Ditemukan 9402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1886 — 7750
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalahkebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan olehkarena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supayaterdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkanputusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh darisubstansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formalsemata;Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
126 — 41
  • ditolak karena sita jaminan tidaklah diperlukanBahwa tuntutan ganti kerugian immaterial yang diminta olehPENGGUGAT sungguh tidak berdasar karena PENGGUGAT tidakmenguraikan secara jelas dan rinci bagaimana PENGGUGAT bisamemperoleh perhitungan kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000.000,(Sseratus milyar rupiah)3.10.Bahwa berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata, tuntutan gantikerugian immateriil dibatasi, hanya dapat diberikan dalam halhal tertentusaja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
310 — 133
  • HENDRA GUNAWAN bin GATOTSANTOSO banyak mencantumkan kalimat/katakata yang tidak menghormatipersidangan dan mengarah kepada penghinaan terhadap persidangan (contempt ofcourt), hal ini dapat diketahui dari beberapabeberapa bagian dalam pledoi dan diulangi kembali dalam memori bandingnya ;Oleh karena selama jalannya pemeriksaan persidangan meliputi seluruh alat buktialat bukti maka dapat diketahui bahwa terdakwa I.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
163 — 52
  • . : Undangundang RI No 21. ayat (1) tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh Pasal 29 ;T28 : Print out tulisantulisan di Facebook, Group WA dan email yang berisiancaman, intimidasi, bujukan, hasutan terhadap terhadap pekerja melaluimedia sosial Facebook (FB), sekaligus penghinaan dan pencemaran namabaik Tergugat; pada tanggaltanggal 24 hingga 27 November 2015 ;T29a : Surat Pernyataan. mantan pekerja Suprapto tentang mogok kerja tanggal16 Desember 2015 ;T29b : Surat Pernyataan mantan pekerja
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg
Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT) MELAWAN 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
151 — 60
  • Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan Pasal1370, Pasal 1371 dan Pasal 1872 KUH Perdata disebutkan bahwakerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentusaja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2763 — 2193
  • Sebutan pribumi ini menurut bung Hatta adalahsebutan yang mengandung makna penghinaan, orang bodoh, tidaksopan, tidak punya adab.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
377 — 311
  • JANUARDI Ahli menjelaskan, bahwa Kalau Whatapps itu sudah sering dijadikan alatbukti, contohnya seperti gambar porno grafi, penghinaan, katakatapelecehan sudah sering dijadikan bukti; Ahli menjelaskan, Whatapps itu sebagai Media untuk pengiriman dokumenElektronik, Karna jaman sekarang ini Whatapps itu media yang sanggat cepatdihitung dalam waktu detik bisa nyampai, ratarata sekarang ini orang untukmenyampaikan transaksi Elektronik atau dokumen Elektronik melaluiWhatapps; Ahli menjelaskan, Dokumen
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI
168 — 21
  • Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun2011;Bahwa ahli pernah dimintai keterangannya sebagai Ahli sebanyak lebih dari 100 kali,dimana memberikan keterangan ahli sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dalamberbagai perkara pidana seperti tindak pidana pencurian penggelapan, penggelepanbenda tak bergerak, kealpaan dalam lingkungan kerja, kealpaan dibidang kesehatan,penipuan dalam berbagai kasus, pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, pemalsuanuang, pencurian, pemerasan, perusakan barang, penghinaan
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-06-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN LEMBATA Nomor 38/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 10 Nopember 2015 — - ELIAS LARAN Alias LARAN
150 — 98
  • pertemuan adat tanggal 30 Juli 2014 tersebut adalahsesuatu hal yang biasabiasa saja adalah merupakan hak dari Terdakwa untuk menyatakan halyang demikian;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tim PenasehatHukum Terdakwa dalam surat pembelaannya yakni berupa Putusan Tindak Pidana ringan(Tipiring) atas nama terdakwa Sandro Belawangak Nomer 01/Pid.CR/2015/PN Lbt, yangamar dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Sandro Belawangak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penghinaan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 21 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Agustus 2016 — BUDIYANTO H.DATU ADAM
61 — 10
  • Akan tetapiseseorang yang karena amat marahnya makimaki pada temannya,kemudian memukulnya dan akhirnya merusak barangnya, itu tidak dapatdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena perbuatanperbuatan itu (penghinaan, penganiyaan dan merusak barang orang lain)tidak sama macamnya.c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
1.IDA BAGUS ERJANA
2.IDA AYU PUTU KERTI
3.IDA AYU ARY SANTI
4.IDA AYU WAYAN SWARTHI
5.IDA AYU NYOMAN SWARNI, SE
Tergugat:
1.I WAYAN DANU
2.LURAH KELURAHAN MAYURA
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM
Intervensi:
1.I GDE DERUNA SUMARYASA
2.I KADEQ DANIA
3.NI KETUT DERUKI ASTINI
293 — 306
  • Ganti rugi Karena tindakan penghinaan ( Pasal 1368 KUHPerdata);KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayarkarena PMH, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuantentang ganti rugi tentang wanprestasi, maka menurut yurisprudensiketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untukmenentukan ganti kerugian Karena PMH ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandalil bantahan dari para Tergugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan alibi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SANUSI WIRADINATA, MASc, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS c.q. KASUBDIT IV/CYBER CRIME,
496 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 389 K/Pdt/2016Pasal 335 KUHP, Laporan Palsu 317 KUHP, Penghinaan/FitnahPasal 310, 311 KUHP dan Perusakan Barang Pasal 406 KUHP yangdiduga dilakukan oleh Terlapor Saudari Safersa (vide bukti P. 15);5.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN RANAI Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran
Tanggal 3 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
MAZLAN ALIAS LAN BIN H USMAN
352 — 378
  • pembatasan, sehinggaapabila seseorang memberikan suatu informasi elektronik dari kepadaseorang yang lain sudah termasuk dalam mentransmisikan, namunapabila seseorang memberikan suatu informasi elektronik kepadabeberapa orang misalnya dalam suatu grup yang bersifat terbuka padaface book atau instragram maka itu termasuk ke dalam mendistribusikan,hal ini dapat termasuk dalam mentransmisikan atau dapat diunggah;bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa mengenai Pasal 27 ayat (3)UU ITE berkaitan dengan penghinaan
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Tanah
Register : 14-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 4/ PDT. G/ 2013/ PN. PKY
Tanggal 8 Oktober 2014 — Perdata - M.A. Agung, Dkk Lawan PT. Mamuang
206 — 496
  • . : 04/Pdt.G/2013/PN.Pkyitu aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh, bersurat ke berbagai pihak maupun melaluikampanye media massa dengan menyebarkan informasi fitnah/penghinaan yang sangatmerugikan Penggugat Rekonvensi. para Tergugat Rekonvensi di berbagai aksinyamenyampaikan bahwa tanah dengan luas 8.000 Ha di Desa Mertasari yang saat iniditanami pohon kelapa sawit bukan milik Penggugat Rekonvensi.
