Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN TAR
Tanggal 26 Juni 2018 — 1 Drs WILLIAM F 2 TUANI SIMATUPANG 3 DOMIRITAN 4 DHEA AYU P 5 NUR YANTI 6 FARIDA BAREK 7 NURHAYATI 8 ERNAWATI U 9 RAHMAWATI 10 J.H. MANURUNG 11 DOMI L KADU 12 RAHMAN 13 DONI 14 F MINO 15 YORIS 16 BARNADUS ARAM 17 MARTINUS BALE 18 ARNOL 19 SUWARDI 20 ERIK ERMAWATI 21 MUHTAR 22 LUKAS 23 YANTO 24 ADE IRIANSYAH 25 DARSONO 26 ABDUL HAMID 27 ARDI MORE 28 DOMIANUS 29 SANJANUR 30 JEMY 31 AGUS SALIM AW 32 RUSTAM 33 MARTA MA 34 MARIA ARAN 35 KRISTINA RARE 36 ATI NOLDUS 37 SIMON 38 DAENG 39 ANDI JUSMADI 40 DANIEL HUKI 41 FERDINANDUS LEMBONG 42 BLASI TUKAN 43 SAHARIN 44 HERMAN 45 DONY PAN 46 LARAS 47 FIL 48 MARTHA 49 LARAPI 50 PELIS 51 GABRIEL SIBU 52 SUWARDI 53 SYAHRAN 54 RIDWAN NAINGGOLAN 55 RUSLIN R,Spi, M.Si 56 SABARIA 57 AGUS SOLIM 58 LIANA 59 TURIKA 60 AMBO ASIS 61 MUJIONO 62 SAWITRI 63 BAKRI 64 HASLINDA 65 RIA 66 PHILIPUS K MARAN 67 JEREMIYAS LULI DONI 68 FABIANUS PAYONG GERODA 69 STEVANUS BABA 70 AGNES B 71 RISMAWATI 72 HERU FERNANDES DONI 73 REGINA BENGA 74 MAPATI 75 NORMAWATI 76 NUR PUTRI BUGIS 77 BERNADETE RAREK 78 ASMAWATI 79 ELISABETH LIN
230 — 103
  • atau tahun 2014, pemegang SIM TN sudah wajibHalaman 71 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TARmengajukan permohonan hak atas objek dalam SIM TN namun hal itu tidakdilakukan sampai dengan sekarang, dan ternyata didalam uraian SIM TN yangdiajukan dalam persidangan, tidak memiliki limit waktu berlaku, sehinggamembuat keadaan makin tambah tidak teratur, oleh karena itu menurutpenilaian Hakim Anggota dan Hakim Anggota II bahwa SIM TN dimaksudharus ditelusuri keberadaannya karena sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — GIYARSO bin MARTO SUTARNO
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 204/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
64 — 29
  • ditolak.Bahwa berdasarkan hal ini, tuduhan dan juga rumusanrumusan ganti rugidiajukan oleh Penggugat tanpa adanya dasar dan pembuktian yang konkrit.Penggugat tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yangdituntutnya. oleh karena itu, dalil gugatan penggugat sepatutnya ditolak.Dengan demikian, Tergugat menanggapi perumusan kerugian materiilmaupun immaterial Penggugat sebagaimana Posita Gugatan No. 42maupun Petitum No. 8 dibuat dengan sangat tidak mendasar dan mengadaada, bahkan terkesan kuat sarat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
93 — 16
  • bersedia secara sukarela menyerahkan Obyek perkara pada Poin 3.1,Poin 3.4 s/d Poin 3.9 dan Poin 3.12 s/d Poin 3.17 a quo kepada ParaPenggugat, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI, namun Tergugat I,Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap tidak bersediamenyerahkan Obyek perkara dimaksud kepada Para Penggugat, Turut TergugatXV dan Turut Tergugat XVI;Il UNSUR ITIKAD BAIK DALAM PERBUATAN HUKUM :Bahwa untuk menyempurnakan akan adanya Fakta dan Bukti telah terjadinyajual beli yang sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — 1. DEDE DARUS SALAM, DKK VS YUKI IRAWAN , DK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 801 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang ditempati bersama sekitar empatpuluh orang. Ruangan mana tanpa ventilasi dan lembab sehinggasangatlah tidak layak huni. Selain itu Tergugat pun tidak memberikanfasilitas dan peralatan keamanan kerja yang memadai.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
88 — 34
  • Bahwa yang melaksanakan negosiasi harga tanah adalah terdakwa dan saksisendiri;Bahwa seluruh dana sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah)sudah dicairkan untuk pengadaan tanah proyek tersebut;Hal. 25 dari 107 Putusan No39/Pid.SusTPK/2015/PN PdgBahwa Proses pembayaran dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukanpermintaan pencairan dana ke KPPN Bukittinggi sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sarat pencairan dana tersebut dengan mengajukan SPM ;Bahwa Tanah tersebut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-07-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 429/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2017 — Ny.WIWIEK TJOKROSAPUTRO CS >< PT.IDOLA TUNGGAL CS
