APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaan;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaanBahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwapelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa di 21 SMP diKab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa Asri Komsani, SIP, M.Si Als Asri Bin M. Rasidi,terdakwa Zainal Arifin, M.Pd.

: SURANTO, SE, Akt .M Si.Bahwa saksi ditunjuk oleh atasan dengan Surat TugasNomor : ST5074/PW 11/5/2012 tanggal 31 Juli 2012,untuk didengar sebagai ahli.98Bahwa riwayat Pendidikan saksi adalah SD Negeri IPetanahan, lulus 1971, SMP Negeri Klirong, lulus1974, SMEA Negeri Kebumen, lulus 1977, STANJakarta, lulus 1981, S 1 Fak Ekonomi JurusanAkuntansi Undip, lulus 1996, S 2 Magister AkuntansiUndip, lulus 2003 sedangkan riwayat pekerjaan saksiadalah Auditor Kanwil IV DJPKN Semarang,19811983, Auditor BPKP

Perwakilan Jawa Tengah19832002, Auditor BPKP Perwakilan SulawesiTenggara, 2003 2006, Auditor BPKP PerwakilanJawa Tengah, 2003 sekarang ;Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai auditoradalah mempersiapkan perencanaan penugasan,melakukan supervisi teknis pelaksanaan audit,mereviu konsep laporan hasil audit, memberikanketerangan ahli dan tugastugas lain yang diperlukankantor ;Bahwa yang melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negera atas dugaan penyimpangan DanaBantuan Sosial Keagamaan di Kabupaten

MagelangTahun Anggaran 2008, yang dibuat danditandatangani oleh tim BPKP dengan surat Nomor:SR8768/PW11/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 adalahTim Audit, dari hasil proses audit penghitungankerugian Negara berdasarkan buktibukti yangdiperoleh melalui Penyidik Kejaksaan NegeriMungkid, setelah melalui proses reviu berjenjang,disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negarasebesar Rp1.152.000.000,00 ;Bahwa Laporan dengan surat Nomor: SR8768/PW11/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 telah disusunsesuai dengan pedoman

Penerimaan Bantuan kepada: Rp1.152.000.000,00yang tidak berhak (ab) e Bahwa maksud dari kerugian keuangan negara,dikaitkan dengan surat Nomor: SR8768/PW11/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal perihalLaporan Hasil Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negera atas dugaanpenyimpangan Dana Bantuan Sosial Keagamaan diKabupaten Magelang Tahun Anggaran 2008, yangdibuat dan ditandatangani oleh tim BPKP, kerugiannegara tersebut terjadi berkurangnnya asset atau hakhak Negara atau timbulnya kewajiban

Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 24 Juli 2012 Nomor :SR8768/PW 11/05/2012, maka terhadap Barang Bukti Hasil Audit dari BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadapBarang bukti lain sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan statusnya sebagaimanatersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan,maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini,

PBRHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan TindakPidana Korupsi Belanja Perjalanan Dinas Fiktif di Sekretariat DPRDKabuapten Kampar dengan menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2009Nomor : SR4061/PW04/5/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dihitung olehTim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Riau ;e Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mencairkan uang biaya ProgramPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kegiatan PelaksanaanKunjungan Kerja

SUDIYATMOKO170Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersediamemberi keterangan/diperiksa sebagai ahli ;Bahwa Perwakilan BPKP Propinsi Riau pernah melakukan penghitungankerugian keuangan negara atas belanja perjalanan dinas fiktif padaSekretariat DPRD Kabupaten Kampar dengan menggunakan dana APBDKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 ;Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dilaksanakanatas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Riau melalui surat nomorB/171/II/2011 tanggal

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut di atasmerugikan keuangan negara cq.Pemerintah Daerah KabupatenKampar sebesar Rp.4.048.300.000, (empat milyarempat puluh delapan juta tigaratus ribu rupiah) atau sekitarjumlah tersebut sebagaimanatersebut dalam Surat KepalaKantor BPKP RI PerwakilanPropinsi Riau Nomor : SR4061/PW/04/5/2011, tanggal 29Desember 2011 perihal LaporanHasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaan Tindak Pidana KorupsiBelanja Perjalanan Dinas Fiktif diSekretariat DPRD

PBR04/5/2011 tanggal 29 Desember 2011 prihal Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara ;Menimbang, bahwa meskipun BPKP RI Perwakilan Propinsi Riau telahmelakukan penghitungan terhadap kerugian negara sejumlah Rp. 4.048.300.000,(empat milyar empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), namun berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, dari jumlahtersebut masih ada pengembalian ke kas daerah yang dilakukan oleh saksisaksimelalui Bank Pembangunan Daerah

/Bank Riau cabang Bangkinang yang belumdiperhitungkan oleh tim BPKP antara lain :1.

(delapan ratus sembilan puluh duajuta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)sebagaimana hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR45 / PW02/5/ 2014 tanggal 04 Juni 2014, dengan perincian sebagai berikut :1. SP2D yang dibayark Rp.8.638.707.000,2. Pajak (PPN dan PPh Pasal 22 yangKurang bayar Rp.218.805.735.3. SP2D Netto 1) 2) Rp.8.419.901.265,4. Pembayaran Kendaraan Roda 4sesual Kwitansia. PT.

Prima Perkasa.Atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;KETERANGAN AHLI :AHMAD BALATIF, SE. setelah disumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa BPKP berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negarayang diatur berdasarkan Undangundang RI.

dan spesifikasi keahlian adalah akuntansidan auditing berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiHal 87Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnSumatera Utara Nomor : S1370 / PW02 / 5 / 2014 tanggal 18 Juni 2014 halpemberitahuan keterangan ahli.Bahwa tujuan dan ruang lingkup penugasan tersebut adalah :a.

Keempat, Menerima pembayaran 100 %(seratus persen) meskipun serah terima pekerjaan belum lengkap sesuai kontrak,yaitu tidak menyertakan PKB dan BBNKB;Bahwa dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Nomor: SR45 / PW02 / 5 / 2014 tanggal 04Juni 2014, terdapat kerugian keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut1. SP2D yang dibayarkan Rp.8.638.707.000.2. Pajak (PPN dan PPh Pasal 22 yangKurang bayar Rp. 218.805.735,3.

(delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribudua ratus lima puluh lima rupiah) sesuai hasil perhitungan Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara No: SR45 /PWO02 / 5 / 2014 tanggal 04 Juni 2014. Dalam tindakannya terdakwa RUGUNCHARLY FRANS bertindak mengatasnamakan CV.

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaananggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada Setda Kabupaten OKUTahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuatoleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.wonn Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugiannegara atas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan padaSetda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada

menemukan adanyakerugian keuangan Negara sebagaimana keterangan ahli BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan sebanyak Rp.3.005.841.420,11 ( Tiga Milyar limajuta delapan ratusempat puluh satu ribu empat ratus duapuluh rupiah sebelas sen), namun tidak serta mertadapat dibebankan kepada Terdakwa untuk dijatuhi hukuman berupa pembayaran uangpengganti kerugian keuangan Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 hururf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Hukuman tambahan berupa pembayaran uang

M.Msenilai Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan TERDAKWA senilaiRp. 12.110.200.000, (dua belas milyar seratus sepuluh juta dua ratus riburupiah);> Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 oleh ahli BPKP Perwakilan SumateraSelatan telah melakukan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara terhadap atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatanpemberian kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT.

M.M senilai Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan TERDAKWA senilai Rp.12.110.200.000, (dua belas milyar seratus sepuluh juta dua ratus riburupiah)> Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 oleh ahli BPKP Perwakilan SumateraSelatan telah melakukan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara terhadap atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatanpemberian kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT.

Musi Rawas yaitu :Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B925/N.6.16/Fd.1/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal PermohonanBantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provensi Sumatera Selatan Nomor :ST1000/PW07/5/2014 tanggal 10 Juni 2014.Halaman 102 dari 162 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN.Plge Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pengungkapan fakta dan proseskejadian serta data/bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungankerugian Negara

Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.e Bahwa ruang lingkup penugasan dari Kepala BPKP Perwakilan SumateraSelatan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan Negara DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengucuran dana Pinjaman padabank Negara Indonesia (BNI) 46 sebesar Rp. 13.410.000.000, (tiga belasmilyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dalam tahun 2012 yang mengatasnamakan MIKO RESTIAWAN, Dkk., didesa Tegal Rejo Kec.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Elatan menerbitkan SuratTugas untuk melakukan Audit dalam rangka peghitungan kerugiankeuangan Negara.Halaman 103 dari 162 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN.Plg Mempelajari resume hasil penyidikan dari Tim Penyidik yang meliputiBerita Acara Pemeriksaan dan Dokumen terkait. Melakukan Review, analisis, pengujian terhadap data dan dokumen yangdiperoleh melalui penyidikan.

Nomor 31 K/Pdt/201795.96.97.98.g9.100.101.LAP4413/PW09/4/2009 Tanggal 11 Juni 2009, diketahui IRR yangdigunakan oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat II adalah 22 %.Angka ini dinilai tidak wajar oleh BPKP, rekomendasi dari BPKP adalahsebesar 14,68 %.

;Bahwa tanggal 17 September 2012 diputuskan bahwa permohonanpemohon sengketa informasi dalam hal ini KRUHA dikabulkan oleh MajelisKomisioner dalam Putusan Nomor 391/XII/KIPPSMA/201 1;Bahwa tindakan Tergugat VII yang menolak permohonan informasi publikyang diminta masyarakat telah melanggar amanat Undang Undang Nomor7 Tahun Tentang Sumber Daya Air khususnya Pasal 2 yang diantaranyamengatur bahwa Sumber Daya Air Harus Dikelola Berdasarkan AsasTransparansi Atau Keterbukaan ;Bahwa berdasarkan audit BPKP

Temuan tidak akuntabelnya pengelolaan air minum olah PAMJaya dapat dilihat dalam temuan audit BPKP;Bahwa perjanjian antara Tergugat VII dengan Para Turut Tergugatmelanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang PerusahaanDaerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Bahwa Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Antara DireksiPAM Jaya dengan PT Palyja tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya;Bahwa penyerahan aset yang dikerjasamakan milik Tergugat VII sebesarRp1.775.299,91 juta tidak

Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Asasinimenghendaki agar setiap tindakan Badan/Pejabat Administrasihendaknya dilakukan dalam batasbatas kepantasan, kewajaran dankepatuhan yang hidup dalam masyarakat.

air pasca swastanisasi telah gagal memenuhikebutuhan hak masyarakat atas air, daya jangkaunya hanyamemenuhi 62 %,sedangkan sisanya pelanggan sebesar 22,60 %dari pelanggan Turut Tergugat tidak mendapat air sama sekalidan 14,14 %dari Turut Tegugat II bernasib sama dan harus tetapmembayar abonemennya setiap bulan, hal ini disimpulkan bahwakebijakan swastanisasi (PKS) tidak sesuai tujuannya dan hal inidapat dikarenakan implementasinya dilaksanakan secara tidakjujur, tidak akuntabel dan korupsi (audit BPKP

Penunjang Kegiatan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat BagiAnggota Linmas Aktif Kota Bekasi Tahun 2014, dan dijawab serentak oleh seluruhpersonil anggota Linmas Kota Bekasi yang hadir bahwa untuk honor bulan April, Meidan Juni 2014 mereka tidak menerima uang Honor Penunjang Kegiatan Ketentraman,Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota BekasiTahun 2014;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP

Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat BagiAnggota Linmas Aktif Kota Bekasi Tahun 2014, dan dijawab serentak oleh seluruhpersonil anggota Linmas Kota Bekasi yang hadir bahwa untuk honor bulan April, Meidan Juni 2014 mereka tidak menerima uang Honor Penunjang Kegiatan Ketentraman,Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota BekasiTahun 2014;halaman 53 dari 164 halamanBahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai ahli 1kali dan semua keterangan yang sudah saksi berikan yang terdapat di BAP Penyidik benarsemua ;Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :e Auditor pada Tim Gabungan BPKPDitjen Pajak Jakarta(19931994) ;e Auditor pada Tim Gabungan BPKPBapeksta Keuangan ,Jakarta (19941997) ;e Auditor pada Tim Optimalisasi Penerimaan PBB DKIJakarta (19971998) ;e Auditor pada Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu(1998) ;e Auditor pada Perwakilan

BPKP Propinsi KalimantanBarat (2002 2011) ;e Auditor pada Perwakilan BPKP Jawa Barat (2011 sekarang) ;Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negaradalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penunjang kegiatan Satlinmasdi Satpol PP Pemerintah kota Bekasi sebesar Rp.1.041.600.000, adalah Surat KepalaKejaksaan Negeri Bekasi Nomor.

B4795/0.2.25/Fu.1/09/2014 tgl. 24 September 2014 hal.Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kemudian ditindaklanjutidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat No.ST2533/PW 10/5/2014 tgl.3 Oktober 2014 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa saksi melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan ruanglingkupnya sejak keluarnya Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jabar.

RIDHA WAHYUDI sebesar Rp. 5.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 Sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas

MT sebesar Rp.15.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/ Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas sebesar

/PN Ptk2013 setelah dua bulan terakhir ini tahun 2017 adanya informasi dariteman teman dikantor terkait beberapa orang yang dipanggil oleh pihakKejaksaan Negeri Singkawang, dan juga kedatangan TIM kejaksaanyang mendampingi BPKP pada pemeriksan alat tersebut.

/PN Ptk4) Sertifikat Diklat Audit Berbasis Risiko;5) Sertifikat Diklat Audit Investigatif; Bahwa saya bertugas sebagai Auditor di BPKP sejak tahun 2014,dangan pengalaman kerja lebih dari 4 (empat) tahun.

Bahwa dasar penugasan saya sebagai ahli dalam perkara ini adalahpenunjukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat denganSurat Tugas Nomor S593/PW14/5/2018 tanggal 1 November 2018.

telahdiselesaikan ada di kolom realisasi;Bahwa di dalam AFE tidak secara spesifik menyebutkan siapayang mengerjakan tapi hanya laporan realisasi dari KKKS;Bahwa sistem pembukuan telah didelegasikan kepada KKKS,secara akuntansi mereka akan melaporkan dengan format FQRyangt seecara khusus lain dengan format pembukuan secaaraumum ;Bahwa laporan di FQR hanya secara global dilaporkan, secaradetail ada di KKKS;Bahwa dalam AFE untuk bioremediasi secara spesifik tidak adadan setahu saksi yang berwenan mengaudit BPKP

Saksi PARULIAN SIHOTANG,AK.M.ACC , berjanji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi bekerja di BPMIGAS dam sejak tahun 2011jabatan saksi selaku Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitunganbagian Negara; Bahwa benar tugas pokok selaku Kepala Divisi PemeriksaanPerhitungan Bagian Negara adalah :e Melakukan pengendalian & pemeriksaanterhdap penghitungan lifting;e Bersamasama dengan BPKP dan DitjenPajak melakukan pemeriksaan ataspenghitungan bagi hasil bagian Negaratermasuk pajakpajak negara;

Saksi MEDI APRIADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Saksi bekerja di BP Migas dan menjabat sebagai Kepala DinasKonsolidasi dan Pelaporan sampai dengan adaesember 2012;Bahwa tugas pokok sebagai Kepala Dinas Konsolidasi dan Pelaporan,adalah melakukan penyusunan laporan audit yang akan dilakukandengan BPKP, melakukan konsolidasi atas laporan BPKP dan BPK,membuat laporan kegiatan kerja 6 bulan sekali, dan saksi tidakmelakukan audit;Bahwa setahu saksi di dalam pemeriksaan

