• FAQIH USMAN agar kepadanya dapat diberikankesempatan untuk melakukan jumpa pers/konferensi pers sehubungandengan kejadian yang telah dialami oleh isterinya, sekaligus permintaansupaya semua keterangan yang akan Terdakwa sampaikan dalam jumpapers/konferensi pers tersebut supaya dimuat di media cetak atau pun dimedia elektronik.Bahwa terhadap permintaan Terdakwa yang demikian maka saksi FERIDARMAWAN Bin A.

  FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :v Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

  FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

  Bahwa hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudiandiberitakan oleh Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas pada penerbitanRabu, tanggal 23 Juni 2010 halaman 1 dan 11 dengan judul "BupatiTanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang" yang di dalamnya termuat pulakeseluruhan dari isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehHal. 6 dari 12 hal. Put.

• Bahwa, sejak didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001 hinggasekarang ini Tabloid Umum Dhuta Ekspresi ini dengan secaraobjektif dan independen menjalankan tugas utama pers, yaknimelakukan fungsi kontrol sosial, sesuai amanat:1. UUD 1945, Pasal 28;2. Piagam Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia;3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers & Kode Etik Jurnalistik;2.

  Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 14:a. Ayat(1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara;b. Ayat (2): Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran;c. Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhakmencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;Hal. 3 dari 20 hal. Put.

  Bahwa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,pemuatan berita tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan PersNasional berkewajiban memberitahukan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asaspraduga tak bersalah", juga pemuatan berita tersebut telah melanggar Pasal6 huruf (b) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan salah satu peranan

  Pers Nasional adalah menegakkan hak asasimanusia;.

  Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;b. Ayat (2): Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran;c. Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari,memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;Ditinjau dari sisi hukum pidana perbuatan Tergugat/Bupati Banyuwangiseperti itu merupakan perbuatan kriminal melanggar Pasal 18 ayat (1), (2), (3)Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diancam pidanaHal. 17 dari 20 hal. Put.

• Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 409 k/Pdt.SusPHI/20 187.Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers/SK/III/2016 tanggal 11Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor 050/Pers/SK/III/ 2016tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat Panggilan Il dan dan surat Nomor056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal ketidakhadiran Saudaraserta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret

  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi I/Penggugat meminta agar:Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 48/PdtSusPHI/2017/PHI.SBY, tanggal 23Agustus 2017;1.2.Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan;Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers

  /SK/III/2016tanggal 11 Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor050/Pers/SK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat PanggilanI dan dan surat Nomor 056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016perihal ketidakhadiran Saudara serta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemberitahuan, tidak mempunyaikekuatan mengikat dan Batal Demi Hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugatputus terhitung sejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan

• Peraturan Dewan Pers No.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal12 Mei 2008 Tantang pengesahan Surat Keputusan dewan PersNo.03/SKDP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagaiPeraturan dewan Pers memberikan Perlindungan hukum dan hakimunitas jika berhadapan dengan hukum dalam kaitan dengan ihwalpemberitaan yang dibuat oleh wartawan, sebagaimana yangdimaksudkan pada pasal 8 UU No.40 tahun 1999 sebagai berikut: dalam melaksanakan propesinya wartawan mendapatkan perlindunganhukumKemudian dalam pasal 7 ayat (

  Bahwa setiap pihakn atau subyek hukum yang merasa dirugikan atassuatu berita media pers/wartawan, maka diberi hak untuk melakukanbantahan, koreksi atas berita tersebut dan media pers/wartawantersebut berkewajiban untuk memuat berita bantahan tersebut( videKode Etik Jurnalistik), sehingga dengan termuatnys berita bantahan,koreksi tersebut dipandang kekeliruan, kesalahan serta pemulihannama baik yang merasa dirugikan tersebut telah selesai, hal inidimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pemberitaan

