tempat dan tanggal lahir Parang Bembeng, 13 Desember 1998,agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Juni 2020telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor138

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor138/Pdt.G/2020/PA.Jnp dari Pemohon;2. Menyatakan perkara Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Jnp selesai karenadicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;4.

mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri BaleBandung tanggal 23 Desember 2014 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Blb,yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat ; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.361.000 (tiga ratus enam puluh= satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa akta permohonan banding tanggal 31Desember 2014 Nomor 67/Pdt.BD/2014/PN.Blb Jo Nomor138

Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014 telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandungtanggal 23 Desember 2014 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Blb, adanyapermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawanpada tanggal 3 Februari 2015 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingtersebut pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memoribandingnya tertanggal 11 Maret 2015, yang diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 12 Maret 2015 Nomor138

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor138/PDT/2018/PT BDG. tanggal 14 Mei 2018 juncto Pengadilan NegeriBandung Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Bdg. tanggal 21 Juni 2016:3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor138/PDT/2018/PT BDG. tanggal 14 Mei 2018 juncto Pengadilan NegeriBandung Nomor 525/Pdt.G/2015/PN Bdg. tanggal 21 Juni 2016 kelirudalam penerapan hukumnya;4. Mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi semulaHalaman 9 dari 13 Hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor138/PDT/2018/PT BDG. tanggal 14 Mei 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 525/Pdt.G/2015/PN.Bdg.tanggal 21 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan, yang dalam

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesarRp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Saiful Fajri aliasIpul bin Istamar terbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasaiNarkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai permufakatan jahat;2.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya karena putusan tersebut telah dipertimbangkan denganbenar, demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa,dengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan yang meringankansebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, maka pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dipandang telah memenuhi rasa keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor138

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 15 Januari 2020 yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;5.

., Mediator Hakim, dan dalamlaporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 15September 2015 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidakberhasil memperoleh kKesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yangterdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor138/Pdt.G/2015/PA Slp. tanggal 06 Juli 2015;Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut' perkara Nomor138/Pdt.G/2015/PA Slp.;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Selatpanjang pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 7 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan H. M.

AdInformandum 01 yaitu. telah mengajukan Putusan Nomor138/Pdt.G/2012/PN.Btm tanggal 6 Februari 2013;2. AdInformandum 02 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon PK tanggal26122013:3. AdInformandum 03 yaitu) Surat Notaris/PPAT Shinta ChristianaPuspitasari, S.H. Nomor 046/NOT/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;4. AdInformandum 04 yaitu dan Surat Nomor 018/SMD/I11/2018, tanggal15 Maret 2018, perihal: Mohon penjelasan/konfirmasi:Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3050 K/Pdt/2015,tanggal 27 Oktober 2016, juncto putusan Pengadilan Tinggi PekanbruNomor 5/PDT/2015/PT.PBR, tanggal 18 Maret 2015, juncto PutusanPengadilan Negeri Batam Nomor 138/Pdt.G.Vzt/2013/PN.Btm, tanggal22 April 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor138/Pdt.G/2013/PN.Btm, tertanggal, 6 Februari 2013;3. Menyatakan penetapan sita jaminan Nomor 138/BA.Pdt.G/SJ/2012/PN.Btm, tidak berlaku dan tidak mempunyai kKekuatan hukum;4.

Penetapan lIkrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota JakartaPusat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah dan KantorUrusan Agama Kecamatan Senen untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melakukan perlawanandan telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan perkara Nomor138

Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barattidak berwenang mengadili perkara Nomor138/Pdt.G/2014/PAJB;. MenyatakanpermohonanPemohon/Terlawan tidakdapat diterima;.

pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Perintis KemerdekaanIV, BTN Wasabbe Blok B5, Kelurahan Tamalanrea Jaya,Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon .DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai padahari Senin tanggal 12 Maret 2021 dengan register perkara Nomor138

SjMenimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon memohon kepadaMajelis Hakim untuk mecabut perkaranya dengan kehendaknya sendiri ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranyayang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor138/Pdt.G/2021/PA.S. dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yangsebanarnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikanjawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutanperkara oleh Pemohon tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor138/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 22 Januari 2015.3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara inidan menerima eksepsi Pembanding/T ergugat; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;5.

Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015 dan Kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding danTergugat Il Intervensi / Pembanding masingmasing pada tanggal 27 Maret2015, bahwa kontra memori banding selengkapnya sebagaimana tertuangdalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang padapokoknya: Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor138

MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding danTergugat I Intervensi/Pembanding; 222 222222 e nee noeee Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor138/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkanbanding;Hal.11 dari 12 hal.Put.No.94/B/2015/PT.TUN.JKT.12e Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bandingsebesar Rp. 250.000.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaraRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor138/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 4 September 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Juni 2017Nomor 260/Pid.B/2017/PN.Btm sekedar mengenai pidana = yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagaiberikut :Halaman 3 dari 9 halaman Putusan

Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/201 7UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak;Menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor138

Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : RINAELVIRA SINAGA tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor138

Bpd tanggal 10 September 2019 Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan talakannya tertanggal26 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah SyariyahBlangpidie tanggal 27 Agustus 2019 dengan Register perkara nomor138/Pdt.G/2019/MS.Bpd. yang pada pokoknya mengajukan halhalsebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yangsesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal06 Juni 2014 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor UrusanAgama Kecamatan Kuala

Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor138/Pdt.G/2019/Ms.Bpd dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untukmencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;3.

telah ditetapkan sebagai Walidari Danke Tandri anak angkat adik Pemohon yang telah meninggal duniatersebut ( foto copy penetapan terlampir ) ;Bahwa untuk kepentingan modal usaha dan pendidikan anak maka Pemohon danadikadik Pemohon telah berencana menjual harta bersama berupa sebidangtanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah luas + 150 m2 ( seratus limapuluh meter persegi ) terletak di Jalan Teri Kelurahan Tegalsari KecamatanTegal Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3906 Surat Ukur Nomor138

AgustinaLianawati yang telah meninggal maka Pemohon mengajukan permohonankepada Pengadilan dengan maksud memohon ijin kepada Pengadilan NegeriTegal untuk menjual 1/5 (seperlima ) hak bagian mendiang Kwee Tiong Lianalias Agustina Lianawati untuk nantinya diberikan kepada Danke Tandri berupasebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah luas + 150 m2 ( seratuslima puluh meter persegi ) terletak di Jalan Teri Kelurahan Tegalsari KecamatanTegal Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3906 Surat Ukur Nomor138

Pengadilan Negeri Tegal sudilahkiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:1ZMengabulkan permohonan Pemohon .Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali dari Danke Tandri untuk menjual1/5 (seperlima ) hak bagian mendiang ibu angkatnya Kwee Tiong Lian aliasAgustina Lianawati berupa :sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah luas + 150 m2 ( seratuslima puluh meter persegi ) terletak di Jalan Teri Kelurahan Tegalsari KecamatanTegal Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3906 Surat Ukur Nomor138

peraturan hukum yang berlaku serta UndangUndang yangbersangkutan;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon .2 Memberi jin kepada Pemohon selaku Wali dari Danke Tandri untukmenjual 1/5 (seperlima ) hak bagian mendiang ibu angkatnya Kwee TiongLian alias Agustina Lianawati berupa :e sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah luas + 150 m2 ( seratuslima puluh meter persegi ) terletak di Jalan Teri Kelurahan Tegalsari KecamatanTegal Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3906 Surat Ukur Nomor138

tinggal di Kota Sungai Penuh,sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal di Kota Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2017 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor138

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor138/Pdt.G/2017/PA.Spn dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal26 Agustus 2019;PENGADILAN TINGGI, tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor89/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor138/Pid.Sus/2019/PN Bjm. tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara terdakwatersebut yang