Green Planet Indonesia telah mengakibatkan kerugiannegara senilai US$. 3,089,281.26; yang merupakan yang merupakanbagian dari kerugian negara seluruhnya sebesar US$. 9,990,210.93 (tidaktermasuk pajak), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara BPKP Nomor SR1025/D6/02/2012 tgl. 9 November 2012Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delikpidana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulupembelaan (p/edoi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum

Pidana Korupsi Penyalah gunaan Dana Pembangunan SMPN (sekarang SMPN3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) danTambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; Nomor SR5197/PW30/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratustujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh duasen) atau setidaktidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

Pidana Korupsi Penyalah gunaan Dana Pembangunan SMPN (sekarang SMPN3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) danTambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; Nomor SR5197/PW 30/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratustujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua61 sen) atau setidaktidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan menolak isi putusan tersebut, karena semuaalasan hukum yang telah disampaikan serta saksi yang diajukan dalam persidangan olehTerdakwa dan Penasehat Hukum sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya tidakpernah dipertimbangkan dalam putusan tersebut ; Bahwa mengenai uang pengganti sebesar Rp.390.107.096, (tiga ratus sembilan puluhjuta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) pertimbangan majelis hanyamengutip dari hasil BPKP

dan Konsultan Pengawasdalam pekerjaan tersebut.Bahwa berdasarkan Tupoksi saksi sebagai Kabang Ekonomi danpembanguanan selalu turun di lapangan mulai pada akan berakhirnyakegiatan fisik pembangunan pasar sampai hari Sabtu yang lalu gunapercepatan pembangunan penunjang pasar dalam hal ini pelaksanaanpengaspalan jalan disekitar pasar.Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan PHO atau belum.Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan Klarifikasi lapbangan bersamaTim Penyidik dan Ahli Tehnik maupun BPKP

dimana pada saat itudisampaikan oleh BPKP ada temuan berupa Lampu dan Ncb yangditanggalkan karena alasan keamanan disamping itu bahwa memang adatemuan lainnya dan dapat dihitung oleh kemampuan seorang ahli baikteknik maupun BPKP karena saat itu kami hanya diperlihnatkan secaraVisualisasi terkait temuantemuan yang ditunjukkan oleh Ahli terkaitvolume pekerjaan.Bahwa saat itu kami dari pihak pelaksana pekerjaan baik dari puhak Dinasmaupun pihak kontraktor menandatangani BA terkait klarifikasi lapangantersebut

Dapat saksi berikan keterangan Pada waktu sesudah pelaksanaanlampu yang terpasang sebenarnya sudah ada namun ada beberapa yanghilang sehingga oleh Pak Kabid Dinas Koperindag dalam hal ini bapakWilson Haju) memerintahkan untuk mencopot lampu tersebut danmenyimpan di kantor Dinas Koperindag.Bahwa pada saat perhitungan tersebut saksi tidak mengetahui apa hasilyang disimpulkan oleh Ahli Teknis maupun ahli BPKP namun yang saksidengar dari keterangan Kontraktor yakni Harry Horatian bahwa pekerjaanPavin

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi GorontaloNomor :ST63/PW.31/5/2018, tanggal 21 Maret 2018, danSurat Perpanjangan Nomor:ST127/PW31/5/2018, tanggal21 Maret 2018.

Namun pada saat pemeriksaanLapangan tanggal tanggl 8 Maret 2018 yang dilakukan bersamasama TimBPKP., Ahli Tehnik dan Penyidik Kejaksaan Gorontalo, terdakwa dimintai ulangtanggapan oleh BPKP, sehingga ketika terdakwa menghadirkan staf tehnikterdakwa ditujukan lokasi item pekerjaan paving stone yang dikerjakan,sehingga ketika dilakukan pengukuran ulang ada juga diukur di bagian depanPasar Il, dan diperoleh hitungan terakhir yaitu seluas 1329 m2.Halaman 197 dari 235 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/

Sos bersamadengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG adalahperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara,dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat KepalaBPKP Perwakilan Prov.

