saat akan melakukanproses baliknama dimana diperlukan kehadiran Tergugat dalam prosespembuatan Akta Jual Beli dihadapan Notaris namun Tergugat tidak diketahuikeberadaannya, dengan demikian syarat kedua adanya perbuatan itumengakibatkan kerugian kepada orang lain dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga yaitu ada kesalahan padaorang yang melakukan perbuatan, oleh karena perbuatan Tergugat belummenyelesaikan perjanjian Akta Jual Beli sehingga mengakibatkan Penggugatterkendala dalam proses

balik nama sertifikat, dengan demikian perbuatanTergugat merupakan suatu bentuk kesalahan, oleh karena itu syarat ketigaadanya ada kesalahan pada orang yang melakukan perbuatan dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat yaitu ada hubungankausalitas antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan, berdasarkanketerangan saksi Arief Supriatna pada pokoknya menerangkan atas perbuatanTergugat yang pergi sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya padalah tanahdan rumah bersertifikat

Ghozi yang terletak di Desa JemberKidul, Kaliwining dan Rambipuji sebesar Rp 866.139.000,00(Rp 1.236.039.000,00 369.900.000,00).e Biaya proses balik nama tanah sebesar Rp 462.420.350,00sehingga total biaya yang akan dibayarkan perum bulog (Rp866.139.000,00 + Rp 462.420.350,00) sebesar Rp1.348.559.350,00.Bahwa selanjutnya saksi SAEAN ACHMADI, SE selaku DirekturKeuangan dan saksi Ir.

Diperlukan biaya proses balik nama untuk tanah seluas 2.487M2 yang akan dibeli perum bulog dan tanah yang telahdikuasai perum bulog yang masih atas nama M. Ghozi seluas7.184 M2 sehingga luas tanah secara keseluruhan menjadi9.671 M2 dengan rincian sebagai berikut : a. Biaya Notarial Akta 72.096.000 b. Biaya Balik Nama 150.000.000 c.

Ghozi yang kemudian dijadikan dasar untuk proses balik nama atasnama Perum Bulog tercataat pada hasil tanah Bulog lainnya dengan SHGBNo, 2037 a.n. Perum Bulog tanggal 24/6/2004.Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. MUHARTO, Msc. berdasarkan faximili no. F1660 /12302003 tanggal 30 Desember 2003 melakukan penyelesaiankepemilikan tanah jaminan hutang saksi MOCH.

MUHAMAD ISNAINI membawakembali sertipikat dan Akta jual Beli, untuk dilakukan proses balik nama pada BadanPertanahan Nasional Jakarta SelatanHal 11 dari 47 Hal.

MUHAMAD ISNAINI membawakembali sertipikat dan Akta jual Beli, untuk dilakukan proses balik nama pada BadanPertanahan Nasional Jakarta Selatan dan meninggalkan minuta asli sertadokumendokumen pendukung dikantor kami sebagai arsip.Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Vil dalam jawabannyamengemukakan hakthal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar dalam peralihan SHM No.2756/PejatenTimur dari Penggugat kepada Tergugat karena telah dilaksanakan sesuaiketentuan hukum

Amalius Chaidir (Tergugat Il Intervensi ) tanpa lebihdahulu dilakukan jual beli melalui Akta Jual Beli dari PPAT,sekalipun proses balik nama sertifikat dimaksud, secaraadministrasi pencatatannya dilakukan oleh Tergugat (i.c. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bandung). Karena dalamYurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Rl.

