Ditemukan 2851 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor11 nomor12 nomor138 nomor1417 nomor1419 nomor113 nomor102 nomor115 nomor172 nomor192
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
YAYASAN FAJAR HIDAYAH
Tergugat:
ABDUL SYUKUR
58 — 33
  • perdata No.2145K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, bermaterai selanjutnya diberi tanda buktiT27 ;Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN CbiFotocopy dari aslinya Salinan resmi penetapan perkara perdata No.584PK/Pdt/2020 tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai selanjutnya diberi tanda buktiT28;Fotocopy dari aslinya Salinan resmi putusan parkara perdata No.390/Pdt.G/2019,bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T29;Fotocopy dari aslinya surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor112
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 19-08-2016 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 19/PDT.G/2016/PN Gns
Tanggal 19 Agustus 2016 — SIDJODJO HERWANTA sebagai PENGGUGAT. Melawan SAFUAN JAUHARI, SH, MM, sebagai TERGUGAT DKK
71 — 35
  • No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 k/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Pdt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
RATMA INDRA SYAHPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
173 — 1436
  • RATMAINDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah ditelilti dan diklarifikasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugattidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri No.65 Tahun 2017) joPasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 !
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI bin SUPARMAN
146 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 11-12-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 166/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 7 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : SITI MARYAM Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Rohana Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Mastani Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Terbanding/Tergugat : NAHARUDDIN (Nahar Alias/ atau Nahar Aman Jalal)
Terbanding/Tergugat : JUBAIDAH
Terbanding/Tergugat : HARUN IDRUS (Aman Lisa)
Terbanding/Tergugat : SABDE (Sabde Aman Aini)
Terbanding/Tergugat : YUSI SARIMAN (Yusi Sariman aman Lia)
Terbanding/Tergugat : USMAN
64 — 101
  • Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh selaku Ketua Majelis dengan ADI DACHROWI.SA,SH.MH dan HJ.LELIWATY, SH.MH. masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2015 Nomor112/Pen.Pdt/2015/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 04 Nopember 2015 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3660 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — PIMPINAN KANTOR PUSAT SKK MIGAS, DKK VS Hi. SUPARTO, DKK
91 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamgugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri Nomor112/1966/Pdt/PN Tjn, dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasiljual beli antara Penggugat dengan Tergugat I:Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari olehposita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karenaHalaman 52 dari 57 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — ABDUL HAMID BIN MASTUR
62 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau2orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor112
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 62/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
BAMBANG SUHARTONO
Tergugat:
BUPATI KEDIRI
Intervensi:
SUPADI
704 — 886
  • ancaman minimalnya, apalagi ancaman minimal 5 (lima) tahunsebagaimana dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yangmempermasalahkan mengenai status Supadi (Tergugat II Intervensi) yangpernah menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat, dan tindak pidanatersebut dikenai ancaman hukuman minimal 5 tahun menjadi tidak berdasar danberalasan hukum;Menimbang, bahwa terkait dengan ancaman sanksi pidana tersebutdihubungkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-04-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 53/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
254 — 126
  • paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang calon;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilinan Kepala Desa sebagaimana dirubah oleh PeraturanHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimanadirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — EDDY YUWONO, dkk vs PT TAMAN KEBON JERUK INDAH, Dkk
139 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan atas perkara tersebut MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor112 PK/Pdt.Sus. tanggal 24 November 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap telah memberikan pertimbangan hukum yang sejalan denganketentuan pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pendapatProf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — JAP LINA JAYA YACUP VS SUFRY SOHAR
76 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112.K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956 menyatakan sebagai berikut:Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya,terbukti telah menyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidakmemperhatikan atau telah mengabaikan "Surat Keberatan yang diajukanoleh Pembanding Tergugat Asal (Penggugat Kasasi) sebagaimanadicantumkan dalam rekesnya;Berdasar atas kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, makaMahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
MAHMUD KALFIN
Tergugat:
BUPATI SAROLANGUN
Intervensi:
HENDRA
407 — 278
  • diberikan oleh orang yang tidak memiliki hak suara pada TPStersebut sehingga hasil pemungutan suara yang dilakukan di TPS O02 danTPS 04 haruslah dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigoterdapat warga dari desa lain yaitu Desa Sungai Benteng yang masuk dalamDPT Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigo yang melanggar ketentuan Pasal 10ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 46/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
DEWO.A
Tergugat:
BUPATI PASURUAN
Intervensi:
Jatmiko
190 — 337
  • diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilinan kepaladesa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota, maka oleh karena itu sangatberalasan dan berdasarkan hukum obyek sengketa dinyatakan batal;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingandirugikan karenaTtergugat telah menerbitkan obyek sengketa denganmelanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undangundang6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor112
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
137 — 59
  • Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketadipersidangan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 24 Juli 2018 dengan register perkara Nomor112/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : .
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 30-01-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-03-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 5 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 44
  • Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nikah merupakanakta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1angka 23 jo.
    Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti T.20, 1.27, T.37 dan T.46 yang diajukanTergugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
208 — 82
  • BankCentral Asia, Tok tidak akan menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
    Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalamAkta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHalaman 51 dari 262 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr.Hak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
    Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 20/G/2016/PTUN.ABN
JUFRI ABD RAJAK : Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moiso, RT IV/03 Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;--- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/ADV-FG/ X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 kepada : FREIZER GIWE, SH., MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsutan Hukum Freizer Giwe, SH. MM. & rekan yang berkedudukan di Gamtala RT IV/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;---- Selanjutnya disebut sebagai --------------------- PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181.1/4022/2016, tanggal 24 Oktober 2016 kepada :---- Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum Nip : 19690909 200003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b Jabatan : K.Bag.Hukum dan Organisasi Setda Kab Halbar Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si Nip : 19751014 200303 2 011 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : K.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : H. FAKAR LILA, SH., M.si Nip : 19620601 198603 1 025 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : Sek. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Nip : 19730128 200604 n1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I III/d Jabatan : Kasub.Bag Organisasi dan Tata Laksana Sek. Daerah Kab. Halbar Kesemuanya beralamat pada Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, Jailolo Kab. Halbar, yang selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi No. 02/SK-TUN/X/FES/2016 tanggal 10 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- TERGUGAT ;- II. IDRIS GULA, berkedudukan di Desa Moiso RT01/RW01, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;-------------- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SK-TUN/XI/FES/2016, tanggal 14 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-
197 — 56
  • Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barattentang Hasil Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Moiso KecamatanJailolo Selatan Tahun 2016 disertai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi JumlahDPT berdasarkan pada RT 001 dan RT 004 yang telah menetapkan Penggugatsebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Moiso patut dipertanyakan keabsahannyamengigat sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 jo.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 20-01-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
SIGIT PURNOMO
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
173 — 102
  • Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota,4.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-05-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 7 Januari 2016 — PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI MELAWAN MARINUS APAU, Sp.D
106 — 209
  • Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang jinUsaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor112/HGU/BPNRI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas NamaPT.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
Isman
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Lutfin, S.Sos.,
221 — 127
  • Pasal 44 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota;4.