Sos bersamadengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG adalahperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan. yang menimbulkan kerugiankeuangan negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melaluiSurat Kepala BPKP Perwakilan Prov.

Labuhanbatu Selatan Tahun2013, 2014 dan 2015, dan sertifikat keahlian adalah yang terakhir adalahsebagai Auditor Ahli Madya;Halaman 129 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnBahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukanpenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpanganBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan yangditerima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2013, 2014dan 2015, berdasarkan permintaan dari Kepolisian Daerah SumateraUtara melalui

Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :K/1831/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 09 Juli 2019 perihal PermintaanAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarayang kemudianditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utaradengan menerbitkan :e Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov.

JadiStandar yang digunakan oleh pemeriksa BPKRI adalah SPKN.Halaman 181 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnSedangkan untuk Auditor/ pemeriksa lainnya seperti BPKP jugamenggunakan standar pemeriksaan tersendiriDalam halnya terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh BPK dengan BPKP, maka terlebih dulu harus dilakukanpengujian terhadap standar yang digunakan oleh masingmasingpemeriksa untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnyaperbedaan tersebut;Bahwa terkait adanya temuan

Hal ini juga sudah dikatakan oleh pemiliktanah / penjual di depan persidangan ;Pada pengadaan tanah ini dengan tahapantahapan yang sudahdilaksanakan dengan dukungan peraturan serta dokumen yang ada menurutkami tidak ada kerugian negara ;Bahwa dengan kerugian negara sebesar Rp.243.960.000, padapemeriksaan di BPKP tidak diklarifikasi kepada kami. Pada saat di BPKPtidak ada satupun pertanyaan hal kekurangan luas tanah ini.

KantorKesehatan Pelabuhan Kelas Il Manado mengalami kerugiansebagaimana hasil perhitungan Auditor BPKP Perwakilan SulawesiUtara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan / Pembelian Tanah UntukKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Manado Tahun Anggaran 2010Nomor : SR441/PW18/5/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebesarRp.243.960.000,(dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enampuluh ribu rupiah

Kantor KesehatanPelabuhan Kelas Il Manado mengalami kerugian sebagaimana hasilperhitungan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan / Pembelian Tanah Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan KelasHalaman 19 dari 88 Ptsn No. 41/Pid.SusTPK/2014/PN.Mnd.ll Manado Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR441/PW18/5/2013 tanggal26 Nopember 2013 sebesar Rp.243.960.000,(dua ratus

Semua biaya yang timbul karena diadakannya pengukuran dan pekerjaanterkait menjadi tanggungjawab dariPIHAK KEDUA sepenuhnyaMenimbang, bahwa dengan fakta demikian maka Majelisberpendapat bahwa karena sudah tidak ada lagi selisin atau kekuranganukuran luas tanah dalam pengadaan tanah aquo, maka hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor :SR441 / PW18 / 5 / 2013 tanggal 26 November 2013 patut

juta rupiah);Muslih +Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah);Setiabudi Rp. 531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta duaratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MMbersamasama SETIABUDI, telah merugikan keuangan negara sebesaroa fF oORp. 746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratussepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungankerugian keuangan negara oleh BPKP

sepuluh juta rupiah);Muslih Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah);Setiabudi Rp. 531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta duao ol ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MMbersamasama SETIABUDI, telah merugikan keuangan negara sebesarRp. 746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratussepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungankerugian keuangan negara oleh BPKP

MutiaraAbadi tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti barang yang terpasangyaitu lift yang seharusnya dipasang adalah merek Fuji ex Japan bukanmerek Fuji ex China, dan lift tersebut langsung dioperasikan tanpa ijindari Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkanpemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator, sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian kKeuangan negara sesuai keterangan Ahli Auditor BPKP

