Penyidikan yang telah disumpahdibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengertidiperiksa sehubungan65dengan pekerjaanpembangunan lapanganfutsal di GOR Opu DaengManambon oleh DinasParbudpora Kab,Pontianak TahunAnggaran 2008 pekerjaanproyek tersebut saksiyang mengerjakannyadengan meminjamperusahaan milikterdakwa Nurhayatiselaku adik kandungsaksi.e Bahwa pekerjaan saksiadalah:Tahun 2000 diangkat sebagai PNS pada KecamatanMempawah HilirTahun 2003 bekerja sebagai staf KPU

pilkadaserentak tahun 2017 di Makasar yang diikuti oleh Saksi, ibu Yohana O Latulomadan Ibu Kasek.e Tanggal 1720 Nopember 2016 kegiatan rakemis penangangan pelanggaragubernur, bupati dan walikota tahun 2017 gel di Lampung diikuti olen Saksi, danstaf Devisi Tofilus J.Leiwakabesi.e Tanggal 2325 Nopember 2016 kegiatan rakernis penanganan tindak pidanapemilu dalam pemilihnan gubemur, bupati dan walikota tahun 2017 gel di Bogordiikuti olen Saksi sendiri.e Tanggal 1419 Desember 2016 kegiatan pendampingan kepada KPU

Maltengdalam rangka sinkronisasi DPT ke Sidali KPU RI serta peninjauan ke perusahaanpencetakan APK di Jakarta yang diikuti Saksi dan Saksi Ahmad Latuconsina.e Tanggal 1115 Januari 2017 kegiatan pengawasan, pengepakan surat suara,pemusnahan dan pengiriman surat Suara di jakarta yang diikuti olen Saksi, Saksiahmad latuconsina, Saksi yohana o latuloma dan Saksi Syukri Naim Tuatoy.e Tanggal 1923 Januari 2017 kegiatan pendampingan terhadap KPU Maltengdalam rangka koordinasi pemantauan dan pengawasan,

Panwaslih dipilin oleh Bawaslu Provinsi melalui seleksi olehTim Seleksi Kemudian berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor 824/159SK/VII tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 diangkatlan 4 (emapat) orang PNSsedangkan pengangkatan Staf Teknis dan Staf Pendukung dipilin oleh komisionerdan dibuatkan Kontrak / Perjanjian Kerja olen Kepala Sekretariat;Bahwa tugas Saksi sebagai Anggota Pokja Pengawasan Pencalonan melakukanmonitoring pengawasan pada saat pencalonan peserta pencalon di Komisi PemilihanUmum (KPU

Dalam hal melakukan monitoring Saksi bersama Saksi Amalia Senensudah melakukan monitoring sebanyak 3 (tiga) kali di Komisi Pemilihan Umum(KPU);Bahwa Saksi tidak pernah membantu Bendahara dalam pembuatan Laporanmaupun membuat Rencana Anggaran Biaya Panwas Kecamatan.

bahwa melawan hukum formil adalah perbuatan yangbertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan melawan hukum materiiladalah perbuatan yang bertentangan dengan asasasas umum atau normanorma hukum yang tidak tertulis;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan MahkamahKonstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2608 K/Pid/2006 dengan TerdakwaAhmad Rojadi (Kasus KPU

Achmad Syafaat, tempat tanggallahir Cilegon 10 September 19511 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan dengan nomor 001950.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan tentang pemasukankendaraan bermotor nomor FA019664/KPU.01/BD.0201/M/2010 dariDepkeu RI Dirjen Bea dan Cukai tertanggal 09 Maret 2010 yangditandatangani oleh Hartono1 (satu) lembar fotocopy legalisir Toyota Motor Corporation VihicleIdentification Number (VIN) certificate No. 2010240232 yang ditandatanganioleh oleh Atsushi

Achmad Syafaat, tempat tanggallahir Cilegon 10 September 1951Perkara Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 263 dari 387 Halaman335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan dengan nomor 001950.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan tentang pemasukankendaraan bermotor nomor FA019664/KPU.01/BD.0201/M/2010 dariDepkeu RI Dirjen Bea dan Cukai tertanggal 09 Maret 2010 yangditandatangani oleh Hartono1 (satu) lembar fotocopy legalisir Toyota

