Ditemukan 4855 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terkenal tirkenali terkendala terkecuali tekendala terkenalã
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 12-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 162-K/PM.II-08/AU/VII/2019
Tanggal 13 Nopember 2019 — Oditur:
Reman, SH.MH
Terdakwa:
Jhoni Risdianto
419 — 179
  • Fungsi Kognitif: arus fikir terkendali dengan baik, isi pikir rasional dan cukupjernih, memiliki proses pikir yang baik, tidak dijumpai adanya pola pikir yang tidakHal. 39 dari 102 hal. Putusan Nomor 162K/PM II08/AU/VII/2019rasional, juga tidak dijumpai adanya gangguan delusional. Mampu berpikir secararunut dan merencanakan ke depan.b. Kondisi Affektif. suasana perasaan tergolong stabil, dijumpai fluktuasi yangsesuai dengan topik pembicaraan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — H. ANANG SYAFARI, S.Sos.
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1651 K/Pid.Sus/20132 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12, yaitu:a Ayat (1): Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut:a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/ PemerintahDaerah;b Ayat (2): Belanja atas
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3027 — 2050
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Rahadi Sayoga, S.H dari Fraksi KP, menyampaikan bahwa: Jadi didalam RUU ini memang sedemikian rupa sudah kita rumuskan bahwakeinginan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik kepada komisiuntuk melakukan penyidikan ini terkendali oleh Peraturan Perundangan yangada Pak. Jadi tidak mungkin memang.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2576 — 3239
  • hutan pada tahun1997 adalah pembabatan hutan dan penggalian kanal pada masaPengembangan Lahan Gambut 1 juta hektar, Sedangkan tahun 2015,saksi tidak mengetahui sumber api darimana, tetapi saksi beranggapanHalaman 124 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/LH/2016/PN Pikkebakaran hutan dan lahan 2015 terjadi akibat kanal yang dibuat tahun1997;Bahwa yang saksi lakukan sebagai petani untuk masa setelah panenantara lain membiarkan lahan, lalu lahan dikelola dengan dilakukanpembakaran yang terkendali
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
EFRIN IPAN, ST Bin NAZAR INDRA
105 — 50
  • Pelaksana TeknisKegiatan) menggantikan Ali Syafriyanto, ST dalam kegiatan PerencanaanRedesain Taman Hijau, Kegiatan Pembangunan Taman Hijau Bungo danKegiatan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau Bungo tahun anggaran2015;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi KOTTADA selaku PPTK adalahMenyiapkan rancangan rencana operasional kegiatan dan penggunaananggaran termasuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola,Menyelenggarakan administrasi kegiatan, pengadaan barang / jasa dankeuangan secara tertib dan terkendali
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
623 — 332
  • Asas ini terlanggardengan adanya kebohongan tidak terkendali keamanan berkepanjangansehingga menyebar di seluruh wilayah Propinsi Maluku, temasuk MalukuUtara sebelum dimekar.3. Melanggar Prinsip Kepantasan dan Kewajaran.Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan / pejabat administrasihendaknya dilakukan dalam batasbatas kepantasan, kewajaran dankepatutan yang hidup dalam masyarakat dan lingkungannya.4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 789/Pid.Sus/2017/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
JOKO BUDISUSILO
257 — 106
  • denganfungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasanterhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yangdigariskan dalam peraturan perundangundangan perpajakan;Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapatdilaksanakan dengan rapi, terkendali
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 02-11-2015 — Putus : 13-11-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015
Tanggal 13 Nopember 2015 — Terdakwa-I : Serka MAKHER MATHIJS REHATTA Terdakwa-II : Praka GERGORIUS BERNADUS GETA
156 — 45
  • Pidana akantetapi Pemidanaannya tidak dapat dibebankan kepadaTerdakwa dikarena ada alasan pemaaf danpembenar.Bahwa Pembelaan Terpaksa yang dilakukan olehTerdakwa maupun Terdakwa Il tidak menunjukanadanya situasi yang memaksa Terdakwa untukmelakukan pembelaan terpaksa atas seranganseketika dari penyerang dalam hal ini massa yangsemula berada di halaman gereja khatolik, karenaPara Terdakwa yang telah mendatangi massa dedanmenimbulkan masalah sehingga massa yang telahterpicu emosinya sehingga tidak terkendali
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 46/PID - SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 4 Nopember 2016 — LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md
119 — 40
  • Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga /pemerintah daerah.(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.3.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Putus : 24-10-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
134 — 35
  • penanganan gempa di Prayoga karena adapetunjuk Komando Atas supaya Terdakwa memimpin penyelamatan korban yang masihhidup di lokasi Prayoga atas nama Sari.5, Untuk jumlah dana masingmasing Terdakwa perintahkan Pasi Ops Lettu InfDavid N untuk membagikan sesuai nominatif anggota yang ada dilapangan dan datayang ada di Staf Operasi dan Terdakwa ada menerima laporan secara lisan dari LettuInf David N yang menghadap Terdakwa di lokasi Prayoga bahwa pembagian danapasca gempa tahun 2009 selesai, aman dan terkendali
