Ditemukan 10806 data
I Made Suardika
Tergugat:
Masfufah
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung
59 — 38
., (NIK.5171031606620003, KTA KAI No. 926704/017/DPPKAI/2017berlaku sampai dengan Februari 2019), semuanya pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum GEDEINDRIA & Partners, berkantor di Inna Bali Heritage Hotel, JI.Veteran Nomor 3, Denpasar, Bali, berdasarkan atas suratkuasa khusus tertanggal 20 Juni 2018 yang telah didaftarkandi Kepaniteraaan Pengadian Negeri Denpasar Register No.1709/Daf/2018, tanggal. 25/07/2018 (terlampir), Selanjutnyadisebut sebagai Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi
71 — 213
Bahwa oleh karenaTerbanding/Penggugat sudah mengetahui Sertifikat Hak Milik Pembanding/Tergugat Il, Ill, IV,V,VI,VII dan VIIl sejak tahun 2008 dan tidak mengajukangugatan ke pengadian.
, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, TergugatVI, Tergugat VIl dan Tergugat VIII ) adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadian Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Mempawah telah menyatakan secara hukum dalamputusannya telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa sebidang tanah seluas200.000 m?
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Rizky Dewanata
40 — 10
oe Ge ee Pg en Eee ee Bb, Rp 00.000 90009 Cl Ae Pe) areal Goel ee ata koe peor naleng rela fot ore eid Gene SOS ao A eo ee a 2d, ROL tenn lo pou FP aad 4 Landed padan Berroco peda hirer ping Lanna 3 picaPevirrun Reus qn Burd FPR) Daraeat Corona vin Bulan ales dierda paling banqak ips O00 O00, 00 (lier gels jvc Pte wh)Dew TOL9 Bk Bote Beh ee ee ee en eee a RELASBcmperntahkan Lepeea temangka = pclanggar unt merghatwi tidang di Pengadian Negeri Mabng podhad.
Terbanding/Terdakwa : I WAYAN SWEDANA
127 — 53
kejahatan seperti yang didakwakan kepadanya,sehingga haruslah dipidana dengan seadiladilnya atau diajtuhi pidanasesual dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yangtumbuh berkembang dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkaraini, seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan salinan putusan Pengadian
33 — 13
Di Gugatan Bantahan HALAMAN 10 Petitum No. 6 mulai dari baris ke 3penambahan kata mulai dari 2013 PENGADIAN NEGERI JAKARTA PUSATdan pada baris ke 4 penambahan kata mulai dari Lelang dari Terbantah Terbantah II selanjutnya dari baris 5 penambahan mulai dari apa saja TentangLelang dan selanjutnya dari baris 6 ada kata dari dihapus sehingga mulai darikata apa saja, Penambahan yang diajukan oleh selanjutnya di baris ke 7 mulaidari (KURNIA dan NY.
22 — 16
Malang ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa ditahanPenyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/dtanggal 16 Nopember 2010 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17Nopember 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010 ;Perpanjangan Ketua Pengadian Negeri Malang sejaktanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 25Januari 2011 ;Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2011 s/dtanggal O08 Pebruari 2011 ;Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 02Pebruari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan
74 — 4
PNSim Halaman 7 dari 38Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, yang diperbuatsesuai dengan fakta dan kebenaran hukum yang tidak dapat disangkal oleh siapapuntermasuk para Tergugat, maka dengan ini mohon kiranya bapak Ketua PengadilanNegeri Simalungun dan atau Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadili sertamemutus perkara ini pada tingkat pertama berkenan untuk menentukan suatu haridan tanggal persidangan serta memanggil pihak Penggugat dan Tergugatmenghadap dipersidangan Pengadian
1.AFRIZUL GLR. SARI MARAJO
2.FATIMAH
Tergugat:
1.ARLIS
2.MURNAWATI
3.MUHARTINI
4.SUARDI
5.NENENGPUTRIAYU
6.DESRIPUTRI AYU
48 — 15
hanya menyebutkan keturunan dariPara Tergugat dan bukti T2, T4 dan T13 berupa surat pernyataan secarapribadi dari seseorang, buktibukti tesebut semacam keterangan seseorangtanpa disumpah, maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti surat T5, T6, T7 dan T14 berupa salinanputusan pengadilan yang mana amar putusan gugatan tidak dapat diterima,yang mana pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehinggapara pihak dapat mengajukan surat gugatan kembali ke pengadian
PT. BENLIZ PACIFIC
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
270 — 138
mempertimbangkanmengenai aspek kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalammengajukan permohonan a quo di Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka yangberhak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukumakibat tidak ditetaobkannya Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan dankarenanya mengajukan permohonan kepada Pengadian
127 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkanYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 21November 1970 sebagai berikut:Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970;Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanyamempertimbangkan soal keberatankeberatan yang diajukan dalam memori bandingdan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupunmengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadian
34 — 10
pada petitum 5 oleh karena majelis hakim tidak berkompetenuntuk menilai penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga petitum 5tersebut redaksinya harus dirubah yang bunyinya sebagaimana tersebutdalam amar putusan dibawah ini ;Bahwa Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalampertimbangan hukumnya tersebut, karena dalam pertimbanganhukumnya Pengadilan Negeri menjelaskan bahwa terdapat perbedaanukuran antara objek yang akan dieksekusi dengan kenyataan dilapangan,padahal notabene Majelis Hakim Pengadian
80 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertimbangkan adalahtentang Yurisdiksi yang dengan tegas para pihak telah menetapkanPengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan yang berwenangmenyelesaikan segala perselisihan/permasalahan hukum yang mungkinterjadi diantara mereka, sebagai konsekuansi dari adanya perjanjian kreditini, dengan menegaskan sebagai berikut:Pasal 21:Yurisdiksi:"Mengenai penjanjian kredit ini dan segala akibat serta pelaksanaannya.BCA dan Debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidakberubah melalui Kepaniteraan (Pengadian
61 — 23
Bersih bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa jelas jelas mengandung cacat prosedural secara substansimaupun material didalamnya, maka cukup beralasan Tergugatdinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik dan selanjutnya beralasan pula untukmenyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;Berdasarkan alasanalasan hukum diatas, berdasar Kkiranya bagiPenggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadian
190 — 40
./2016/PN.Dmk, antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;Setelah mendengar pihak yang berperkara;Setelah meneliti dan mempelajari buktibukti surat serta mendengarketerangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Nopember2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadian Negeri Demak tanggal 04Nopember 2016 dengan register perkara Nomor : 41/Pen.Pdt/2016/PN.Dmk,mengemukakan halhal sebagai berikut :1;Bahwa Penggugat bertindak selaku Direktur yang
86 — 35
,CN.)yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut tidak bertanggal sehingga tidakdiketahui kapan dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon, apakah bersamaandengan saat dibuatnya Surat Pemohonan PKPU Para Pemohon yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadian Niaga pada Prngadilan Negeri Surabaya, ataukah saatdibuat revisi surat permohonan ataukah setelah adanya keterangan Ahli ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tanpa perlumempertimbangkan buktibukti lain, Majelis berpendapat
114 — 92
Pembanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktudan dilakukan menurut caracara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undangundang,karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa Judex Factie Pengadian
61 — 19
bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka duatersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa hak milik yangbekaitan dengan waris yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatukebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuanyang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkanorang yang mengaku,;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang mendalilkanperkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam hal iniMajelis berpendapat bahwa Pengadian
MOCH. OJAT SUDRAJAT S.
Tergugat:
KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019-2023
199 — 74
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.Atau apabila Majelis Hakim Pengadian Tata Usaha Negara Serangberpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil adilnya(ex a quo et bono)Bahwa, atas Gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 September 2021, Tergugat telahHalaman 20 dari 43. Putusan Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.SRGmenyerahkan Jawaban tanggal 14 September 2021 dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:I.
211 — 70
Bergerak Di Bidang Hukum Publik Berbentuk Perseroan Umum YangSeluruh Modalnya Dimiliki Negara Dan Tidak Terbagi Atas Saham.17.Bahwa selain TERMOHON yang termasuk Kategori TechnicallyBankrupty sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (2) UUPT (UtangHalaman 10 dari 39 Putusan KepailitanNomor 1/Pdt.SusPailit/2019/PN Niaga MdnTERMOHON sejumlah Rp. 1,7 Triyun dan aset hanya Rp. 781 Milyar)(BuktiP ), juga terdapat presenden atas Permohon lain terhadap BUMNyang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yakni Putusan Pengadian
Pembanding/Tergugat II : Hindun Herdiyani Diwakili Oleh : NANA KARIM KALAKE, SH.
Terbanding/Penggugat : Farah Indirani
120 — 46
Lebih lanjut, Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut berbunyi sebagaiberikut :Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkupwewenang pengadian negen, harus diajukandengan surat permintaan(surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnyamenurut pasal 123, kepada ketuapengadilan negeri di tempat diam sitergugat, atau Jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilannegeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya..