Ditemukan 10825 data
A.A.G. Dalem Udayana
Tergugat:
1.I Dewa Gede Sarjana
2.I Dewa Ayu Raka Suriani
3.I Dewa Ayu Oka Mariyani
4.I Dewa Gede Alit Atmaja
89 — 36
tidakmenyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan NegeriGianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadapEksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 232/Padt.G/2020/PN GinMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Nebis In Idem tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan ketentuan dalamPasal 1917
62 — 37
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28Juni 2018 Nomor:432 / PK/pdt/ 2018, dan telah berkekuatan Hukum tetapHalaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Mtrdan kesamaan itu meliputi dalil gugatan, obyek sengketa dan para pihak.Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima atas alasan Nebis In Idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata;Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tersebut di atas makasangat beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
208 — 72
MenolakGugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat diatas,sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsiTergugat diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspekaspekmengenai asas nebis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya,yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;Menimbang, bahwa asas Nebis in idem dalam bidang perdata,diatur dalam ketentuan Pasal 1917
WARDA BARAKBA
40 — 3
pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguanbagi masyarakat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikandalil dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidakbertentangan dengan Undang Undang dan beralasan menurut hukum, makapermohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankanpada pemohon ;Mengingat pasal pasal 93 STB.1917
133 — 59
Yahyah Harahap menjelaskan terkait denganexceptio res judicata sebagaimana di kutip sebagai berikut :Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidang pidana,namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yangjuga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkanPasal 1917 KUH Perdata.
117 — 38
No. 458 K/Pdt/2013 sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdatamaka perkara aquo haruslah dinyatakan nebis in idem dan sudahsepatutnya putusan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Para Penggugat atas perkarayang sama, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka atas Gugatantersebut telah melekat unsur ne bis in idem, sebaga imana yang diaturpada Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyisebagai berikut:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlaktidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal pulusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulan bahwa soal yang dituntutadalah sama; bahwa tuntutan
Bahwa syarat terpenuhinya unsur ne bis in idem sebagaimana yangdimaksud Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menurutpendapat ahli hukum, M.
Pembanding/Penggugat I : LIE SIE MIN SUNARYO Diwakili Oleh : Siswadi, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat XII : ALI APAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat X : USEN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat VIII : Mamun S Bin Onon
Terbanding/Tergugat XXIII : ANDRI BIN ASAN
Terbanding/Tergugat VI : N. IIS BINTI IING
Terbanding/Tergugat XXI : Ny. Icih Binti Iing
Terbanding/Tergugat IV : Embing sebagai Ahli Waris dari Muhi Bin Sainan
Terbanding/Tergugat XIX : MAMAN BIN AMAY
Terbanding/Tergugat II : NY. ROHANA BINTI SUHIB
Terbanding/Tergugat XVII : Enung sebagai Ahli Waris dari Ny. HJ. Jaenab Binti H. Rojak
Terbanding/Tergugat XV : NY. MARYANI BINTI TOHA
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Piyah atau Ma Binong Binti Naimin
Terbanding/Tergugat XI : ASAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat IX : NY. IYAH BINTI ONIN
Terbanding/Tergugat XXIV : IMAN SETIADI
Terbanding/Tergugat VII : Ny. Elah atau Olah Binti Marsan
Terbanding/Tergugat
147 — 184
berlaku dalam hal seseorang telah mendapat :e putusan bebas (vrijspraak) ;e lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvolging) pemidanaan (veroordeling) (vide Pasal 75 ayat (2) KUH Pidana)Dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini Sesuai dengan ketentuan Pasal1917 KUH Perdata apabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat asas ne Dis in idem.Bunyi Pasal 1917
Jika melihat Pasal 1917 KUH Perdata di atas, maka secara singkat unsurunsurnya yakni :1. Objek yang sama ;2. Pihak yang sama ;3. Alasan/dalil gugatan yang samaJika semua unsur terpenuhi, maka dapat dikategorikan sebagai ne bis inidem.Ketentuan ne bis in idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukanberdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan.Hal semacam ini sejalan dengan :e Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., merupakan ne bis in idem sesuai denganketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dengan perkara putusan padaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 PK/PDT/2015tanggal 24 Maret 2015. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yangsama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku HukumAcara Perdata, M.
205 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jelaspertimbangan Judex Facti bahwa Yurisprudensi yang dijadikan dasarhukum adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan jika merujuk pada Pasal1917 KUH Perdata;Berikut bunyi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata:Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagiHalaman 51 dari 54 hal.
1.Jonni Hutagalung
2.James Ramli Hutagalung
3.Sotarduga Hutagalung
4.Sanita Hutagalung
Tergugat:
3.Sondang Togatorp (istri dari alm. Maju Baldwin Hutagalung/menantu dari Periknius Hutagalung (alm)
5.Utian br Simatupang (istri dari alm. Mula Hasahatan Hutagalung)
6.Rugun Hutagalung anak dari alm Bonaparte Hutagalung
Turut Tergugat:
3.4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Cq. Bupati Tapanuli Utara, Cq. Camat Kecamatan Siatas Barita, Cq. Kepala Desa Siraja Hutagalung
4.5. Pemerintah Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat
60 — 15
PerlawananPara Pelawan Nebis in idem ;Bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yangmengartikan bahwa suatu perkara harus dinyatakan nebis in idemapabila perkara yang bersangkutan ada persamaan dengan perkaraterdahulu dalam hal subyek gugatan sama, obyek tuntutan sama danalasan yang sama, dan kemudian dalam perkembangannyayurisprudensi menyatakan bahwa bilamana suatu) obyek yangdisengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannyatelan memperoleh kekuatan hukum yang
Terbanding/Tergugat : Dahlan Manurung
43 — 28
materi gugatan maupun objek gugatana quo apabiladikaitkan dengan hubungan hukum antara Rensus Napitupulu (Ic: Penggugatdalam perkaraa quo) dan Hisar Napitupulu (Ic: Tergugat dalam perkaradiPengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg)adalah sama yaitu samasama mendalilkan bahwa merasa berhak menguasai objek perkara karena merupakan ahli waris dari Polin Napitupulu yang mewarisiharta peninggalan berupa objek perkara; Bahwa nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : Bupati Tulungagung
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tulungagung
Terbanding/Tergugat III : PT. Prima Nugraha Agung
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY JUANDA
Turut Terbanding/Penggugat III : HARTONO HALIM
Turut Terbanding/Penggugat IV : WONG LIE ING
Turut Terbanding/Penggugat V : ANDRIAS HADI KRISDIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : LEXY KUSWIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VII : KO LOK EK garis miring EKO LUKITO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ANDIK WIJAYA
Turut Terbanding/Penggugat IX : LIOE PIK LAN
Turut Terbanding/Penggugat X : NIKEN KARTIKA SARI
Turut Terbanding/Penggugat XI : Musa
Turut Terbanding/Penggugat XII : LOENI WATI SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ELISA SWIYANI,ONG
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SOFIA CHRITIANA
Turut Terbanding/Penggugat XV : DANIEAL PINGARDI YOEWONO
Turut Terbandin
172 — 73
Merujuk pasal 1917 BW gugatan dapat dikatakansebagai Nebis In Idem jika gugatan yang diajukan oleh penggugatdidasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang dudukperkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilan serta alasannya.2. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.Penggugat di dalam tuntutannya (petitum) meminta PengadilanNegeri Tulungagung untuk menghukum Tergugat II untuk mencabutdan membatalkan surat Nomor: 1950/35.04.300/XII/2014 tanggal11 Desember 2014.
97 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa asas nebis in idem dalam hukum perdata diatur berdasarkanketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukanHal. 8 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/2014oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula";.
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
132 — 66
Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa Eksepsi tersebut adalah tidak berdasarhukum acara karena Perkara No 511/Pdt.G/2019 telah dicabut oleh ParaPenggugat sebelum perkara tersebut disidangkan dan pencabutan tersebut telahpula dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No.511/Pdt.G/2019 tanggal 18 Oktober 2019 ;Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa atas adanya Eksepsi Tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917
dan dariReplik Para Penggugat bahwa perkara perdata No.511/Pdt.G /2019 dinyatakandicabut dengan suatu Penetapan, sehingga Penetapan tersebut bukan putusanyang berkekuatan tetap dan juga penetapan tersebut bukan putusan yangbersifat positif, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalamPasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan karenanya eksepsitersebut dinyatakan tidak dapat diterima;2.
Agus Saputra
Tergugat:
1.Direktur Utama PT. Taspen
2.I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA
50 — 71
Bahwa sebagaimana dalildalil yang disampaikan di atas, gugatanperkara a quo sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diajukankembali ke badan peradilan karena sudah pernah diajukan gugatannyadan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (incrachtvan gewisjde) sehingga dikategorikan sebagai Litis Finiri Opportet, halmana sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata (BW) dan SEMA No.3Tahun 2002.B. DALAM POKOK PERKARA1.
115 — 29
Apabila suatu perkaratelah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,maka tidak boleh diajukan gugatan yang baru untuk berperkara kembali ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, padaprinsipnya mengatur ketentuan tentang nebis in idem sebagai berikut : Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatandan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu ; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil
113 — 14
Hal ini di atur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tentang SuratKuasa Khusus Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR tentangKompetensi absolut dan relatif Pasal Pasal 1917 KUHPerdata tentang eksepsi Ne bis inidemKhusus mengenai Surat Kuasa Khusus Syarat dan Formulasi dari SuratKuasa Khusus berpedoman pada Pasal 123 ayat (1) HIR, yangkemudian untuk keseragaman dan Penyempurnaan dari Surat KuasaKhusus Mahkamah Agung Mengeluarkan SEMA, yaitu :e SEMA No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari1959, kemudian
72 — 54
terhadap putusan Peninjauan Kembali yangsudah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya gugatanPenggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak untukseluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Bahwa pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalahtelah Nebis In Idem karena kasus perkara yang sama atau objek yangsama tidak dapat diperkarakan 2 kali dimana terhadapnya telahdijatuhkan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 1917
158 — 29
dalam putusannya, danternyata tidak ada lagi hal hal baru yang perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 7 Pebruari 2018Nomor 95/Pdt.G /2017/PN.KIn dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Semula Penggugat tetapsebagai pihak yang kalah ,maka harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebutdibawah ;Memperhatikan , pasal 1917