Ditemukan 2851 data
77 — 25
., tentang Penunjukan MajelisHakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadiliperkara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim,tanggal : 23 Pebruari 2010, Nomor112/Pen.Pid/2010/117/Pid.Sus/2010/PN.Kdi., tentangPenetapan Hari Sidang ; Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwadipersidangan ; Telah memperhatikan barang bukti yang diajukanoleh Penuntut Umum dipersidangan ;Undang Nonor ??
88 — 44
;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor112/Pdt./2006/PT.Sby. Jo Nomor 401/Pdt.G/2004/PN Sby. Selanjutnya diberitanda bukti P13.;Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1296K/Pdt/2007 Jo No.112/Pdt./2006/ PT Sby. Jo No. 401/Pdt.G/2004/ PN. Sby.Selanjutnya diberi tanda bukti P14.;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 378/Pdt.G/2005/PN.Sby.
Aris Sutikno
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
182 — 67
Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Jo. Pasal 44 ayat 3 PeraturanDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo.
RAHMAN R, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
419 — 1022
Kecermatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa a quo dari aspek substansitelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuanPasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
147 — 88
sangkalannya,selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:T.l 1Dokumen Konirak Paket Belanja Barang Transplantasi Karangpada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dankarang Hias, terdiri dari Surat Perjanjian Untuk MelaksanakanPaket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi KarangNomor:523.9/158/DPKP.3 dan lainlain berserta lampirannya;T.l 2 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor01/Pdt.G/2015/PN Bon, tanggal 15 Juni 2015;T.L 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor112
Pembanding/Tergugat II : PHE MIAUW NGIM Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat III : HERMANTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat IV : PRANOTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat V : FATMAWATI Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Terbanding/Penggugat I : NY. LINA
Terbanding/Penggugat II : MURNI CHANDRA
Terbanding/Penggugat III : WILLYAM NG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat VI : HERIYANTO TIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUWANTO,SH
165 — 69
PENGGUGAT Ill bersama istrinyaPENGGUGAT 1 menandatangani AJB (akta jual beli) ruko Nomor 112 D sesualdengan SHM nomor : 593 /Akcaya luas 135 M2 atas nama dahulunya SHMatas nama YOHANES dan balik nama PENGGUGAT merupakan milikbersama PENGGUGAT 1 dan suaminya PENGGUGAT III yang kemudian dijualkepada TERGUGAT II;Kemudian PENGGUGAT Il dan mantan suaminya bernama YONO SETIAWANdihadapan NOTARIS SUWANTO namun tidak bersamaan karena YONOSETIAWAN datang terlambat menandatangani AJB (akta jual beli) ruko nomor112
94 — 27
,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Ruko Nomor112 (Seratus Duabelas) seharga Rp. 400.000.000 (Empat Ratus JutaRupiah) sehingga total harga 2 (Dua) unit Ruko tersebut sebesar Rp.820.000.000.,(Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);2. BahwabenarPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mentransfersejumlah uang, yakni baik melalui Tergugat Ill Konvensi/Penggugat IllRekonvensi maupun melalui Tergugat Il Konvensi/Penggugat II Rekonvensi,dengan total nilai sebesar Rp. Rp. 403.900.000.
98 — 65
bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli WarisNomor 474.3/41/WRS/2006 atas nama pewaris Sanusi dan Kemi yangdikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka MajelisHakim berpendapat alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alatbukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan sebagai buktipermulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain, sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan nomor112
1.PINOS PERMANA, SH.MH.
2.RIKY ALHAMBRA, SH.