Akantetapi Termohon Kasasi dalam surat gugatannya itu juga pada halaman 3angka 3, mendalilkan bila proses balik nama SHM NO.0I3874/Jayagiri dari Ny.Euis Hasanah kepada Amalius Chaidir (semula Pembanding/Tergugat IlIntervensi I) yang dijalankan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung (semula Pembanding/Tergugat) sebagai suatu Keputusan TataUsaha Negara, dan ada kesalahan prosedural formal dan materialpenerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung (semula

dinyatakantidak ada Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat , melaluiKantornya Notaris / Kantornya Tergugat II, tetapi yang ada dan terjadi secaraFormal adalah telah terjadi JUALBELI atas Tanah dan Rumah Lantai 1 danLantai 2, sebagaimana Bukti Akta JualBeli yang dibuat oleh dan dihadapanTergugat II, terhadap Tanah dan Rumah Lantai 1 danLantai 2 Sengketa yangtersebut dalam Sertipikat Hak Milik Tanah dan Rumah, Nomor3197/Caturtunggal, luas 545 M2 a/n KUSUMASTUTI tersebut, yang sedangdalam proses

Balik Nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenSleman, dari atas nama KUSUMASTUTI ke atas nama DINIEK ANGGRAINI/Tergugat I.Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT YYK18.Bahwa kekhawatiran Hukum Penggugat, atas adanya Itikad Buruk dariTergugat melalui Tergugat Il, atas Sertipikat Asli Hak Milik No. 3197 atasnama KUSUMASTUTI, menjadi nyata dan jelas, yaitu dengan dapatnyaPenggugat Surat Undangan dari Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sleman tertanggal 27 Desember 2016

sehingga sesuai dengan Asas Hukum Keadilan dan Kepatutan,Putusan Pengadilan Negeri Sleman ini, BISA DIJALANKAN TERLEBIHDAHULU (uit vooeerbaar bij voorraadOVB/SERTAMERTA), meskipun ParaTergugat dan Tergugat Il, melakukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi,Verzet / Perlawanan, dan Peninjauan Kembali / PK, maupun melalui UpayaHukum lainnya.32.Bahwa Penggugat menarik dan memasukkan posisi Turut Tergugat(Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Sleman) dalam perkara inisebagai Lembaga Negara yang melakukan proses

balik nama dan yangmenerbitkan Sertipikasi atas surat tanah dari semua Warga NegaraIndonesia, termasuk di dalamnya Obyek TanahHak Milik Penggugat.Maka Berdasarkan AlasanAlasan Hukum dalam Posita Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dari Penggugat dalam Perkara Perdata yang diajukan kePengadilan Negeri Sleman ini, Mohon Dengan Hormat Kepada KETUAPENGADILAN NEGERI SLEMAN ini, berkenan untuk memeriksa danmemutuskan, sebagai berikut :0 DALAM PROVISI :Yth.

Ahli WarisAlmarhum H.ARBAIN (Tergugat I, Tergugat II, TergugatIII, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) melaluikuasa hukumnya SULARYO, SH.M.Kn dan SUBIYANTO, SH.MH.tertanggal 24 Nopember 2015 dan telah diterima MajelisHakim Aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara,khususnya pada bagian eksepsi angka 1 dijelaskan bahwaBahwa dalam hal ini Tergugat menguasai obyek sengketaberupa SHM Nomor 10 tahun 1971 yang saat ini masih diBadan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Banjar KalimantanSelatan dalam proses

balik nama, hal ini jelas tidaksejalan dan dibantah oleh Kuasa dari Turut Tergugatyaitu SYAIFUDDIN, SH., NOORHANT, S.Sit dan RISYADABROR WIBAWA, SH.

Yang dalam kesimpulannya tertanggal22 Maret 2016 yang telah diterima Majelis HakimAslinya dan di kLampirkan dalam berkas perkara,khususnya dalam point ke1 (kesatu) yang bunyinyabahwa dalil dalam jawaban di bagian Eksepsi point 1(satu) Tergugat yang menyatakan Sertifikat Hak MilikNomor 10 Tahun 1971 saat ini masih di Badan PertanahanNasioanal Martapura dalam proses balik nama tidakbenar, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1971sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor PertanahanKabupaten

