Ditemukan 112235 data
105 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanyakekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak
dapat dibenarkan,karena alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dalil dan perbedaanpendapat mengenai faktafakta yang telah dipertimbangkan oleh Judex Jurisdan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dimana objek sengketa adalah milik ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang berasal hibah daripamannya Log Kerap pada tanggal 26 Maret 1985, sehingga perbuatan ParaPemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa tanpa persetujuanPara Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa permohonan Peninjauan Kembali melalui/diketahui KepalaLembaga Pemasyarakatan (LP) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bagiNarapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan, karenatidak sesuai ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah
41 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
kelalaian yang dilakukan oleh TerdakwaNofrizal dalam perkara a quo adalah karena ada pertentangan antarakewajiban hukum Terdakwa Nofrizal dengan kepentingan hukum dariTerdakwa Nofrizal tersebut, yaitu daya paksa yang bersifat fisik disebutdengan noodtoestand atau keadaan darurat;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tidak
dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak memenuhi salahsatu alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);Bahwa lagi pula keterangan tambahan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tidak cukup untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana atas tindak pidana narkotika yang telahHal. 16 dari 18 hal.
246 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 222 PK/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 PelanggaranPasal 56 Ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan, karena faktanyaPemohon telah didampingi oleh
Dengandemikian, alasan peninjauan kembali Pemohon tersebut harusdikesampingkan, karena tidak beralasan menurut hukum;Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 Adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan,karena dalam putusan Judex Juris/Mahkamah Agung yangdimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud, dan Pemohon tidakmengajukan buktibukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukumpeninjauan kembali yang
No. 222 PK/Pid.Sus/2017UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair;Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan cKUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
3164 — 1666 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada MajelisHakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidakterbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itumembebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukungoleh faktafakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yangbersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwasehingga permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Terdakwadinyatakan ditolak;
Didi Suhendar
Tergugat:
PT Roxy Prameswari
252 — 289
>DALAM KONPENSI
DALAM PROVISI:
- Menolak Provisi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikan pekerjaan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak
dapat dibenarkan secara hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat membatalkan Surat Keputusan nomor 032/RP-VIII/HRD/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
- Menghukum Tergugat dengan memerintahkan
Terbanding/Terdakwa : RIKO ARIZKI Alias RIKO bin ALFARED
104 — 59
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 9 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding nya tidak dapat dibenarkan dan harus di kesampingkan.
228 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
PK7 : berupa Sertifikasi Akreditasi Program Studi SarjanaKedokteran Universitas Jambi dengan PeringkatB;tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telahdigunakan untuk kegiatan bealjar Mahasiswa dan penelitian Dosen, tidakmembatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuaispesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak.Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemblai/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,tidak pula
411 — 592
Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28 Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31 Oktober 1998 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Dati Wurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 6.
Menimbang, bahwa terhadap hal itu majelis hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pat.G/2017/PNAmbdengan kaidah hukum Wal/aupun tidak semua ahli wans turut menggugat,tidaklah menjadi batalnya atau tidak sahnya surat gugatan dan YurisprudensiMARI No. 516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah hukumPertimbangan bahve gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahlivaris yang menggugat, tidak
dapat dibenarkan, karena menurut YurisprudensiMahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat; Menimbang, bahwa selain itu sesuai bukti P7 berupa surat kuasa yangdibuat tanggal 10 Januari 2014, ternyata bahwa Leonora Hunila adamemberikan kuasa kepada Barbalina Hunila untuk mengurus hakhak keduabelah pihak terkait kepemilikan dusun dati sesuai putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmajelis hakim berpendapat jawaban
Supiyati
Tergugat:
Basis Dg. Nai
86 — 38
Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi milik Penggugat oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan/dapat dikesampingkan;
- Menyatakan Tergugat sama sekali tidak memiliki hak/tidak berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakukang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, saat ini Jl.
582 — 622 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
2010 dan Tahun2011 dan melakukan pembayaranpembayaran tersebut masih beradadalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalamjabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II dalam jabatannyaselaku Bendahara Pengeluaran, maka apa yang dilakukan Terdakwa danTerdakwa II atau perbuatanperbuatan sebagaimana diuraikan di atas belumdapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti,adalah pertimbangan yang tidak
dapat dibenarkan karena unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawanhukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yangbersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.
Terbanding/Tergugat I : Faozatulo Zega Alias Ama Gamawa
Terbanding/Tergugat II : Nurulia Hulu Alias Ina Gamawa
Terbanding/Tergugat III : Adisa Zega
Terbanding/Turut Tergugat : Buala Gea
44 — 27
membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 09 Maret 2022,memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugatserta kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II dan II sertaTurutTergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;
Bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak
dapat dibenarkan, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : PANJI MOHAMAD HALIL Alias HALIL
100 — 31
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya tidak
dapat dibenarkan karena pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidana kepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannya pada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenai penahanan anak yang dimulai sejak tanggal 06 November 2020dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yang sah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan
Negeri Donggala dalam menjatuhkanpidananya tidak mempertimbangkan penahanan anak yang telah dijalanisejak 06 Oktober 2020 dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupunHakim, dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga putusantersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidakmenimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebutdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalammemorinya tidak
dapat dibenarkan karena pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidanakepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannyapada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenaipenahanan anak yang dimulai sejak tanggal O06 November 2020 daripenahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yangsah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan dalam
ELON GIEFEN SOHILAIT
Tergugat:
1.ABRAHAM HELAHA
2.YOHANIS KAYA
86 — 35
- Menyatakan jual beli dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/terletaknya didalam Tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal atau cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
SubjektifPenggugat.11.Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpada posita gugatan Penggugat point 10 diatas, maka Tergugat dan Tergugat II tidakberhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah Dusun dati Wosu yangdidalamnya terdapat tanah objek sengketa oleh karena tanah dati Wosu danobjek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat.12.Bahwa surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat IIyang diperoleh dari tergugat (objek sengketa) adalah tidak
dapat dibenarkan karenaperbuatan hukum Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut terdapat/ letaknya didalamtanah Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demihukum atau cacat hukum dan tidak mempunyal kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum.13.Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh tergugat II yangdidasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka kepemilikanTergugat Il maupun sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya harusdinyatakan