EDI ARIADI, M.Si Model BKWKKPU yang ditandatanganiDPD Partai Politik yang mengajukan pasangan calon.326. 1 (satu) lembar asli Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah Kota Cilegon tahun 2010 yang ditandatanganiKetua KPU Kota Cilegon SYAEFUL BAHRI.327. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaCilegon Nomor : 46/Kpts/KPUClg015.436430/2010 tanggal 13 Mei2010 yang ditandatangani SYAEFUL BAHRI Tentang PenetapanPasangan Calon Terpilin Walikota dan Wakil Walikota

Achmad Syafaat, tempattanggal lahir Cilegon 10 September 1951336. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan dengan nomor001950.337. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan tentangpemasukan kendaraan bermotor nomor FA019664/KPU.01/BD.0201/M/2010 dari Depkeu RI Dirjen Bea danCukai tertanggal 09 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hartono338. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Toyota Motor Corporation VihicleIdentification Number (VIN) certificate No. 2010240232 yangditandatangani

Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;

MAHMUDI pindah tugassebagai Sekretaris KPU Kota Banjarmasin dan Saksi baru menerimaSurat Keputusan Nomor: 551.10/162/Dishubkominfo tanggal 5 Januar2015 pada bulan April 2015 sehingga Saksi baru melaksanakan tugassetelah Terdakwa Drs. MAHMUDI pindah tugas;Bahwa Terdakwa Drs. MAHMUDI masih aktif melaksanakan tugas dalamkapasitasnya sebagai PPTK;Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasinsaksi Drs. H.

MAHMUDIsudah berpindah ke KPU, laporan lisan ke Saksi setiap seminggu sekali ;Bahwa Rekanan membuat jadwal kegiatan untuk kemajuan fisiksebesar 5% namun pada faktanya hanya 3% yang dikerjakan. KemudianSaksi dan Terdakwa Drs.

1 (Satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 30009641dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014; 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan BermotorNomor Faktur : 1350903FB3613005011, tanggal 10September 2013;e 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor IdentifikasiKendaraan Bemotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13,tanggal 10 September 2013; 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang PemasukanKendaraan Bermotor Nomor : FA076244/KPU

; 1 (Satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 30009641dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014; 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan BermotorNomor Faktur : 1350903FB3613005011, tanggal 10September 2013; 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor IdentifikasiKendaraan Bemotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13,tanggal 10 September 2013; 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang PemasukanKendaraan Bermotor Nomor : FA076244/KPU

; 1 (satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 30009641dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014; 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan BermotorNomor Faktur : 1350903FB3613005011, tanggal 10September 2013; 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor IdentifikasiKendaraan Bemotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13,tanggal 10 September 2013; 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang PemasukanKendaraan Bermotor Nomor : FA076244/KPU

DANIEL ASA ;Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala Badan BangsaPokitik dan Perlindungan Masyarakat Kabupate Belu ;Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Badan Bangsa Pokitik danPerlindungan Masyarakat berkaitan dengan bantuan keuangan kepadapartai Politik adalah melakukan veifikasi permohonan bantuan keuanganyang diajukan oleh Partai Politik bersama dengan tim verifikasi yang terdiridari Kesbanglinmas, KPU, Bagian

Nomor. 5 tahun 2009 tentang bantuan kuangan kepada partai Politik,yaitu :Penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu olen KPU;Susunan Keputusan Partai Politik yang sah ;Rekening kas Umum Partai Politik ;NPWP Partai Politik;Laporan relisasi penerimaan dana penggunaan keungan tahun anggaransebelumnya.Bahwa Parpol yang menerima bantuan telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan, permohonan tersebut dikabulkan dan direalisasi berarti semuapersyaratan tersebut telah dipenuhi oleh parpol tersebut

Saksi Ahli bidang Hukum Administrasi Negara dalam Pemeriksaan DugaanPelanggaran Kode Etik Komisioner KPU atas permintaan KPU dalampersidangan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)bersama dengan Prof Dr Saldi Isra, S.H., MPA., Prof Dr Ramlan Surbakti danDidik Supriyanto (Perludem).27.Ahli Bidang Hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan RaperdaPengelolaan Kota Kediri Pasar Modern dan Pasar Tradisional sertaPerlindungan Anak Jalanan dan Pengemis kerjasama DPRD Kota Kediridengan

Narasumber dalam FGD "Pemantapan Tertio Administrasi untuk MewujudkanKepastian Hukum dan Profesionalisme Pegawai KPU Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara" yangdiselenggarakan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta, tanggal26 Maret 2014.51.

empatratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan namapengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa OdeNurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.274)275)276)1 (Satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskanDewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengannomor 1 bertuliskan KPU

empatratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.272). 1 (Satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan namapengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa OdeNurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.273). 1 (Satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskanDewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas.274). 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengannomor 1 bertuliskan KPU

Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670,000,Satpol PP, Rp.27.930,000,Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000,Kecamatan Siantar Marimobun, Rp.6.810.000, Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,SMP Negeri 6, Rp.2.040.000, SMP Negeri 7, Rp.1.650.000, SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,KPU

Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670,000,Satpol PP, Rp.27.930,000,Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000,Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,SMP Negeri 6, Rp.2.040.000,SMP Negeri 7, Rp.1.650.000,SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,KPU

akan tetapi beritanya masalahpemberian untuk anggota DPRD mungkin termasuk saksi, tapi saksi tidak adamenerimanya; Bahwa Apabila APBD tahun 2014 tidak ditetapkan dan disyahkan, makapembangunan tidak ada terlaksana karena anggaran kembali ke Perbut artinyakembali kepada anggaran tahun 2013, hanya gaji saja; Bahwa saksi kenal dengan M.Yamin yakni orang yang bekerja di PerusahaanH.baharuddin sedangkan Yasir Arafat dan M.Yusuf merupakan anak dariH.Baharuddin dan saksi pernah ketemu dengan M.Yusuf di KPU

DWIMARTONO ARLIANTO ;= Bahwa Komisaris dan Direktur dipilihlangsung oleh Walikota Batu EddyRumpoko ;= Bahwa sebelum menjadi Direktur,terdakwa bekerja sebagai anggota KPU= Bahwa saksi mengenali danmembenarkan barang bukti yangditunjukkan Majelis Hakim di depanpersidangan ;17 Saksi GUINDRA PRAMUDI NUGRAHA, SE, Ak.

Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia;7) Keputusan KPU

untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1)tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiildalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsepmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan MahkamahKonstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2608 K/Pid/2006 dengan TerdakwaAhmad Rojadi (Kasus KPU

untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukummateriil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran ataukonsep melawan hukum formil;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan MahkamahKonstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2608 K/Pid/2006 dengan TerdakwaAhmad Rojadi (Kasus KPU

Dengan demikiandalam konteks yang kedua ini adalahbagaimana regulasi interkoneksi itu bisa mewujudkan kompetisi yang fairdan menyediakan layanan yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan;3) Yang biasa diperhatikan dalam konteks mengatur interkoneksi adalahbahwa interkoneksi ini ada pengaruhnya dengan universal service(pelayanan universal) , kalau dalam bahasa kita itu KPU (KomitmenPelayanan Universal) ;Bahwa jadi menurut ahli dari ketiga tujuan utama tersebut perananPemerintah terhadap interkoneksi

Bantuan Keuangan Partai Politik saksi mempunyai tupoksimelakukan verifikasi kelengkapan administrasi partai politik terkait danabantuan keuangan;Bahwa saksi menerangkan salah satu sumber dana bantuan keuanganpartai politik adalah dari APBD Kabupaten Parigi Moutong;Bahwa saksi menerangkan jumlah besaran anggaran bantuankeuangan partai politik yang diterima adalah terkait dengan jumlah kursiatau suara yang diperoleh partai politik yang bersangkutan yangmerupakan kewenangan dari Komisi Pemilihnan Umum (KPU

Tim Sukses bertugasHalaman 73 dari 102 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sbguntuk memperkenalkan Terdakwa supaya dipilih masyarakat, TimPemenangan bertugas mendaftarkan Terdakwa ke KPU dan menguruskampanye, sedangkan Tim Keluarga memperkenalkan Terdakwa kepadakeluarga Naipospos;Bahwa Terdakwa mengenal Efendi Marpaung sejak tahun 2011;Bahwa janji Terdakwa kepada Tim Sukses adalah bahwa Terdakwa akanmembangun Tapanuli Tengah;Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan Efendi Marpaung sebagai DirutPDAM;Bahwa

Terdakwamenjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tahun 2011sampai dengan tahun 2013 hanya sebatas hubungan atasandengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa setahu Saksi, Pilkada di Bondowoso dilakukan sekitartanggal lupa bulan Mei tahun 2013 dan yang dilakukan Kodim0822/Bondowoso adalah memantau wilayah tentangperkembangan situasi Politik yang terjadi pada saat itu, halmana situasi politik tidak terlalu memanas karena hanya ada 2(dua) calon yang lolos verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum(KPU