Menghukum Terbanding IV/semula Tergugat Il untuk menyerahkankepada Pembanding bangunan berikut Sertifikatnya berupa : 1(satu) unitkios .27 dilantai 1(satu) atas nama Terbanding Vsemula Tergugat yangterletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre berdasarkan perjanjianPengikatan Juala Beli (PPJB) Kios No. 013/PCNRLGW/PPUJBBeli/V/2011 tanggal 3052011 antara PT.Pandega Citraniaga(Terbanding Il) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (Terbanding))sebagai Pembali untuk dilakukan proses balik nama kepadaPembanding

semula Tergugat Il untuk menyerahkankepada Pembanding bangunan berikut Sertifikatnya berupa : 1(satu) unitHalaman 45 dari 53 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.kios .28 dilantai 1(satu) atas nama Terbanding Vsemula Tergugat yangterletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre berdasarkan perjanjianPengikatan Juala Beli (PPJB) Kios No. 014/PCNRLGW/PPUJBBeli/V/2011 tanggal 3052011 antara PT.Pandega Citraniaga(Terbanding Il) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (Terbanding))sebagai Pembali untuk dilakukan proses

balik nama kepadaPembanding.6.

sebagai Pemilik atas sebidangtanah yang menjadi obyek sengketa tersebut atas dasar Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 18tanggal 09 Juli 2013 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 19 tanggal 09 Juli 2013 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat antara Tergugat dengan Pemohon Intervensi, dikarenakan antaraTergugat dengan Pemohon Intervensi masih Baru melakukan perbuatan hukum Ikatan Jual Belidan belum melakukan jual beli dalam bentuk AKTA JUAL BELI dihadapan PPAT (PejabatPembuat Akta Tanah) serta belum melakukan proses

Balik Nama, sehingga secara yuridis belumterjadi perpindahan Hak Milik sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 37 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; Keabsahan Jual Beli Tanah secara hukum harus dilakukandalam bentuk Akta.

(dalam bentuk Akta Jual Beli17dihadapan PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta. proses Balik Nama) dipisahkan secara.6 Bahwa oleh karenanya meskipun menurut Pemohon Intervensi dirinya ada hubungan hukumterkait tanah yang menjadi obyek sengketa dan mempunyai legal standing untuk mengajukanGugatan Intervensi atas perkara ini, Pemohon Intervensi tidak dapat mendalilkan sebagai Pemilikatas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut atas dasar Akta.

Tergugat Rekonpensi untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telahmengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat sejakdilantik sebagai camata di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal belumpernah dilantik sebagai PPAT di Kecamatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TurutTergugat Il mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwasegala hal yang berkaitan dengan proses

balik nama terhadap objek sengketaatas nama Denny Charso telah Turut Tergugat II laksanakan berdasarkanketentuan dan aturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Para Tergugat danTurut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5September 2017 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut para Tergugatdan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliksebagaimana terlampir dalam

mewakiliperseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perihal dana yang digunakanoleh Denny Charso dalam melakukan pembelian tanah objek sengketasebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya Penggugat juga mengajukanbukti Surat bertanda bukti P.13 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Perseroanterbatas PT Wersut Seguni Indonesia tertanggal 1 Agustus tahun 2013 yangyang isinya mengamanatkan kepada almarhum Denny Charso dan istri sertaanaknya (para Tergugat) untuk melakukan proses

balik nama aset PT WersutSeguni Indonesia berupa tanah yang menjadi objek sengketa dan masih atasnama pribadi Denny Charso menjadi atas nama PT Wersut Seguni Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.13 berupaPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas tertanggal 1 Agustus tahun2013 yang dilaksanakan di Kantor Perseroan di Desa Sendang Sikucingdengan dihadiri oleh Denny Charso selaku direktur utama PT Wersut SeguniIndonesia, Herjanto Kosasih selaku Komisaris PT Wersut Seguni Indonesia

Sukemi Indra Saputra tersebut berada di TERGUGAT II untuk royadan proses balik nama dari Ir. Sukemi Indra Saputra kepada D. EkoChandra, selesai balik nama langsung dipasang Akta Hak TanggunganPeringkat di Kantor Pertanahan Kota Dumai dengan jangka waktupengurusan 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat, sepertiyang tertuang dalam surat dari Tergugat Il kepada Tergugat denganNomor: 28/KP/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010;.

