pertama Tergugat tidakhadir, atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk kepentingannya, makaHalaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2018/PNBppTergugat dapat dianggap tidak dapat, atau tidak mau membantah dalil suratgugatan penggugat.Menimbang bahwa pokok yang dipermasalahkan Penggugat atau yangdisengketakan adalah Tergugat telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji olehkarena belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengambilan sertifikatdi Bank BTN (Tergugat II) dan melakukan proses

balik nama ataupenandatanganan akta jual beli didepan Notaris, akan tetapi Tergugat malahtidak diketahui alamat / keberadaannya.Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda (P.1 sampai dengan P.7)dan telah pula mengajukan saksisaksi yakni Hari Sudarmono, dan Idul FitriSaputra.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Sudarmono yangdiajukan Penggugat menerangkan Bahwa Penggugat telah membeli sebidangtanah dengan ukuran

Nomor 288 K/Pdt/2017Penggugat Rekonvensi ) untuk melakukan proses balik nama, sehinggajelas dan nyata proses peralihnan hak terhadap objek sengketa in casuadalah rekayasa, fiktif, tidak terang benderang, sehingga haruslahdinyatakan batal demi hukum (nietig);Bahwa dengan demikian proses peralihan hak yang dilakukan denganrekayasa (anti dateren) achteruit dateren tersebut adalah tidak secara wajaryaitu jual beli secara fiktif perobuatan purapura (schijnhandeling) dan tidaksecara terang benderang maka

.1466atas nama Drs.H.Darmawan terhadap proses akta jual beli dan balik nama (buktiT.11,P9) ;Menimbang, bahwa atas referensi Tergugat tersebut, Penggugat denganDrs.H.Darmawan, mendatangi Tergugat Il dan membuat akta perjanjian bagibangun Ruko no.39, tanggal 16 Agustus 2011 terhadap pemecahan sebidangtanah seluas 899 m2, Sertifikat Hak Milik no.1466 atas nama Drs.H.Darmawanyang menjadi agunan dalam perjanjian kredit Nomor PEK/2011/1729/BNI GRIYA,tanggal 25 Agustus 2011 ;Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam proses

balik nama untuk 4 (empat)unit pembangunan Ruko dari pecahan Sertifikat Hak Milik no.1466 atas namaDrs.H.Darmawan, 2 (dua) sertifikat hak milik telah diserahkan kepadaDrs.H.Darmawan dan sertifikat hak milik masingmasing no.6123 dan no.6124adalah milik Penggugat dan sertifikat hak milik No.6123 berada dalampenguasaan Tergugat sedangkan sertifikat hak milik No.6124 berada dalampenguasaan H.Syofyan sebagai jaminan gadai Tergugat Il berdasarkan suratpengakuan hutang dan pernyataan (bukti P6,P7,T.12)

Undahri in casu Tergugat IV dan pada saat tersebutdalam proses balik nama untuk dan atas nama T. Undahri pada KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara;Bahwa kendatipun ada surat pemblokiran dari Penggugat dan suratketerangan dari Tergugat VI ternyata oleh Turut Tergugat melakukan baliknama sertifikat Nomor 7 dari nama Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil kepadanama T. Muhammad in casu Tergugat V, maka nyatanyata hal ini telahHalaman 3 dari 20 hal. Put.

diperiksa oleh Polisi dan dihadapkan dipersidangan inisehubungan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 November 2012 sekira jam18.30 Wib bertempat di Desa Sigong Dusun 2 Rt.15 Rw.04 KecamatanLemahabang Kabupaten Cirebon ;e Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi korban Carim bin TerjiPenduduk Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon ;e Bahwa pada awalnya saksi korban mendatangi rumah Terdakwa karena danminta tolong pada Terdakwa untuk proses

balik nama STNK sepeda motorYamaha Vixion warna cat hitam tahun 2009 nopol E4969MV Atas namaKARMILA alamat Desa Sigong Rt.29 Rw.08 Kecamatan LemahabangKabupaten Cirebon ; Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan BPKB asli dan STNK aslikepada Terdakwa uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untukbiaya balik nama STNK tersebut kepada Terdakwa ;e Bahwa satu minggu kemudian datanglah Terdakwa menemui saksimemberikan STNK balik nama dan mengatakan bahwa BPKB belum selesaiyang saat itu terdakwa