3.ADITYO ISMUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.CAHYO MULYONO BIN NARKA
2.TATANG TANWIJAYA BIN KARJO
65 — 8
RayaKalijati timur no. 206 kalijati subang, berdasarkan surat kuasa khusustersebut dan telah didaftarkan dan dibukukan surat kuasa ini dikepaniteraanpengadilan negeri subang dengan nomor 17/IV/BH/PID/2018/PN.SNG.tertanggal 26 April 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah MembaCa :2 22 n onan n nnn nnn nnn nnn eee n eenPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor112/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal 20 April 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim;22Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Sng
39 — 11
Angela Dwi Lestari, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1980sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Lahir Nomor112/JT/1980 Tanggal 26 Pebruari 1980, yang diterbitkan oleh KantorPencatatan Sipil Jakarta Timur, sehingga sampai dengan tanggal SuratJawaban ini, usia Angela Dwi Lestari sudah lebih dari 36 (tiga puluhenam) tahun.Untuk selanjutnya disebut Anak ke5.Untuk selanjutnya, Anak ke1, Anak ke2, Anak ke3, Anak ke4, Anak ke5secara bersamasama disebut AnakAnak.Bahwa lahirnya AnakAnak menunjukkan
65 — 89
Photo Copy Surat Kenal Lahir dan atau Surat Pengakuan Anak Nomor112/SKK/1981 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P12 ;3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irana, Selanjutnyadiberi tanda P13 ;4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberitanda P14 ;5. Photo Copy Akta Nikah atas nama Bambang Irana,selanjutnya diberi tandaP15 ;6.
132 — 118
Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan lampiran Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor112/KEP4.1/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 Tentang Kode EtikIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebelum proses peralihanhak atas tanah Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 670
1.Widha Sinulingga
2.ARI HANI SAPUTRI, SH
Terdakwa:
IRWAN NURHADI Bin ASMU'IN
332 — 581
., berkantor diJalan Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngorooro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 87/SKH/Pid/X1/2020/PN Wno tanggal 27 Oktober 2020 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomorregister 87/SKH/Pid/X/2020/PN Wno tertanggal 27 Oktober 2020;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor112/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 50 Putusan Pidana
MISKALAM BAKRI
Tergugat:
BUPATI PAMEKASAN
234 — 302
Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 24 ayat (2); dan(4).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa pasal 41 ayat (3) hurufc.
Terbanding/Tergugat : KETUA YAYASAN NADZHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Sumedang
336 — 809
Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, maka Akta perubahantersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga menjadi cacathukum dan dibatalkan.Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi Tersebut diatas,maka Penggugat Rekonvensi selaku satusatunya Badan Hukum NazhirWakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, berdasarkan Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tangal 03November 2017 sangat dirugikan, karena seolaholah TergugatRekonvensi
Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010 terkait wakaf,menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir WakafPangeran Aria Soeria Atmadja yang sah secara hukum, maka jelaslahPerbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRenkonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang isinya mengatur sebagaiberikut:Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugianbagi orang lain, mewajibkan orang karena
H YUDONO
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
56 — 7
Senin tanggal 4 Nopember 2019 di Pengadilan Negeri Surabaya (vide buktiT37), diikuti permintaan bantuan pengawalan kepada Kepala Kepolisian ResortPasuruan dibangil tertanggal 30 Oktober 2019 untuk keperluan pemeriksaan dipersidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama YUDONO pada Hari Senintanggal 4 Nopember 2019 (vide bukti T36), dan selanjutnya Pengadilan NegeriSurabaya telah pula digelar sidang pertama oleh Majelis perkara pokok padaHari Senin tanggal 4 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor112
Terbanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
151 — 95
MARISI SIMANJUNTAK;g. 1 satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;h. 1 satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;i. 1 (Satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;j.. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor112
66 — 41
tersebut diatas maka, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya Dalam mengajukan Foto copySuratsurat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata diPengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harusdinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka buktisurat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalampersidangan, dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
78 — 56
Bukti T34: Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor112/Pen.Pid/2019/PN Tjs, tanggal 09 Mei 2019 tentang jinPersetujuan Penyitaan ;a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note Fan Editionwarna hitam dengan nomor Imei 352161/09/727557/6 &352162/09/727557/4.b. 1 (satu) Unit Sim Card Telkomsel dengan nomor081332466664.c.
57 — 7
tanggungannomor 616/2009, sebagaimana tercantum dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak,Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada Sertifikat tanah bukti T.IIl21, yang telahternyata cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat dari Penggugat yang lainnyayaitu bukti surat bertanda P.9 dan P.11, adalah foto copy dan tidak ada aslinya,sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 RBG serta PutusanMARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan MARI Nomor112