Ditemukan 9256 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH) >< PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI)
293122
  • Juga harus bersih dari syaratsyarat perjanjian yang tidak jujur(oneerlijkecontract voorwarden) atau unfair contract term.Meskipun perjanjian dibuat sesuai dengan asas kebebasanberkontrak (the freedom of contract), namun apabila dalam pembuatanmaupun materi/substansi perjanjian terdapat abuse of circumstancesseperti: e Penyalahgunaan pengalaman (misbruik van ervaarenheid, abuse of experience),e Penyalahgunaan posisi atau kedudukan (misbruik van positie, abuse ofstatus) yang dikenal dalam ungkapan
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
170318
  • Tedja Buana Alibassa (alm) selakusesepuh Adat Sunda Cigugur Kuningan, yang mana pada saatpembangunan dimulai, diadakan upacara adat sebagai ungkapan rasasyukur yang merupakan pengumuman kepada masyarakat CigugurKuningan, yang mana upacara adat di ikuti olen warga sekitar, beberapakeluarga P. Tedja Buana Alibassa (alm), Sumadihardja (alm), TurutTergugat dan Turut Tergugat Il, termasuk P.
Register : 24-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 37/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2017 — ARMIN DIDIN Melawan 1.BUPATI KATINGAN 2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING 3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG 4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
10352
  • Selain daripada itu keberatan atas sejumlah + 300 orang pemilih adalahsebuah ungkapan yang jauh dari konkrit dan masih bersifat mendugaduga dengan tidak berdasarkan data atau bila dikaitkan dengan syaratsebagai calon pemilih apakah ada bukti riil sejumlah 300 orangtersebut benarbenar bertempat tinggal dan sah sebagai penduduk pada RT VII?Pada bagian lain keberatan penggugat pada poin 6 halaman 9 tentangkeberatan undangan tidak diberikan/disalurkan kepada pemilih + 300Hal. 30 dari 118 hal. Put.
Putus : 04-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2011
Tanggal 4 Juli 2011 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.dkk
9459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inimembuktikan betapa Hakim Banding tidak cermat, dan hanya merekareka, berandaiandai, dan menyimpulkan sendiri luas tanah tersebut,kemudian Hakim Banding merasa terkejut sendiri lalu menuduhnuduhPemohon Kasasi dengan menyatakan, Pemohon Kasasi memilikitanah dengan luas yang fantastis, sangat tidak wajar, tidak masuk akaldan ungkapan lain yang terkesan emosional.Bahwa bukti Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.02/Pdt.G/2007/PN.Mu. tanggal 26 Maret 2007, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap
Register : 03-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 15/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
1.EVA ETWIORY
2.TRENCY KILAY
Tergugat:
1.PAULUS A LAIPENY
2.JIMI LAIPENY
3.RIDOLFO LAIPENY
4.MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY
5.FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY
6.SUANTHIE JHON LAIPENY
7.HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY
8.ERNY WASTI LAIPENY
9.BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY
10.AGATHA LAIPENY
11.RODE KILYKILY
12.NIKO RAFEL KILYKILY
13.AGUSTINUS KILYKILY
14.SALOMINA KILYKILY
15.MARKUS KILYKILY
16.AGUSTINUS SAILOLIN
17.AGATHA SAILOLIN
18.SUSANA SAILOLIN
19.MARTHEN LAIPENY
20.LENORA KILYKILY
21.HERNY LAIPENY
22.NORCE KILYKILY
6214
  • Negara dan masyarakat diaturHal 67 dari 88 Putusan Nomor Nomor 15/PDT2018/PT AMBdan diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia sesuai dengan ungkapan agovernment of laws and not of men. Oleh karena itu, meskipun yangmelakukan penganiayaan dan perkosaan hak itu penguasa, hakim sebagaiwali masyarakat, harus tegas melaksanakan proses penyelesaian sesuaidengan yang dituntut hukum (due process of law) berdasar : Perlakuan yang sama di depan hukum atau equal treatment or equaldealing before the law.
