Ditemukan 2851 data
1.PINOS PERMANA, SH.MH.
2.RIKY ALHAMBRA, SH.
3.ADITYO ISMUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.CAHYO MULYONO BIN NARKA
2.TATANG TANWIJAYA BIN KARJO
65 — 8
RayaKalijati timur no. 206 kalijati subang, berdasarkan surat kuasa khusustersebut dan telah didaftarkan dan dibukukan surat kuasa ini dikepaniteraanpengadilan negeri subang dengan nomor 17/IV/BH/PID/2018/PN.SNG.tertanggal 26 April 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah MembaCa :2 22 n onan n nnn nnn nnn nnn eee n eenPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor112/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal 20 April 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim;22Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Sng
39 — 11
Angela Dwi Lestari, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1980sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Lahir Nomor112/JT/1980 Tanggal 26 Pebruari 1980, yang diterbitkan oleh KantorPencatatan Sipil Jakarta Timur, sehingga sampai dengan tanggal SuratJawaban ini, usia Angela Dwi Lestari sudah lebih dari 36 (tiga puluhenam) tahun.Untuk selanjutnya disebut Anak ke5.Untuk selanjutnya, Anak ke1, Anak ke2, Anak ke3, Anak ke4, Anak ke5secara bersamasama disebut AnakAnak.Bahwa lahirnya AnakAnak menunjukkan
Terbanding/Tergugat : KETUA YAYASAN NADZHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Sumedang
336 — 809
Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, maka Akta perubahantersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga menjadi cacathukum dan dibatalkan.Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi Tersebut diatas,maka Penggugat Rekonvensi selaku satusatunya Badan Hukum NazhirWakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, berdasarkan Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tangal 03November 2017 sangat dirugikan, karena seolaholah TergugatRekonvensi
Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010 terkait wakaf,menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir WakafPangeran Aria Soeria Atmadja yang sah secara hukum, maka jelaslahPerbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRenkonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang isinya mengatur sebagaiberikut:Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugianbagi orang lain, mewajibkan orang karena
235 — 23
Ptk.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P27 sampai dengan P35dan T.IV12 membuktikan telah dilakukan evaluasi ulang terhadap penetapanPenggugat sebagai pemenang lelang;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,penyaluran DAK Fisik tahap paling lambat tanggal 21 Juli 2018 dan Waktupelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender sebagaimana diatur dalam DokumenPengadaan Bab IV (vide bukti P2, T.IV3) Proyek perkara a
pidanadapat diselesaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Il, Ill, danIV yaitu saksi Nosin yang menerangkan jika terjadi seperti sanggahan ataupunpengaduan yang berkaitan dengan proses pidana, proses lelang tetap dapatdilanjutkan dan proses pidana tetap berjalan sampai dengan apakah terbuktiatau tidaknya dugaan tindak pidana dan jika perbuatan Penggugat terbukti,maka berdasarkan aturan Penggugat akan menerima konsukuensinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor112
157 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panti Rapih Yogyakarta Nomor112/12/2009/RSPR/IGD/006050/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuatdan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Priyo Hartono dan diketahuioleh Direktur RS Panti Rapih Dr.Teddy Janono M.Kes ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170ayat (1) (2) ke1, ke2 dan ke3 KUHP ;AtauKedua :PrimairBahwa Terdakwa Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H.
107 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
65 — 39
S2 ( Magister Manajemenkonsentrasi Keuangan pada STIMLPMI Jakarta, lulus tahun 2003.Bahwa peraturan yang mengatur tentang impor barang melalui KantorPelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok yaitu :a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2006;b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentangTatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor112
88 — 44
;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor112/Pdt./2006/PT.Sby. Jo Nomor 401/Pdt.G/2004/PN Sby. Selanjutnya diberitanda bukti P13.;Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1296K/Pdt/2007 Jo No.112/Pdt./2006/ PT Sby. Jo No. 401/Pdt.G/2004/ PN. Sby.Selanjutnya diberi tanda bukti P14.;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 378/Pdt.G/2005/PN.Sby.
Aris Sutikno
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
182 — 67
Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Jo. Pasal 44 ayat 3 PeraturanDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo.
RAHMAN R, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
419 — 1022
Kecermatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa a quo dari aspek substansitelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuanPasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
147 — 88
sangkalannya,selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:T.l 1Dokumen Konirak Paket Belanja Barang Transplantasi Karangpada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dankarang Hias, terdiri dari Surat Perjanjian Untuk MelaksanakanPaket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi KarangNomor:523.9/158/DPKP.3 dan lainlain berserta lampirannya;T.l 2 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor01/Pdt.G/2015/PN Bon, tanggal 15 Juni 2015;T.L 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor112
Pembanding/Tergugat II : PHE MIAUW NGIM Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat III : HERMANTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat IV : PRANOTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat V : FATMAWATI Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Terbanding/Penggugat I : NY. LINA
Terbanding/Penggugat II : MURNI CHANDRA
Terbanding/Penggugat III : WILLYAM NG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat VI : HERIYANTO TIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUWANTO,SH
165 — 69
PENGGUGAT Ill bersama istrinyaPENGGUGAT 1 menandatangani AJB (akta jual beli) ruko Nomor 112 D sesualdengan SHM nomor : 593 /Akcaya luas 135 M2 atas nama dahulunya SHMatas nama YOHANES dan balik nama PENGGUGAT merupakan milikbersama PENGGUGAT 1 dan suaminya PENGGUGAT III yang kemudian dijualkepada TERGUGAT II;Kemudian PENGGUGAT Il dan mantan suaminya bernama YONO SETIAWANdihadapan NOTARIS SUWANTO namun tidak bersamaan karena YONOSETIAWAN datang terlambat menandatangani AJB (akta jual beli) ruko nomor112
94 — 27
,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Ruko Nomor112 (Seratus Duabelas) seharga Rp. 400.000.000 (Empat Ratus JutaRupiah) sehingga total harga 2 (Dua) unit Ruko tersebut sebesar Rp.820.000.000.,(Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);2. BahwabenarPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mentransfersejumlah uang, yakni baik melalui Tergugat Ill Konvensi/Penggugat IllRekonvensi maupun melalui Tergugat Il Konvensi/Penggugat II Rekonvensi,dengan total nilai sebesar Rp. Rp. 403.900.000.
98 — 65
bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli WarisNomor 474.3/41/WRS/2006 atas nama pewaris Sanusi dan Kemi yangdikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka MajelisHakim berpendapat alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alatbukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan sebagai buktipermulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain, sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan nomor112
65 — 89
Photo Copy Surat Kenal Lahir dan atau Surat Pengakuan Anak Nomor112/SKK/1981 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P12 ;3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irana, Selanjutnyadiberi tanda P13 ;4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberitanda P14 ;5. Photo Copy Akta Nikah atas nama Bambang Irana,selanjutnya diberi tandaP15 ;6.
Terbanding/Penggugat : Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh
449 — 302
berikut: Menimbang, bahwa dari akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah buktiT2 diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding semula Tergugat adalah salahsatu pendiri Yayasan Teungku Fakinah, yang berkedudukan sebagai anggotapembina Yayasan Teungku Fakinah ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tahun 1991disamping sebagai anggota Pembina Yayasan Teungku Fakinah, Pembandingsemula Tergugat juga diangkat sebagai Direktur Akademi Keperawatan(AKPER) Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor112
73 — 18
PerihalPertimbangan Tata Ruang Untuk Penerbitan Ijin Prinsip atas nama Penggugat,tertanggal O06 Maret 2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 23 ;Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor : 111/GSSGK/II/2008, perihalPerpanjangan Persetujuan Industri Kapal, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.24;Persetujuan Ijin Prinsip (Penanaman MODAL DALAM NEGERI) PMDN atasnama Penggugat dari Bupati Bangkalan, tertanggal 12 Maret 2008, tidak adaaslinya, diberi tanda P25 5Surat Keterangan dari Kepala Desa Sembilangan Nomor112
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : DARMAWAN BIN ALM MIX ISKANDAR
Terbanding/Terdakwa II : MUSTAFA CAMAL PASHA ALS AJONG SURYADI ALS IWAN ALS AJONG SENGHI BIN ABDUL AZIS
137 — 89
Tngtanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PID/2021/PT.BTN., tanggal, 1 Oktober 2021 tentang penunjukkan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding danpenetapan Ketua Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 112/PID/2021/PT.BTN.,tanggal 4 Oktober 2021 tentang hari sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.
Terbanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
151 — 95
MARISI SIMANJUNTAK;g. 1 satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;h. 1 satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;i. 1 (Satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;j.. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor112
66 — 41
tersebut diatas maka, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya Dalam mengajukan Foto copySuratsurat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata diPengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harusdinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka buktisurat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalampersidangan, dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112