MUTIARA ABADI (sudah diputus Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) merugikan keuangannegara dalam anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 761.858.200, dananggaran tahun 2008 sebesar Rp. 746.210.400,sehingga jumlahseluruhnya sebesar Rp. 1.508.068.600, (satu milyar lima ratus delapanjuta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan HasilAudit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengahyang signifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh karena ituHal

dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikanperekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomianNegara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurangberjalan ;Bahwa dalam hal ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa negaratelah dirugikan sebesar Rp. 1.508.068.600, (satu milyar lima ratusdelapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuaiLaporan Hasil Audit Investigasi BPKP

Dasma sebagai upah tandatangan saksi tidak tahu;Sisa anggaran perjalanan dinas yang selebihnya dipegang olehBendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yakni saksi Indrajaya;Selama Terdakwa menjadi PPTK saksi tidak lagi melakukan perjalanandinas fiktif;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan Benar dan Tidak Keberatan;Menimbang, bahwa telah didengar Keterangan Ahli LIA AMALIA, AKdibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Ahli bekerja di Kantor BPKP

Perwakilan Provinsi Jambi selaku auditor;Ahli bersama Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pernahmelakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindakpidana korupsi dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yangmenggunakan dana APBD Prop.

melakukan tindak pidana korupsi anggaran perjalanandinas Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJambi No. 654/PID.B/2010/PN.JBI tanggal 19 April 2011, dimana dalamkedua perkara pidana tersebut telah dilakukan penyitaan atas uangperjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan atau penyimpangan sebesarRp. 211.713.000, (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7. 350.000, (tujuh juta tigaratus lima puluh ribu rupiah) hasil temuan BPKP

tindakpidana korupsi dalam perkara a quo.;136Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasanPenasihat Hukum tersebut, karena tidak semua perintah atasan harusdilaksanakan bilamana perintah tersebut melawan hukum, maka si PenerimaPerintah harus menolaknya, mengingat setiap orang wajib menghormati danmentaati hukum dibanding loyalitasnya kepada atasan;Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwapada halaman 13 huruf b yang menyatakan, Apakah keterangan Saksi Ahlidari BPKP

Pulau Morotai.30. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.31. 16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.32. 16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab.

Racman yang merupakansudara kandung Aisah A Rachman (Mira) untuk di mutasikan ke KotaMakasar Propinsi Sulawesi Utara; Bahwa setelah dimutasikan di Samsat Kota Makasar oleh Zulkifly A.Racman, selanjutnya Nomor Polisi mobil yang awalnya DD 111 1 RA berubahmenjadi DD 1116 QO dan dalam STNK maupun BPKP tetap atas nama H.Muhammad Sidik, SH.Halaman 43 dari 87 HalamanPts.No.11/Pid.SusTPK/2016/PT TTEPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 Jo pasal

Pulau Morotai.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari2014 s/d 31 Desember 2014.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TBPP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TBPP Kab.

Pulau Morotai.30.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari2014 s/d 31 Desember 2014.31.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PPKab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.32.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TBPP Kab.

Pulau Morotai.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014s/d 31 Desember 2014.Halaman 77 dari 87 HalamanPts.No.11/Pid.SusTPK/2016/PT TTE31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PPKab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PPKab.

., tidak berhak memperoleh pembayaranterhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh karenanya mengakibatkankerugian Negara sebesar (Rp6.494.000.000,00 + Rp300.000.000,00 +Rp15.277.215,00) Rp6.809.277.215,00; atau setidak tidaknya;Senilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu pekerjaanpembesian dan pembetonan dengan nilai sebesar Rp3.512.089.932,00sesuaidengan hasil perhitungan Audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor :LAP840/PW 30/5/

No. 2059 K/Pid.Sus/2015e Senilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu pekerjaanpembesian dan pembetonan dengan nilai sebesar Rp3.512.089.932,00sesuaidengan hasil perhitungan Audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Banten Nomor : LAP840/PW 30/5/2013 tanggal 09 Desember 2013;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