Sukemi Indra Saputra sudah selesai pengurusanmenjadi SHM dan sekarang dalam proses balik nama keatas nama D. EkoChandra pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, selesai balik nama langsungdipasang Akta Hak Tanggungan peringkat pertama senilai Rp.187.500.000,(seratus delapanpuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila selesaidiproses akan diserahkan kepada TERGUGAT .

oleh Pemerintah dan batal demi hukum, maka akta jual beli Nomor447/658/K.Tangah/2001 tanggal 8 September 2001 antara si penerima kuasamutlak dengan pembeli (Tergugat I) dan akta jual beli Nomor 833/KT/JB2001tanggal 22 Mei 2001 serta akta jual beli Nomor 834/KT/JB2001 tanggal 22 Mei2001 karena mengandung cacat hukum , haruslah secara hukum dibatalkan dandinyatakan tidak berlaku ;Bahwa oleh karena surat kuasa mutlak Nomor 67 tanggal 17 Pebruari 1996dilarang oleh Pemerintah dan batal demi hukum, maka proses

balik nama atasSertifikat Hak Miulik Nomor 629/Kelurahan Koto Panjang Gambar Situasitanggal 2 September 1991 Nomor 3243 luas 22.650 M2 kepada Tergugat I,Sertifikat Hak Milik Nomor 888/Kelurahan Koto Panjang Gambar Situasitanggal 26 Januari 1994 Nomor 194 luas 16.000 M Kepada Tergugat II danSertifikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Panjang Gambar Situasi tanggal 16Maret 1993 Nomor 595 luas 3.192 M2 kepada Tergugat III yang diproses olehTergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum ;halaman5 dari

52 halamanBahwa oleh karena proses balik nama atas ketiga Sertifikat 1.

sertipikat dan kunci ruko, makatelah terjadi leveringyaitu tindakan atau perbuatan pemindahan hakHalaman 6 dari 44 putusan Perkara Perdata Nomor 31/PDT/2019/PT YYK13.14.15.16.kepemilikan atas sesuatu barang atau benda dari seseorang kepadaorang lain ;Bahwa saat terjadinya pembelian tanah SHGB No.1089 tersebut,PENGGUGAT berulangkali telah meminta TERGUGAT I danTERGUGAT II untuk dapat menindaklanjuti jual belinya dalam suatuAkta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dan dilakukan proses

balik nama Sertipikat menjadi atas namaPENGGUGAT namun permintaan PENGGUGAT tersebut tidak dipenuhioleh TERGUGAT dan TERGUGAT II dan terkesan TERGUGAT danTERGUGAT II hanya mengulurulur waktu saja ;Bahwa pada tahun 2012 rumah tangga TERGUGAT dan TERGUGAT IImengalami perselisihan hingga berujung pada gugatan perceraian padaPengadilan Negeri Sleman dan TERGUGAT dan TERGUGAT Ildinyatakan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan NegeriYogyakarta Nomor 91/PDT.G/2013/PN.YK tanggal 03 April 2013 yangkemudian

Bahwa sebetulnya Tergugat 1 bukan mengulurulur waktu, namunmolotnya waktu penandatanganan Akta Jual Beli dikarenakanpenggugat percaya pada Tergugat 1 sebagai saudara kandung danPenggugat tidak mengira Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan berceraisehingga tidak terburu buru melakukan proses balik nama.12.Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor135/Pdt.G/2014/PN.Smn telah memutiskan bahwa tanah danbangunan ruko dalam perkara ini adalah bukan harta gono gini,namun sudah dikuasai oleh Penggugat

Proses balik nama Sertifikat diduga fiktif karenaDrs. SANTOSO HARSU KUSUMO telah meninggal dunia pada bulanMaret 2016 dan terdapat ahli waris sesuai Penetapan Pengadilan AgamaJakarta Selatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 utusan Ahli WarisAlmarhum DRs.

