dan dibesarkan, aspek filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

aspek kejiawaan/psikologis Terdakwa AGUSOLIMIN Bin DARMO ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis1112terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresimental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek edukatif dimana terdakwa tinggal dandibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdimana pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidakmenjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkansematamata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknyajuga berorientasi kepada aspek

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksihalaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPresiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena lbu

diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Bahwa anak bernama ANAK I, umur 3 tahun 9 bulan, dan ANAK II, umur 2tahun 1 bulan, keduanya masih di bawah umur;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapanhalaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 3803/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlgtersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilaidan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik

Parametertersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalahhak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkankepada anak untuk memilih diantara ayah ayah atau ibunya sebagai

pemeganghak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anakhalaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 4006/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

Hal inidikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhanak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide bukuPembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif KeadilanJender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak

Jika semua ketentuan hukum yangterkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukumanak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapathalaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 4006/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakandalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historismaka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh

kepentinganterbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhakmendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampuhalaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 4006/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialah yang diberi hakuntuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

tepat yang kirakira sepadan untuk dijatunkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidanadan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidanaPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untukmenjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, denganPertimbanganpertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dikaji

/PN.Bii.akan tetapi kesalahan Terdakwa juga disebabkan karena kurangnya sosialisasidan edukasi dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan bidang tersebut ; Menimbang, bahwa dikaji dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalahdisamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkanakan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itusendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagaipembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkanagar Terdakwa kelak dikemudian

hari setelah menjalani pidana dapatmenyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untukmenjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuhsebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsipuntuk senantiasa lebih berhatihati didalam menapaki perjalanan hidupdengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktuyang akan datang ; Menimbang bahwa dikaji dari Aspek Terdakwa, bahwa Terdakwamerupakan Suami dari Seorang Istri dengan 1 (satu) orang

yang dijatuhkan terhadap diriTerdakwa diharapkan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi orang laindalam hal ini anggota keluarga Terdakwa yang lain dalam hal ini istri dananaknya, karena dengan kehadiran Terdakwa di tengahtengahkeluarganya saja kondisi Perekonomian Terdakwa tidak mencukupikebutuhan hidup keluarganya apalagi jika Terdakwa harus dipisahkan darikeluarganya untuk menjalani pidana hal tersebut tentunya akanmenimbulkan masalah dan derita baru bagi anggota keluarganya;Menimbang bahwa dikaji

2020.b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterllO9 Bandung Nomor : 60K/PM.IIO9/AU/I/2018 tanggal24 Juli 2018.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterIlO9 Bandung Nomor : 15K/PM.IIO9/AU/I/2020 tanggal11 Februari 2020.Bahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Satpom LanudAtang Sendjaja bulan Agustus, September, Oktober danNovember 2020, setelah dikaji

dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Lanud AtangSendjaja tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 11Agustus 2020 secara berturutturut lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterllO9 Bandung Nomor : 60K/PM.IIO9/AU/I/2018 tanggal24 Juli 2018, setelah dikaji dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakpidana

Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa padaFebruari 2018.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterIlO9 Bandung Nomor : 15K/PM.IlO9/AU/I/2020 tanggal11 Februari 2020, setelah dikaji dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakpidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa padaFebruari 2019.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapatdikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Putusan No.2222/Pdt.G/2020/PA.Srg16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a. Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:peal aly (8 LalBY!

persatu mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensiberdasarkan hal yang telah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum;Tentang Hak Asuh (Hadhanah)Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkansebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon dengan alasansebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi di atas;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji

BlpMenimbang, bahwa saat ini Anak Pemohon dan Termohon baru berusia3 tahun atau belum mumayyiz, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut telah relevan atau tidak

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Ssecara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena

Blpterpelinaranya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkanjenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dankomperehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untukdijadikan sebagai indikator standar nilai bagi pemelihara dan pengasuh anak,namun yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian orangyang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anakadalah aspek moralitas, asoek kesehatan dan aspek

terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa I.ARDIANUS DATOK secara bersamasama, dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukanoleh dua orang telah terpenuhi: Menimbang, bahwa dari fakia yurdis di alas, maka unsur dakwaan primer yang terkandungdalam dakwaan Penuntut Umum elah terenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk ituMaijelis Hakim berpendapat para terdakwa terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menimbang, bahwa dikaji