Register : 17-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat : LAPARINTA
Terbanding/Tergugat I : H. TOLU
Terbanding/Tergugat II : GO GOESDIANTO
Terbanding/Tergugat III : SOHET CHAIRIL
Terbanding/Turut Tergugat I : CAMAT BALIKPAPAN SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
6150
  • Bahwa ungkapan yang sangat ganjil bagi Para Terbanding,dimana pada saat Para Terbanding mengungkap fakta adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi GALIMUDDIN dihadapan MajelisHakim, padahal lazimnya apabila dihadapan persidanganterungkap fakta ada buktibukti yang menunjukkan kepalsuan, pastiterjadi perubahan eksprtesi wajah dari para kuasa hukum yangberhadapan langsung dengan Hakim, akan tetapi pada saat kuasaHal 79 dari 92 hal, putusan No.62/PDT/2018/PT.SMRhukum Para Terbanding mengungkap adanya pemalsuantandatangan
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 Desember 2010 — Sandra Oktaviane Lumi
4032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa memang Terdakwa pernah memberikan uangkepada Panitia Pemeriksa Barang yang besarnya bervariasi untuk beberapaorang, namun pemberian itu hanya sebagai ungkapan rasa terima kasihTerdakwa atas jerih payah mereka karena Terdakwa mengetahui bahwaPanitia Pemeriksa Barang tidak mendapat honor dalam melaksanakan tugaspemeriksaan tersebut.Demikian pula Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi BenediktusHal. 104 dari 107 hal. Put.
Register : 11-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Terdakwa : DEMETRIS A.Z. PITAY, SE Diwakili Oleh : Mikael Feka, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum : I MADE SANTIAWAN, SH.
10876
  • Pembalasan (vergeldingstheorl) bahwa hukuman adalah suatu pembalasanatau hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat suatukejahatan atau disebut Teori Memperbaiki (verbeteringstheone), namun jugaselaras dengan ungkapan pujangga Anselm Von Feurbach, bahwa hukumanharus dapat mempertakutkan orang Ssupaya jangan berbuat jahat atau yangdisebut Teori Mempertakutkan (afchrikkingstheorie).Oleh karena itu dengan hormat kami mohon Majelis Hakim PengadilanTinggi Kupang menerima permohonan
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
PURNA NUGRAHADI, S.H.
Terdakwa:
WALUYO PRASETYO Bin AHMAD KHOLIDI
15715
  • Hal ini dikenal pula sebagai nulla poenaHalaman 78 dari 93 Putusan No.85/Pid.B/2020/PN Bnrsine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukanterbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalambahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai Tiada pidana tanpakesalahan.
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
11870
  • Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitunon est reus nisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasaBelanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan Geen straft zonderschuld, atau dalam bahasa Jerman Keine straf ohne schuld (Moeljatno,1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalamungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaansaja, tetapi juga termasuk kesengajaan).
Putus : 02-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — IRMANTO, S.Pd., M.M. bin MAT SERAK
10258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irmanto/PemohonPeninjauan Kembali, Terdakwa I, Terdakwa Il, dan Terdakwa Ill,dan juga ke22 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci mempunyaiinisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaanperbuatannya bersamasama dalam menyalahgunakankewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri mereka (4orang Terdakwa dan 22 orang anggota DPRD Kabupaten Kerinci),yang merugikan keuangan negara, dengan ungkapan lain, kesemuaorang itu (4 orang Terdakwa ditambah dengan 22 orang AnggotaDPRD Kabupaten Kerinci)
Register : 27-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN TILAMUTA Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Abdul Malik Kalang, SH
2.Kurniawan, SH.,M.Hum
3.Anto Widi Nugroho, SH.,MH
4.Mohamad Mulyadi Abdullah, SH
5.Fatmawati S, Khali, SH
6.MUHAMMADONG, SH
7.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
Terdakwa:
Hi. Darwis Moridu Alias Ka Daru
223220
  • HakimKetua Anggota Anggota II Golkar disudutkan dan partai PDIP yang selalu diangkatkepermukaan.Y Bahwa benar semua ungkapan atau kalimatkalimat yang di ucapkanoleh Terdakwa Darwis Moridu semua ada penyebabnya yaitu :Kekesalan beliau pada saat pembagian bantuan beras 5 kg yangditunggu oleh masyarakat dari pagi Sampai sore hari (78) jam,melihat kondisi ini Terdakwa Darwis Moridu merasa perihatikanterhadap masyarakatnya yang sudah berjamjam menunggu bapakGubernur, sehingga itu lah kekecewaan, kekesalan
Register : 30-03-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.LLG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8892
  • No: 391/Pat.G/2017/PA.LLGseorang suami dimana pada saat itu Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi (istri) baru saja melahirkan anak ketiga masih dalam keadaannifas dan baru dua minggu selesai melahirkan anak ketiga AlpainaAnindita yang sampai sekarang tidak perna mendapatkan nafkah dariPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Ungkapan ini sudah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi utarakanpada memori banding dan kontra memori kasasi dalam perkara gugatcerai.