Proses balik nama Sertifikatdiduga fiktif karena Drs. Santoso Harso Kusumo telah meninggal duniapada bulan Maret 2016 dan terdapat ahli waris sesuai PenetapanPengadilan Agama Jakarta Selatan; Bahwa selanjutnya ahli waris Alm Drs.Santoso Harso Kusumomengetahui jika Sertifikat Hak Milik No.242/Melawai yang semula atas namaDrs.

Bahwa oleh karena Sertipikat tersebut batal demi hukum makamohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk Menyatakan Sah danBerlaku Kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 313 atas nama Charles M. danMenyatakan Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 313 atasnama Charles M. adalah Sah Milik Penggugat serta Memerintahkan TurutTergugat untuk melakukan proses balik nama untuk dan atas namaMardahai Simanullang (Penggugat).

petitum point 2 sampai denganpetitum point 6;Menimbang, bahwa petitum point 7 yang menyatakan Sertifikat Hak MilikNomor 313 atas nama Charles M. adalah sah milik Penggugat, oleh karenamerujuk pada pertimbangan sebelumnya yaitu Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitumpoint 7 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa petitum point 8 dan petitum point 9 yang menyatakanmemerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses

balik nama untuk danatas nama Penggugat dan mematuhi dan menaati putusan ini, oleh karena telahdipertimbangkan pula sebelumnya maka petitum point 8 dan petitum point 9tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa petitum point 10 yang menyatakan memerintahkanTurut Tergugat II untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas adanyadugaan Laporan Palsu dari Para Tergugat, oleh karena telah dipertimbangkan pulasebelumnya maka petitum point 10 tersebut tidak beralasan

Bahwa kewajibanmemberi bisyaroh ini telah ditunaikan dengan lunas oleh PihakKesatu. kepada Pihak Kedua, dengan jumlah sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah); Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama, akan selalumembantu sampai tahapan akhir proses balik nama sertipikatsertipikat tanah tersebut;Tetapi faktanya Pihak Kedua (Tergugat) tidak menepati kewajibannyauntuk membantu Pihak Pertama dalam proses balik nama sertipikatsertipikat tersebut, bahkan cenderung menghambat khususnya terhadapSHM

Yang telah dengan nyatamelakukan proses Balik Nama atas dirinya;Maka guna membuktikan kebenaran bantahan bahwa Para Terbantahsebagai pemilik sebagian Objek Sengketa, haruslah secara hukumSHM No. 08981/Bantul diproses secara hukum baik PIDANA karenaPemalsuan dasar surat/dokumen yang dipalsukan atas nama ParaPembantah berdasarkan ketentuan hukum pasal 263 KUHPidana, danatau dengan proses hukum gugatan pembatalan proses balik nama/pemegang hak atas SHM No: 08981/Bantul melalui Pengadilan TataUsaha Negara

., Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang No. 23/IS/IX/2020tertanggal 20 September 2020 perihal Laporan Perkembangan ProsesPeningkatan Hak dan Balik Nama atas Akta Jual Beli No. 4023/2014tertanggal 31 Desember 2014, yang mana pada intinya PermohonanProses Peningkatan Hak dan Proses Balik Nama yang diajukan olehPenggugat tidak dapat diproses dikarenakan atas objek yangdimohonkan untuk proses peningkatan Hak dan Balik Nama telahtimbul hak atas nama Pihak lain.

berhubungan dengan transaksi Jual Beli dan pengalinanTanah A quo tersebut;Bahwa sejak Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut padatahun 2014, Penggugat secara de jure dan de facto telah menguasaitanah tersebut secara terus menerus hingga saat ini, tanpa satupunpihak yang mengganggu ataupun mengakui sebagai pihak yangberhak atas Tanah A quo;Bahwa untuk melindungi hakhak Penggugat sebagai pemilik yang sahatas Objek Perkara A quo, membuat Penggugat merasa perlu untukmeningkatkan status hak dan proses

balik nama Objek Perkara A quodari status Hak Milik Adat atas nama Sdr.