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
130 — 110
  • Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistemmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang (se/f assessment), sehingga melalui sistem iniadministrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi,terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggotamasyarakat Wajib Pajak;Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2794 — 4286
  • Semua ada di MOU untuk membantu kamimenganalisa lebih cepat;Bahwa ketika ada keputusan untuk melakukan pelambatan atau pemutusansemua informasi khususnya yang beredar di Papua Barat situasi dankondisinya di lapangan sudah tereskalasi tidak menunjukkan kontens perkontens karena tidak terkendali. Kita tidak bisa tahu siapa yang mengirimberita, maka kita tenangkan dulu masyarakat di Papua baru yang lainnya kitaproses.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 8 Oktober 2014 — dr. RATNA YUNIARTI,M.Kes
79 — 19
  • Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, berbunyi;ayat (1) Bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut: (b) yaitu efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga /pemerintah daerah;ayat (2) belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hakdan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;~ Menimbang, bahwa atas dasar rangkain uraian pertimbangan tersebut di atasyang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1279 — 3931
  • Pasal 2 Peraturan MenteriPerindustrian Republik Indonesia Nomor 96/MIND/PER/12/2011, AMDK dibedakan menjadi 4 (empat)yaitu:(1) air mineral, yaitu air minum dalam kemasan yangmengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpamenambahkan mineral;(2) air demineral, yaitu air minum dalam kemasan yangdiperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi,deionisasi, reverse osmosis (RO);(3) air mineral alami, yaitu air minum yang diperolehlangsung dari air sumber alami atau dibor dari sumurdalam, dengan proses terkendali
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
455 — 1713
  • (vide EY Kanter dan SRSianturi ; asasasas hukum pidana Indonesia dan penerapannya hal. 172etc.)Menimbang, bahwa kesengajaan jenis ini pernah diterapkan dalamkasus terkenal dengan sebutan Metromini maut kali Sunter, dimanaseorang pengemudi metro mini (angkutan umum) mengemudikankendaraannya dengan sangat kencang sehingga tidak terkendali dantercebur/ tenggelam ke kali Sunter (Jakarta Utara), dimana sangkondektur telah mengingatkannya berkali kali agar si Sopir mengurangkecepatannya, namun tak dihiraukannya
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 10/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 13 Juli 2015 — - EMANUEL TALAN Als. EMA sebagai TERDAKWA
118 — 40
  • Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengantanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan FirmanCipto Yuhono, Yustinus Keyn dan Mateus Quelo adalah petugas piketjaga di Polsek Miomafo Timur ;53Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 saksi masuk kantor pukul 08.00 Wita,setelah serah terima piket dengan petugas piket yang lama (Kepala Jaga)yaitu Ahmad Saini dan dibukukan dalam buku mutasi, saksi menulissituasi kantor aman terkendali
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 7 Oktober 2014 — dr. H.YUENDRI IRAWANTO,M.Kes
72 — 28
  • Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, berbunyi;ayat (1) Bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut: (b) yaitu efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga /pemerintah daerah;ayat (2) belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hakdan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;~ Menimbang, bahwa atas dasar rangkain uraian pertimbangan tersebut di atasyang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
104 — 29
  • ,S.I.K, M.M, tetapi sematamata kesemuanya uangtersebut adalah digunakan untuk kepentingan dinas sematamata, danterbukti Pemilukada Bupati/Wakil bupati Sanggau adalah berjalan denganlancar, aman dan terkendali.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
535 — 365
  • Hal tersebut didukung pula oleh alattransportasi, akses jalan yang tidak memadai sehinggaupaya pengendalian kebakaran, karena keterbatasan diatas menyebabkan dilakukan tidak memadai, sehinggakebakaran menjadi tidak terkendali;Sebagian besar petakpetak yang telah terbakar adalahpetakpetak tanaman yang tampak tidak terawat sehinggamengandung potensi bahan bakar yang tinggi yang berasalHalaman 153 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBRselain bekas sisa tebangan hutan alam yang telahmembusuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017tugas perjalanan dinas dengan surat tugas dan SPD, menerima honornarasumber kegiatan sementara kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnyaatau sebagaian, tidak mempertanggungjawabkan secara lengkap dan sahpenggunaan dana yang diterima (pinjaman sementara dengan kwitansimaupun tidak), lemahnya pengendalian intern KPU dengan tidakberfungsinya KPA (ARYANTO HAEBA) yang kehadirannya dikantor sangatrendah mengakibatkan proses administrasi menjadi tidak terkendali;Bahwa Terdakwa