Ditemukan 5012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
225 — 148
  • belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituPENGGUGAT telah mengajukan kembali Upaya Banding kepadaGubernur Aceh selaku atasan TERGUGAT dengan Surat PENGGUGATNomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap SuratBupati Aceh Timur Nomor : 800/4952 tanggal 20 Juni 2019M/16 SyawalHalaman 3 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Ir.Sanusi, M.M Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
104 — 219
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
97 — 59
  • Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati SelumaHalaman 39Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLyang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengansurat undangan tanggal 28 Desember 2018. Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait 1.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
180 — 82
  • Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 24-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5579/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 9
  • 45 Tahun 1990 dinyatakan:Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Apabila perceraian terjadi ataskehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajidb meneyerahkansebagaian gajinya untuk kehidupan bekas istrinya dan anak anaknya;Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebgaimana dimaksuddalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anakatau anakanaknya;Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 20-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 86/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 29 April 2015 — AHMAD HATIB, SH VS REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
75 — 61
  • Pengertian.Dalam keputusan ini dimaksud dengan : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan dengan pada anggaranpendapatan dan Belanja Negara dan bekerja padaDepartemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kantor Negara Koordinator, KantorMenteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tinggi/Tinggi Negara, Badan NarkotikaNasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
375 — 128
  • Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 199/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
135 — 61
  • Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26 sampai dengan angka29, Tergugat tegaskan dan Penggugat menjadi maklum dan mampumemahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 10-04-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1927/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 3
  • SbyMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpengahasilan bersih setalah dipotong tanggungan kredit sebesarRp.14.632.879,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapanratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yangmenyebutkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sepertigagajinya diberikan kepada bekas istrinya yaitu sebesar Rp.4.500.000,00 (empatjuta
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 23
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 19-08-2014 — Putus : 20-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 137-K/PM.II-09/AD/K/VIII/2013
Tanggal 20 September 2013 — PRATU RUJITO DKK 9 (SEMBILAN) ORANG
88 — 59
  • tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
278 — 236
  • Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
83 — 53
  • Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1979:Pasal 4(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan:1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secarapenuh di bidang penelitian;Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskansecara penuh pada perguruan tinggi;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
130 — 53
  • Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
125 — 28
  • yang telahdilakukannya.Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatasbila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa Drs.NURHASAN, MM dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 22-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2018
Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
55 — 29
  • Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumahtersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipilyang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgoldan satu orang lagi diamankan karena mencobamelakukan perlawanan.7.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 15/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
125 — 37
  • dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintanh Kota Pangkalpinang dikarenakanPenggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidanadalam jabatan dan terhadap Penggugat telah ada putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SOA SIO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA SOA SIO Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.SS
Tanggal 19 Oktober 2016 — 2 pihak
17 — 11
  • nafkah bagi anaknya;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya,menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggapdewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik danmental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 41-k/PM II-08/AD/II/2016
Tanggal 26 April 2016 — Serda Dwi Hermawan cs 1org
69 — 44
  • Aat dan 6 (enam) orang sipilyang tidak Saksikenal sudah berada di Room, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya dudukduduk danberkaraokean.3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Geger ke kamar mandi, dikamar mandi oleh Sadr.Geger Saksi ditawarkan untuk menghisap shabushabu.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
264 — 251
  • Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.