Register : 20-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
AGIL TRIMULYO
Tergugat:
Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Intervensi:
DAVID SILVIANTO
217111
  • Pasal 5, Pasal 28, Pasal 30,Halaman 81 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMGPasal 39 a, dan Pasal 63, dan tidak ada kaitannya dengan Objek sengketamaupun Penerbitan Surat Keterangan dari Kepala Desa;Bahwa tidak disebutnya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 dalamKeputusan Objek Sengketa tidak menimbulkan kebatalan terhadapKeputusan aguo, Keputusan Objek Sengketa adalah sah dan berkekuatanhukum mengikat;33.Bahwa dalil Penggugat posita E angka 18 mengenai terbitnya ObjekSengketa hanyalahn ungkapan
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
YUNIATI, SH.
Terdakwa:
HERLAMBANG HARI WIBOWO Bin RAKIMAN
11618
  • Hal ini dikenal pula sebagai nullapoena sine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas,bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan).Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenalasebagabar eda pidanatanpa kesalahan.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos.,M.Si Bin M. RAIS
120109
  • Terdakwa/TimPenasihat Hukum yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini, adalah bentukrekayasa kriminalisasi terhadap Pembanding dengan motif politik dalam kaitannyadengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kotabaru Periode2015 2020, yang berujung dengan diperiksanya Pembanding sebagai Tersangkaoleh Direskrimsus Polda Kalsel, dengan tujuan mengganjal Pembanding ikut pestademokrasi sebagai calon Bupati, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwapendapat/alasan tersebut hanyalah sebuah ungkapan
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK. Diwakili Oleh : Wiwin Ariesta, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
113107
  • Ungkapan itu sering diucapkan masyarakat yang tidakpaham hukum dan ternyata masih berlaku di Republik ini, karenaputusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut telah melebihi2/3 tuntutan, sehingga terkesan proses persidangan merupakanformalitas sebagai jJembatan menuju kepastian untuk dihukum lebihdari 2/3 tuntutan dan bukan sebagai jembatan untuk mencarikeadilan.
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
320450
  • dalil gugatan pada poin 12, ketika terjadi peperangan diGamrange (Halmahera, Maluku Utara) beberapa wilayah antara lainWeda, Patani, Maba melakukan eksedus ke Utara Pulau Seram danmenetap sementara, dan oleh karena peperangan tersebut usai dandinyatakan aman maka para eksedus tersebut kembali ke Maluku Utaratanah asal mereka, namun ada sebagian dari mereka yang memilihtinggal menetap di Utara Pulau Seram, antara lain Kobi dan Pasahari,(Buku Pemberontakan Nuku karangan Muridan Widjojo) ; Bahwa dari ungkapan
Putus : 26-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 26 Februari 2014 — IR. H. PRIYAMBODO PRAWIROHARDJO, MM., Bin IR. ISMOYO PRAWIROHARDJO
6459
  • Oleh karena ini kami hohon MajelisHakim untuk membuat putusan yang seadiladilnya berdasarkan fakta persidangan, peraturan perundangundanganyang berlaku dan juga kebenaran ;Atas segala perhatian dan kesabaran Majelis Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum serta semua yang hadirdalam persidangan yang telah mendengarkan Nota Pembelaan ini yang merupakan ungkapan dari suatu perasaanseorang Terdakwa yang ingin menjelaskan secara gamblang kepada siapa saja yang dapat mendengarkan danmenyerap kebenaran fakta,
Register : 02-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.
Tanggal 28 April 2016 — -
5824
  • puladiperhatikan faktorfaktor intern yaitu berupa kepribadian si pelaku denganmelihat umurnya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungannya, latarbelakang kehidupannya, bakat jahat / tidaknya dan sebagainya agar dalammenjatuhkan pidana Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkanrasa keadilan yang diyakininya, tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridisakan tetapi juga faktor psikologis, sosiologis dan filosofis ;Menimbang, bahwa didalam putusan ini Majelis Hakim akan membukahati nurani dengan ungkapan