  terlebih dahulu harus diajukan ke DewanPers untuk diperiksa pengaduan tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jo.Peratuwan Dewan PersNo.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang PengesahanSurat Keputusan Dewan Pers No.03/SKDp/III/2006 tentang Kode EtikJurnailistik.e Bahwa para tergugat membenarkan Berita Anti Korupsi Edisi 70November Tahun III/2011 pada halaman 10 sebagaimana yangdimaksudkan oleh Penggugat akan tetapi pada edisi berikutnya yakniEdisi 71 Desember

  jo.PeraturanDewan Pers No.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentangPengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SKDp/III/2006 tentang KodeEtik Jurnalistik dalam pelaksanakan propesi wartawan mendapat perlindunganhukum dan dan hak imunitas jika berhadapan dengan hukum dalam kaitannyadengan ihwal pemberitaan yang dibuat oleh wartawan sehingga setiapkeberatan terhadap muatan atau isi pemberitaan yang dibuat oleh wartawanatau pers terlebin dahulu harus diajukan ke Dewan Pers untuk diperiksapengaduan

  No.6/PeraturanDp/V/2008 tanggal 12 Mei 2008tentang Pengesahan Surat Keputusan dewan Pers No.03/SKDP/III/2006tentang Kode Etik Jurnalistik.MENGADILIDALAM KONPENSI!

• PN SkyKemerdekaan Pers.

  Nadyatama Globalindo tidak terdaftar sebagaiPerusahaan Pers di Dewan Pers, didalam mekanisme pendirian sebuahperusahaan pers yang berbadan hukum Perseroan Terbatas,pembuatan akta diurus oleh Notaris dengan kewajiban mendaftar padaDirektorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;Bahwa setahu saksi berdasarkan dengan UU Nomor : 40 tahun 1999tentang Pers, seharusnya Pers memberitakan sebagaimana yang diaturdalam pasal 7 yang berbunyi bahwa setiap wartawan harus menaatiKode Etik.

  sebagai perusahaan pers.

  25 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2013/PN Skyperlindungan Kemerdekaan Pers untuk dijakdikan acuan dalampenanganan terkait pemberitaan pers.

  No 01/DP/MOU/IV2012 dan No: 05/II/2012tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum= dan perlindunganKemerdekaan Pers untuk dijakdikan acuan dalam penanganan terkaitpemberitaan pers.

• Pers. 116.D.I. terletak diWanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) desa Wanareja,Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribulima ratus sembilan puluh enam meter persegi);6.

  Pers. 120.S.V terletak diCiblegedo, desa Adi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap JawaTengah seluas 14.270 M2 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meterpersegi);Seharusnya, Persil C. 1692. Pers.120.S.V, adalah Nomor 1105 denganPers. 120 luasnya 13.450 M2, Pers. 122 luasnya 660 M2 dan Pers. 125luasnya 1.300 M2, sehingga total luasnya 15.410 M2. Terdapatperbedaan luas antara Sertifikat dengan data yang ada.

  Pers. 120.S.V terletak di Ciblegedo, desaAdi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap Jawa Tengah seluas 14.270 M2(empat belas ribu dua ratus tujun puluh meter persegi), Sertifikat Hak MilikNo. 149, Persil 58 D.

  Pers.116. D.1, atas nama R. SOEKOYO. Sebidang tanah sawah berlokasi di Ciblegedo dengan SertifikatHak Milik (SHM) No. 218, Persil C. 1692. Pers. 120. S.V atasnama R.

  Pers. 120.S.V ,Sertifikat Hak Milik No. 149, Persil 58 D.I C.5780, Sertifikat Hak Milik No. 279,Persil. C. 1692. Pers. 116. D. sudah jelas beratasnama R. SOEKOYOsudah diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, maka jelaslah pula ketigasertifikat ini merupakan harta warisan R. SOEKOYO dan menjadi hak waris paraahli warisnya.13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat dalam point No. 10 adalahbenar karena terbukti R.

• Amin Pers JTV dengan kawankawan melakukanpeliputan di tempat kejadian kebakaran di PT. Indospring, dengan menggunakanhandycam dan pada saat Sdr. Amin Pers JTV, mengambil gambar, TerdakwaPaulina Pradani, mengetahui dan memerintahkan karyawan yang telahmendorong Sdr. Agus Ismanto, Pers MNC. Group, untuk merampas handycamyang dibawa oleh Sdr. Amin Pers JTV, dan pada saat di luar pagar atau dipinggirjalan raya handycam yang ada digenggaman Sdr.

  Amin Pers JTV ke dalam area PT. Indospring, Sdr. Aminlari mengejar Terdakwa Paulina Pradani dan berhasil mengambil kembali handycamnya ; =Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 18ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang Pers ;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriGresik tertanggal 04 Oktober 2012, No. Reg. Perkara: PDM78/GRSIK/Euh. 1/07/ 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: 1.

  Menyatakan Terdakwa Paulina Pradani, S.Sos secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghambat atau99menghalangi Pers sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggarpasal 18 ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan ;3. Memerintahkan agar Terdakwa segeraditahan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handycam merk Panasonicwartna silver model No.

  pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 Nopember 2012 Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Gs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebutdibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999Tentang Pers

• Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa tidak mengikuti upacarabendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelahselesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TUAn. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An.

  Letkol Inf AzmirTerdakwa ditindak dengan cara dipukul dibagian batang hidung sebanyak 3 (tiga) kalikemudian memerintahkan Terdakwa masuk parit setelah itu Terdakwa diperintahkanuntuk masuk barisan dan mendengarkan pengarahan Kasi Pers Korem 012/TU An.Letkol Inf Azmir3.

  Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 07.30 Wib sedangdilaksanakan upacara bendera dilapangan apel Korem 012/TU, kemudian setelahselesai upacara bendera dilakukan pengecekan oleh piket Korem 012/TU ternyataTerdakwa tidak hadir, selanjutnya Kasi Pers Korem 012/TU An.

  Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 tidak mengikuti upacarabendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelahselesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TUAn. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An.

• Tahun 2016 TentangPengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PTJURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA, dan menjabat sebagaiPimpinan Redaksi Media Online Jurnalsumatra.com, yang telah Terdaftardan Terverifikasi secara Adminitrasi dan Faktual di Dewan Pers;2.

  Bahwa, yang melatarbelakangi Penggugat mendirikan PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA yang bergerak dibidangPenerbitan dan Penyiaran berita secara berkala melalu Media Cyber danMedia Onlien, tidak terlepas dari semangat Reformasi yang telahmelahirkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yangtelah membawa perubahan bagi insan Pers dan memberikan kebebasandan Perlindungan hukum bagi Perusahaan Pers dan wartawan dalammenyampaikan informasi, hiburan serta melakukan kontrol sosial, secaraindependent

  Bahwa, Penggugat dalam mendirikan Perusahaan Pers (PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA) dan Menjabat sebagai Direkturtidak bertujuan sematamata hanya untuk mencari keuntungan,Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PLGmelainkan untuk melakukan fungsinya sebagai media informasi, hiburandan kontrol sosial (vide pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 1999 Tentang Pers);Bahwa, Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai Direktur PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA, dan jabatannya sebagaiPimpinan

  yang merupakan salah satu wujudkedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untukmenciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaanmengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantumdalam Pasal 28 Undangundang Dasar 1945 harus dijamin(vide:pertimbangan huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun1999 Tentang Pers);Tanggapan Tergugat;Bahwa surat somasi/teguran nomor 54/TU/IX/2019 tanggal 23Mei 2019 melalui Plt.

  Kepala Biro Humas dan ProtokolSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukankepada PENGGUGAT berkenaan dengan sanggahan dan/ataukeberatan TERGUGAT terhadap pemberitaan yang dimuatPENGGUGAT di media online Jurnalsumatera.com padatanggal 18 Mei 2019.Bahwa hal tersebut sesuai dan selaras dengan PenggunaanHak Jawab dan/atau Hak Koreksi sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat 2 dan 3 UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor : 9/PeraturanDP/X/2008 tentang

• )Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan nomor 010/Pers/SK/VIII/15 tertanggal 01 Agustus 2015, PENGGUGAT telah diangkatmenjadi Distric Manager Departemen OTC IBT bagian TeamPromosi area Banjarmasin (Bukti T6)Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk.1)Pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat telah menandatanganiPerjanjian Kerja nomor 004/PK/Pers/OTC/I/02, yang antara lainmenyatakan bahwa PENGGUGAT bersedia ditempatka dimanasaja diseluruh Indonesia (Bukti T1)Dengan demikian, setelah

  Surat no. 495/Berno/Pers/IX/15, tanggal 18 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T10)d. Surat no. 504/Berno/Pers/IX/15, tanggal 25 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T11)Dengan demikian, tidak benar sebagaimana yang dikatakan olehPENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak penah memberikan SuratPeringatan maupun sampai Surat Peringatan III.

  Bernofarm setahu Saksi Penggugatbagus ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalildalil bantahannyatelah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy Perjanjian Kerja No. 004/PK/Pers/OTC/I/02 dan SuratPernyataan memegang rahasia serta melaksanakan PeraturanPerusahaan no. Ref. No. 004/ PK/Pers/OTC/I/02 (T.1)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 368/Pers/PB/OTC/XI/04. (T2)Fotocopy Surat Penetapan Baru No.331/PersPB/MKTIOTC/IV/08.

  (T3)Fotocopy Surat Keputusan No. 004/Pers/SK/III/13, tentang mutasijabatan dan lokasi kerja PT. Benofarm ( T4)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 010/PersPB/MKT5OTC/II/14 (buktiT5);Fotocopy Surat Keputusan No. 010/Pers/SK/VIII/15 tentang mutasijabatan dan lokasi kerja Management PT. Menaoform tertanggal 01Agustus 2015 (T6) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Penolakan Mutasi No.

  /15Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak pernah masuk kerja ditempat yangbaru, dan telah dipanggil dengan surat panggilan No. 001/FA/FC/09/2015; tgl 7 Septerber 2015, dan tgl. 8 Septerber 2015; selanjutnyadengan surat No. 495/Berno/Pers/IX/2015; tgl. 18 September 2015 dansurat No. 504/Berno/ Pers/IX/2015; tanggal. 25 September 2015...

• Memerintahkan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAHYUDI; 1 (satu) buah tas cangklong/slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah tanda pengenal pers/ID CARD PERS dari TABLOID INVESTASI GLOBAL;Dikembalikan kepada terdakwa;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

• Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimanadiatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ;Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalahtindak pidana yang menyangkut UU Pers. UU Pers telah memberikanpengaturan secara lebih spesifik (Lex Specialist) mengenai segala perbuatan,termasuk perbuatan pidana yang menyangkut Pers Dengan demikian, makaHal. 12 dari 17 hal. Put.

  No. 183 K/Pid/2010seharusnya, penyidik yang tidak mendalami mengenai UU Pers dapatmendatangkan ahli dari Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnyamengenai apakah Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertangungjawabannyasecara pidana atau tidak.

  Sebab, UU Pers telah mengatur secara jelastentang siapa yang harus bertanggungjawab apabila terdapat suatupemberitaan yang dipermasalahkan secara hukum ;Selanjutnya UU Pers juga telah mengatur prosedur yang ditempuh bagi orangyang merasa keberatan dengan adanya suatu pemberitaan yang dimuat olehPers. Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama baiknyaadalah sebagai berikut :1. Dengan Menggunakan Hak Jawab ;2. Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;3.

  Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebutmasih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugatdan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiriBahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal dalam UU Pers tersebut di atas,telah jelas mengenai hakhak seseorang yang merasa keberatan ataupuntercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, makadapat melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers.Apabila ternyata" orang/sekelompok orang yang merasa

  Dalam hal ini, Pelapor jugatidak menggunakan prosedurprosedur keberatan yang telah ditetapkan olehUU Pers. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penyidik tidak menerima dantidak menindaklanjuti laporan tersebut ;Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dianggap sebagai perbuatanpidana atau tidak, dalam hal telah terdapat Pengaturan secara spesifikmengenai Pers, seharusnva penyidik mendatangkan ahli yang berkompetendi bidang Pers terlebih dahulu.

• ARENA YENSIserta surat No. 253/PERS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

  YUSWANTI, dan surat No. 252/PERS/VII/2013tertanggal 16 Juli 2013 terhadap Sdrii ARENA YENSI serta surat No.253/PERS/VIL/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

  EFAH KHOFIFAH bulan Juni 2013 bulanSeptember 2012, slip gaji bulan Januari 2011 don slip gaji bulan Agustus 2010;Bukti PK / TR 3 : Surat Pemberitahuan dengan nomor : 251 /PERS/VII/2013kepada sdri. YUSWANTI tertanggal 16 Juli 2013;Bukti PK / TR 4: Surat Pemberitahuan dengan nomor : 252/PERS/VII/2013kepada sdri. ARENA YENSI tertanggal 16 Juli 2013;Bukti PK / TR5 : Surat Pemberitahuan dengan nomor : 253/PERS/V 1/2013kepada sdri.

  YUSWANTI dengan surat No.251/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Sdr. ARENA YENSI dengan surat No.252/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan Sdr.

  EFAH KOFIFAH dengan surat No.253/Pers/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 haruslah batal demi hukum maka setelahmencermati Surat No. 251 /Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, surat No.252/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan surat No. 253/Pers/VII/2013 tanggal 23Juli 2013 (Bukti PK/TR 3, PK/TR4, PK/TR5) Majelis Hakim berpendapat danmenilai bahwa surat pemberitahuan tersebut bukan pemutusan hubungan kerja akantetapi merupakan proses administrasi pemberi kerja memberitahukan kepada pekeijabahwa hubungan

• Pada lampiranSiaran Pers tersebut tercantum bahwa AKARTANJUNG mengandung bahan kimia Parasetamol.Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwaserta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebuttidak terdaftar..

  Produk URAT MADU telah dikeluarkan PublicWarning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal13 Agustus 2010 tentangHasil Pengawasan ObatTradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat.Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwaURAT MADU mengandung bahan kimiaParasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebuttercantum bahwa serta mencantumkan nomorregistrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkanbahwa produk tersebut tidak terdaftar..

• LourithaMuskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/X/2013 tanggal 21September 2013 an.

  ParaPenggugat diberi Surat Pemberhentian No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/TX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat PemberhentianNo.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an.

  Suhartini maka seharusnyapada saat itu hubungan kerja diantara para pihak menjadi berakhir; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka HakimKetua Majelis berpendapat Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugatdan Tergugat dengan merealisasikan melalui ketentuan Surat PemberhentianNo.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, SuratPemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.

  YulianaSasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21September 2013 an.

  Louritha Muskita, SuratPemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal O013031Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, SuratPemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal O1Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat PemberhentianNo.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an.Suhartin1; 3 Menyatakan Putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober2013 an. Louritha Muskita, an.

• Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

  Jabatan: Min Pers PolresMuna ;Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42/1/2007 tanggal 04 Januari2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengirimanhasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan SuratKeputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus1986.

  Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu.Jabatan: Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986;Karena terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat. I.

  PangkatBharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segalakonsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat KeputusanNo: Pol: Skep / Pespol II 179 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan danPenetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1September 1977.

  Pangkat Bharatu pada PolresMuna Jabatan Min Pers Polres Muna.Adalah palsu;Bahwa terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat I No.

• Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, diatur adanya kewenangan DewanPers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakanpenyelesaian pengaduan masyarakat atas kasuskasus yangberhubungan dengan pemberitaan pers dan sesuai denganketentuan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, diaturadanya hak masyarakat (ic. Penggugat) untuk melaporkan jikaterjadi adanya pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan ataspemberitaan Pers.4.