207 — 129
  • IDOLA TUNGGAL.12.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.tanggal 07 Agustus 2006, pada tanggal 25 Agustus 2006, Tergugat II telahHal 8 dari 188 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKImengadakan RUPS Ketiga yang sarat dengan pelanggaran hukum denganagenda pokok :1) Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 1998 s/d2005;2) Pembebasan dan Pelepasan Pertanggung jawaban PengurusPerseroanTahun 1998 s/d 2005;3) Perubahan Susunan Pengurus;4) Pengeluaran Modal dalam Simpanan;
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
169 — 128
  • SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K.MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangandan item yang di evaluasi yakni Administrasi ,DokKumen Perusahaan, Nilaipenawaran,sedangkan hasil evaluasi kami adalah dari ketiga perusahantersebut yang lulus dan memenuhi sarat hanya dua perusahaan yakniCV.MAMUR JAYA dan CV.ALAM BARU sedangkan untuk CV.MEKAhalaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.SusTPK/2019/PN.MnkMPUDER JAYA dalam evaluasi teknis tingkat satu sudah gugur karnapersonil
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 62
  • Karena itu, Penggugat menolakuraian yang sarat dengan kebohongan dalam angka 7.6.12. Bahwa Penggugat masih membantah dan menolak dengan tegasdalil Tergugat dalam angka 7.7 surat jawaban pada halaman 45,khususnya yang menyatakan bahwa Penggugat meminta rumah dibelikandi kawasan elit karena malu masih tinggal di rumah mertua yang telahdiikhlaskan untuk dihuni hanya oleh Penggugat, Tergugat dan anakanak diwilayah Jagakarsa (Jl.
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya
Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat Melawan : -PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
178 — 99
  • oleh orang atau badan hukum yang tidak bersetatussebagai pemegang hak maka tentu akte pelepasan entah akte itu dibawah tangan atau akte otientik atau akte ini dibuat dihadapan kantorpertanahan maka akte ini artinya yang melepaskan itu tidak memenuhisalah satu syarat yaitu dia tidak mempunyai kewenangan bertindak atastanah itu dan tidak memiliki kebebesan atas hal itu artinya dia tidakmemenuhi syarat formal dari sebuah akte pelepasan oleh karena itukalau ini nanti menyangkut tentang sertifikat atau sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
191 — 139
  • Apalagi jika proses penerbitan sertiipikat hakguna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi danhukum.Halaman 347 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.5.2. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dan buktibukti yangdiajukan di depan persidangan justru menujukan seharusnyaSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/KelurahanCiumbuleuit yang seharusnya dinyatakan tidak berkekuatanhukum, karena:a.
    Proses penerbitan sertiipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum, diantaranya denganmenggunakan dokumen yang beberapa kali menjadi objekperkara baik di PTUN maupun di PN;d.
    Proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum ............... St.d. Menggunakan data dan informasi yang tidak akurat, yangmenyatakan bahwa diatas tanah objek perkara yang ...........++dst.e. Bahwa TERBANDING , Il/Tergugat I, Il DK/Penggugat DRdalam mengajukan permohonan hak guna bangunaan .............dst.Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkanbukti P.56, T.! dan T.lI. 16, dalam konsideran ............