Bumi Indah, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulanbahwa kerugian yang diakibakan perbualan para terdakwa fidaklan terlalu besar; Halaman 20 dari 24Menimbang, bahwa dikaji dan aspek edukatf dan agamis / relegius dimana para terdakwafinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dan pemeriksaan para terdakwa adalah lulusan setarafSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perfama, dalam hal ini karena keterbafasan pendidikan namun halfersebut bukanlah suatu alasan bagi para terdakwa untuk

fingkat dasarpun para terdakwa telah dikenalkan dandiaiakan bahwa mengambil barang yang bukan milknya adalah perbualan yang dilarang oleh undangundang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh para terdakwa, yang mana baik Khatolik maupunagamaagama yang lainnya melarang perbuatan mencun karena hal tersebut adalah perbuatan dosakarena merugikan orang lain, dalam kitab Injl Khatolik disebutkan ajaran jangan mencur seperti halnya yang temakiub dalam Injl Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:19;Menimbang, bahwa dikaji

menghormai yang mana dapat mencipiakan kemakmuran,semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwakhususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan oranglan seperi hal perouatan para terdakwa mencun barang milk orang lain, selain itu Kabupaten ManggaraiBarat adalah daerah pariwisata intemasional, perbualan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagicia pariwsata Kabupaten Manggarai Barat; Menimbang, bahwa dikaji

pencatatan yangdisyaratkan oleh SAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum,sedangkan pemahaman Terbanding yang menyatakan bahwa padaprinsipnya, koreksi fiskal terjadi ketika terdapat perbedaan pengaturan antarakomersial dengan fiskal, jika di dalam peraturan perpajakan tidak diatursecara khusus, maka pajak akan mngikuti Prinsip Akuntansi yang BerlakuUmum, dalam hal ini PSAK No. 33, atas pernyataan tersebut adalah benar,namun perihal koreksi fiskal negatif atas biaya pengupasan yangditangguhkan dikaji

pencatatan yang disyaratkanoleh SAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum, sedangkanpemahaman Terbanding yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, koreksifiskal terjadi ketika terdapat perbedaan pengaturan antara komersial denganfiskal, jika di dalam peraturan perpajakan tidak diatur secara khusus, makapajak akan mngikuti Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, dalam hal iniPSAK No. 33, atas pernyataan tersebut adalah benar, namun perihal koreksifiskal negatif atas biaya pengupasan yang ditangguhkan dikaji

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

HimPutusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif karena untukmenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang

gugatan hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu.

Barangbarang:a. 1(satu) buah Handphone rusak merk Samsung A30.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti barang tersebutmenerangkan bahwa handphone merk SamsungA 30 adalah handphone milik Saksi1 (Sdri. SelviHandayani) yang dirusak oleh Terdakwa dengancara dilempar dari lantai2 pada saat di HotelTebu Jl. Riau.b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol D 2038VCE.Hal 19 dari 40 hal.

Fotocopy Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010 tanggal31 Desember 2009 an.Usep Ahmad Muharam.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa Terdakwa sudah menikahdengan Sdri. Siti Susmiati di KUA Tegal KalongSumedang dengan Buku Nikah Nomor31/03/I/2010 tanggal 31 Desember 2009.b. Print out percakapan Terdakwa dengan Saksi2(Sdr.

Irham Ramadhan) tanggal 10 November2020.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 10 November2020 telan ada percakapan antara Terdakwadengan Saksi2 (Sdr. Irham Ramadhan) denganisi pembicaraan yang pokoknya Terdakwamengataktan sedang di Grand Hotel Lembangdengan Saksi1 (Sdri Selvi Handayani).c.

Fotocopy Bukti Transfer uang dari Terdakwakepada Saksi1 (Sdri Selvi Handayani).Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November2020 Terdakwa sudan menstransfer uangsejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kerekening Saksi1 (Sdri Selvi Handayani) untukpenggantian LCD HP dan batok motor.d.

Surat Permohonan Pinjam Pakai barang buktiberupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu)buah kunci kontak serta 1 (satu) buah STNKsepeda motor Suzuki Nopol D 2038 VCE.Setelah dikaji dan dteliti oleh Mayjelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober2020 Saksi1 (Sdri Selvi Handayani) telahHal 20 dari 40 hal.

sebagai berikut :a. 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka AndriHerdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yangditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen MarkasSecapaad adalah merupakan surat yang dikeluarkan olehSatuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadiranTerdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain olehkarenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkaraini.b

. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwaatas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188,tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi adalahsurat yang dikeluarkan dari Satuan Terdakwa yangmenerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan sampaisaat ini,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan danbersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterimasebagai barang bukti dalam perkara ini.Hal 1 dari 18 hal Putusan