    (seratus triliun rupiah), akibat penghinaan/fitnahyang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi saat melakukan aksi unjukrasa, persuratanyang diajukan ke berbagai pihak dan kampanye negatif lewat media, dan perbuatansebagaimana nyata terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor :Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.PKY Tanggal 11 April 2013 atas nama Terdakwa MAAGUNG, T.B.Sc dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor242/PID/2013/PT.MKS Tanggal 17 Oktober 2013 atas nama Terdakwa MA AGUNG
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
316 — 252
  • immateriil yang di alami oleh penggugat, bahwa sesuaidengan pasal 1365 KUHPerdata dalam hal seseorang melakukan suatuPerbuatan Melawan Hukum dia berkewajiban membayar ganti rugi , yangmana sesuai dengan pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yangisinya juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kKedudukan dankemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan selanjutnya sesualdengan pasal 1372 ayat (2) yang isinya dalam menilai Ssuatu dan lain, Hakimharus memperhatikan berat ringannya penghinaan
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
226 — 582
  • tanamantanaman hutanyang berupa hasil hutan dalam bentuk diantaranya akarakaran untukobatobatan yang merupakan sumber mata pencaharian Penggugat yangapabila tidak dirusak/ dimusnahkan kini dapat menghasilkan penghasilanminimal sebesar + Rp. 5.000.000.000, (lima miliarrupiah) ; Kerugian immateriil (moriil) yang diderita Penggugat seluruhnya adalahsebesar Rp. 5.000.000.000.000.000, (lima ribu triliun rupiah), karenaPenggugat sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia telahmendapatkan pelecehan/ penghinaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
226 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1555 K/Pdt/2016Metro Jaya tanggal 28 Juni 2012 dalam perkara tindak pidanapenipuan Pasal 378 KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP,perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 KUHP, laporan palsu 317KUHP, penghinaan/fitnah Pasal 310, 311 KUHP dan perusakanbarang Pasal 406 KUHP (vide bukti P25);2.2.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SHAHWIR ABDULLAH,SH
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR, SH
Terdakwa:
RUDIANTO Alias RUDI Bin MARULI SIANTURI
183 — 105
  • perlu dibuktikan dulu kepalsuannya baru kemudian diprosesPasal 263 ayat 2 akan tetapi bisa diperiksa bersamaan dan apabilapenyidik yakin sudah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, apalagiadanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka sudahterpenuhi unsur menggunakan surat palsunya;Halaman 48 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN RhlBahwa apakah Pasal 263 termasuk delik aduan atau delik biasa, Ahlliberpendapat bahwa delik aduan dalam KUHP hanya termasuk PerkaraPerzinahan dan Penghinaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
499 — 1325
  • ada dari aparatur pemerintah KabupatenLebak yang bisa menjelaskan hal tersebut, AMIR HAMZAH mengatakan haltersebut juga susah sehingga saksi menyampaikan kepada AMIR HAMZAH untuktidak mengajukan permohonan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi ;Bahwa KASMIN juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pasangan ITIOKTAVIA JAYABAYA ADE SUMARDI pernah menyampaikan kepadamasyarakat dengan mengatakan jangan memilih orang badui karena tidaksekolah dimana KASMIN menganggap bahwa hal tersebut adalah penghinaan
    AKIL MOCHTAR menyampaikan kepada terdakwabahwa sedang menangani perkara Pilkada Lebak dan Tangerang di MahkamahKonstitusi dan menyampaikan mengenai persidangan di MK terkait PilkadaLebak adanya penghinaan dari ITI OCTAVIA JAYABAYA terhadap sukubaduy ;Bahwa terhadap AMIR HAMZAH KASMIN, terdakwa mengenalnya sebagaisalah satu pasangan calon Pilkada Lebak tahun 2013, yang kemudianmengajukan permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi ;Bahwa seingat terdakwa, AMIR HAMZAH pernah menemuinya pada
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
181 — 129
  • Tergugat sebagai pejabat pemerintah daerah adalah pelaksana Perda KotaSurabaya dan Perwali Surabaya yang merupakan domain eksekutif, bukandomain legislatif, yaitu:meaeNKRI sebagai negara hukum adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar;bahwa Perda Kota Surabaya dan Perwali Surabaya merupakan domaineksekutif pelaksanaannya harus tertib hukum;SURAT BANTIB yang telah final, sah dan mengikat merupakandomain eksekutif, menghearingkan di ruang legislatif melecehkansistim hukum dan penghinaan terhadap