1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SONDANG FARIDA NAPITUPULU sebagai wali dari seorang anak perempuan dari adik Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ROMAULI CAROLLINE SIBARANI, lahir di Jakarta, tanggal 29 Nopember 2004;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari Romauli Carolline Sibarani yang masih di bawah umur tersebut untuk menerima santunan dari Asuransi Prudential dengan Nomor

Polis 74479819 atas nama Kristina N., SH., dan/atau dana santunan itu ditransfer ke rekening Bank BCA KCP Pademangan Nomor 4870146600 atas nama Sondang Farida Napitupulu (Pemohon);

>G A D I L I :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat adalah penduduk/keluarga yang ada di area genangan Waduk Jatigede Dusun Ciwangi Rt 01 Rw 06 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan memiliki NIK.10.1714.231164.0001 Nomor KK.3211032505100002 harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan

Kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

dua rupiah);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Ani Saprianti binti Sarman) sebagai Wali bagi Nelih Sutihat binti Muhammad Sidik untuk kepentingan pencairan Dana Santunan dan/atau BPJS an. Muhammad Sidik bin Kasan dari PT.

BHL Katingan Tengah;

BHL Katingan Tengah, dan saatmeninggal dunia, mendapat Santunan dari perusahaan yang tidak bisadicairkan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenaistatus Nelih Sutihat binti Muhammad Sidik sebagai ahli waris yang sahdari almarhum, sehingga karenanya Pemohon mohon agar Pengadilandapat mengabulkan Permohonan Pemohon;Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ksn.

Halaman 5 dari 15 Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada lagi kerabat lain yang masihada hubungan nasab dengan almarhum Muhammad Sidik bin Kasan,yang masih hidup; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini,untuk kepentingan hukum anak Pemohon dan almarhum MuhammadSidik bin Kasan, yang bernama Nelih Sutihat binti Muhammad Sidik,yang saat meninggal dunia mendapat santunan dari perusahaantempatnya bekerja, yang hanya bisa dicairkan oleh ahli waris yang sahberdasarkan Penetapan Pengadilan

Sidik; Bahwa sejak bercerai dari Pemohon, Muhammad Sidik bin Kasantidak pernah menikah lagi dengan siapapun, sampai ia meninggal dunia; Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada lagi kerabat lain yang masihada hubungan nasab dengan almarhum Muhammad Sidik bin Kasan,yang masih hidup; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini,untuk kepentingan hukum anak Pemohon dan almarhum MuhammadSidik bin Kasan, yang bernama Nelih Sutihat binti Muhammad Sidik,yang saat meninggal dunia mendapat santunan

meninggal dunia; Bahwa almarhum Muhammad Sidik bin Kasan benar meninggal duniapada tanggal 17 Nopember 2018, karena sakit, dalam keadaan beragamaIslam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, dan keduaorangtua kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu; Bahwa almarhum Muhammad Sidik bin Kasan hanya memiliki seoranganak kandung perempuan bernama Nelih Sutihat binti Muhammad Sidikyang saat ini baru berusia 16 tahun dan belum cakap hukum; Bahwa permohonan diajukan untuk mencairkan dana santunan

Halaman 13 dari 15Dana Santunan dan/atau BPJS an. Muhammad Sidik bin Kasan dari PT.BHL Katingan Tengah;3. Menyatakan almarhum Muhammad Sidik bin Kasan sebagaiPewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2018Masehi;4. Menetapkan Nelih Sutihat binti Muhammad Sidik sebagai ahli warisyang sah dan/atau berhak atas peninggalan berupa Dana Santunandan/atau BPJS dari PT. BHL Katingan Tengah an. almarhum MuhammadSidik bin Kasan;5.

3211010202120037, harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan katagori B sesuai Peraturan Presiden RI.

Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

Serta tidak mendapatkan biaya pembongkaran rumah, mobilisasi,sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan, maka dengan demikianTergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum; Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalilsangkalan melalui surat jawabannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang padapokoknya mendalilkan: Bahwa Penggugat tidak mendapatkan ID untuk uang santunan sebesar Rp.29.360.192, (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratusSembilan puluh

dua rupiah); Bahwa pendataan untuk proses pemberian uang santunan sebesar Rp.29.360.192, (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratusSembilan puluh dua rupiah) dilakukan cukup lama yaitu tahun 2012 dandiulang kembali pada tahun 2014; Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan surat/bukti komplain; Bahwa gugatan kurang pihak; Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telahmengajukan bukti Surat bertanda P1 sampai dengan P6 dan Penggugat jugatelah mengajukan 2 (dua)

yaitu uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatanpembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.29.360.192, (dua puluh sembilan jutatiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa dengan tidak didatanya nama Penggugat sebagaiwarga yang berhak untuk memperoleh uang santunan yaitu uang tunai untukpenanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk JatigedeHalaman 3 dari 5Putusan Nomor 614/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.sebesar Rp.29.360.192, (dua puluh sembilan juta tiga

ratus enam puluh ribuseratus sembilan puluh dua rupiah), padahal Penggugat telah pernah mengajukankomplain kepada Tergugat pada tahun 2015, akan tetapi Sampai saat ini tidak adatindak lanjut dari Tergugat dan Penggugat belum mendapatkan haknya, makaTergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat karenahilangnya hak untuk memperoleh uang santunan,

Nomor 1 Tahun 2015 danpelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud; Menetapkan Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.Halaman 4 dari 5Putusan Nomor 614/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.29.360.192, (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratussembilan puluh dua rupiah); Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Santunan UntukPenanganan Dampak Sosial

KK 3211010912100003, sebagai orang yang harus terdaftar dan berhak menerima uang santunan Kategori B sesuai Peraturan Presiden RI.

Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat berhak menerima uang santunan/uang kerohiman yang memiliki NIK. 3211034505510001 dan Nomor KK. 3211030212120001 yang dahulu sebelum penggenangan beralamat di Dusun Sadang Rt.02 Rw.04 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang yang tergolong Kategori B sesuai Peraturan Presiden RI.

Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ;

segera menyerahkan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah); secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat adalah penduduk/keluarga yang ada di area genangan Waduk Jatigede Dusun Ciwangi RT 03 RW 05 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan memiliki NIK 1017144601400001, Nomor KK 10171420040700001harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya

diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

.: 3211 0323 0306 2342 yang harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

(dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan penggugat adalah penduduk/keluarga yang ada di area genangan Waduk Jatigede Dusun Ciwangi Rt 04 Rw 05 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan memiliki NIK.3211 0341 0939 0001 Nomor KK: 3211 0323 0306 4100 harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya

diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

uang santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika kepada penggugat;

G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat adalah penduduk/keluarga yang ada di area genangan Waduk Jatigede Dusun Cibogo 1 Rt 04 Rw 01 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan memiliki NIK. 3211032305820006 Nomor KK. 3211031206070058 harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan

kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini khusus untuk mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Dwi Fitriyani, nomor peserta: 20005049364, serta keperluan mengambil santunan kematian almarhumah Dwi Fitriyani, santunan berkala dan sebagai syarat pengajuan beasiswa;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah );

Jatigede Dusun Bojongsalam RT.003 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3211012112800004 dan Kartu Keluarga Nomor 3211010501090011 dan sekarang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3211012112800004 Kartu Keluarga No 3211180203170003 dan bertempat tinggal di Perum Jatihurip Blok 5 No 114 RT 001 RW 012 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan

kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

/li>

Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 29.360.192,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Apakah benar Penggugat berhak menerima uang santunan Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede kategori B sesuai PeraturanPresiden RI Nomor 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 29.360.192, (dua puluh sembilanjuta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ?3. Apakah benar Tergugat yang tidak mendata Penggugat mengakibatkan Penggugattidak terdaftar yang berhak menerima uang santunan dikualifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum ?

untuk rumah pengganti danpemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang santunanberikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui Tergugat dalamJawabannya bahwa besaran nilai Uang Santunan yang diberikan kepada

tidak terdaftar yang berhak menerima uang santunan dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede mengatur bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untukrumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmaka jelas bahwa pemberian uang santunan berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat dalam hal

Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang santunan untuk PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp.29.360.192,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratussembilan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;6.

MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan penggugat adalah benar Penduduk/Keluarga yang ada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK : 3211037112540037, Nomor KK : 3211031801130004 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibungur, RT.003 RW.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015

dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

menyerahkan uang santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika kepada penggugat;

Ibu Maryati dan Bapak Tedi Mulyahartadi untuk mengambil uang santunan kedua anak yang bernama 1. Faizal Mulyahartadi, 2. Allamanda Cathartica sebagai anak Yatim Piatu dari PT. TASPEN.

Saksi Hartini mengajukan uang santunan kepada perusahaan PT.

Gajah Tunggal ;Bahwa saksi tidak tahu kapan pencairan uang pesangon dan santunan kematiantersebut ;Bahwa saksi baru tahu uang pesangon dan santunan kematian tersebut sudahdicairkan pada bulan Juli 2010 dan uang pesangon dan santunan kematiantersebut diserahkan kepada Hartini di bagian personalia PT.

tidak ikut pada saat penyerahan uang santunan kematian kepadaHartini.

uang santunan kematian Asrori (Alm.) jadi diberikan kepada Hartiniselaku istri Asrori (Alm.)

;Bahwa pada saat penyerahan wang santunan tanggal 20 Juli 2010, terdakwatidak ada di tempat penyerahan uang santunan ;Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam tanda terima uang santunan tersebut adatanda tangan Bapak Warjito atau tidak ;Bahwa saksi bekerja di PT.

- Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang Santunan Hari Tua (SHT) sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 59 Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Perkebunan Nusantara IIdengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) periode 2012 2013 dan periode 2014 - 2015

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Santunan Kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari :Ayat (1) huruf (a) Uang Santunan Kematian Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ; Ayat (1) huruf (b) Biaya Pemakaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;Ayat (1) huruf (c) Uang Santunan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kepada Penggugatdengan perincian sebagai berikut : UraianTahunPerincianRujukan Kematian Uang Santunan17 Tah un 11 Bulan Rp. 14.200.000, Pasal 22 ayat (1)huruf a, PP No.53/2012 Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 60/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr Biaya 17 Tahun 11 Bulan Rp. 2.000.000, Pasal 22 ayat (1) Pemakaman huruf b, PP No.53/2012Uang Santunan 17 Tahun 11 Bulan Rp. 4.800.000, Pasal 22 ayat (1)c, PP No. 53Tahun 2012 TOTAL Rp. 20.200.000,Menghukum Tergugat

Kematian yaitu Penggugat menyebutnya sebagai UangPesangon, sedangkan Tergugat menyebutnya sebagai Uang Santunan Kematian ;Menimbang, bahwa Uang Pesangon dengan Uang Santunan Kematian adalahdua hal yang berbeda atau tidak sama yakni Uang Pesangon adalah berdasarkanketentuan Pasal 166 UU No.13 Tahun 2003, sedangkan Uang Santunan adalahberdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerntah Nomor 14 Tahun 1993tentang Penyelenggaraan

Putusan Nomor : 60/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbrhukum untuk membayarkan Uang Pesangon Penggugat sesuai Pasal 166 UU No.13Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 166 UU No.13 Tahun 2003 bukanlahketentuan tentang Santunan Kematian, akan tetapi tentang Uang Pesangon yangberhak diterima oleh Ahli Waris dari Penggugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat berhak untukmendapatkan Uang Santunan selain dari pada ketentuan Pasal 166 UU No.13 tahun2003, maka Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Santunan KepadaPenggugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 60/Pdt.SusPHI/2018/PN PbrTahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja yang terdiri dari :Ayat (1) huruf (a) Uang Santunan Kematian Rp.14.200.000, (empatbelas juta dua ratus ribu rupiah) ;Ayat (1) huruf (b) Biaya Pemakaman Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) ;

Ayat (1) huruf (c) Uang Santunan Rp.4.800.000, (empat juta delapanratus ribu rupiah) ;Jumlah seluruhnya adalah Rp.20.200.000, (dua puluh juta dua ratus riburupiah) ;5.

Yang merupakan wilayah area Waduk Jatigede dengan NIK. 3211262702870003 Nomor KK.3211262906120002 harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Katrin Mamangkey ( ibu )

semuanya telah meninggal dunia maka dengan demikian perlu menetapkan salah seorang ahli waris dari almarhum Elias Wullur yaitu bapak Robby Wullur sebagai orang yang diberi hak untuk mengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di PT Taspen cabang Manado mewakili ahli waris lainnya.