Nomor 11K/PM.II09/AD/I/2020MenimbangMenimbangc. 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihalpermohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yangmelakukan tindak pidana atas nama Serka Andri HerdianaNRP 21070405740188 adalah surat yang dikeluarkan olehKomandan Satuan Terdakwa yang menerangkan selamaTerdakwa pergi meninggalkan dinas satuan Terdakwa sudahberupaya untuk mencari Terdakwa namun belum diketaulkeberadaannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti berupa surat tersebut

oleh karena telah nyata terjadi sengketa hak asuhanak dan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimberpendapat harus ada kejelasan hukum atas status hukum anak tersebutSiapa yang diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama Rayna Dira Aqillahdan Arsyifa Khanza Azzahra, apakah akan diasuh oleh Penggugat atauTergugat (vide kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor:349 K/AG/2006);Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemeganghak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari Sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh

Hal ini dikarenakan parameterdalam mementukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain salingberkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anakyang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuhanak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi histori,maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias jender oleh pembuat undangundang

terwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkanjenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Bahwa jika dicermati terlebin dikaji dari gugatan Penggugat sampaidirangkaian dengan alat bukti surat Penggugat dari P.1 sampai P.10dihubungkan dengan keterangan saksisaski Penggugat adalah relevan,sehingga gugatan Penggugat seyogyanya pantas untuk dikabulkanseluruhnya;3.

Tergugat Ill sehinggamengakibatkan bagi Tergugat , Il dengan muda/atau gampang sajamemanipulasi/memanfaatkan sertifikat tersebut guna kepentingankeserakahan/ketamakannya, artinya jika ada seseorang ingin menggugatkepada Tergugat , Il ataupun Tergugat Ill tentang tanah yang ada diwilayah Desa Bahu maka dengan mudahnya mereka akan mengajukanT.1, Il.1 (berupa sertifikat) sebagai alat bukti padahal nyata pada bukti T.1,Il.1 tersebut hanya menyebut Desa Bahu Bukan Nama tanah sengketa;Selanjutnya jika dikaji

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa)Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Mili " diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa).Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Milik" diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalahmenyangkut Sengketa Hak Milik maka secara hukumharus tunduk pada persyarat daluarsa atau lampauwaktunya hak menuntut walaupun perkara ini atauobjek sengketa ini terdapat di daerah BolaangMongondow namun Hukum Acara Perdata tidak ada yangmengkhususkan perkara di Bolaang Mondondow tidaktunduk pada daluarsa.

= sahdan berkekuatan hukum karena tidak dibatalkan ; Bahwa tanah Bidang X bukan hanya diduduki olehTergugat XVII akan tetapi diduduki dan dikuasaisecara waris oleh anak anak Tergugat IX almarhumKulong Makalalag dan oleh karena seluruh = ahliwaris dari almarhum Kulong Makalalag tidakdigugat semua dalam perkara ini padahal merekasedang menduduki Tanah Bidang X maka gugatanPenggugat kurang pihaknya dan harus dinyatakantidak dapat diterima ;Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa)Bahwa jika dikaji

Gugatan Penggugat telah lampau waktu(daluarsa)Bhwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" yaitu tuntutan hak~ miliknyaberdasarkan putusan Pengadilan No.68 Tahun 1961, yangsekarang ini sedang menjadi hak milik pihak lainHal. 32 dari 42 hal. Put. No.35PK/Pdt/2011diantaranya Tergugat XII maka secara hukumtuntutan/perkara sengketa hak milik tunduk padaprasyarat daluarsa atau lampau waktunya hak menuntutsebagaimana yang diatur dalam Pasal 835 jo.

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tuwaiju ZahroRamadhani, umur 4 Tahun;Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada pihak mana hak asuhanak ditetapkan, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentangparameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut.

Parametertersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukankelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak (vide Buku Pembaruan Hukum SengketaHak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress: 2015, h. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh

memberi makna bahwa Hakim harus betulbetul menjadikan kepentinganterbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhakmendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan, maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat dan Tergugat) anak dalam perkara ini, siapa diantara keduanyayang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak, maka dialahyang diberi hak untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

Pat.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 19 hal.Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kKasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

bersifat mengatur bukan bersifat memaksa;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a. Keinginan orang tua anak;b. Keinginan anak;c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan oranglain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaikanak;d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;e.

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;15.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;16.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.