Bahwa oleh karenanya menurut hemat Tergugat HI proses pengikatan akta jualbeli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum, pun demikianhalnya dengan proses balik nama yang dilakukan oleh pejabat dari BadanPertanahan Kabupaten Buleleng dari atas nama Penggugat ke atas nama TergugatI adalah sah;Bahwa oleh karena balik nama dari atas nama Penggugat keatas nama Tergugat Isah, maka pengikatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan TergugatIl adalah sah menurut hukum;9 Bahwa

dengan Tergugat I diluar kewenangan Tergugat II,yang terpenting sebelum dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli dihadapanTergugat II, pembayaran pembelian atas tanah sengketa telah dinyatakan lunasoleh Penggugat maupun Tergugat I dan Akta Jual Beli tersebut adalah sah menuruthukum (sesuai dalil jawaban angka 2 sampai dengan angka 7);Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengikatan Akta Jual Beliantara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum, pun demikianhalnya dengan proses

balik nama yang dilakukan oleh Pejabat dari BadanPertanahan Kabupaten Buleleng dari atas nama Penggugat ke atas nama TergugatI adalah sah dan oleh karena proses balik nama dari atasnama Penggugat keatasnama Tergugat I sah, maka pengikatan jual beli yang dilakukan antaraTergugat I dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalildalil Posita serta Petitum gugatanPenggugat dan bantahan/penyangkalan dari TergugatTergugat, serta Replik dan Duplikyang diajukan masingmasing

hukum yang mengikat, makaperbuatan Tergugat III yang telah menguasai tanah sengketa adalah tidaksah dan melanggar hukum;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawaban Tergugat III yang padapokoknya mendalilkan bahwa proses pengikatan Akta Jual Beli antara Penggugat denganTergugat I adalah sah menurut hukum, pun demikian halnya dengan proses balik namayang dilakukan oleh Pejabat dari Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng dari atasnamaPenggugat ke atas nama Tergugat I adalah sah dan oleh karena proses

balik nama dari atasnama Penggugat ke atas nama Tergugat I sah, maka pengikatan jual beli yang dilakukanantara Tergugat I dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum, selanjutnya MajelisHakim berpendapat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalahHak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hakatas tanah mempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal2 Peraturan

,selanjutnya akta jual beli tersebut diajukan ke Kantor BPN Kota Kendariuntuk proses balik nama menjadi SHM atas nama dr. Nyoman AgusSuwiti;Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 00839 tanggal 17November 2003 dengan luas tanah 11.622 M? dan Surat Ukur Nomor104/Baruga/2003 tanggal 08 April 2003 atas nama M. MUCHSIN ZEN,saksi Asbar Imran, S.H., selaku Notaris Jalan A.

batasbatassebagaimana tersebut berdasarkan Surat Ukur Nomor10/Tembung/2000, tanggal 19 September 2000Menyatakan demi hukum hutang piutang Penggugat dengan Tergugat yang disepakati atas dasar rasa kepercayaan antara Penggugat denganTergugat telah dilunasi oleh Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan SertifikatHak Milik No 374, tanggal 26 April 2001, dengan seketika dan sekaligustanpa syarat;Memerintahkan Tergugat bersama dengan Tergugat Il untuk denganseketika dan sekaligus melaksanakan proses

balik nama SHM No. 374,Putusan Perk.Reg.No.49/Padt.G/2015/PN.MdnHalaman 12 dari 22 Halaman10.11.12.tertangga 6 April 2001 dari atas nama Tergugat kembali menjadi atasnama Penggugat;Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnyaseluas + 193 m?