3.

Menetapkan bapak Robby Wullur berhak untuk mengurus / mengklaim santunan

duka dan atau santunan lainnya di PT. Taspen cabang Manado mewakili ahli waris lainnya.

4. Menetapkan bapak Robby Wullur berhak untuk mengambil/menarik sisa dana

tabungan di Bank BRI Cabang Bitung dengan no.rekening 0168-01-006055-53-6mewakili ahli waris lainnya.

5.

Bahwa sejak tanggal 1 September 2014 bapak Elias Wullur menerimapensiun duda sampai meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019,dan kemudian sebagai seorang pensiunan apabila meninggal dunia berhakmenerima santunan duka/biaya penguburan dan atau santunan lainnyayang berhubungan dengan kematian dari penerima pensiun, dari PTTaspen cabang Manado.Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pat.P/2020/PN Bit10.Bahwa yang berhak menerima santunan dimaksud pada poin 9 di atasadalah ahli waris dari almarhum

Kori Wullur13.Bahwa almarhum Elias Wullur semasa hidupnya mempunyai simpananuang tabungan di Bank BRI Cabang Bitung dengan no. rekening 016801006055536.14.Bahwa Yety Wullur dan Kori Wullur telah mempercayakan kepada kakakmereka yang bernama Robby Wullur untuk dapat mengurus / mengklaimsantunan duka dan atau santunan lainnya di PT Taspen cabang Manado,dan juga untuk mengambil /menarik sisa uang simpanan tabungan di BankBRI Cabang Bitung dengan nomor rekening 0168010060555306.15.

Katrin Mamangkey ( ibu )semuanya telah meninggal dunia maka dengan demikian diangggap perlumenetapkan salah seorang ahli waris dari saudara kesamping darialmarhum Elias Wullur yaitu bapak Robby Wullur sebagai orang yangdiberi hak untuk mengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunanlainnya di PT Taspen cabang Manado.3. Menetapkan bapak Robby Wullur berhak untuk mengurus / mengklaimsantunan duka dan atau santunan lainnya di PT. Taspen cabang Manado.4.

Katrin Mamangkey ( ibu )semuanya telah meninggal dunia, maka dengan demikian perlu menetapkansalah seorang ahli waris dari almarhum Elias Wullur yaitu. bapak Robby Wullur(Pemohon) sebagai orang yang diberi hak untuk mengurus / mengklaimsantunan duka dan atau santunan lainnya di PT Taspen cabang Manadomewakili ahli waris lainnya dan Menetapkan bapak Robby Wullur berhak untukmengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di PT.Taspen cabang Manado mewakili ahli waris lainnya;Menimbang

Katrin Mamangkey ( Ibu )semuanya telah meninggal dunia, maka dengan demikian perlu menetapkansalah seorang ahli waris dari almarhum Elias Wullur yaitu. bapak RobbyWullur (Pemohon) sebagai orang yang diberi hak untuk mengurus /mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di PT Taspen cabangManado mewakili ahli waris lainnya;3. Menetapkan bapak Robby Wullur berhak untuk mengurus / mengklaimsantunan duka dan atau santunan lainnya di PT. Taspen cabang Manadomewakili ahli waris lainnya;4.

Berkas yang sudahlengkap oleh Kepala Pertanahan Lamongan kemudian diserahkan ke BalaiBesar Bengawan Solo untuk melengkapi persyaratan pencairan santunan tanahNegara ;Bahwa pencairan uang santunan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu bulanDesember 2009 dan Mei 2010, pada waktu pelaksanaan pencairan pihak BPNmaupun Balai Besar Bengawan Solo melakukan check ulang terhadap paracalon penerima uang santunan tanah Negara dan oleh Kepala Desa namanama penerima santunan uang Negara telah dibenarkan yaitu : No

Penerima Santunan Luas Tanah Jumlah Santunan(Rp)1.

Penerima Santunan Luas Tanah Jumlah Santunan(Rp)1.Muniswati 28,297 m2 .673.000,00Muniswati (Istri Alm. 4448 m2 .032.000,00Kaswanto)2.

Permohonan untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara,tetap bisa dilaksanakan selama ada pengajuan permohonan santunan daripenggarap.