Ditemukan 5012 data
198 — 82
MagdalenaKatuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteripertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluargaatas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum datadatanya tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluargayang telah
555 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipilyang tewas;Pasal 11B:(1)Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun PokokPensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gajipokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebihrendah
60 — 25
Kerugian Keuangan Negara 118.070.000 4.750.000 122.820.000 Perbuatan para Terdakva diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa ll LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai bendahara Pengeluaran berdasarkan
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saya telah bertanya ke sana kemari tapitidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipilyang melawan hukum;Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 butir (b), Olehkarena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasimaka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor.Yang berarti bahwa Tergugat sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakansistim penghargaan bagi orang yang berprestasi.
29 — 20
ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isidan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Totok Herlambang
90 — 46
Hari, dan tiga orang warga sipilyang tanahnya bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milikTerdakwa.Bahwa ketika musyawarah kekeluargaan tersebut yang hadirTerdakwa, Saksi3, Sdr. Saksi4 Wawan Saksi1, Saksi sendiri,Saksi10, dan Sdr. Hari dan dua orang perempuan yang tidakSaksi kenal selanjutnya ketika musyawarah sedang berlangsungdatang Saksi2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi9 Sdri.
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
171 — 67
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapunjuga yang berhubungan
Terbanding/Terdakwa : Drs. Edy Raya, M.Si
Terbanding/Terdakwa : Lina Sulu, S.Sos
109 — 82
4.750.000 1.450.000Pengurang: 4.205.205 4.205.205PPH 21 118.070.0000 4.750.000 122.820.000 PPh 22Kerugian Keuangan 32 Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa II LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
167 — 83
POSITAIALASAN GUGATANiL,Bahwa Pihak PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur (SK 80%) nomor: 813/5329.SI/PEGII/86 tanggal15 April 1986 dan saat ini pemegang NIP. 19590701 1986031021,Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dan telahmengabdi selama lebih dari 30 tahun. PENGGUGAT pernahditugaskan pada:a. Dinas Sospol Propinsi Dati Kaltim tahun 1986;b. Biro Kepegawaian Tk. Kaltim tahun 19871990;c.
122 — 86
Soft competency pejabatstruktural/fungsional merupakan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan untuk masingmasing jabatan, yang diperoleh melaluiAssessment Center sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai Assessment Center DepartemenKeuangan.Halaman 12 dari 71 halaman.
ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
170 — 73
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambilsuatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku KepalaDaerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildiantaranya berisi ketentuan mengenai
91 — 15
atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan' pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
74 — 31
Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT MITRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
1.Rohadi Yulianto bin Mohadi
2.Bambang Gunawan Bin Tugimin
3.Afrizal Muflihin Bin H. Muktar Yasin
4.Andri Nurkiman Bin Edy Sutrisno
187 — 79
Bahwa selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) oranganggota Polsek Kota datang ke lokasi dan melihat adaseorang anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang sipilyang berada di dalam truk Nopol G 1589 LD.11. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi3menanyakan posisi dan dijawab berada di MakodimKlaten selanjutnya Saksi menyusul Saksi3 keMakodim Klaten.
,dan di jawab, "Ya Mas, di sini proyeknya" saat ituwarga sipil sedang membongkar aspal denganmenggunakan linggis, kurang lebih 5 (lima) menitTerdakwa tiba di lokasi, datang dua mobil Sedan warnaHal 53 dari 104 hal Putusan Nomor: 30K/PM II11/AD/VII/2020putih dan Toyota Avanza warna hitam, setelahpenumpangnya turun ternyata dari anggoota Kodim0723/Klaten sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang,setelah bertanya asalusul para pekerja warga sipilyang sedang mengerjakan proyek dan selanjutnya dijawab oleh
CHRISPO M.N.SIMANJUNTAK
Terdakwa:
Pantas Gultom Als. Pantas
137 — 92
alternatif sehingga salah satu sajaterpenuhi Ssudah cukup membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwaTerdakwa dipandang terbukti dengan sengaja memberi sarana menyuruh untukmemasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan meninggal dunia dariDesa Janji Matogu No: 109/079/2009/ VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 sehinggamenyebabkan terbitnya Akta Kematian Nomor 1217KM26072019004 atasnama Saksi Roida Tampubolon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 100
memiliki kekuatanNUKUM tetap ; 22 22 nn omen nn nn nn nn nn nn nn nn nnn nn nen en ene n ence nn neeeSurat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan ContohKeputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang
244 — 100
Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib datang anggotaGartap/1 Jakarta lalau membawa Saksi dan anggota TNIlainnya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan orang sipilyang diamankan dibawa oleh petugas BNNP Jakarta.Him 16 dari him 53 Putusan Nomor : 10K/PM T II/AD/III/2020Menimbang,Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya yang juga merupakanTerdakwa sipil dalam Berkas Perkara lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Kepala Rumah TahananKelas Jakarta
26 — 2
SbyMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpengahasilan bersih setalah dipotong tanggungan kredit sebesarRp.14.632.879,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapanratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yangmenyebutkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sepertigagajinya diberikan kepada bekas istrinya yaitu sebesar Rp.4.500.000,00 (empatjuta
HENDRA AP.,M.Si
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
103 — 66
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Sinaga, S.H., M.H. danRizki Junianda Putra, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Law FirmBangun Sinaga, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Meranti Nomor48 F, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru28292, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasatanggal 30 Maret 2021 dengan
Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
64 — 29
Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B.