  Bahwa fakta hukum sampai saat ini tidak ada pengaduanPenggugat, sebab Dewan Pers dapat memberikanpertimbangannya atas Pengaduan Penggugat (jika ada)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 huruf (d) UU No. 40Tahun 1999 tentang Pers, yang merupakan dokumen resmi danautentik ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum dariTergugat dan atau Perusahaan Pers atas adanya (Berita di MediaMassa yang diumumkan oleh Tergugat) dan atau sampai saat initidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, bahwaTergugat

  dan atau Perusahaan Pers melakukan PerbuatanMelawan Hukum.5.

  , diatur bahwa Pers Nasional mempunyalfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dankontrol sosial, sehingga Tergugat sebagai Warga NegaraIndonesia, dimana haknya untuk mengeluarkan pikiran danpendapat dijamin oleh Negara sebagaimana diatur UUD1945, maka Tergugat membuat berita di Harian Kompasdan Harian Bisnis Indonesia sebagai bentuk informasi dankontrol sosial kepada publik.Bahwa oleh karena Perusahaan Pers selaku pihak yangdijaminkan oleh UU Pers untuk menyalurkan informasisesuai dengan

  , melainkanmempermasalahkan konten/isi dari pemberitaan itu yang merugikanPEMBANDING, sebagaimana dijelaskan oleh ahli Pers (Rizal Rudi Surya,SH) yang dikutip oleh mejelis hakim pada halaman 35 bahwa denganadanya hak jawab Penggugat berupa bantahan tersebut makapermasalahan hukum menyangkut pers telah selesai akan tetapipermasalahan hukum secara perdata dapat saja tetap berlangsung.Bahwa atas penjelasan pers tersebut, permasalahan menyangkut perstelah selesai, namun terhadap permasalahan hukum dapat

• Putusan Nomor 239 kK/Pdt.SusPHI/2016 Muliadi Selamat, Surat Peringatan Nomor 229/SP/PERS/XI/2014tanggal 24 November 2014 Hamdani, Surat Peringatan Nomor 228/SP/PERS/XI/2014 tanggal 24November 2014. Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 129/SP/PERS/V1I/2014tanggal 04 Juni 2014. Suhartono, Surat Peringatan Nomor 215/SP/PERS/VIII/2014 tanggal29 Agustus 2014. Sismanto, Surat Peringatan Nomor 232/SP/PERS/X1/2014 tanggal 25November 2014.

  Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor144/SP/PERS/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014. Safriadi, Surat Peringatan Nomor 208/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26Agustus 2014.

  Surat Peringatan Nomor 24/SP/PERS/I/2015 tanggal 28Januari 2015; Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 143/SP/PERS/VII/2014tanggal 01 Juli 2014;Hal. 29 dari 35 Hal.

  Putusan Nomor 239 K/Pdt.SusPHI/2016 Sismanto, Surat Peringatan Nomor 027/SP/PERS/I/2015 tanggal 30Januari 2015; Muhammad Minullah, Surat Peringatan Nomor207/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014; Arianto, Surat Peringatan Nomor 233/SP/PERS/XI/2014 tanggal 07November 2014; Safriadi, Surat Peringatan Nomor 237/SP/PERS/XI/2015 tanggal 26November 2014; Baharuddin, Surat Peringatan Nomor 248/SP/PERS/XI/2014 tanggal28 November 2014;untuk menyatakan pembuktian bahwa Para Penggugat sudah menerimadan

  /II/2014tanggal 05 Februari 2015; Hamdani, Surat Peringatan Nomor 33/SP/PERS/II/2015 tanggal 05Februari 2015; Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 281/SP/PERS/XII/2014tanggal 11 Desember 2014; Suhartono, Surat Peringatan Nomor 10/SP/PERS/I/2015 tanggal 07Januari 2015; Sismanto, Surat Peringatan Nomor 020/SP/PERS/II/2015 tanggal 02Februari 2015; Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor240/SP/PERS/XI/2014 tanggal 12 November 2014;Hal. 30 dari 35 Hal.