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Srg
Tanggal 9 Agustus 2018 — RAHMAT Bin SAENUN
65 — 32
  • untukmendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;b) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasandi luar proses hukum atau secara Sewenangwenang;c) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;d) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporanhasil penyelidikan;e) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi ataumemutarbalikkan kebenaran;f) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yangberperkara.Terkait dengan pemeriksaan yang sarat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-04-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO
Tanggal 26 April 2012 — NIKO ILAHUDE, SE
80 — 20
  • SOS ; dibawah sumpah135memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi menjadi Pustakawan diangkat berdasarkan SKGubernur ;Bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan melibatkanpustakawan ;Bahwa Pustakawan membantu menyusun buku buku yangdiperlukan ;Bahwa HPS bisa diajukan oleh Kepala Kntor (PA) , tapi harusberdasarkan katalog penerbit ;Bahwa harga perhitungan sendiri (HPS) harus beracuan kepadaKatalog Penerbit ;Bahwa Yang membuat HPS harusnya Panitia , yang menyetujiKepala Kantor (PA ), dengan sarat
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
122 — 46
  • sepengetahui saksi tanah tersebut belum pernah dimintakanatau diajukan permohonan hak kepemilikan oleh masyarakat ;e Bahwa terhadap tanah negara yang belum berstatus hak milik jikatanah tersebut diambil untuk kepentingan umum maka ganti ruginyahanya terhadap tanamantanaman atau bangunan yang beradadiatasnya ;e Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa diperlukan dalampermohonan penerbitan hak milik atas tanah akan tetapi tidak sertamerta dengan surat keterangan Kepala Desa bukti haknya dapatditerbitkan sarat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN
215 — 735
  • Keinginan inididorong oleh rasa takut, frustrasi, atau ketidakpuasan terhadapkeadaan saat ini dan menganggap bahwa tidak akan adaperubahan yang terjadi jika terus mengikuti peraturan yang berlakusaat ini MUSTAQIM merasa bahwa kondisi yang ada adalahkondisi yang sarat dengan dosa serta tidak sesuai dengan nilaiyang lebih tinggi dan bermakna sehingga la menginginkanperubahan, berupa hijrah ke Suriah dan kegiatan persiapan fisik.Rasa takut MUSTAQIM akan dosa di sekitarnya membuat la inginhidup dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — GO LENNY SETYAWATI, dk VS 1. RIKA YOU SOO SHIN, SH, dkk
168 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam gugatannya, kecuali yang diakuisecara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokokperkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulumemeriksa bantahan/tangkisan Tergugat atas gugatan Para Penggugat;Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat,adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektifdan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidakberdasar dan sarat
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 18-01-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 105
  • belenggupositivismekarena dengan menjadikan legalistikpositivistik yang hanyaberbasis peraturan tertulis (RuleBound) maka akan sulit menangkap hakikatkebenaran;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pengadilanitu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan denganpengkongkritan undangundang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luasdaripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadapdinamika yang bergerak disekitarnya, la adalah pengadilan yang sarat
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
89 — 63
  • sejalan dengan pendapat Prof.Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masatransisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hakhakprivat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegaldaripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalammenyelesaikan masalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yangmendahulukan publiek rechtelijk yang dalam masamasa transisi dinegaranegara berkembang terkesan sarat
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Desember 2018 — -. CHARLY AMENEHUNG UTOMO VS -. SARIFUDIN DAENG SIRATANG, DKK
138 — 82
  • Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebin dahulu memeriksabantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahselayaknya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 362/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : AIDA BAJI
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
103 — 38
  • ;Bahwa perilaku PENGGUGAT yang suka melakukan halhal yang tidakterpuji dan cenderung melakukan halhal yang tidak pantas dan tidak patutdilakukan oleh orang yang masih bermoral, bersamasama dengan kronikroni dan oknumoknum aparat menggunakan Lembaga Peradilan sebagaialat untuk merampas hakhak keperdataan TERGUGAT ~~ walapunperbuatannya itu jelasjelas sarat dengan tindak pidana dan beresiko untukmendapat hukuman badan sebagaimana yang terjadi selama ini dan yangsedang dalam proses PENYIDIKAN di Polrestabes