M.SIMAMORA mengakui tidak pernah melihat dan tidak menghitung secaralangsung keuangan Negara pada Tahun anggaran 2011.Analisa : Melalui Keterangan yang diberikan oleh Ahli Endy pada persidangantidak pernah secara langsung menghitung sendiri secara sistematis danmatematis dengan melihat serta meminta data pada Kepala SNVT Balai Besar,ahli menghitung berdasarkan datadata dari penyidik Polda Banten pada bulanJuli 2013 sampai dengan September 2013 karena ahli sebagai auditor, menuruthitunangan ahli dari BPKP

ada kerugian Rp3.512.089.932,00 akan tetapi tidakmengatakan dalam pendapatnya bukan kerugian Negara seperti yangdisampaikan Jaksa Penuntut Umum dan terjadi perbedaan antara hitungankerugian antara Jaksa Penuntut Umum dengan ahli BPKP, Jaksa PenuntutUmum tidak punya kewenangan sendiri untuk menentukan kerugian Negara.Bahwa Ahli Carles M.

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan riobu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014.momen Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Cane (Median) 7 3.850.000 968.000Jumlah 35.420.000 8.905.600 Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal iniPemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp. 135.877.500,00 (seratus tigapuluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan LaporanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014 ;erence nnne= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

DJANAKA RADJI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, denganJabatan sebagai ketua team ;Bahwa ahli bertugas sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;Bahwa untuk melakukan Audit pada keuangan Negara, atas pengadaanlampu jalan di Berastagi dan Kabanjahe ;Bahwa pengadaan lampu jalan dilakukan pada tahun 2012 ;Bahwa pertama dilakukan pemapaaran, lalu disimpulkan dan unsurunsurnya telah terpenuhi ;Bahwa penyimpangannya

;Bahwa penyebab terjadinya kerugian adalah karena kelalaian sebagaipengawasan ;Bahwa tidak wajar pagu kontrak tersebut tidak dibayarkan ;Bahwa berdasarkan semua dokumendokumen yang ada kamiperbandingkan semua ;Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian ;Bahwa sertifikat itu diberikan oleh BPKP dari pusat ;Bahwa BPKP juga berhak melakukan pemeriksaan kerugian Negara,karena di dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,kemudian No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,109disitu

Rp.2.059.949.100, (dua milyar lima puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara BPKP Perwaklilan Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Penyalahgunaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan danSarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran2011, nomor: SR10915/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember

Rp.2.059.949.100, (dua milyar lima puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah terse but sesuai laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara BPKP Perwaklilan Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Penyalahgunaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan danSarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran2011, nomor : SR10915/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember

SUMANTRIBahwa saat ini ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah di BidangInvestigasi sebagai Auditor Madya, dan saat memberikan keterangan ahli atas permintaandari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan surat Nomor B5362/0.3.5/Fd. 1/12/2012tanggal 6 Desember 2012 perihal Bantuan pemanggilan Ahli;Bahwa sebagai Auditor di BPKP Prov.

Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat ElektronikKabupaten Banjamegara Tahun Anggaran 2011, adalah :(1) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor Nomor B3912/0.3.5/Fd. 1/08/2012 tanggal 3 September 2012 hal Permintaan BantuanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pengadaan Alat PeragaPendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik 9KabupatenBanjarnegara Tahun Anggaran 2011.(2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP

Dalam pelaksanaan audittersebut, BPKP menyimpulkan:(1) di temukan dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikanuntuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/AlatElektronik Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 tersebut.(2) Bahwa kerugian negara yang diakibatkan atas penyimpangan tersebut adalah sebesarRp 2.059.949.100,00 (Dua Milyar Limapuluh Sembilan Juta Sembilan ratus Empat PuluhSembilan Ribu Seratus Rupiah).(3) Kerugian tersebut merupakan selisih