tidak inginlagi memperbaiki kKeadaan rumah tangga yang retak dan tidak harmonis ini;HIm 20 dari 71 hilm Putusan No. 1188/Pdt.G/2021/PA.Smd10.Bahwa oleh karenanya penggugat hanya ingin fokus membahas tentangkesanggupan tergugat dalam hal tanggung jawab terhadap pemeliharaan danmasa

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa

tersebut.Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukanadanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baikalasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukanterdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannyadan mohon untuk diberikan keringanan pidana, terhadap hal tersebut Majelismemberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis danmasa

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkankalau Terdakwa mempunyai sifat atau perilaku yangsangat tidak pantas karena hanya ingin bersenangsenang dan hanya ingin melampiaskan nafsu sahwat,Terdakwa tidak mempunyai rasa belas kasih dansangat egois, tidak peduli dengan penderitaan danmasa depan Saksi1 yang hancur akibat dariperbuatan Terdakwa, Terdakwa juga mempunyai sifatsemaunya dan tidak mau bertanggungjawab atasperbuatannya.

Dalam hal iniyang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah(pemeliharaan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan danperkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajardemi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian keduaorangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan danmasa depan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan TergugatRekonvensi yang bernama Anak 2 selama Penggugat dan TergugatRekonvensi

Jurusan Informatika pada semester 13 (tiga belas) yang telah lalai untukmembayar SPP semester 14 (empat belas) sehingga tidak berhakmendapatkan pelayanan akademik dan ditetapbkan sebagai mahasiswaAlfa Studi, dan konsekwesi hukum bagi mahasiwa yang Alfa Studi danmasa Studinya telah habis drop out (DO).Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan hukum tersebutmajelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan denganasasasas umum pemerintahan