Terlihat dari jawabannya ketikasebagai saksi di Persidangan Hal 28 putusan Nomor 06/Pdt/Plw/2014/ PN.Kla.Bahwa dalam proses balik nama tidak ada acuan yang pasti, bisa tanggal aktaduluan bisa BPHTB atau ke BPN;Sedangkan Akta Jual Beli Nomor 412/pmg2/III/2013, tanggal 21 Maret 2013dengan berita acara tanggal 21 Maret 2012 tidak ditemukan bukti PembayaranBPHTB dan PPH di Kantot Dispenda Kalianda.

Terhadap kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak atas tanah sehingga menjadi cacat administrasiyaitu : Bahwa proses balik nama dari Pemilik sertifikat awal (SertifikatHak Milik Nomor 1746/Waimital) menggunakan surat keteranganhibah Kepala desa Waimital sehingga hal tersebut tidak sesuaidengan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;10.

kembali Tergugat tegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1928,Sertipikat Hak Milik Nomor 1929, Sertipikat Hak Milik Nomor 1931,Sertipikat Hak Milik Nomor 1932, Sertipikat Hak Milik Nomor 1934 danSertipikat Hak Milik Nomor 1935 diterbitkan oleh Perwakilan KantorPertanahan Seram Bagian Barat bukan oleh Tergugat (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Maluku) sebagaimanayang telah Tergugat jelaskan pada angka 3 di atas pada kenyataannyayang tertulis pada sertipikat tersebut pada proses

balik nama dari pemiliksertipikat awal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 atas nama Ny.

1928, Sertipikat Hak Milik Nomor 1929, Sertipikat Hak Milik Nomor1931, Sertipikat Hak Milik Nomor 1932, Sertipikat Hak Milik Nomor 1934dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1935 diterbitkan oleh Perwakilan KantorPertanahan Seram Bagian Barat bukan oleh Tergugat (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Maluku) sebagaimanayang telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada angka 3 di atas padakenyataannya yang tertulis pada sertipikat sertipikat Tumpang tindi(Overlapping) tersebut pada saat proses

balik nama dari pemilik sertipikatawal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 atas nama Ny.

Lee Chun Un, lalu persyaratanpersyaratan ini, pembayaran pajaknya semua dibawa lagi ke Lippo olehSaksi sendiri dan Bagas menerima syaratsyarat tersebut tapi waktu itukurang validasi dari kantor Pajak dan dengan catatan validasinya sudahdiselesaikan;Bahwa tidak ada yang diberikan berupa dokumen oleh saudara Bagaskepada saksi;Bahwa ketika ketemu sama Bagas, dijanjikan kapandiselenggarakannya proses balik nama, waktunya sudah ditentukan,Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Ckrwaktu itu

Tejo Risang Bagaskoro Alias Bagas Bin lwan Wirawan Wijayahadi, dibawahsumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa proses balik nama property dari pribadi ke atas namaPerusahaan adalah sebagai berikut, dari pihak Pemohon melengkapisyarat administrasi seperti pelunasan angsuran dan setelah memasukijangka waktu tertentu seperti tertuang dalam perjanjian kontrak baruproses balik nama property dari pribadi ke atas nama Perusahaandapat dilakukan.Bahwa dalam kasus ini, menurut perjanjian

kontrak jika angsuranbelum lunas maka tidak bisa dibalik nama dari pribadi ke atas namaPerusahaan;Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Terdakwa mengajukanproses balik nama dari atas nama Terdakwa ke Perusahaan, namunseingat Saksi, PT Semin Metal Indonesia yang mengajukan prosesbalik nama, tapi tidak bisa juga apabila proses balik nama tanpaTerdakwa, karena Terdakwa tidak mau dilibatkan awalnya, tapi kitamengatakan jika hubungan hukum yang muncul dari perjanjian kontraktersebut adalah antara Lippo

