Ditemukan 9589 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum Secara bersama-sama merusak kesopanan di muka umum Sidang tertutup untuk umum Delik kesopanan Muatan kekerasan seksual Dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
156 — 54
  • tertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurutkepatutan dalam masyarakat, dari beberapa uraian tentang pengertian melawanhukum sesuai doktrin dan yurusprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangandengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadaporang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yangbertentangan dengan norma kesopanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — Handa Rizky, SE
101 — 171
  • Tpgperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan yang lazimatau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindakcermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Hj. SITI ARFAH PANUDARIAMA,DKK
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya semua aparat penegak hukum harusmampu secara profesional mewujudkan kepastian hukum, ketertibanhukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, sertamengindahkan normanorma keagamaan, kesopanan dan keadilanyang hidup dalam masyarakat;Bahwa sehubungan dengan prinsipprinsip pemidanaan tersebut dansecara khusus dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dikenakankepada klien kami (Hj.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 25 April 2017 — Drs.TIO ACHRIYAT Bin ZAINOEN HASAN;
92 — 45
  • Melawan hukum formil lebih dititik beratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itumerupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yanghidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada tahun 2009 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformasi Kabupaten Aceh Selatan ada mengusulkan kegiatan/program
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 25 April 2017 — KAFRAWI D Bin DEWI;
63 — 32
  • Melawan hukum formil lebih dititik beratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itumerupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yanghidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada tahun 2010 Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Sofyan Bin Hasyim melaluiHandphon yang menyatakan bahwa saksi Said Mardatilah bersama
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
94 — 23
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kKewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
148 — 86
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkandalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebihluas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ir. HARIADI SADONO, M.M
205 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka perbuatan tersebut dapat dipidana ...Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dilihat perbedaan pengertianmelawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil.Telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum secara formiladalah perbuatan melawan hukum terhadap perundangundangantertulis secara normatif yang memuat sanksi pidana, sedangkanmelawan hukum secara materiil adalah perbuatan yang bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau yang bertentangandengan keharusan dalam pergaulan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
141 — 108
  • dengan ketentuan perundangundangan yangHalaman 149/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Kdiberlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
326 — 123
  • bagianAnalisa Yuridis, Penutut Umumpada halaman 90 s/d halaman 96menyebutkan "Dari beberapa uraian tentangpengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yangtelah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukumadalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) danbertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermatterhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yangbertentangan dengan norma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
89 — 23
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-10-2010 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 03-02-2012
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 767/Pdt.G/2010/PAJP
Tanggal 3 Nopember 2011 — H. IBRAHIM SOELAIMAN bin H. ALI SOELAIMAN, 1. ESTRELITTA SOELAIMAN binti H. IBRAHIM SOELAIMAN . CS
121 — 49
  • No.767/Pdt.G/2010/PAJPsikap Tergugat dan Tergugat III, telah hilangnyanorma kesopanan dan tata krama, bahkan sekarang iniPenggugat tidak dapat hidup dengan tenang' danbahagia, teror dan fitnahpun sudah melampaui bataskesabaran Penggugat ;13.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan ParaTergugat yang justru menyakiti hati serta membuatkecewa Penggugat selaku ayah kandung maka dengan iniPenggugat menarik kembali atau) membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada ParaTergugat, terlebih
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Drs. LUKMAN HAKIM (Terdakwa)
74 — 31
  • Perbuatan melawan hukum secara materil merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan, etika dan moral atau yang lazimdikatakan sebagai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Setiap perbuatantercela dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materil;Sifat melawan hukum materil dapat dibedakan fungsinya yaitu sebagaifungsi negatif dan fungsi positif.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 02-11-2015 — Putus : 13-11-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015
Tanggal 13 Nopember 2015 — Terdakwa-I : Serka MAKHER MATHIJS REHATTA Terdakwa-II : Praka GERGORIUS BERNADUS GETA
152 — 43
  • KUHPmengatakan bahwa agar tindakan ini benarbenar dapatdigolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapatdihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macamsyarat sebagai berikut:1) Tindakan yang dilakukan itu harus benarbenarterpaksa untuk mempertahankan (membela) diri.Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlusehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yanglebih baik.2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan ituhanya terdapat kepentingankepentingan diri sendiriatau orang lain, peri kesopanan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 27 April 2020 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
163 — 68
  • Sedangkan perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara meteriil apabilaperbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazimatau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiapperbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakatmerupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia,belum pernah sampai dengan saat bahwa hukum dan undangundangdipandang sama.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
123 — 63
  • menyatakan keberatan terhadap izin lokasi Penggugatyang menjadi dasar Untuk permohonan Hak Guna Bangunan terhadap 7 (tujuh)bidang tanah;22 Bahwa tindakan Tergugat yang menghalangi Penggugat memperoleh haknyatersebut jelasjelas telah terkategori sebagai perbuatan melawan hukum, denganalasan sebagai berikut: Berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan,unsur perbuatan melawan hukum yaitu:Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;Melanggar Hak Subjektif orang lain;Melanggar UndangUndang, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — ASEP SUHARA bin KARMO (Alm.)
88 — 69
  • kewenangan (PutusanHalaman 119 dari 161 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 Juli 2018 — DR. H. Dadan Akhmad Muharam, Amd, MM bin H. Deden
87 — 44
  • arti formil adalah segalatindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atauperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
205 — 312
  • Mendagriberwenang membatalkan sertifikat berdasarkan pasal 12 jo.pasal 14 Perda Mendagri No. 6 tahun 1972 tanggal 30 Juni1972.Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata :Menurut Pasal 1320 KUHPer, untuk sahnya suatu perjanjian harusmengandung suatu sebab yang halal yang artinya tidak bolehmemperjanjikan sesuatu. yang dilarang undangundang atauyang bertentangan dengan hukun,, nilainilai kesopanan atau punketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)."
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
146 — 66
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkandalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebihluas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan