Ditemukan 5020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
150 — 57
  • Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AD/IX/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — - ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381
61 — 26
  • Rp. 155.000.000, (seratuslima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mngalamikerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugiansebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000, (Limapuluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipilyang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-06-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 65 / PID. 2011 / PT. BKL
Tanggal 16 Agustus 2011 — Drs. H. M. LISAM ALS. LISAM TANAWI BIN TANAWI
64 — 27
  • harus dipertimbangkankeseimbangan hukum itu sendiri berfungsi,kepentingan masyarakat itu tercapal, jugakepentingan terdakwa beserta keluarganya dan hukumitu. tidak berguna seketika tetapi hukum yangbermanfaat untuk keseimbangan yang berazaskanparadigma hukum itu memperbaiki atau. bermaknamaksudnya orang yang dipidana semakin baik danmempunyai harapan dikemudian hari ;Menimbang, bahwa shal ikhwal peristiwaterjadi semula didasarkan pengurusan pengangkatancalon Honorer menjadi Calon Pegwai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 31
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/079/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/287/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YatiDimiati.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi selakuPegawai Negeri Sipilyang ditunjuk secara lisan menjadi PLT. KepalaDinas PU Bina Marga telah menerima hadiah berupa uang dari SaksiMaman Suherman Bin Karto selaku PPTK kegiatan pemeliharaan jalanrutin Kabupaten Triwulan dan Il TA 2007 sebesar Rp. 36.577.000, sebagaiHal. 36 dari 66 hal. Put.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
432 — 389
  • Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 54-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483 Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283 Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183 Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183 Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186 Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582 Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183 Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883 Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281 Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281 Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781
39 — 26
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO
200 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
259 — 148
  • Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan kepadaSurat Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri PendayagunaanAparatur Negera dan Reformasi birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 /KEP / 2018 tentang penegakan hukuman terhadap pegawai negeri sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK
Tanggal 18 April 2013 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
132 — 64
  • November 2012No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, MajelisHakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkatpertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsursecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukumdinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juli 2013 — Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH., MH.
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian setiaporang di sini lebin luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipilyang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
220 — 136
  • Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
44 — 20
  • Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063001080247 tanggal 10 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Terpidana dalam perkara yang sama dan telahdihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah AgungRI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 November 2009), sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor821.13/795/032/1988 tanggal 27 Februari 1988 dan selanjutnya diangkat sebagaiPemimpin Proyek Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Messdengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/314/KPTS/013/2001Hal. dari 173
    SUGENG RIYONO, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor :PS.033.1/9251/SK/1980 tanggal 24 Mei 1980 dan selanjutnya diangkat sebagai KepalaBiro Perlengkapan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor821.2/79/042/2001 tanggal 17 Februari 2001, bersama dengan saksi ANIEKSUSDIYATUN, SH., (Terpidana dalam perkara yang sama dan telah dihukum pidanapenjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 21-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 80/Pid.B/2013/Pn.Sml
Tanggal 27 Januari 2014 — SONY HENDRA RATISSA, S.Hut Alias Sony
149 — 47
  • ., Akte Kelahiran didefinisikan sebagaisurat keterangan kelahiran; suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantorcatatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan Hakim,memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang sertamemiliki waktu berlaku tidak terbatas; akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipilyang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalamregister catatan sipil.
Pengadilan PN KASONGAN Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ksn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.JAMARI alias H. JEMARI TASLIM
2.YULIDA
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2.HAWILA ADELITA BUKIT
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
2.NOTARIS ANTONI PRIAGUNG,SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KATINGAN
178 — 39
  • saksi diminta tolong mengantarkan pada bulan Desember2015 ke Surabaya, untuk mengantarkan kedua anaknya pergi Umroh;Bahwa saksi saat itu hanya mengantarkan saja tidak ada lagi dimintakantolong untuk menjemput;Bahwa saksi setelah bulan Desember 2015 tersebut sempat tidak ada lagibertemu dengan Penggugat namun, ada bertemu lagi dengan Penggugat dibulan Januari 2016;Bahwa saksi dahulu hanya pernah dengar dari orangorang ada ramairamaididepan ruko milik Penggugat tersebut namun, tidak tahu ada aparat sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
296 — 169
  • diuraikan dalam Eksepsi di atas,merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkandengan Pokok Perkara ini.Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang yang diajukan olehPenggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya kecuali secara tegastelah diakui kebenarannya.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan olehTergugat adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan danpengelolaan jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah KabupatenRejang Lebong dalam rangka menghasilkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
98 — 24
  • peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 23/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
179 — 60
  • huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
269 — 159
  • BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.