otomatis saksi tarikkembali sertifikat itu dan kewajiban saksi untuk menyimpan sertifikat itusampai masalah ini selesai;Bahwa blokirnya adalah blokir Pribadi dari iobu Sopinah /Jaenudin setelahakta jual beli dibuat dan ibu Sopinah pak Jaenudin sendiri dengan tulisantangan diajukan ke BPN untuk mengajukan permohonan blokir ;Bahwa saksi juga tahu juga ada blokir dari Pengadilan atas permohonanpak Fatieli karena ada sengketa;Bahwa lbu Sopinah mengajukan blokir ke BPN setelah dibuatkan aktajual beli akan proses

balik nama, seingat saksi bulan November tahun2008 tanggal saksi lupa, karena memang ada kewajiban dariNotaris/saksi setelah satu minggu akta jual beli dibuat maka dilanjutkandengan proses balik nama;Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN CbiForm02/SOP/06.3/2018Bahwa saksi lupa, tapi Saat saksi ajukan proses balik nama sekitar bulanNovember 2008 ditolak BPN karena ada blokir dari ibu Sopinah ituinformasi yang saksi dapat dari BPN, dasarnya apa ibu sopinah blokir,saksi tidak tahu, iya

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapatmenimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;Bahwa, oleh karena Penggugat telan melakukan upaya administrasiberdasarkan Surat Permohonan Keberatan Atas Proses Balik Nama DariImelda Widjaja ke PT.Griya Lestari Jaya, maka dengan ini objek gugatandalam perkara ini menjadi Kewenangan

Nomor: 10/G/2020/PTUNBL Hal.66Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, menentukan Pengadilan berwenangmenerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasipemerintahan setelah menempuh upaya administratif;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa tanda terima suratdan bukti P.2 berupa Permohonan keberatan atas proses

balik nama dariImelda Widjadja ke PT.

Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d bukti P.21 berupa objekobjek sengketa, dapat diketahui bahwa objekobjek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2020 dan baru diterima oleh Penggugatpada tanggal 14 Februari 2020 (vide gugatan Penggugat poin B halaman 6).Dari bukti P.1 berupa tanda terima surat dan bukti P.2 berupa Permohonankeberatan atas proses

balik nama dari Imelda Widjadja ke PT.

menolak Replik ParaPenggugat dengan alasan sebagai berikut: Bahwa mengenai pihakpihak yang harus digugat dalam suatuperkara merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu suratgugatan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Batam memprosesperalihan hak atas tanah (balik nama) terhadap sertifikat SHGB No.959atas nama : Ahadi Reso Hutasoit (Penggugat I) keatas nama Kamaruddin(Tergugat III) berdasarkan kutipan risalah lelang nomor 137/2017 tanggal18 April 2017, bahwa sebagai persyaratan untuk proses

balik nama diKantor Pertanahan Kota Batam salah satunya adalah harus adanyapersetujuan peralinan hak atas tanah dari Otorita Batam sebagai BadanPengusahaan Kawasan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2007, sertamengurus SSPDPBHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Restibusi KotaBatam (membayar PBB yang nunggak selama 6 tahun 20122017 yangtidak dibayarkan oleh para penggugat).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari ParaPenggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan Petitum gugatan ParaPenggugat, terutama mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan kedalam nama Tergugat Ill tidak serta merta peralihan tersebut dapat dilakukanoleh Tergugat IV tanpa adanya persetujuan peralihan hak(ijin peralihan hak atastanah (IPH)) atas tanah dari Otorita Batam sebagai Badan PengusahaanKawasan, karena jijin peralihan hak atas tanah (IPH) merupakan salah satusyarat dalam proses

balik nama.

setelah PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGATKONPENSI mengijinkan PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARAPENGGUGAT KONPENSI untuk sementara waktu menempatidan mencarikan kembali calon pembeli RUKO sampai denganbatas waktu tanggal 10 Oktober 2019 ternyata PARA TERGUGATREKONPENSI/PARA PENGGUGAT KONPENSI tidak juga dapatmencari calon pembeli RUKO sehingga karena tidak adakejelasannya kapan RUKO bisa terjual kembali olen PARATERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT KONPENSImaka PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSImelakukan proses

balik nama SHM No. 453/Desa Sidokumpuldari atas nama TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI menjadi atas nama PENGGUGATKONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berdasarkan Akta JualBeli No. 21/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 dibuat danditandatangani dihadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo LENNYHERINA ONG, SH dengan mengacu kepada Akta Kuasa MenjualNo. 047 tanggal 10072019.Akta Kuasa Menjual No. 047 tanggal 10072019 pada intinyamenguraikan bahwasanya :a.

M.Kn tanggal29 Juli 2020 dimana Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 046 tanggal 10 Juli2019 dan Akta Kuasa Menjual No. 047 tanggal 10 Juli 2019 adalah dibuat danditandatangani oleh Notaris Ardyan Pramono Van Wignjodigdo, SH.MKndigunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 0453/DesaSidokumpul ke atas nama Euw Fab Kiun pada Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo;Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T2 adalah Perjanjianpengosongan No. 048 tanggal 10 Juli 2019 dimana Penggugat penghunitanah

Bahwa setelah Penggugat mendesak Tergugat supaya segeramenyerahkan seluruh dokumen dan/atau suratsurat atas tanahdimaksud kepada Penggugat untuk tujuan proses Balik Nama dari namaTergugat kepada Penggugat, ternyata tanpa sepengetahuan dantanpa persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat (menurutpengakuan dari Tergugat 1) telah memberikan asli SURATPERJANJIAN JUAL BELI tanggal 10 November 1995 yangdiregister/Diketahui/Disetujui Camat Simanindo Tanggal 6 November1998 tersebut kepada Tergugat II;.

dan selanjutnya Tergugat harusmenyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun jugaselambatlambatnya 14 hari setelan Putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Tergugat harusmelakukan proses balik nama kepada Penggugat;Berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas, Penggugatmemohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat ini serayamemberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Bahwa setelah transaksi jual beli tanah tersebut dilaksanakan dandilakukan proses balik nama oleh Tergugat kepada Penggugattertanggal 23 Desember 2015. Untuk itu, terhitung sejak tanggal 23Desember 2015, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 554 DesaSukarame Baru; Nama Jalan/Persil: 08.01.09.05.000932.; Asal Persil:Pemberian Hak Milik; Surat Keputusan Gub/Kdh.TK/I.Lampung NO.DA.79/SK/HM/77.

Bahkan Tergugat juga telahmelakukan proses balik nama atas objek sengketa menjadi atas namaSUHAIDI, dengan dasar Akta JualBeli tanggal 20 Februari 1985 yangPutusan No. 36/G/2017/PTUNBL him. 30dibuat dihadapan Bapak Drs. DAELANI HAKKI selaku PejabatPembuat Akta Tanah Sementara di Bandar Lampung, sedangkan padasaat itu umur Saudara SUHAIDI masih berumur 13 (tiga belas) tahunatau Saudara SUHAIDI masih belum dewasa dan belum cakap untukmelakukan perbuatan hukum.

. : AG 4593 VE sebagai jaminankredit atas nama SUTOPO tidak terbawa karena masih dalam proses balik nama di samsatNganjuk;STNK mobil Suzuki ST100 No. Pol. : AG 597 VC atasnama NURALI sebagai jaminankreditt atas nama KABUL PURNOMO yang tercatatdalam nomor kredit KADA 06120444;STNK mobil DAEWOO/NEXIA No. Pol. : L 1757 LH atasnama EDY PRAYETNOsebagai jaminan kredit atas nama SEGER yang tercatat dalam nomor kredit KADA07120540;STNK mobil Ford Laser No.