Pasal 184 ayat 1 (satu) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), untuk kepentingan penuntutannya;Bahwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan 1(satu) orang saksi yaitu saksi HENDRA yang pada pokoknya menerangkanHalaman 8 dari 15 halaman,Putusan Nomor 89/PID.SUS/2019/PT BJM.tentang kronologis penangkapan dan barang bukti yang ditemukan ketikadilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keterangannya dapat dilihatpada halaman 4 (empat) sampai halaman 6 (enam) salinan putusan Nomor138

pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 112Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan SuratEdaran Makhamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Jo angka 2 Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010, berdasarkan fakta persidangan,sudah sesuai dan MEMENUHI RASA KEADILAN HUKUM Terdakwa,berdasarkan prinsipprinsip dalam Hukum Pidana dan pembuktian Vide Pasal184 ayat 1 (satu) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yangselurunnya sudah dipertimbangkan dalam salinan putusan Nomor138

karenanya memori banding tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dariPenuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaiJudex Factie mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan,Memori Banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding terdakwa dansalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor138

berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebanikewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarmasin tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor138

Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Oktober 2013, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 31 Oktober 2013, dengan Nomor Register Perkara Nomor138/G/2013/P TUNBD G + = 7 22222 22222. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor138/Pen.Dis/2013/PTUNBDG, tertanggal 04 November 2013 tentangDismissal ProS@$) 2 non nnn non non non non een one nne =.

Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Pemohon Il, Nomor138/33/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, tanggal 30 April 2013.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P.3;4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon 1 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor11354/TP/2006 tanggal 18 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, bukti P.4;5.

Pemohon adalah 18 Maret 1995;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahterbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan paraPemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohondilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dengan nomor138

., bertempattinggal di:XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawan#TERGUGAT,, KTP NIK/No: , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di: ALAMAT PIHAK,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor138

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor138

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor138/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3.Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tigaraksa pada hari Rabu Masehi bertepatan dengan tanggal 22Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs.

Kesimpulan mana tidakdapat dibenarkan karena tidak/belum tercatatnya pembeli dalam bukurincik tidak menyebabkan jual beli menjadi tidak sah, terlebih lagi objeksengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang; Bahwa buktibukti yang diajukan Penggugat menurut Judex Factiternyata tidak mampu melumpuhkan buktibukti yang diajukan olehTergugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor138/Pdt.G/2001/PN Mks., juncto Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 442/PDT/2001/PT Mks., juncto

Makkaraeng Dg.Manjurungi yang tidak menjadi pihak dalam Perkara Nomor138/Pdt.G/2001/PN Mks., juncto Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 442/PDT/2001/PT Mks., juncto Putusan Mahkamah Agung NomorHalaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/20182663 K/Pdt/2004., sehingga putusan tersebut tidak mengikat Penggugatsecara hukum, lagi pula keberadaan M. Akib Dg. Ngilau (yang jugamerupakan salah satu ahli waris almarhum H.

Makkaraeng Dg.Manjurungi) sebagai Tergugat Ill dalam Perkara Nomor138/Pdt.G/2001/PN Mks., juncto Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 442/PDT/2001/PT Mks., juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor2663 K/Pdt/2004., tidak serta merta mewakili kepentingan seluruh ahlliwaris almarhum H. Makkaraeng Dg.

,Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Terdakwa pada tanggal 16 April2019 melalui Rutan Negara Klas Cipinang telah mengajukan permintaan bandingatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor138/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori bandingtertanggal 23 Mei 2019 dan diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan NegeriJakarta

mengajukan kontramemori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan resmimemberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2019 dankepada para Terdakwa masingmasing pada tanggal 7 Mei 2019 dan telah diberikankesempatan kepada Penuntut Umum maupun para Terdakwa untuk mempelajariberkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan inisebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor138

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor138/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 April 2019, yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana , sedang selebihnya dikuatkansehingga amarnya sebagai berikut :1.MenyatakanTerdakwa Fiki Masdiansyah Putra bin Hendri dan Terdakwa Suciptobin Dopir, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan danHal. 8 Putusan Nomor 179/Pid.Sus

. , Kelurahan Baru Ilir,Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Januari 2018telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor138/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 16 Januari