Ditemukan 9553 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terjadi tetapi tahadi triadi tanadi teradi tedjadi tejari tekadi teijadi tedadi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
155 — 83
  • Kepulauan Tanimbar; Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluargadengan para terdakwa; Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen di Universitas Pattimura diAmbon; Bahwa ahli mengajar hukum keuangan negara dan hukumadministrasi Negara; Bahwa modal usaha PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbarbersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa jika terjadi kerugiaan kKeuangan negara yang dilakukan olehPDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka yang berwenangmenghitung dan menyatakan tejadi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
205 — 341
  • penidaBahwa Sepengetahuan saksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)APBDes Desa Dauh Puri Klod tersebut masih tersimpan dalam rekeningkas desaBahwa saksi pernah dengar adanya selisin SILPA Desa Dauh Puri Klod pertanggal 31 Desember 2017 antara rekening kas desa dengan saldo kastunai kurang lebih sebesar Rp. 1.035.152.308,85, (Satu miliar tiga puluhlima juta rupiah seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiahdelapan puluh lima sen)Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa tejadi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
293 — 91
  • RajaGrafindo Persada, 2007) ;16.Bahwa berdasarkan BAB IX yang mengatur mengenai HJBUNGAN KERJA,Pasal 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanditegaskan bahwa Hubungan kena tejadi karena adanya perjanjian kerjaantara pengusaha dan pekerja/buruh. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kembalimenegaskan bahwa : Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatankedua belah pihak;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
213 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FIG tidak lagi membayarkewajiban atas pembayaran cicilan pokokditambah bunga;e Bahwa kerugian keuangan Negara dalamhal ini tejadi saat pencairan kredit dari PT. BRIsampai dinyatakan kredit tersebut macet adalahsejumlah total dana yang telah disalurkankepada PT. FIG yaitu kredit investasi US$19.170.329,02;e Nilai Jaminan Atas Perjanjian Kredit Investasi dan Perjanjian Kredit ModalKerja Lebih Besar Dari Fasilitas Kredit Yang Diberikan Oleh PT. BRI(Persero), Tbk kepada PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
74 — 30
  • Yogyakartayang lebih dikenal dengan (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service)yang baru karena sejak Tahun 2008 sering tejadi perubahanperubahan yangdisengaja atau yang tidak disengaja karena ada perubahan jalur bus Trans Jogjadan memang fakta dilapangan jalan yang dilalui bus Trans Jogja pada waktupengukuran juga sama jadi kalau ada hasil yang berbeda itu karena faktor jalanyang dilalui yang satu agak melingkar dan yang satunya lurus sehingga hasilnyapasti berbeda ; Bahwa bisa dimungkinkan terjadi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
173 — 38
  • penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 36/ PMK.02/2015 tentang tata cara penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah .Ahli menerangkan bahwa sumber dana program beras rakin tahun 2014,2015 dan beras Ratra tahun 2016 adalah dari APBN dan dilihat dari Locusterjadinya penyimpangan beras Raskin / Rastra yang tejadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1040 — 733 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PASAR DI PASAR SELULARINDONESIADalam Putusannya Termohon Keberatan melakukan pendekatan yangkeliru bahwa ada perilaku antipersaingan di pasar selular Indonesiadengan cara price leadership/price parallelism dan penyalahgunaankekuatan pasar dengan menerapkan' harga berlebinan yangmengakibatkan keuntungan yang berlebihan, sehingga tejadi kerugiankonsumen.
    Dalam Putusannya Termohon Keberatan melakukan pendekatan yangkeliru bahwa ada perilaku antipersaingan di pasar selular Indonesiadengan cara price leadership/price parallelism dan penyalahgunaankekuatan pasar dengan menerapkan harga berlebihan yangmengakibatkan keuntungan yang berlebihan, sehingga tejadi kerugiankonsumen. Pendekatan ini benarbenar keliru dan menyesatkan karenaprice leadership, seandainya itu terjadi, tidak merupakan perilaku antipersaingan.2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
195 — 57
  • penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 36/ PMK.02/2015 tentang tata cara penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah .Ahli menerangkan bahwa sumber dana program beras rakin tahun 2014,2015 dan beras Ratra tahun 2016 adalah dari APBN dan dilihat dari Locusterjadinya penyimpangan beras Raskin / Rastra yang tejadi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
170 — 47
  • WNpada pokoknya menerangkan :Bahwa Menurut pendapat saksi seseorang yang melakukan tindak pidanakorupsi karena kewenangannya dilakukan pelaku korupsi karena mempunyaikewenangan pada tempat tugasnya;Bahwa Menurut pendapat saksi jika seseorang tersebut melanggarkewenangan ditempat tugasnya maka tindakan yang diberikan akan diprosespelanggaran;Bahwa Menurut pendapat saksi jika seseorang tersebut melakukan kejahatanditempat tugasnya maka tindakan yang diberikan dilakukan oleh atasan yangmenghukum jika tejadi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
76 — 28
  • Yogyakarta yang lebihdikenal dengan (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) yang barukarens ejak Tahun 2008 sering tejadi perubahanperubahan yang disengaja atauyang tidak disengaja karena ada perubahan jalur bus Trans Jogja dan memangfakta dilapangan jalan yang dilalui bus Trans Jogja pada waktu pengukuran jugasama jadi kalau ada hasil yang berbeda itu karena faktor jalan yang dilalyi yangsatu agak melingkar dan yang satunya lurus sehingga hasilnya pasti berbeda ; Bahwa bisa dimungkinkan terjadi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
280 — 301
  • taunya dari Dadang Kadis.Bahwa aturan penyususnan anggaran : Permendagri No.13/2006, PPNo.58/2005. harus disertai Rencana kerja angaran (RKA) harusnya adarincian kebutuhan, namun kenyataannya tambahan anggaran SKPDglondongan, tidak dirinci.Bahwa APBD belum diketok, sudah diatur pemenang lelang, saksi tidaktau.Bahwa tidak ada titipan uang Rp.8 milyard.Bahwa saksi tidak tau penganggaran bocor.Bahwa penambahan anggaran : harus ada usulan tertulis dari SKPD.Bahwa pengadaan alke ada temuan dari BPK : tejadi
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
148 — 51
  • sebesar Rp 27.075.000.000, (dua puluh tujuh miliartujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar O/S nasabah MMOBrekomendasi terdakwa, dengan pertimbangan jaminan pembiayaanberupa dana investor tidak dapat dilikuidasi.2 Reputation risk akibat tindak penipuan terdakwa terhadap nasabahpemilik dana (investor) dengan membawa nama BSM.Bahwa benar kejadian fraud (proses kredit yang menimbulkan kerugian finansialbagi bank) MMOB tersebut terjadi pada periode Bulan September 2012 sampaidengan Juni 2013 yang tejadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
231 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam kenyataannya telah tejadi pemrosesan untuk mengesahkanRKT dan BKT oleh pihak lain, yakni Pejabat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan pengesahan RKT dan BKT oleh Departemen Kehutanan yangdilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/KptsII/2005 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan PeraturanMenteri Kehutanan No.P.03 / KptsIl / 2005, karena IUPHHKHT tersebutsedang dalam kondisi tidak boleh diberikan pelayanan ;7.