Pol. : AG 4593 VE sebagai jaminankredit atas nama SUTOPO tidak terbawa karena masih dalam proses balik nama di samsatNganjuk.e STNK mobil Suzuki ST100 No. Pol. : AG 597 VC atasnama NURALI sebagai jaminankreditt atas nama KABUL PURNOMO yang tercatatdalam nomor kredit KADA 06120444.e STNK mobil DAEWOO/NEXIA No. Pol. : L 1757 LH atasnama EDY PRAYETNOsebagai jaminan kredit atas nama SEGER yang tercatat dalam nomor kredit KADA07120540.e STNK mobil Ford Laser No.

Benar telah membuat surat Keterangan NomorO2/EJ.P/VI/2007 tertanggal Sukoharjo O05 Juni 2007 yangmenerangkan jika SHM No.169 Makamhaji dengan surat ukurtertanggal 26 April 2000, Nomor 287/Makamhaji/2000Luas1712 M2, Desa Makamhaji, Kec.Kartasuro Kab.Sukoharjo (AktaJual beli Nomor 105/Kartasuro/2007, tanggal 05 Juni 2007 ) a.nROESTINA CAHYO DEWI masih dalam proses balik nama diKantor BPN Sukoharjo, yang kepengurusannya melalui kantorkami Notaris / PPAT Edhi Juwono, SH dan apabila sertifikattersebut

dan luas tanah 712 m2 akan dijual bersama, kemudianRoestina Cahyo Dewi pembelinya kemudian dibuat Surat PengakuanPinjaman dengan pinjaman sebesar 1,7 M dan 1,2 M untuk sdri.KarminiMahfud dengan jaminan sertifikat di dalam No.169/Makamhaji, tetapi Sampalsekarang Roestina Cahyo Dewi tidak pernah membayar angsuran;Bahwa atas Surat Pengakuan Pinjaman tersebut, saksi sangat dirugikankarena koperasi adalah milik masyarakat;Bahwa sertifikat No.169/Makamhaji saat dijaminkan oleh Roestina CahyoDewi dalam proses

balik nama;Bahwa tindakan Peminjam dalam Surat Pengakuan Pinjaman bahwaPeminjam tidak boleh melakukan surat lain yang berhubungan dengansertifikat No.169/Makamhaji sebelum kewajibannya diselesaikan;Bahwa setahu saksi Roestina Cahyo Dewi membuat Akta Jual Beli sertifikatSHM No.169/Makamhaji dengan PPAT Edhy Yuwono, S.H.

atasnama Issalmiyah dkk sebagaimana huruf a di atas dilakukan diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1746/Waimital dan tidak dilakukan perbaikan gambar hasil pemisahan pada Sertipikat HakMilik 1746/Waimital sehingga menyebabkan tumpang tindih atauoverlapping sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 79/2019 tanggal 19Agustus 2019;Terhadap kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak atas tanah sehingga menjadi cacat administrasiyaitu: Bahwa proses

balik nama dari pemilik sertipikat awal(Sertipikat Hak Milik Nomor 1746/Waimital) menggunakan SuratKeterangan Hibah Kepala desa Waimital sehingga hal tersebutHalaman 20 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.10.11.12.13.tidak sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah;Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, padaPasal 32 ayat (1) menegaskan sertipikat

perbaikangambar hasil pemisahan pada Sertifikat Hak Milik 1746/Waimitalsehingga menyebabkan tumpang tindih atau overlapping sesuaidengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 79/2019 tanggal 19 Agustus 2019;c) Terdapat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak atas tanah sehingga menjadi cacat administrasiterhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1919 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1935/Waimital atas nama Issalmiyah dkkyaitu dilihat dari proses

balik nama dari pemilik sertipikat awalHalaman 31 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.

balik nama dari pemiliksertipikat awal (Sertipikat Hak Milik Nomor 1746/Waimital) menggunakan Surat Keterangan Hibah Kepala Desa Waimital sehinggahal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah;Dengan demkian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sepatutnyaGugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;Terhadap dalil Gugatan angka 21

Aisyah Binti Agil dan (Alm.)Muhammad Bin Agil) tidak memiliki uang untuk pembayaran pajak waris danpenyelesaian proses balik nama hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik No.35(sisa)/Mangga Dua Selatan ke atas nama (Alm.) Aisyah Binti Agil dan (Alm.)Muhammad Bin Agil);Bahwa oleh karenanya, untuk keperluan pembayaran pajak waris danpenyelesaian proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 35(sisa)/Mangga Dua Selatan, (Alm.) Aisyah Binti Agil dan (Alm.)