• SUGITO, 2 lembar Kartu Pers An. SUGITO, dikembalikan kepada terdakwa SUGITO Alias SIGIT;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 20 (duapuluh) paket plastic kecil narkotika jenis sabu ; 49 (empatpuluh Sembilan) butir ekstasi warna orange merkkacamata; 1 buah HP nokia warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigartus delapan riburupiah) ;Dirampas untuk negara ; 1 set dompet warna hitam ; 2 lembar STNK ; 4 lembar kartu atm BRI ; 1 lembar kartu atm BNI ; 1 lembar KTP an Sugito ; 1 lembar SIM C an Sugito ;2 lembar kartu pers an Sugito ;Dikembalikan kepada terdakwa

Sugito dan 2 (dua)lembar kartu pers an. Sugito, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebuttersebut dari temannya bernama JHON alias TENG EMMAN SANIK (belumtertangkap/Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,(tujuh ratusribu rupiah) pergram untuk Narkotika jenis shabu dan untuk ekstacy sehargaRp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah) perbutir.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2017.

Sugito dan 2 (dua)lembar kartu pers an. Sugito, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebuttersebut dari temannya bernama JHON alias TENG EMMAN SANIK (belumtertangkap/Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,(tujuh ratusribu rupiah) pergram untuk Narkotika jenis shabu dan untuk ekstacy sehargaRp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah) perbutir.

sebagai pengganti hutang Teng Emman Sanik kepada terdakwa ; Bahwa pengakuan terdakwa sabusabu dan ekstasi tersebut akandigunakan sendiri oleh terdakwa ; Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi dari BNN Kota TebingTinggi, tapi hanya informasi dari masyarakat ; Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigaratus delapanribu rupiah),1 set dompet warna hitam, 2 lembar stnk, 4 lembar kartu atm BRI, 1lembar kartu atm BNI, 1 lembar KTP an Sugito,1 lembar SIM C an Sugito, 2lembar kartu pers

/PN.TBTlembar kartu atm BNI, 1 lembar KTP an Sugito,1 lembar SIM C an Sugito, 2lembar kartu pers an Sugito tidak ada kaitannya dengan Narkotika ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 20 (duapuluh) paket plastic kecil narkotika jenis sabu beratkotor 11, 94 gram dan berat bersih 8,8 gram; 49 (empatpuluh Sembilan) butir ekstasi warna orange merkkacamata ; 1 buah hp nokia warna hitam ; Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigartus delapan riburupiah) ; 1 set dompet warna

• Terang bahwa terdakwa memposting ke epapper MediaKalteng itu sendiri, yang masih dalam ruang lingkup produk PERS.

  , olehKarena itu, apa yang dilakukan terdakwa dilindungi UndangUndang Pers,Pasal 4 angka 4 (empat),"Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaanHal.11 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 85/PID.SUS/2019/PT.PLKdi depan hukum, wartawan mempunyal Hak Tolak.

  Sedangkan di Pasal 5angka (2), Pers wajib melayani hak jawab, dan angka (3), Pers wajibmelayani hak koreksi. Bahwa sampai detik ini, terdakwa tidak adamenerima hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan dari berita yangdijadikan obyek perkara a qup..

  Pers tentang standar perusahaan pers.Bahkan ahli menerangkan, di huruf (0).... berdasarkan penjelasan padanomor sebelumnya mekanisme penanganan terhadap Media Elektronikini sangat berpeluang diselesaikan melalui DEWAN PERS sesuainorma yang diamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentangPERS, lebih dari itu mengingat NOTA KESEPAHAMAN (MoU) POLRIdan DEWAN PERS, mekanisme pelimpahan sengketa pers ini sangatdimungkinkan diselesaikan melalui mekanisme DEWAN PERS..

  menurut ahli pers menerangkan, di huruf (0) di Surat tuntutanJPU dituliskan.... berdasarkan penjelasan pada nomor sebelumnyamekanisme penanganan terhadap Media Elektronik ini sangatberpeluang diselesaikan melalui DEWAN PERS sesuai norma yangdiamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, lebih dari ituHal.12 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 85/PID.SUS/2019/PT.PLKmengingat NOTA KESEPAHAMAN (MoU) POLRI dan DEWAN PERS,mekanisme pelimpahan sengketa pers ini sangat dimungkinkandiselesaikan melalui