Bahwa oleh karenanya, untuk keperluan pembayaran pajak waris danpenyelesaian proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 35 (sisa)/Mangga Dua Selatan, (Alm.) Aisyah Binti Agil dan (Alm.) Muhammad BinAgil) kKemudian meminta pinjaman/utang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) sebagaimana dimuat dalam AktaPengakuan Hutang Nomor 08. tertanggal 05 Mei 2014 yang dibuatdihadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito The, S.H.,M.H.,M.M.

K.898/I/A/1975, adalah bentuk pelanggaran TERGUGAT I.18.Bahwa pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 membuat PENGGUGAT dirugikan tidak dapat memiliki tanahHak Milik di wilayah DIY, karena alasan itu digunakan TERGUGAT II untukmenolak proses balik nama atas tanah Hak Milik.19.Bahwa untuk memperjuangkan pencabutan Instruksi Wakil KepalaDaerah DIY No.

SHMnya; Bahwa pada tahun 2014 istri saksi bernama Veronika Indayatimembeli tanah di daerah Kulonprogo, setelah beli diproses oleh Notaris,lalu ke kantor BPN untuk proses balik nama, istri saksi dipanggil dansaksi yang mewakili bertemu Kepala Kantor BPN bernama pak Fadil danditerangkan karena istri saksi tionghoa tidak bisa punya tanah hak milik,dengan alasan karena Gubernur yang sekarang ini memberlakukaninstruksi Surat tahun 1975 tersebut; Bahwa BPN tahu kalau istri saksi keturunan tionghoa karenadalam

istilannya bayar sewa, untukmemperbaharui lamanya 20 tahun lagi;Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pat.G/2017/PN Yyk Bahwa menurut aturan di UUPA setelah 20 tahun ditempati bisamenjadi status Hak milik; Bahwa tanah saksi yang dibeli pada tahun 1997 tanah status hakmilik, masih dijaminkan di Bank BTPN untuk modal; Bahwa saksi pernah menyurati ke Komnasham, dan adarekomendasi dari Komnasham ke Pemerintah Propensi; Bahwa saksi tahu ibu Veronika Lokasari beli tanah Hak milik tapitidak bisa proses

balik nama yaitu Ibu Veronika beli tanah di daerahKulonprogo ketika diproses ke BPN tapi tidak bisa proses balik namamenjadi Hak Milik alasannya Surat Edaran Wagub tahun 1975, yangmenyatakan WNI non pribumi tidak bisa mengajukan peralihnan Hak (baliknama), saksi tahu dari cerita Ibu Veronika; Bahwa saksi pernah ketemu Komisioner Komnas Ham bu Nurleladi Yogya, bertemu 2 kali di Yogya yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017; Bahwa pada waktu pertemuan terakhir dengan bu Nurlela di hotelpada tahun 2017

Sebelah Utara tanah kosong/rumah Beca Soei;e Sebelah Barat rumah Gunadi;e Sebelah Selatan Jalan Ronggolawe Selatan;e Sebelah Timur rencana Jalan Cakrawala I;yang telah berSertipikat Hak Milik (SHak Milik) Nomor 366 yang dikeluarkan olehTergugat II pada tanggal 18 Juli 1983 yang dilengkapi dengan data teknis berupagambar situasi Nomor 1950/1983 tanggal 18 Juli 1983 dengan ukuran luas tanah1.136 m2 tercatat pertama kali sebagai pemegang haknya adalah Raden Soetedjo danbeberapa kali telah mengalanmi proses

balik nama/perubahan nama pemegang hak,dan yang terakhir kali tercatat sebagai pemegang haknya adalah Auw Yang Tjik Nio(Penggugat).